i
ii
i KOMUNIKASI RISIKO DAN MANAJEMEN REPUTASI Dr. Ir. Ahmad Badari Burhan, MBA, M.I.Kom. PRODI MAGISTER MEDIA DAN KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS PANCASILA JAKARTA 2026
ii KOMUNIKASI RISIKO DAN MANAJEMEN REPUTASI Penulis: Dr. Ir. Ahmad Badari Burhan, MBA, M.I.Kom. Editor: [Nama editor, jika ada] Desain sampul dan tata letak: [Nama desainer, jika ada] Penerbit: [Nama penerbit] Alamat penerbit: [Alamat lengkap penerbit] Cetakan pertama: 2026 ISBN: [Diisi setelah ISBN diterbitkan] Hak cipta © 2026 pada penulis. Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak, menyimpan, atau menyebarluaskan sebagian maupun seluruh isi buku ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penulis dan/atau penerbit, kecuali untuk kutipan singkat bagi kepentingan akademik, pendidikan, dan kajian ilmiah dengan mencantumkan sumber secara patut.
iii KATA PENGANTAR Buku Komunikasi Risiko dan Manajemen Reputasi disusun untuk memberikan pemahaman konseptual sekaligus analitis mengenai hubungan antara risiko, komunikasi, kepercayaan, legitimasi, krisis, dan reputasi organisasi. Dalam lingkungan organisasi yang semakin kompleks dan terdigitalisasi, risiko tidak lagi dapat dipahami semata- mata sebagai persoalan teknis yang berkaitan dengan probabilitas dan dampak. Risiko juga terbentuk melalui persepsi, interpretasi, interaksi sosial, dinamika media, serta evaluasi para pemangku kepentingan. Buku ini menempatkan komunikasi risiko sebagai proses strategis yang berlangsung sebelum, selama, dan setelah suatu peristiwa berkembang menjadi krisis. Pembahasannya bergerak dari konsep dasar risiko dan ketidakpastian, paradigma komunikasi risiko, persepsi dan respons publik, social amplification of risk, trust, legitimacy, dan reputation, hingga komunikasi stakeholder, media dan framing, crisis lifecycle, strategi respons krisis, komunikasi krisis di media sosial, information disorder, serta reputation risk management dan strategic communication. Alur pembahasan tersebut dirancang agar pembaca tidak memandang komunikasi sebagai kegiatan menyampaikan pesan semata. Komunikasi perlu dipahami sebagai bagian dari proses organisasi dalam mengenali risiko, menjelaskan ketidakpastian, membangun dialog, mendengarkan stakeholder, mempertanggungjawabkan keputusan, melakukan tindakan korektif, serta memulihkan kepercayaan. Dengan demikian, kualitas komunikasi tidak dapat dipisahkan dari kualitas tindakan dan tata kelola organisasi. Untuk memperkuat pemahaman, buku ini memadukan teori, hasil penelitian, model konseptual, pertanyaan reflektif, latihan analitis, dan studi kasus, termasuk kasus BP Deepwater Horizon dan BP Gulf of Mexico Oil Spill. Pendekatan ini diharapkan membantu mahasiswa dan pembaca menghubungkan konsep akademik dengan persoalan nyata dalam organisasi, industri, pemerintahan, dan kehidupan publik.
iv Buku ini ditujukan terutama bagi mahasiswa komunikasi, hubungan masyarakat, komunikasi korporat, manajemen, dan bidang terkait; dosen dan peneliti; serta praktisi komunikasi, manajemen risiko, hubungan stakeholder, dan pengelolaan reputasi. Penulis berharap buku ini dapat menjadi bahan pembelajaran sekaligus rujukan untuk mengembangkan cara pandang yang lebih kritis, integratif, dan bertanggung jawab dalam menghadapi risiko dan krisis. Penulis menyadari bahwa perkembangan kajian komunikasi risiko dan reputasi berlangsung dinamis. Karena itu, kritik, koreksi, dan saran dari pembaca sangat diharapkan untuk penyempurnaan edisi berikutnya. Semoga buku ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu komunikasi dan praktik pengelolaan organisasi yang lebih transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan stakeholder. Jakarta, 2026 Penulis Dr. Ir. Ahmad Badari Burhan, MBA, M.I.Kom.
v PRAKATA Buku ini disusun dengan satu gagasan utama: risiko, krisis, dan reputasi merupakan rangkaian persoalan organisasi yang saling berhubungan, tetapi tidak berlangsung secara otomatis. Risiko dapat berkembang menjadi isu, ancaman, dan krisis ketika tidak dikenali atau dikelola secara memadai. Namun, melalui komunikasi yang akurat, transparan, dialogis, dan disertai tindakan nyata, organisasi memiliki peluang untuk mencegah eskalasi, menjaga kepercayaan, serta memperkuat kapasitas pembelajaran. Struktur buku disusun secara bertahap. Bagian awal membangun fondasi konseptual dan menjelaskan bagaimana risiko dikomunikasikan serta dipersepsi. Bagian berikutnya menguraikan bagaimana informasi risiko bergerak dalam sistem sosial, bagaimana stakeholder dan media membentuk evaluasi, serta bagaimana organisasi menghadapi krisis. Bagian akhir mengintegrasikan komunikasi krisis, penanganan information disorder, dan manajemen risiko reputasi ke dalam kerangka komunikasi strategis. Setiap bab dirancang untuk mendukung pembelajaran aktif melalui tujuan pembelajaran, uraian konseptual, model atau ilustrasi, pertanyaan diskusi, tugas analitis, dan studi kasus sesuai materi bab. Pembaca dianjurkan membaca bab secara berurutan karena sejumlah konsep dan model dikembangkan secara kumulatif dari satu bab ke bab berikutnya.
vi
vii DAFTAR ISI BAB I KONSEP DASAR KOMUNIKASI RISIKO DAN MANAJEMEN REPUTASI 1 BAB II PARADIGMA DAN PENDEKATAN KOMUNIKASI RISIKO 45 BAB III PERSEPSI RISIKO DAN RESPONS PUBLIK 99 BAB IV SOCIAL AMPLIFICATION OF RISK DAN KONSTRUKSI SOSIAL RISIKO 145 BAB V TRUST, LEGITIMACY, DAN REPUTASI 193 BAB VI STAKEHOLDER COMMUNICATION DAN STAKEHOLDER ENGAGEMENT 237 BAB VII MEDIA, FRAMING, DAN KONSTRUKSI RISIKO 277 BAB VIII CRISIS COMMUNICATION DAN CRISIS LIFECYCLE 309 BAB IX SITUATIONAL CRISIS COMMUNICATION THEORY, IMAGE REPAIR, DAN PEMULIHAN REPUTASI 355 BAB X IMAGE REPAIR THEORY: STRATEGI RETORIS DAN EVALUASI PEMULIHAN REPUTASI 397 BAB XI KOMUNIKASI KRISIS DI MEDIA SOSIAL 449 BAB XII INFORMATION DISORDER DAN KOMUNIKASI KOREKTIF 497 BAB XIII REPUTATION RISK MANAGEMENT DAN STRATEGIC COMMUNICATION 565 BAB XIV GRAND ARCHITECTURE KOMUNIKASI RISIKO DAN MANAJEMEN REPUTASI 615 DAFTAR PUSTAKA 675 GLOSARIUM 737
viii PETUNJUK PENGGUNAAN BUKU Buku ini dapat digunakan sebagai buku ajar dalam perkuliahan komunikasi risiko, komunikasi krisis, komunikasi organisasi, public relations, komunikasi korporat, dan manajemen reputasi. Pembaca disarankan mengikuti urutan bab untuk memahami hubungan konseptual yang dibangun secara bertahap. Pada setiap bab, perhatikan tujuan pembelajaran sebagai arah kompetensi yang hendak dicapai. Uraian materi memberikan landasan teoretis dan analitis; tabel, gambar, dan model membantu menjelaskan hubungan antarkonsep; sedangkan pertanyaan diskusi, critical thinking, dan tugas studi kasus digunakan untuk menguji kemampuan menerapkan konsep pada situasi nyata. Untuk kepentingan pembelajaran, dosen dapat memilih studi kasus yang relevan dengan konteks Indonesia maupun internasional. Mahasiswa dianjurkan membedakan fakta, interpretasi, atribusi tanggung jawab, dan penilaian reputasi, serta menggunakan sumber akademik dan bukti yang dapat diverifikasi.
1 BAB I KONSEP DASAR KOMUNIKASI RISIKO DAN MANAJEMEN REPUTASI A. Tujuan Pembelajaran Setelah mempelajari BAB I, mahasiswa diharapkan mampu: 1. menjelaskan konsep risiko dan ketidakpastian dalam konteks komunikasi organisasi; 2. membedakan risiko objektif dan risiko yang dipersepsikan, termasuk peran diskusi interpersonal dan jaringan sosial dalam membentuk persepsi tersebut; 3. menjelaskan peran kepercayaan dan kredibilitas dalam komunikasi risiko; 4. membedakan risiko, isu, ancaman, dan krisis; 5. menjelaskan konsep legitimasi dan reputasi serta hubungannya dengan kepercayaan dan kredibilitas sebagai bentuk-bentuk evaluasi sosial yang berbeda; 6. menganalisis hubungan antara risiko, isu, krisis, dan reputasi; 7. menjelaskan komunikasi risiko sebagai proses strategis organisasi; 8. menganalisis tantangan komunikasi krisis dalam lingkungan digital, termasuk disinformasi, konvergensi evaluasi di media sosial, spillover, dan ingatan publik; 9. menjelaskan prinsip-prinsip strategis manajemen reputasi, termasuk logika pemulihan kepercayaan pascakrisis; dan 10. menganalisis kasus Deepwater Horizon Oil Spill yang melibatkan BP p.l.c. dari perspektif risiko, kepercayaan, legitimasi, komunikasi krisis, dan reputasi. B. Pendahuluan
2 Risiko merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan organisasi. Setiap organisasi beroperasi dalam lingkungan yang mengandung ketidakpastian, keterbatasan informasi, perubahan teknologi, dinamika sosial, tekanan regulasi, persaingan, serta ekspektasi pemangku kepentingan yang terus berkembang. Dalam kondisi tersebut, risiko tidak hanya berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kerugian secara material, tetapi juga dengan bagaimana risiko dipersepsikan, dikomunikasikan, diperdebatkan, dan dimaknai oleh publik. Sebuah risiko teknis yang secara statistik dapat dikelola belum tentu dipersepsikan sebagai risiko yang dapat diterima oleh masyarakat. Sebaliknya, suatu kondisi yang secara teknis relatif terkendali dapat berkembang menjadi krisis apabila organisasi gagal membangun kepercayaan, tidak transparan, terlambat memberikan informasi, atau memberikan respons yang dianggap tidak sesuai dengan ekspektasi publik. Di sinilah komunikasi risiko memiliki posisi strategis: bukan sekadar aktivitas menyampaikan informasi mengenai bahaya, melainkan proses membangun pemahaman, mengelola ketidakpastian, memelihara kepercayaan, membuka ruang dialog, dan membantu organisasi serta pemangku kepentingan mengambil keputusan yang lebih tepat (Breakwell, 2014; Covello & Sandman, 2001; Palenchar & Heath, 2007). Perkembangan riset terbaru juga menegaskan bahwa risiko tidak hanya diproses secara individual, tetapi juga melalui perbincangan interpersonal dan jaringan sosial yang turut membentuk bagaimana suatu bahaya dimaknai dari waktu ke waktu (Perlstein, 2024). Persoalan menjadi semakin kompleks ketika risiko berkembang menjadi isu, ancaman, atau krisis. Dalam situasi krisis, perhatian publik meningkat, informasi menyebar dengan cepat, dan reputasi organisasi — aset yang dibangun dalam waktu lama — dapat terganggu oleh satu peristiwa yang dipersepsikan sebagai bukti kegagalan organisasi. Karena itu, pemahaman mengenai rantai risiko–isu–krisis–reputasi merupakan fondasi penting dalam komunikasi organisasi. Kajian
3 bibliometrik terhadap literatur komunikasi krisis dua dekade terakhir menunjukkan bahwa perhatian akademik terhadap rantai tersebut terus meningkat seiring dengan semakin kompleksnya lingkungan informasi dan semakin beragamnya aktor yang terlibat dalam menilai tindakan organisasi (Kuipers, Perlstein, Wolbers, & Jong, 2023). Bab ini membangun fondasi konseptual tersebut secara terpadu: risiko dan ketidakpastian; persepsi risiko, kepercayaan, dan kredibilitas; isu, ancaman, dan krisis; legitimasi dan reputasi; komunikasi risiko sebagai proses strategis; komunikasi krisis dalam lingkungan digital; serta manajemen reputasi. Kasus BP Deepwater Horizon Oil Spill digunakan sebagai studi kasus utama untuk memahami bagaimana risiko operasional dan lingkungan dapat berkembang menjadi krisis komunikasi dan reputasi. Bab ini menjawab pertanyaan “apa dan mengapa” komunikasi risiko penting sebagai fondasi bagi buku ajar ini secara keseluruhan; jawaban atas pertanyaan “bagaimana” komunikasi risiko dijalankan akan dibahas pada BAB II, dan bagaimana manusia mempersepsi serta merespons risiko tersebut akan dibahas pada BAB III. Posisi BAB I ini juga menjadi fondasi bagi BAB V, yang akan memperdalam pembahasan mengenai trust, legitimacy, dan reputation sebagai bentuk evaluasi sosial yang berbeda terhadap organisasi. C. Kata Kunci Ancaman; diskusi interpersonal tentang risiko; disinformasi; kepercayaan; komunikasi krisis; komunikasi risiko; komunikasi strategis; konvergensi evaluasi media sosial; kredibilitas; krisis; krisis digital; ketidakpastian; judgment sosial; legitimasi; pemulihan kepercayaan; persepsi risiko; reputasi; reputasi korporat; reputation risk; risiko; stakeholder; BP Deepwater Horizon. 1.1 Risiko dan Ketidakpastian 1.1.1 Risiko sebagai Persoalan Teknis sekaligus Persoalan Persepsi
4 Dalam perspektif tradisional, risiko sering dipahami sebagai kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang menimbulkan konsekuensi tertentu. Pendekatan ini penting karena organisasi membutuhkan analisis probabilitas, dampak, dan mekanisme pengendalian untuk mengelola risiko yang berasal dari berbagai sumber: risiko operasional, keuangan, teknologi, keselamatan, lingkungan, hukum, politik, sosial, keamanan informasi, hingga risiko reputasi. Namun, risiko tidak hanya hidup dalam ruang teknis; risiko juga hidup dalam persepsi manusia. Dua kelompok masyarakat dapat menerima informasi teknis yang sama tetapi memberikan penilaian risiko yang berbeda, karena perbedaan pengalaman, pengetahuan, nilai, tingkat kepercayaan kepada sumber informasi, persepsi terhadap manfaat, dan persepsi terhadap pengendalian. Slovic (1987) menunjukkan bahwa persepsi risiko tidak semata-mata ditentukan oleh perhitungan teknis, melainkan dipengaruhi oleh karakteristik psikologis dan sosial dari suatu bahaya — termasuk sejauh mana bahaya tersebut dianggap tidak terkendali, tidak dikenal, berkonsekuensi katastrofik, atau tidak adil. Karena itu, organisasi tidak dapat menganggap bahwa publik akan menerima begitu saja hasil perhitungan teknisnya, dan komunikasi mengenai risiko tidak dapat hanya berisi angka probabilitas. Breakwell (2014) menegaskan bahwa pemahaman terhadap risiko tidak dapat dilepaskan dari proses psikologis manusia dalam menilai bahaya dan ketidakpastian. Dengan demikian, terdapat sekurang- kurangnya dua dimensi risiko yang perlu dibedakan: risiko objektif, yaitu risiko yang dapat dianalisis berdasarkan data, probabilitas, dan konsekuensi; dan risiko yang dipersepsikan, yaitu bagaimana individu atau kelompok memahami dan menilai risiko tersebut berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan konteks yang mereka miliki. Keduanya tidak selalu sama, dan perbedaan itu bukan kekeliruan berpikir yang perlu dikoreksi, melainkan realitas yang harus diperhitungkan dalam setiap strategi komunikasi risiko. 1.1.2 Ketidakpastian
5 Ketidakpastian berbeda dari risiko. Risiko biasanya dapat dianalisis berdasarkan kemungkinan dan konsekuensi tertentu, sedangkan ketidakpastian muncul ketika organisasi belum mengetahui secara pasti apa yang sedang terjadi, apa penyebabnya, seberapa besar dampaknya, siapa yang terdampak, bagaimana situasi akan berkembang, atau tindakan apa yang paling tepat. Renn (2008) menempatkan ketidakpastian sebagai salah satu karakteristik penting dalam tata kelola risiko modern: semakin kompleks lingkungan organisasi, semakin sulit organisasi memastikan seluruh konsekuensi dari suatu keputusan. Dalam situasi tersebut, komunikasi yang terlalu pasti justru dapat menjadi masalah. Organisasi yang menyatakan “tidak ada risiko sama sekali” dan kemudian terbukti keliru akan menghadapi persoalan kredibilitas yang serius. Sebaliknya, organisasi yang menjelaskan bahwa berdasarkan informasi yang dimiliki saat ini risiko diperkirakan berada pada tingkat tertentu, namun masih terdapat ketidakpastian yang sedang diinvestigasi, menunjukkan bentuk komunikasi yang lebih realistis. Mengakui ketidakpastian bukan berarti organisasi menunjukkan kelemahan; dalam banyak situasi, pengakuan terhadap ketidakpastian justru dapat meningkatkan kredibilitas apabila disertai penjelasan mengenai apa yang sedang dilakukan untuk menguranginya (Liu et al., 2016; Spiegelhalter, 2017). 1.1.3 Risiko sebagai Konstruksi Sosial: Peran Diskusi Interpersonal dan Jaringan Perkembangan penelitian terbaru memperkuat gagasan bahwa persepsi risiko tidak semata-mata terbentuk dalam benak individu secara terisolasi, melainkan melalui interaksi sosial yang berkelanjutan. Tinjauan sistematis terhadap literatur mengenai diskusi interpersonal tentang risiko menunjukkan tiga cabang teoretis yang menjelaskan hubungan antara diskusi interpersonal dan persepsi risiko: diskusi sebagai proses berbagi informasi, diskusi sebagai wujud dan pembentukan skema sosial bersama mengenai suatu bahaya, dan
6 penyebaran sikap terhadap risiko sebagai produk sampingan tidak disengaja dari interaksi sosial atau social contagion (Perlstein, 2024). Temuan ini penting bagi komunikasi risiko organisasi karena menunjukkan bahwa pesan resmi organisasi tidak diterima dalam ruang hampa: pesan tersebut akan didiskusikan, dinegosiasikan, dan kadang dibentuk ulang maknanya melalui percakapan informal sebelum akhirnya mengendap menjadi penilaian risiko yang dipegang publik. Implikasinya, organisasi yang hanya mengandalkan satu arah penyampaian informasi teknis berisiko kehilangan kendali atas bagaimana risiko tersebut akhirnya dimaknai, karena proses pemaknaan yang sesungguhnya terjadi dalam ruang sosial yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan organisasi. Kajian terhadap praktik komunikasi risiko pada lembaga pemerintah juga menunjukkan bahwa penyampaian informasi searah dari atas ke bawah masih mendominasi, sementara dialog dua arah dengan publik luas justru sangat terbatas dan lebih banyak terjadi dengan sesama lembaga atau pemangku kepentingan elite (Boholm, 2019). Pola ini menegaskan bahwa strategi komunikasi risiko yang efektif perlu mempertimbangkan bukan hanya isi pesan, tetapi juga struktur jaringan sosial dan ruang dialog tempat pesan tersebut akan beredar, didiskusikan, dan dimaknai ulang oleh publik yang berada di luar lingkaran elite tersebut. CRITICAL THINKING BOX 1 — Risiko yang Sama, Pemaknaan yang Berbeda Situasi: Dua komunitas yang menerima laporan teknis identik mengenai tingkat risiko suatu proyek infrastruktur dapat sampai pada penilaian yang sangat berbeda: satu komunitas menerima proyek tersebut sebagai risiko yang wajar, sementara komunitas lain menolaknya sebagai ancaman yang tidak dapat diterima. Pertanyaan: Jika organisasi hanya memperbaiki kualitas data teknis tanpa memahami jaringan sosial dan ruang dialog tempat data itu akan didiskusikan, bagian mana dari persoalan risiko yang sesungguhnya belum tertangani?
7 Tugas berpikir: Gunakan konsep risiko sebagai konstruksi sosial (Perlstein, 2024) dan keterbatasan dialog publik dalam praktik komunikasi risiko organisasi (Boholm, 2019) untuk menganalisis persoalan tersebut. 1.2 Persepsi Risiko, Kepercayaan, dan Kredibilitas 1.2.1 Kepercayaan sebagai Jembatan antara Risiko dan Penerimaan Publik Risiko tidak dapat dipisahkan dari kepercayaan. Slovic (1993) menunjukkan bahwa kepercayaan merupakan variabel penting dalam hubungan antara risiko dan penerimaan publik: ketika masyarakat memiliki kepercayaan tinggi terhadap suatu institusi, mereka cenderung lebih menerima informasi risiko yang diberikan institusi tersebut, sedangkan ketika kepercayaan rendah, informasi yang sebenarnya akurat sekalipun dapat dipertanyakan. Earle (2010) menjelaskan bahwa kepercayaan menjadi elemen penting dalam pengelolaan risiko karena masyarakat harus bergantung pada institusi yang memiliki pengetahuan dan kewenangan untuk menangani risiko yang tidak dapat mereka kelola sendiri. Risiko → Persepsi → Kepercayaan → Penerimaan/Penolakan → Respons Stakeholder Dengan demikian, masyarakat tidak hanya bertanya “seberapa besar risikonya?”, tetapi juga “apakah saya percaya kepada pihak yang mengatakan bahwa risikonya kecil?” — dan pertanyaan kedua sering kali sama pentingnya dengan pertanyaan pertama. Keberhasilan komunikasi risiko, karenanya, tidak hanya ditentukan oleh kualitas informasi, tetapi juga oleh kualitas hubungan organisasi dengan publik. Slovic (1993) juga mengajukan gagasan yang dikenal sebagai asymmetry principle: kepercayaan dibangun secara lambat melalui akumulasi pengalaman positif dalam jangka panjang, tetapi dapat
8 runtuh secara tiba-tiba akibat satu peristiwa negatif tunggal. Hal ini terjadi karena informasi negatif cenderung lebih menonjol, lebih mudah diingat, dan dianggap lebih diagnostik mengenai karakter sebenarnya suatu organisasi dibandingkan informasi positif dalam jumlah yang setara. Implikasi praktisnya cukup signifikan: organisasi yang telah membangun rekam jejak positif selama bertahun-tahun tetap dapat kehilangan kepercayaan publik secara drastis hanya karena satu insiden yang dianggap mengonfirmasi kekhawatiran laten mengenai kompetensi atau integritasnya. 1.2.2 Kepercayaan: Kompetensi, Integritas, dan Goodwill Kepercayaan (trust) merupakan keyakinan stakeholder bahwa organisasi akan bertindak dengan cara yang dapat diandalkan. Dalam komunikasi risiko, kepercayaan memiliki sekurang-kurangnya tiga dimensi: kompetensi (organisasi dianggap mampu), integritas (organisasi dianggap jujur dan konsisten), dan benevolence atau goodwill (organisasi dianggap memperhatikan kepentingan stakeholder). Jika salah satu dimensi tersebut hilang, kepercayaan secara keseluruhan dapat menurun, bahkan ketika dua dimensi lainnya tetap kuat. Pembahasan lebih rinci mengenai ketiga dimensi trustworthiness ini — termasuk perbedaan konseptualnya dengan credibility — akan diperdalam pada BAB V melalui kerangka evaluasi sosial terhadap organisasi. 1.2.3 Kredibilitas Sumber Informasi Kredibilitas berkaitan dengan sejauh mana sumber informasi tertentu dianggap dapat dipercaya, dan penilaian ini dapat berbeda- beda antarsumber meskipun sumber-sumber tersebut menyampaikan informasi mengenai risiko yang sama. Ilmuwan independen, regulator pemerintah, media massa, organisasi nonpemerintah, maupun juru bicara perusahaan masing-masing membawa asumsi kredibilitas awal yang berbeda di mata publik, sehingga pesan yang identik dapat diterima secara berbeda tergantung siapa yang menyampaikannya. Renn dan Levine (1991) membahas kredibilitas dan kepercayaan
9 sebagai elemen penting dalam komunikasi risiko, dengan menegaskan bahwa kredibilitas tidak hanya berasal dari isi pesan, tetapi juga dari karakteristik komunikator. Dominic et al. (2023) memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa kredibilitas sumber berperan penting dalam penerimaan pesan komunikasi krisis dan keberlanjutan reputasi organisasi setelahnya. Kredibilitas sumber juga tidak berdiri sendiri dari pola diskusi sosial yang telah dibahas pada Subbab 1.1.3. Ketika suatu sumber informasi dianggap kredibel oleh sebagian kecil aktor kunci dalam jaringan sosial, penilaian tersebut dapat menyebar dan memperkuat — atau, sebaliknya, melemahkan — kredibilitas sumber tersebut di mata kelompok yang lebih luas (Perlstein, 2024). Dengan demikian, membangun kredibilitas bukan sekadar tugas komunikasi satu arah dari organisasi kepada publik, melainkan proses yang berlangsung dan dinegosiasikan secara terus-menerus di dalam ekosistem informasi yang lebih luas. Tabel 1.1 Empat Bentuk Evaluasi Sosial terhadap Organisasi Konsep Objek Penilaian Pertanyaan Inti Sumber Rujukan Kredibilitas Sumber/pemberi informasi Apakah sumber ini dapat dipercaya? Renn & Levine (1991) Kepercayaan (trust) Organisasi secara umum Apakah organisasi ini dapat diandalkan? Slovic (1993); Earle (2010) Legitimasi Tindakan/keberadaan organisasi Apakah cara organisasi bertindak dianggap tepat? Suchman (1995); Bitektine (2011) Reputasi Kinerja organisasi dari waktu ke waktu Bagaimana kinerja organisasi diperkirakan pada masa depan? Bitektine (2011); Fombrun & Shanley (1990)
10 Sumber: Diolah penulis berdasarkan Suchman (1995), Renn dan Levine (1991), Slovic (1993), Earle (2010), Bitektine (2011), serta Fombrun dan Shanley (1990). Sebagaimana dirangkum pada Tabel 1.1, keempat konsep tersebut berbeda secara konseptual meskipun saling berhubungan erat dalam praktik komunikasi organisasi. 1.3 Dari Risiko menuju Krisis: Isu, Ancaman, dan Krisis Risiko tidak selalu berkembang menjadi krisis. Di antara risiko dan krisis terdapat proses sosial dan komunikasi yang penting, yang dapat dipahami melalui tiga konsep bertingkat: isu, ancaman, dan krisis. 1.3.1 Isu Isu dapat dipahami sebagai persoalan yang memperoleh perhatian publik dan berpotensi memengaruhi kepentingan organisasi maupun stakeholder. Isu dapat berasal dari kebijakan organisasi, tindakan organisasi, perubahan regulasi, konflik kepentingan, persoalan lingkungan, keselamatan, perilaku pimpinan, produk, teknologi, isu sosial, atau perubahan ekspektasi masyarakat. Sebuah risiko dapat menjadi isu ketika stakeholder mulai mempertanyakan keberadaan atau pengelolaannya, misalnya melalui rantai: risiko lingkungan → perhatian masyarakat → pemberitaan media → tekanan stakeholder → isu publik. 1.3.2 Ancaman Ancaman muncul ketika organisasi menghadapi kemungkinan konsekuensi yang dapat mengganggu tujuan, operasi, legitimasi, atau reputasinya. Ancaman dapat bersifat operasional, finansial, hukum, politik, sosial, lingkungan, keamanan, atau reputasional. Dalam konteks reputasi, ancaman menjadi serius ketika publik mulai menghubungkan tindakan organisasi dengan nilai-nilai negatif tertentu. 1.3.3 Krisis
11 Coombs (2007) menjelaskan krisis dalam konteks komunikasi organisasi melalui Situational Crisis Communication Theory (SCCT), yang menempatkan atribusi tanggung jawab sebagai unsur penting dalam respons krisis. Millar dan Heath (2004) melengkapi pendekatan atribusional tersebut melalui rhetorical approach, yang memandang komunikasi krisis sebagai proses retorika strategis — upaya organisasi mempertahankan legitimasi dan membangun makna bersama dengan publik melalui pilihan simbol dan narasi. Krisis umumnya menghasilkan ketidakpastian, ancaman terhadap tujuan organisasi, tekanan waktu, peningkatan perhatian publik, tuntutan informasi dan pertanggungjawaban, serta ancaman terhadap reputasi. Seeger (2006) menunjukkan bahwa komunikasi krisis yang baik membutuhkan prinsip keterbukaan, kecepatan, akurasi, konsistensi, dan perhatian terhadap kebutuhan publik. Perkembangan bidang ini juga dapat dilihat melalui kajian bibliometrik: Kuipers et al. (2023) memetakan tren riset komunikasi krisis dan menunjukkan bahwa fokus akademik terus bergeser — dari sekadar strategi pesan tunggal menuju kajian yang lebih menekankan proses sosial, keterlibatan berbagai aktor, dan konteks kelembagaan tempat krisis berlangsung. Pergeseran ini relevan bagi mahasiswa karena menegaskan bahwa memahami krisis semata-mata sebagai persoalan strategi pesan akan mengabaikan dimensi sosial dan institusional yang justru semakin ditekankan dalam literatur mutakhir. Penting pula dicatat bahwa krisis, sebagaimana ditegaskan Seeger (2006), tidak dapat direduksi menjadi sekadar momen komunikasi darurat. Krisis merupakan titik kritis yang menguji sejauh mana kapasitas kesiapsiagaan organisasi — meliputi kejelasan struktur komando, ketersediaan data yang telah diverifikasi, kesiapan juru bicara, serta hubungan yang telah terbina dengan stakeholder sebelum krisis terjadi — benar-benar berfungsi ketika dibutuhkan. 1.3.4 Dari Risiko Menjadi Krisis: Proses yang Tidak Otomatis
12 Hubungan antara risiko dan krisis tidak bersifat otomatis. Sebuah risiko dapat tetap sebagai risiko, menjadi isu, berkembang menjadi ancaman, menjadi krisis, hingga menghasilkan dampak reputasi — namun proses tersebut dapat dihentikan apabila organisasi mengenali risiko lebih awal, menyediakan informasi yang relevan, melibatkan stakeholder, memperbaiki masalah, menunjukkan tanggung jawab, dan menjaga kepercayaan. Palenchar dan Heath (2007) menekankan pentingnya komunikasi risiko strategis yang bersifat proaktif, yang memungkinkan organisasi berinteraksi dengan masyarakat sebelum persoalan berkembang menjadi krisis. 1.4 Legitimasi dan Reputasi Organisasi 1.4.1 Legitimasi Legitimasi berbeda dari reputasi. Suchman (1995) mendefinisikan legitimasi sebagai persepsi atau asumsi umum bahwa tindakan suatu entitas sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan, dan definisi yang dibangun secara sosial. Bitektine (2011) mengajukan kerangka evaluator's perspective yang memandang legitimacy, reputation, dan status sebagai tiga bentuk social judgment yang berbeda: legitimasi menjawab pertanyaan apakah tindakan organisasi dianggap tepat (appropriate) menurut norma sosial yang berlaku, reputasi menjawab pertanyaan mengenai perkiraan kinerja organisasi di masa depan berdasarkan rekam jejak, sedangkan status berkaitan dengan posisi relatif organisasi dalam suatu hierarki sosial. Bitektine dan Haack (2015) memperluas kerangka ini dengan menunjukkan bahwa proses legitimasi berlangsung pada tingkat mikro — penilaian individual oleh masing-masing evaluator — sekaligus tingkat makro, yaitu ketika penilaian-penilaian individual tersebut terkonsolidasi menjadi legitimasi kolektif yang relatif stabil pada level institusional. Dengan demikian, keempat konsep yang telah dan akan dibahas pada bab ini dapat dibedakan secara tegas: kepercayaan berkaitan dengan apakah organisasi dapat dipercaya; kredibilitas berkaitan
13 dengan apakah informasi atau sumber tertentu dapat dipercaya; legitimasi berkaitan dengan apakah keberadaan dan tindakan organisasi dianggap dapat diterima; dan reputasi berkaitan dengan evaluasi stakeholder terhadap organisasi berdasarkan pengalaman, informasi, dan persepsi yang berkembang dari waktu ke waktu. Keempatnya saling berhubungan, tetapi tidak identik — sebuah pembedaan yang akan dianalisis lebih mendalam pada BAB V melalui konsep organizational evaluation. 1.4.2 Reputasi sebagai Aset Tidak Berwujud Reputasi merupakan aset tidak berwujud yang terbentuk melalui akumulasi persepsi dan evaluasi stakeholder terhadap organisasi. Fombrun dan Shanley (1990) menunjukkan bahwa reputasi organisasi terbentuk dari berbagai sinyal mengenai kinerja, tindakan, dan karakter organisasi yang diterima stakeholder, sementara Fombrun dan van Riel (2004) menempatkan reputasi sebagai aset strategis yang dibangun melalui konsistensi antara identitas, tindakan, komunikasi, dan pengalaman stakeholder. Lange et al. (2011) menambahkan bahwa konsep reputasi organisasi memiliki berbagai dimensi dan definisi dalam literatur manajemen, namun pada intinya reputasi bukan sekadar popularitas, melainkan evaluasi stakeholder terhadap organisasi yang dibangun melalui kinerja, kualitas produk, tanggung jawab sosial, kepemimpinan, transparansi, hubungan stakeholder, perilaku etis, dan komunikasi. Karena dibangun secara kumulatif, reputasi relatif sulit dibangun secara cepat, tetapi dapat mengalami kerusakan secara cepat ketika organisasi menghadapi krisis. Karakteristik reputasi sebagai aset yang dibangun secara kumulatif namun rapuh terhadap guncangan tunggal ini memiliki konsekuensi manajerial yang penting. Organisasi tidak dapat memperlakukan investasi dalam reputasi semata-mata sebagai kegiatan komunikasi pemasaran jangka pendek, karena reputasi yang kredibel hanya terbentuk melalui konsistensi jangka panjang antara janji dan realisasi. Pada saat yang sama, sifat kumulatif ini berarti bahwa reputasi juga
14 berfungsi sebagai bentuk modal sosial yang dapat memberikan ruang toleransi (benefit of the doubt) kepada organisasi ketika kesalahan kecil terjadi — asalkan organisasi tersebut telah memiliki rekam jejak yang secara konsisten menunjukkan kompetensi, integritas, dan kepedulian terhadap stakeholder. 1.4.3 Reputasi sebagai Aset dan sebagai Risiko Reputasi dapat menjadi aset ketika stakeholder memberikan kepercayaan, dukungan, loyalitas, legitimasi, toleransi terhadap kesalahan, dan penerimaan terhadap kebijakan organisasi. Sebaliknya, reputasi dapat menjadi risiko ketika terjadi kesenjangan antara apa yang organisasi katakan dan apa yang organisasi lakukan. Arora dan Lodhia (2017), melalui studi BP Gulf of Mexico Oil Spill yang akan dibahas lebih lanjut pada Subbab 1.9, menunjukkan pentingnya hubungan antara pengungkapan sosial-lingkungan dan manajemen risiko reputasi: dalam situasi krisis, organisasi sering berusaha mempertahankan reputasi melalui berbagai strategi komunikasi, namun komunikasi reputasi yang tidak didukung tindakan substantif dapat menimbulkan kesenjangan kredibilitas. CRITICAL THINKING BOX 2 — Legitimate tetapi Tidak Direputasikan Baik, atau Sebaliknya? Situasi: Kerangka Bitektine (2011) menunjukkan bahwa legitimasi dan reputasi merupakan dua sumbu penilaian yang berbeda. Sebuah organisasi dapat dianggap legitimate — cara beroperasinya dianggap sah dan sesuai norma industri — namun tetap memiliki reputasi yang biasa-biasa saja karena kinerjanya dianggap rata-rata dibandingkan pesaing. Sebaliknya, organisasi dapat memiliki reputasi yang sangat tinggi di satu bidang tertentu, namun legitimasinya dipertanyakan ketika publik menilai keseluruhan cara organisasi tersebut beroperasi tidak lagi sesuai dengan ekspektasi sosial yang berkembang. Pertanyaan: Pada kasus BP yang akan dibahas pada Subbab 1.9, apakah persoalan utama yang dihadapi BP lebih tepat disebut sebagai krisis reputasi, krisis
15 legitimasi, atau keduanya sekaligus — dan mengapa perbedaan ini penting bagi strategi komunikasi yang harus dipilih? Tugas berpikir: Gunakan kerangka evaluator's perspective (Bitektine, 2011) dan konsep reputasi sebagai aset kumulatif (Fombrun & Shanley, 1990) untuk menganalisis persoalan tersebut. 1.5 Hubungan Risiko–Isu–Krisis–Reputasi 1.5.1 Rantai Konseptual Seluruh konsep yang telah dibahas pada Subbab 1.1 hingga 1.4 dapat dirangkai menjadi satu rantai konseptual sebagai berikut. Gambar 1.1 Rantai Konseptual Risiko–Isu–Krisis–Reputasi Sumber: Dikembangkan penulis berdasarkan sintesis Subbab 1.1–1.4.
16 Proses tersebut tidak selalu linear, karena komunikasi dapat memengaruhi setiap tahapnya. Risiko yang dikomunikasikan secara efektif dapat membuat stakeholder memahami risiko dengan baik sehingga kepercayaan terjaga dan isu tidak berkembang menjadi krisis; sebaliknya, risiko yang dikomunikasikan secara buruk dapat menimbulkan ketidakpercayaan, membuat isu berkembang menjadi krisis, memunculkan atribusi negatif, dan pada akhirnya merusak reputasi. Eaddy et al. (2025), melalui Trust Erosion Framework, menganalogikan erosi kepercayaan dengan proses erosi tanah yang berlangsung dalam tiga tahap — detachment (lepasnya kepercayaan dari dasarnya), transportation (perpindahan/penyebaran ketidakpercayaan), dan deposition (mengendapnya distrust sebagai penilaian yang relatif menetap) — yang dapat dipercepat oleh krisis yang bersifat sticky maupun spillover, sehingga mempercepat pergeseran dari kepercayaan menuju distrust dalam rantai risiko– krisis–reputasi di atas. 1.5.2 Atribusi Tanggung Jawab dalam Krisis Salah satu pertanyaan paling penting dalam krisis adalah “siapa yang bertanggung jawab?” Atribusi tanggung jawab menentukan bagaimana publik mengevaluasi organisasi dan strategi respons apa yang dianggap tepat (Coombs, 2007). Tam dan Mehta (2025) memperluas kajian ini dengan menunjukkan bahwa pada krisis publik yang melibatkan banyak pemangku kepentingan (multi-stakeholder), tanggung jawab tidak dapat dipahami melalui satu pertanyaan “siapa yang salah” semata, melainkan melalui dua dimensi sekaligus: cause attribution, yaitu siapa dinilai sebagai penyebab krisis, dan solution attribution, yaitu siapa yang dipandang harus bertindak untuk menyelesaikannya — dan kedua dimensi ini dapat dipersepsikan berbeda untuk setiap pemangku kepentingan yang terlibat dalam krisis yang sama. 1.6 Komunikasi Risiko sebagai Proses Strategis
17 1.6.1 Tahapan Komunikasi Risiko Strategis Komunikasi risiko tidak seharusnya hanya dilakukan ketika krisis telah terjadi. Komunikasi risiko yang strategis mencakup enam tahap: identifikasi risiko yang mungkin memengaruhi stakeholder; analisis probabilitas, konsekuensi, sumber ketidakpastian, serta kelompok yang terdampak; dialog untuk membuka ruang komunikasi dengan stakeholder; penjelasan mengenai apa yang diketahui dan belum diketahui; tindakan nyata yang mengikuti komunikasi; dan evaluasi terhadap persepsi stakeholder serta efektivitas komunikasi itu sendiri. Palenchar dan Heath (2007) menekankan transparansi, pembangunan kepercayaan, keterlibatan komunitas, pengakuan ketidakpastian, dan proses pengambilan keputusan kolaboratif sebagai prinsip penting komunikasi risiko strategis. Keenam tahap tersebut juga menyiratkan bahwa komunikasi risiko strategis membutuhkan indikator keberhasilan yang tidak semata-mata diukur dari terkirimnya suatu pesan, melainkan dari perubahan pemahaman, sikap, dan perilaku stakeholder. Sebuah organisasi dapat saja telah menerbitkan siaran pers, mengadakan konferensi pers, dan mengunggah informasi resmi di berbagai kanal, namun jika stakeholder tetap tidak memahami risiko yang sesungguhnya dihadapi atau tetap tidak mempercayai penjelasan organisasi, maka komunikasi risiko tersebut belum dapat dikatakan berhasil. 1.6.2 Transparansi dan Pengakuan Ketidakpastian Transparansi sering dianggap sebagai prinsip utama komunikasi risiko, namun transparansi tidak sama dengan membanjiri publik dengan informasi. Transparansi berarti menyediakan informasi yang relevan, akurat, dapat dipahami, tepat waktu, dapat diverifikasi, dan tidak sengaja menyesatkan. Covello dan Sandman (2001) menjelaskan perkembangan komunikasi risiko dari model penyampaian informasi menuju pendekatan yang lebih dialogis, yang memperhatikan kebutuhan informasi stakeholder secara lebih eksplisit — mencakup pertanyaan mengenai apa yang terjadi, apa yang diketahui dan belum
18 diketahui, apa dampaknya, siapa yang terdampak, apa yang sedang dilakukan, apa yang harus dilakukan masyarakat, dan kapan informasi berikutnya akan diberikan. 1.6.3 Dialog melalui Saluran Formal dan Informal Prinsip dialog yang ditekankan Palenchar dan Heath (2007) perlu dipahami secara lebih luas pada era komunikasi kontemporer. Sebagaimana telah dibahas pada Subbab 1.1.3, informasi risiko tidak hanya beredar melalui saluran resmi organisasi, tetapi juga melalui diskusi interpersonal dan jaringan sosial yang dapat memperkuat atau melemahkan pesan resmi tersebut (Perlstein, 2024). Kajian tren riset komunikasi krisis juga menunjukkan pergeseran perhatian akademik ke arah pemahaman proses sosial yang lebih kompleks, melampaui model penyampaian pesan satu arah (Kuipers et al., 2023). Implikasinya, komunikasi risiko strategis yang efektif perlu memasukkan pemantauan terhadap saluran informal — termasuk media sosial dan jaringan komunitas — sebagai bagian integral dari strategi, bukan sekadar pelengkap dari komunikasi resmi. 1.7 Komunikasi Krisis dan Tantangan Lingkungan Digital 1.7.1 Tahapan Komunikasi Krisis Ketika risiko berkembang menjadi krisis, kebutuhan komunikasi meningkat secara drastis. Stakeholder membutuhkan informasi, penjelasan, kepastian mengenai tindakan, akses terhadap sumber informasi, pengakuan terhadap dampak, pertanggungjawaban, dan pemulihan. Coombs (2007) melalui SCCT menunjukkan bahwa respons krisis perlu disesuaikan dengan karakteristik krisis dan tingkat tanggung jawab yang dipersepsikan stakeholder. Ulmer et al. (2007) menekankan pentingnya pendekatan komunikasi yang tidak berhenti pada pengendalian kerusakan, tetapi dapat mengarahkan organisasi menuju pembelajaran dan peluang pembaruan; Ulmer et al. (2009) kemudian menempatkan komunikasi pascakrisis sebagai bagian
19 penting dari proses pembaruan tersebut. Coombs (2009, 2015) menegaskan bahwa komunikasi krisis perlu dipahami sebagai proses berkelanjutan — ongoing crisis communication — yang mencakup perencanaan sebelum krisis, pengelolaan selama krisis berlangsung, dan respons setelah krisis, bukan sekadar rangkaian pesan tunggal. Dengan demikian, komunikasi krisis memiliki tiga tahap: pra-krisis → krisis → pascakrisis. 1.7.2 Krisis di Era Media Sosial Media sosial telah mengubah arsitektur komunikasi krisis dari pola yang relatif terpusat pada organisasi menuju ekosistem yang terbuka, interaktif, terhubung, dan multiactor. Dalam media tradisional, organisasi relatif memiliki ruang untuk memverifikasi informasi, menyusun pesan, dan menentukan waktu penyampaian sebelum pesan menjangkau publik. Media sosial memperpendek jeda tersebut. Informasi dapat beredar sebelum organisasi memberikan respons, sementara publik dan stakeholder dapat sekaligus memproduksi, mendistribusikan, menafsirkan, dan menegosiasikan makna krisis (Cheng et al., 2022). Stakeholder bahkan dapat menjadi first information responders, sehingga pesan awal yang beredar melalui jaringan sosial dapat membentuk konteks yang kemudian harus dihadapi organisasi dalam respons resminya (Omilion-Hodges & McClain, 2016). Perubahan ini juga memperluas aktor yang terlibat dalam konstruksi makna krisis. Konsumen, komunitas daring, media, aktivis, influencer, karyawan, dan kelompok stakeholder lainnya tidak lagi semata-mata menjadi penerima pesan, tetapi dapat berperan sebagai komunikator sekaligus distributor informasi. Karyawan, misalnya, dapat menjadi komunikator yang signifikan melalui media sosial; pesan yang bersifat advocacy dapat mendukung organisasi, sedangkan komunikasi yang adversarial dapat memperbesar konsekuensi reputasional krisis (Opitz et al., 2018). Fenomena ini juga dapat dipahami melalui konsep konvergensi evaluasi sosial. Illia, Colleoni, Etter, dan Meggiorin (2023) menunjukkan,
20 melalui analisis 2,5 juta twit dan ribuan artikel media, bahwa evaluasi publik yang heterogen di media sosial pada mulanya tidak serta-merta memengaruhi legitimasi organisasi di wacana media berita; pengaruh tersebut baru muncul setelah heterogenitas evaluasi mencapai titik konvergensi tertentu (tipping point of refracted attention) yang ditandai oleh tingginya volume dan mengerucutnya evaluasi individual ke sejumlah kecil bingkai (frame) yang sama. Titik konvergensi ini sulit diprediksi sebelumnya, sehingga organisasi perlu memantau dinamika percakapan digital secara berkelanjutan, bukan hanya bereaksi setelah opini publik telah mengeras. Persaingan antarorganisasi juga dapat memengaruhi bagaimana respons krisis dinilai publik. Xiao, Zhou, dan Yu (2024), melalui kajian pada krisis spillover akibat serangan siber, menunjukkan adanya anchoring effect: tingkat akomodasi yang ditunjukkan kompetitor dalam merespons krisis serupa berfungsi sebagai titik acuan (anchor) bagi penilaian publik terhadap respons organisasi lain. Ketika organisasi memilih strategi advocative sementara acuan dari kompetitor bersifat accommodative, kepercayaan stakeholder terhadap kemampuan organisasi mengelola krisis dapat menurun dan reputasinya ikut terdampak. Dinamika jaringan digital semacam ini memungkinkan suatu isu berkembang, mengalami pembingkaian ulang, dan memperoleh perhatian publik dengan cepat. Karena itu, komunikasi krisis tidak lagi memadai jika dipahami sebagai penyampaian official statement, melainkan sebagai proses berkelanjutan untuk memantau, merespons, dan mengelola interaksi di antara berbagai aktor dalam ekosistem digital. Kegagalan merespons komunikasi stakeholder secara tepat juga dapat membatasi manfaat media sosial sekaligus meningkatkan risiko reputasional (Roshan et al., 2016). Dengan demikian, krisis di era media sosial bukan sekadar krisis yang terjadi di media sosial, tetapi krisis yang berkembang dalam ekosistem komunikasi yang saling terhubung. Pengelolaan krisis karenanya bergeser dari message control menuju kombinasi real-time monitoring, stakeholder engagement, dialog, dan pengelolaan dinamika
21 informasi di dalam jaringan komunikasi. Pergeseran ini menjadikan kecepatan, keterbukaan, pemilihan kanal, karakter komunikator, dan kualitas interaksi sebagai bagian penting dari upaya mempertahankan kepercayaan dan legitimasi organisasi selama krisis. 1.7.3 Disinformasi sebagai Risiko Reputasi Lingkungan digital juga meningkatkan risiko disinformasi. Karinshak dan Jin (2023) membahas bagaimana organisasi perlu mempersiapkan diri terhadap disinformasi berbasis kecerdasan buatan, yang membuat konten yang menyesatkan semakin sulit dibedakan dari konten asli sehingga strategi deteksi semata tidak lagi memadai; organisasi perlu bergeser ke strategi yang berfokus pada pengaruh (influence) konten disinformasi, bukan hanya volumenya. Risiko tersebut menunjukkan bahwa manajemen reputasi modern tidak hanya berkaitan dengan apa yang organisasi komunikasikan, tetapi juga dengan bagaimana organisasi memonitor lingkungan informasi di sekitarnya. 1.7.4 Komunikasi Internal sebagai Fondasi Krisis Eksternal Krisis bukan hanya persoalan komunikasi eksternal. Karyawan merupakan stakeholder penting yang sering terlewatkan dalam perencanaan komunikasi krisis. Kim, Meganck, dan Basnyat (2024) menunjukkan pentingnya kualitas komunikasi internal, kepemimpinan, dan persepsi karyawan dalam membentuk hubungan organisasi selama krisis pandemi. Apabila karyawan tidak mendapatkan informasi yang memadai, mereka dapat mengalami ketidakpastian, menyebarkan informasi yang tidak konsisten, kehilangan kepercayaan terhadap organisasi, atau menjadi sumber informasi informal bagi publik. Ketidaksesuaian antara apa yang disampaikan kepada karyawan dan apa yang disampaikan kepada publik sangat berisiko terekspos melalui kebocoran informasi maupun unggahan karyawan di media sosial, yang pada gilirannya dapat merusak kredibilitas organisasi secara lebih parah dibandingkan jika organisasi sejak awal menyampaikan informasi yang konsisten kepada seluruh stakeholder.
