Refleksi Bagaimana hasil Aktivitas 2.2 kalian? Jika kalian masih merasa belum memahami materi, bertanyalah kepada guru atau teman kalian yang dianggap lebih memahami. B. Perubahan UUD NRI Tahun 1945 Mengapa UUD NRI Tahun 1945 diamandemen? Bagaimana prosedurnya? Seperti apa hasil amandemen tersebut? Generasi hebat Indonesia, silakan simak penjelasan berikut. Amandemen adalah kegiatan yang dilakukan oleh MPR untuk mengubah UUD NRI Tahun 1945, sesuai kewenangannya yang diatur dalam Pasal 3 dan 37 UUD NRI Tahun 1945. Perubahan itu dilakukan agar undang-undang dasar semakin baik, lengkap, dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi. Dengan demikian, konstitusi kita akan dapat mengikuti tuntutan perkembangan zaman dan kehidupan kenegaraan yang demokratis. Sebelum melangkah lebih lanjut, jawablah pertanyaan-pertanyaan pada Aktivitas 2.3 berikut. Ayo Bereksplorasi Aktivitas 2.3 1. Adakah dasar hukum yang mengatur tentang amandemen UUD NRI Tahun 1945? 2. Apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengamandemen UUD NRI Tahun 1945? 3. Lembaga mana yang berwewenang untuk mengamandemen UUD NRI Tahun 1945? 4. Bagaimana pendapat kalian tentang adanya amandemen UUD NRI Tahun 1945? 46 Pendidikan Pancasila untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI

1. Latar Belakang Perubahan UUD NRI Tahun 1945 Gambar 2.6 Ilustrasi Sidang MPR Sumber: Dok.TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo/Tempo (2019) Mengapa UUD NRI Tahun 1945 perlu diubah? Dasar pemikiran yang melatarbelakangi dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain: a) UUD NRI Tahun 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melakukan kedaulatan rakyat, yang mengakibatkan tidak adanya saling mengawasi dan saling mengimbangi (checks and balances) pada institusi-institusi kenegaraan. b) UUD NRI Tahun 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif (Presiden). c) UUD NRI Tahun 1945 mengandung pasal-pasal yang multitafsir atau arti ganda. d) UUD NRI Tahun 1945 memberikan kewenangan sangat besar kepada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan Undang-Undang. e) Rumusan UUD NRI Tahun 1945 tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan HAM, dan otonomi daerah belum cukup didukung dengan ketentuan konstitusi (MPR RI, 2012: 9-11). Perubahan UUD NRI Tahun 1945, selain merupakan perwujudan tuntutan reformasi, juga sejalan dengan pidato Sukarno sebagai ketua penyusun UUD NRI Tahun 1945 dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945. Pada waktu itu ia mengatakan, “bahwa ini adalah sekedar Undang-Undang Dasar Sementara, Undang-Undang Dasar Kilat, bahwa barangkali boleh dikatakan pula, inilah revolutiegrondwet. Nanti kita membuat Undang-Undang Dasar yang lebih sempurna dan lengkap” (MPR RI, 2012: 7-8). Bab 2 Demokrasi Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 47

Pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto meletakkan jabatannya sebagai presiden setelah terjadi unjuk rasa besar-besaran. Unjuk rasa ini digerakkan oleh mahasiswa, pemuda, dan berbagai komponen bangsa lainnya di Jakarta dan di daerah-daerah. Lengsernya Presiden Soeharto di tengah krisis ekonomi dan moneter yang sangat memberatkan kehidupan masyarakat Indonesia menjadi awal dimulainya era reformasi. Era reformasi memberikan harapan besar terjadinya perubahan menuju penyelenggaraan negara yang lebih demokratis, transparan, akuntabel, terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan benar, dan adanya kebebasan berpendapat. Semua itu diharapkan makin mendekatkan bangsa pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Untuk itu, gerakan reformasi diharapkan mampu mendorong perubahan mental bangsa Indonesia baik pemimpin maupun rakyat sehingga mampu menjadi bangsa yang menganut dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, tanggung jawab, persamaan, serta persaudaraan (MPR RI, 2017: 5). Adakah dampak amandemen UUD NRI Tahun 1945 terhadap kita sebagai warga negara Indonesia? Perlu kalian ketahui, dampak dari amandemen UUD NRI Tahun 1945 terhadap kehidupan kita sebagai bangsa adalah sebagai berikut: 1. Perubahan dari negara yang bersifat subjektif (kedaulatan dilakukan oleh MPR) berubah menjadi objektif (kedaulatan dilakukan menurut UUD). Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (2) hasil amandemen. 2. Rule of law menjadi panglima tertinggi dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (3). Kita semua sebagai warga negara Indonesia tunduk pada hukum dasar, yaitu UUD NRI Tahun 1945. 3. Tugas dan fungsi lembaga negara dipertegas, tidak ada lagi lembaga tinggi negara. 4. Perubahan UUD NRI Tahun 1945 menjadikan rakyat yang berdaulat bukan pemerintah atau negara. 5. Adanya check and balance sebagai kontrol lembaga. 6. Rakyat dapat memilih secara langsung wakil rakyat, presiden, dan wakil presiden. Setelah melakukan Aktivitas 2.3 dan mempelajari dasar pemikiran yang melatarbelakangi dilakukannya perubahan UUD NRI Tahun 1945 serta dampaknya bagi kehidupan kita, selanjutnya tuangkan dalam bentuk artikel pada Aktivitas 2.4 berikut. 48 Pendidikan Pancasila untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI

Ayo Beraktivitas Aktivitas 2.4 Buatlah artikel dengan rumus 5W+1H bertema “Latar belakang perubahan UUD NRI Tahun 1945”. Setelah selesai, tempel artikel tersebut di mading sekolah atau dapat juga kalian muat di blog pribadi kalian. Hasil aktivitas kalian akan dinilai dengan ketentuan sebagai berikut: Tabel 2.2 Rubrik Penilaian Artikel Nilai 60-69 Nilai 70-79 Nilai 80-89 Nilai 90-100 • Judul kurang menarik dan tidak men- cerminkan isi artikel • Mencantumkan nama penulis dan sekolah • Isi belum memuat 5W+1H • Tidak ada kesimpulan • Judul kurang menarik dan tidak men- cerminkan isi artikel • Mencantumkan nama penulis dan sekolah • Isi belum memuat 5W+1H • Ada kesimpulan, tetapi tidak tepat • Judul menarik, tetapi tidak mencerminkan isi artikel • Mencantumkan nama penulis dan sekolah • Isi belum memuat 5W+1H secara lengkap • Ada kesimpulan • Judul menarik dan mencerminkan isi artikel • Mencantumkan nama penulis dan sekolah • Isi memuat 5W+1H • Ada kesimpulan 2. Proses Perubahan UUD NRI Tahun 1945 Setelah reformasi, UUD NRI Tahun 1945 telah mengalami empat kali perubahan dalam kurun waktu 1999-2002. Saat ini, wacana perubahan yang kelima ramai diperbincangkan publik. Bagaimana tanggapan kalian dengan adanya wacana tersebut? Perlu kalian ketahui bahwa pelaksanaan amandemen UUD NRI Tahun 1945 bukan persoalan mudah. Lantas, bagaimana sebenarnya prosedur untuk melakukan perubahan UUD NRI Tahun 1945? Perhatikan Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945 berikut. a. Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Bab 2 Demokrasi Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 49

b. Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. c Untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. d. Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR. e. Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dapat diketahui bahwa langkah pertama dalam proses perubahan UUD NRI Tahun 1945 adalah mayoritas anggota MPR berkehendak untuk mengadakan perubahan. Dalam hal ini dapat dilakukan apabila dalam sidang MPR minimal 1/3 anggota mengajukan usul perubahan UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan penjelasan tersebut, bagaimana peran MPR dalam proses perubahan UUD NRI Tahun 1945? Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian, kerjakan Aktivitas 2.5 berikut. Ayo Bereksplorasi Aktivitas 2.5 1. Jika sidang MPR yang membahas usul perubahan UUD NRI Tahun 1945 tidak memenuhi persyaratan, apa yang akan dilakukan oleh MPR? 2. Carilah perbedaan peran MPR sebelum dan sesudah UUD NRI Tahun 1945 diamandemen! 3. Mengapa khusus pasal mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan? 4. Mengapa pembukaan UUD 1945 tidak boleh diubah? Kalian dapat mencari sumber referensi atau bertanya kepada guru ketika mengalami kesulitan dalam mengerjakan Aktivitas 2.5. Berikut adalah beberapa materi yang dapat kalian jadikan rujukan. a. UUD NRI Tahun 1945 b. UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 50 Pendidikan Pancasila untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI

c. Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999- 2002. Buku I edisi revisi. https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ naskahkomprehensif/pdf/naskah_Naskah%20Komprehensif%20Buku%201. pdf atau https://buku.kemdikbud.go.id/s/MKRI1 d. Naskah Komprehensif perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 buku II sendi-sendi/fundamental negara https:// www.mkri.id/public/content/infoumum/naskahkomprehensif/pdf/naskah_ Naskah%20Komprehensif%20Buku%202.pdf atau https://buku.kemdikbud. go.id/s/MKRI2 e. Naskah komprehensip perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 buku III jilid I edisi revisi https://www.mkri.id/ public/content/infoumum/naskahkomprehensif/pdf/naskah_Naskah%20 Komprehensif%20Buku%203%20Jilid%201.pdf atau https://buku.kemdikbud. go.id/s/MKRI3 f. Reformasi UUD 1945 melalui Konvensi Ketatanegaraan https://www. researchgate.net/publication/318652239_Reformasi_UUD_1945_melalui_ Konvensi_Ketatanegaraan 3. Hasil Perubahan UUD NRI Tahun 1945 Perubahan UUD NRI Tahun 1945 merupakan peristiwa bersejarah yang diukir anggota MPR periode 1999-2004. Perubahan ini dilakukan pada saat yang tepat, di mana hampir seluruh elemen masyarakat menginginkan perubahan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan itu sangat mendasar dan menghasilkan penyempurnaan atas hukum tertinggi yang sebelumnya dipandang kurang atau ada kelemahan dalam mengantarkan bangsa Indonesia mencapai cita-cita bernegara sesuai amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Perubahan dilakukan secara bertahap dan tetap menghormati hasil kerja founding fathers tahun 1945. Perubahan dilaksanakan secara bertahap karena semua usul pada perubahan yang pertama tidak dapat diselesaikan. Selanjutnya dibahas dan diputuskan dalam bentuk Ketetapan MPR No. IX/MPR/1999 sebagai acuan berikutnya. Mekanisme perubahan dengan cara mendahulukan pasal-pasal yang telah disepakati oleh semua fraksi MPR, dilanjutkan perubahan terhadap pasal-pasal yang lebih sulit memperoleh kesepakatan. Keempat tahap perubahan menjadi satu rangkaian dan satu sistem kesatuan. Bab 2 Demokrasi Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 51

a. Perubahan Pertama UUD NRI Tahun 1945 Perubahan pertama diarahkan untuk membatasi kekuasaan Presiden dan pemberdayaan DPR. Perubahan pertama ini disahkan dalam Sidang Umum MPR pada 14-21 Oktober 1999. Perubahan pertama berfokus pada tiga materi pokok yang terdiri atas 9 pasal dan 13 ayat, yaitu: 1) Bab tentang Kekuasaan Pemerintah Negara 2) Bab tentang Kementerian Negara 3) Bab tentang Dewan Perwakilan Rakyat b. Perubahan Kedua UUD NRI Tahun 1945 Perubahan kedua UUD NRI Tahun 1945 disahkan dalam Sidang Tahunan MPR 2000, terdiri atas 25 pasal dan 51 ayat. Perubahan kedua meliputi pemerintah daerah, hak asasi manusia, wilayah negara, dan atribut negara. Perubahan terdiri dari tujuh materi pokok, yaitu: 1) Bab tentang Pemerintah Daerah 2) Bab tentang Dewan Perwakilan Rakyat 3) Bab tentang Wilayah Negara 4) Bab tentang Warga Negara dan Penduduk 5) Bab tentang Hak Asasi Manusia 6) Bab tentang Pertahanan dan Keamanan Negara 7) Bab tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan c. Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945 Perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945 dilaksanakan dalam Sidang Tahunan MPR pada 1-9 November 2001. Pada perubahan ketiga ini, ada materi baru terdiri atas 23 pasal dan 64 ayat menyangkut tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemilihan Umum, Pembentukan Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Adapun cakupan materinya adalah sebagai berikut: 1) Bab tentang Bentuk dan Kedaulatan 2) Bab tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat 3) Bab tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara 4) Bab tentang Dewan Perwakilan Daerah 5) Bab tentang Pemilihan Umum 6) Bab tentang Hal Keuangan 7) Bab tentang Badan Pemeriksa Keuangan 8) Bab tentang Kekuasaan Kehakiman 52 Pendidikan Pancasila untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI

d. Perubahan Keempat UUD NRI Tahun 1945 Perubahan keempat UUD NRI Tahun 1945 dilaksanakan MPR dalam Sidang Tahunan pada 1-12 Agustus 2002. Pada perubahan keempat ini, ditegaskan bahwa yang dimaksud UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat adalah UUD NRI Tahun 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945 dan diberlakukan lagi dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada 22 Juli 1959 oleh DPR. Perubahan ini terdiri atas 13 pasal, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan, serta 23 ayat. Adapun materi perubahan antara lain mengenai pelaksanaan tugas kepresidenan, pembentukan Dewan Pertimbangan Presiden dan penghapusan Dewan Pertimbangan Agung, Bank Sentral, kewajiban warga negara mengikuti pendidikan dasar dan kewajiban pemerintah untuk membiayai, sistem jaminan sosial, perubahan UUD, Aturan Peralihan, dan Aturan Tambahan. Setelah membaca dan mengikuti penjelasan tentang perubahan UUD NRI Tahun 1945, apakah kalian telah memahami materi tersebut? Untuk mengetahui seberapa pemahaman kalian atas materi tersebut, lakukan Aktivitas 2.5 berikut. Ayo Bereksplorasi Aktivitas 2.6 Pada aktivitas ini, kalian akan dibagi menjadi enam kelompok (menyesuaikan jumlah peserta didik di kelas), masing-masing mendapatkan tugas yang berbeda. • Kelompok pertama, membahas Pasal 7 hasil amandemen tentang pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. • Kelompok kedua, membahas Pasal 20 dan 21 hasil amandemen tentang tugas dan kewenangan DPR. • Kelompok ketiga, membahas Pasal 18 hasil amandemen tentang kewenangan pemerintah daerah. • Kelompok keempat, membahas Pasal 28 hasil amandemen tentang HAM. • Kelompok kelima, membahas tentang pembentukan Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. • Kelompok keenam, membandingkan UUD NRI Tahun 1945 sebelum dan sesudah diamandemen. • Selanjutnya, masing-masing kelompok menunjuk juru bicara untuk presentasi selama lima menit dan memberikan tanggapan dari kelompok lain selama lima menit. • Masing-masing kelompok wajib memberikan pertanyaan minimal satu pertanyaan.

Kalian akan dinilai berdasarkan skala 1-4, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Jika peserta hanya bertanya 2. Jika peserta bertanya dan menjawab 3. Jika peserta bertanya dan menjawab dengan kritis 4. Jika peserta bertanya, menjawab dengan kritis, dan memberi solusi Tabel 2.3 Rubrik Penilaian Tugas Kelompok tentang Perubahan UUD NRI Tahun 1945 No. Nama Peserta Didik Skor 1-4 Nilai Akhir = skor x 25 Perlu kalian ketahui bahwa ada beberapa kesepakatan dasar dari MPR tidak akan mengubah beberapa ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945, dapat disampaikan sebagai berikut. a. Tidak akan mengubah pembukaan UUD NRI Tahun 1945 karena memuat dasar ilosois dan normatif yang mendasari seluruh pasal UUD NRI Tahun 1945, yang mengandung staatsidee berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, tujuan negara, dan dasar negara. b. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pertimbangan yang paling cocok untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk. c. Mempertegas sistem presidensial dengan tujuan memperkukuh sistem pemerintahan yang stabil dan demokratis. d. Penjelasan ditiadakan, hal-hal normatif dalam penjelasan dimasukkan dalam pasal-pasal. e. Perubahan dilakukan secara “adendum” yaitu tetap mempertahankan naskah asli UUD NRI Tahun 1945, sedangkan naskah perubahan diletakkan melekat pada naskah aslinya (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012:18). 54 Pendidikan Pancasila untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI