Tugas Kelompok PKA Angk. 3 Kelompok 3 / Sub Kelompok 3.1 Anggota Kelompok NDH : 20 - 24 DILEMA PENANGANAN BENCANA DI SUMATERA: KONFLIK KEPENTINGAN PUBLIK DAN INTERNAL DALAM PERSPEKTIF PANCASILA I. Pendahuluan Pada akhir November 2025, wilayah utara dan tengah Pulau Sumatera dilanda serangkaian bencana hidrometeorologi parah berupa banjir bandang, luapan sungai, dan tanah longsor. Bencana ini utamanya berdampak pada tiga provinsi: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan daerah terparah meliputi Aceh Tamiang, Agam, Sibolga, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Tengah. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 29 Desember 2025, bencana tersebut telah mengakibatkan 1.140 orang meninggal dunia dan 163 orang masih hilang. Tragedi ini bukan semata bencana alam, melainkan akumulasi dosa ekologis di hulu daerah aliran sungai yang diperparah oleh cuaca ekstrem. Dalam konteks penanganan bencana yang kompleks ini, muncul berbagai masalah krusial terkait pelayanan publik yang mencerminkan benturan antara kepentingan masyarakat korban bencana dengan kepentingan internal tim penanggulangan bencana. II. Masalah Utama dalam Pelayanan Publik Saat Penanganan Bencana Beberapa masalah mendasar muncul dalam pelayanan publik selama fase tanggap darurat bencana Sumatera 2025. Pertama, isolasi wilayah dan keterlambatan distribusi bantuan. Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga terisolir berhari-hari pasca longsor dan banjir sejak 25 November 2025. Isolasi ini menghambat akses tim penanggulangan bencana untuk menyalurkan bantuan logistik, air bersih, dan layanan kesehatan kepada korban yang terjebak di daerah terdampak. Keterlambatan respons ini menunjukkan lemahnya koordinasi dan infrastruktur evakuasi yang memadai. Kedua, ketidakmerataan dalam distribusi bantuan. Fakta ini mengindikasikan kegagalan sistem distribusi yang tidak terorganisir dengan baik, sehingga menimbulkan kepanikan dan kompetisi tidak sehat di antara korban bencana yang sudah dalam kondisi traumatis dan kelaparan. . III. Kepentingan Masyarakat yang Seharusnya Menjadi Prioritas

Dalam situasi bencana, kepentingan masyarakat korban harus menjadi prioritas absolut Tim Penanggulangan Bencana. Kepentingan-kepentingan tersebut meliputi : 1. Keselamatan dan Nyawa : Prioritas tertinggi adalah penyelamatan jiwa manusia melalui evakuasi cepat, pencarian korban hilang, dan pertolongan medis darurat. Setiap detik sangat berarti dalam fase tanggap darurat, dan setiap nyawa memiliki nilai yang tak tergantikan. 2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar: Masyarakat membutuhkan akses segera terhadap makanan, air bersih, tempat berlindung, pakaian, dan sanitasi. Tanpa pemenuhan kebutuhan dasar ini, korban bencana rentan terhadap malnutrisi, dehidrasi, dan penyakit. 3. Transparansi dan Akuntabilitas Bantuan: Masyarakat berhak mengetahui secara jelas dan transparan mengenai alokasi bantuan, kriteria penerima, jumlah bantuan yang diterima, dan timeline distribusi. Transparansi mencegah korupsi, nepotisme, dan diskriminasi dalam penyaluran bantuan. 4. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan: Korban bencana seharusnya dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka, termasuk penentuan lokasi pengungsian, jenis bantuan yang dibutuhkan, dan rencana rehabilitasi jangka panjang. Partisipasi ini memastikan bahwa respons bencana sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat, bukan asumsi birokrat. 5. Pemulihan Psikososial dan Martabat: Selain kebutuhan fisik, masyarakat memerlukan dukungan psikologis untuk mengatasi trauma bencana. Perlakuan yang menghormati martabat manusia, tanpa stigmatisasi atau eksploitasi, sangat penting dalam proses pemulihan. IV. Kepentingan Internal Tim Penanggulangan Bencana Di sisi lain, Tim Penanggulangan Bencana memiliki kepentingan internal yang sering kali berbenturan dengan kepentingan masyarakat. Kepentingan-kepentingan ini meliputi : a. Prosedural dan Birokrasi : Institusi pemerintah cenderung memprioritaskan kepatuhan terhadap prosedur administratif, peraturan perundang-undangan, dan hierarki komando. Proses verifikasi, persetujuan anggaran, dan dokumentasi sering memakan waktu lama, yang bertentangan dengan urgensi respons bencana. b. Reputasi Institusi dan Citra Publik: Pejabat dan lembaga penanggulangan bencana sering kali lebih peduli pada bagaimana mereka dipersepsikan oleh media dan publik daripada efektivitas respons di lapangan. Hal ini dapat menyebabkan fokus pada

pencitraan melalui foto-foto simbolik penyerahan bantuan, sementara distribusi aktual terhambat. c. Pengendalian Anggaran dan Sumber Daya: Ada kecenderungan untuk mengendalikan pengeluaran anggaran secara ketat sesuai dengan pos-pos yang telah direncanakan, bahkan ketika situasi di lapangan membutuhkan fleksibilitas. Kekhawatiran atas audit dan pertanggungjawaban keuangan dapat menghambat respons cepat. d. Koordinasi Antar-Lembaga yang Kompetitif: Berbagai lembaga pemerintah (BNPB, BPBD, TNI, Polri, Kementerian, Pemerintah Daerah) sering bersaing untuk menunjukkan peran dan kontribusi mereka, alih-alih berkolaborasi secara efektif. Ego sektoral ini dapat menyebabkan duplikasi upaya di beberapa area sementara area lain terabaikan. e. Keamanan Personel dan Manajemen Risiko: Tim penanggulangan bencana memiliki kepentingan untuk menjaga keselamatan personel mereka sendiri, yang kadang-kadang menyebabkan kehati-hatian berlebihan dalam memasuki zona berbahaya, meskipun ada korban yang membutuhkan pertolongan segera. V. Dilema yang Dihadapi Tim Penanggulangan Bencana Benturan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan internal menciptakan sejumlah dilema etis dan operasional yang kompleks : Dilema Pertama : Kecepatan vs. Kepatuhan Prosedural. Tim penanggulangan bencana menghadapi dilema antara bertindak cepat untuk menyelamatkan nyawa dengan mengikuti prosedur administrasi yang ketat. Misalnya, apakah mereka harus menunggu persetujuan formal untuk menggunakan dana darurat, atau langsung mengalokasikan sumber daya berdasarkan penilaian lapangan? Terlalu lama menunggu prosedur dapat berakibat fatal bagi korban, namun melanggar prosedur dapat berimplikasi hukum bagi pejabat yang mengambil keputusan. Dilema Kedua : Transparansi vs. Kontrol Informasi. Di satu sisi, masyarakat berhak atas informasi transparan mengenai bantuan dan respons bencana. Di sisi lain, institusi mungkin merasa perlu mengontrol narasi publik untuk menghindari kepanikan massal atau kritik yang dapat merusak reputasi. Dilema ini terlihat ketika informasi tentang keterlambatan bantuan atau jumlah korban sebenarnya disembunyikan atau diminimalisir demi menjaga citra institusi. Dilema Ketiga : Distribusi Merata vs. Efisiensi Operasional Apakah bantuan harus didistribusikan secara merata ke semua wilayah terdampak, meskipun itu berarti bantuan per kapita kecil dan tidak cukup signifikan? Ataukah fokus hanya pada wilayah-wilayah

yang mudah diakses dan memiliki konsentrasi korban tinggi, dengan mengorbankan wilayah terpencil yang justru paling membutuhkan? Dilema ini terlihat jelas dalam kasus isolasi Tapanuli Tengah dan Sibolga, di mana wilayah-wilayah tersebut terlambat menerima bantuan karena kesulitan akses. Dilema Keempat : Otonomi Lokal vs. Komando Pusat. Pemerintah daerah yang memahami kondisi lokal sering kali memiliki penilaian berbeda dengan komando pusat di Jakarta. Dilema muncul ketika keputusan dari pusat tidak sesuai dengan realitas di lapangan, namun pemerintah daerah takut mengambil inisiatif mandiri karena khawatir dianggap tidak kooperatif atau melanggar hierarki. VI. Nilai Sila Pancasila sebagai Kompas Pengambilan Keputusan Dalam menghadapi dilema-dilema tersebut, para pejabat yang berkompeten harus menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kompas moral dan etika dalam pengambilan keputusan. Dua sila yang paling relevan adalah Sila Kedua : "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" dan Sila Kelima : "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Sila Kedua : Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Sila ini seharusnya menjadi fondasi utama dalam setiap keputusan penanggulangan bencana. Alasan mengapa Sila Kedua harus menjadi prioritas adalah : 1. Nilai intrinsik manusia : Sila ini menegaskan bahwa setiap manusia memiliki martabat dan hak asasi yang harus dihormati, terlepas dari status sosial, ekonomi, atau politik mereka. Dalam konteks bencana, ini berarti setiap nyawa korban memiliki nilai yang sama dan berhak mendapatkan pertolongan tanpa diskriminasi. 2. Empati dan solidaritas : Sila Kedua mengajarkan empati terhadap penderitaan orang lain dan solidaritas dalam kesulitan. Pejabat yang berpedoman pada sila ini akan memprioritaskan rasa sakit dan kebutuhan korban di atas kepentingan birokratis atau reputasi pribadi. Mereka akan bertanya: "Apa yang paling manusiawi untuk dilakukan dalam situasi ini?" bukan "Apa yang paling aman secara prosedural untuk karir saya?" 3. Perlakuan beradab : Kata "beradab" dalam sila ini menekankan pentingnya perlakuan yang bermartabat terhadap korban bencana. Ini mencakup penghormatan terhadap privasi, kepercayaan, dan partisipasi korban dalam proses pemulihan, bukan memperlakukan mereka sebagai objek pasif bantuan. Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Sila ini melengkapi sila Kedua dengan menekankan dimensi keadilan distributif dalam penanggulangan bencana. Alasan relevansinya adalah:

1. Distribusi bantuan yang adil: Sila Kelima menuntut agar sumber daya dan bantuan didistribusikan secara adil, dengan memperhatikan mereka yang paling rentan dan paling membutuhkan. Ini berarti wilayah-wilayah terpencil seperti Tapanuli Tengah dan Sibolga yang terisolasi harus mendapat perhatian khusus, bukan diabaikan karena sulit diakses. 2. Akses yang setara: Semua warga Indonesia, tanpa memandang lokasi geografis atau status sosial, berhak mendapatkan perlindungan dan bantuan yang setara dari negara. Ketika ada kesenjangan besar dalam kualitas respons bencana antara daerah perkotaan dan pedesaan, atau antara wilayah yang mudah diakses dan terisolasi, maka prinsip keadilan sosial telah dilanggar. 3. Akuntabilitas sosial: Sila Kelima juga mengandung makna bahwa pejabat publik bertanggung jawab kepada rakyat, bukan hanya kepada atasan atau prosedur. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada masyarakat yang dilayani, khususnya mereka yang paling terdampak bencana. Integrasi Kedua Sila dalam Pengambilan Keputusan Ketika Sila Kedua dan Kelima dijadikan kompas, pejabat yang berkompeten akan mengambil keputusan dengan prinsip-prinsip berikut:  Prioritas nyawa di atas prosedur : Jika ada konflik antara kecepatan respons dan kepatuhan administratif, pilihan harus jatuh pada penyelamatan nyawa, dengan dokumentasi prosedur dilakukan setelahnya.  Transparansi radikal: Informasi mengenai bantuan, anggaran, dan keputusan harus dibuka seluas-luasnya kepada publik untuk memastikan akuntabilitas dan membangun kepercayaan.  Desentralisasi keputusan: Memberikan otonomi lebih besar kepada tim di lapangan yang memahami kondisi riil, dengan tetap menjaga koordinasi nasional.  Partisipasi korban: Melibatkan perwakilan korban bencana dalam komite pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa respons sesuai dengan kebutuhan aktual.  Fokus pada yang paling rentan: Mengalokasikan sumber daya tambahan untuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, perempuan hamil, dan penyandang disabilitas. Kesimpulan Masalah utama dalam pelayanan publik dalam hal penanggulangan bencana, mulai dari isolasi wilayah, distribusi bantuan yang tidak merata, hingga kurangnya transparansi

mencerminkan benturan antara kepentingan masyarakat korban dan kepentingan internal institusi penanggulangan bencana. Kepentingan masyarakat akan keselamatan, kebutuhan dasar, transparansi, dan partisipasi harus selalu menjadi prioritas mutlak. Namun, kepentingan internal seperti kepatuhan prosedural, reputasi institusi, dan kontrol anggaran sering kali mendominasi pengambilan keputusan, menciptakan dilema etis yang kompleks. Untuk mengatasi dilema-dilema ini, para pejabat yang berkompeten harus menjadikan Sila Kedua "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" dan Sila Kelima "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" sebagai kompas moral. Sila Kedua mengingatkan kita bahwa di balik statistik korban dan laporan birokratis, ada manusia-manusia dengan martabat dan hak asasi yang harus dihormati. Sila Kelima menuntut distribusi sumber daya yang adil dan akuntabilitas sosial kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama mereka yang paling rentan. Hanya dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila inilah penanggulangan bencana di masa depan dapat benar-benar berpusat pada manusia, bukan pada prosedur; berorientasi pada keadilan, bukan pada pencitraan; dan mengutamakan solidaritas, bukan ego sektoral. Tragedi Sumatera 2025 harus menjadi pelajaran pahit yang mendorong transformasi fundamental dalam cara bangsa Indonesia merespons bencana, dengan menempatkan kemanusiaan dan keadilan sebagai inti dari setiap kebijakan dan tindakan.