22 1.7.5 Para-Crisis, Spillover, dan Ingatan Publik Krisis tidak selalu berbentuk kejadian katastrofik yang tunggal. Huang dan Ki (2023) menunjukkan pentingnya komunikasi organisasi pada kondisi para-crisis, yaitu situasi yang belum sepenuhnya menjadi krisis tetapi telah mengandung ancaman terhadap reputasi — organisasi seharusnya tidak menunggu sampai situasi menjadi krisis untuk bertindak. Krisis juga dapat mengalami spillover: Tyquin, Mehta, dan Bradley (2024) menunjukkan, melalui kasus industri perbankan Australia, bahwa krisis pada satu organisasi dapat memengaruhi organisasi lain dalam industri yang sama melalui persepsi publik dan hubungan antarlembaga, sehingga pemulihan kepercayaan memerlukan perspektif multiorganisasi, bukan hanya perspektif satu perusahaan. Krisis juga tidak selalu berakhir ketika peristiwa selesai. Masyarakat dapat mengingat krisis dan menggunakannya sebagai referensi untuk menilai organisasi pada masa mendatang. Zhang dan Nekmat (2024) menunjukkan, melalui analisis naratif crisis memory SARS yang diceritakan ulang di media sosial Tiongkok selama pandemi COVID-19, bahwa narasi “heroisme” dari krisis masa lalu dapat memperkuat reputasi organisasi pada krisis baru, sementara narasi “identitas” dapat memperbaiki respons perilaku publik terhadap krisis yang sedang berlangsung. Dalam konteks pemulihan, Yang, Wei, Li, dan Michelson (2024) menunjukkan, melalui data perusahaan publik di Tiongkok, bahwa intensitas dan pola keterlibatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) pascakrisis dapat digunakan secara efektif untuk memperbaiki reputasi media organisasi, dengan efektivitas yang bergantung pada kesesuaian antara jenis CSR dan atribusi krisis. Pemulihan reputasi, karenanya, bukan sekadar “menunggu pemberitaan berhenti”, melainkan proses jangka panjang berupa tindakan korektif, pembelajaran, transparansi, perubahan kebijakan, komunikasi yang konsisten, dan bukti perubahan yang dapat diverifikasi publik.
23 CRITICAL THINKING BOX 3 — Ketika Opini Publik Mengeras Sebelum Organisasi Sempat Merespons Situasi: Konsep tipping point pada evaluasi media sosial (Illia et al., 2023) menantang asumsi lama bahwa organisasi selalu memiliki “golden hours” untuk menyiapkan respons resmi sebelum opini publik terbentuk. Dalam banyak kasus kontemporer, evaluasi negatif dapat terkonvergensi dan mengeras dalam hitungan jam, jauh sebelum organisasi menyelesaikan proses verifikasi internal. Pertanyaan: Jika kecepatan opini publik melampaui kecepatan verifikasi organisasi, apakah solusinya adalah mempercepat respons meskipun informasi belum lengkap, ataukah terdapat strategi lain yang dapat ditempuh organisasi tanpa mengorbankan akurasi? Tugas berpikir: Gunakan konsep tipping point evaluasi sosial (Illia et al., 2023) dan prinsip pengakuan ketidakpastian dalam komunikasi risiko (Liu et al., 2016) untuk menganalisis persoalan tersebut. 1.8 Manajemen Reputasi dan Prinsip Strategis Komunikasi Risiko 1.8.1 Manajemen Reputasi sebagai Proses Jangka Panjang Manajemen reputasi adalah proses jangka panjang, bukan rangkaian tindakan ad hoc yang hanya muncul ketika krisis terjadi. Doorley dan Garcia (2025) menempatkan reputasi dalam hubungan dengan public relations, corporate communication, dan keberlanjutan organisasi, dengan cakupan yang meliputi identifikasi stakeholder, pemetaan ekspektasi, pemantauan persepsi, pengelolaan isu, komunikasi strategis, manajemen risiko, komunikasi krisis, pemulihan reputasi, dan pembentukan hubungan jangka panjang. Reputasi yang kuat tidak berarti organisasi tidak akan mengalami krisis; sebaliknya, reputasi yang kuat dapat menjadi modal sosial yang membantu
24 organisasi memperoleh kepercayaan stakeholder ketika menghadapi ketidakpastian. Salah satu komponen penting dari manajemen reputasi jangka panjang adalah pemulihan kepercayaan (trust repair) pascapelanggaran. Tinjauan sistematis dua dekade penelitian mengenai trust repair menunjukkan bahwa penggunaan strategi pemulihan kepercayaan secara dini — segera setelah pelanggaran kecil terjadi — dapat mencegah eskalasi menjadi pelanggaran yang lebih besar, sekaligus meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pemulihan kepercayaan itu sendiri (Kähkönen, Blomqvist, Gillespie, & Vanhala, 2021). Prinsip ini relevan tidak hanya untuk kepercayaan karyawan terhadap organisasi sebagaimana dibahas dalam studi tersebut, tetapi juga secara analogis bagi kepercayaan stakeholder eksternal: semakin lambat organisasi merespons pelanggaran atau kesalahan kecil, semakin besar kemungkinan pelanggaran tersebut terakumulasi menjadi krisis kepercayaan yang jauh lebih sulit dipulihkan. 1.8.2 Model Integratif: Dari Risiko menuju Reputasi Seluruh pembahasan pada bab ini dapat diringkas menjadi satu model integratif yang menghubungkan identifikasi risiko hingga pemulihan reputasi.
25 Gambar 1.2 Model Integratif Risiko menuju Reputasi Sumber: Dikembangkan penulis berdasarkan sintesis Subbab 1.1–1.8. Model ini menegaskan bahwa komunikasi tidak hanya berada pada tahap krisis. Komunikasi hadir sejak organisasi mengidentifikasi risiko, menjelaskan ketidakpastian, berinteraksi dengan stakeholder, mengelola isu, merespons krisis, memulihkan reputasi, hingga belajar dari pengalaman yang telah dilalui. 1.8.3 Prinsip-Prinsip Strategis Komunikasi Risiko Komunikasi risiko strategis bukan sekadar penyampaian informasi, melainkan proses yang mengintegrasikan kualitas informasi, pengelolaan ketidakpastian, hubungan stakeholder, tanggung jawab, tindakan, dan pembelajaran. Literatur komunikasi risiko dan krisis menekankan pentingnya kesiapan, ketepatan waktu, keterbukaan,
26 konsistensi, serta orientasi pemulihan (Reynolds & Seeger, 2005; Seeger, 2006; Coombs, 2007; Ulmer et al., 2007). Berdasarkan sintesis tersebut, prinsip-prinsipnya meliputi: 1. Akurasi — informasi harus berbasis bukti, dapat diverifikasi, dan tidak terdistorsi karena menjadi dasar kredibilitas komunikasi (Earle, 2010; Spiegelhalter, 2017). 2. Kecepatan — organisasi perlu merespons secara tepat waktu sebelum kekosongan informasi diisi spekulasi, rumor, atau misinformasi, tanpa mengorbankan verifikasi (Liu et al., 2016; Roshan et al., 2016). 3. Transparansi — informasi yang relevan perlu disampaikan secara terbuka, jelas, dan proporsional untuk membantu stakeholder memahami situasi dan keputusan organisasi (Holland et al., 2021; Eaddy et al., 2025). 4. Pengakuan ketidakpastian — organisasi harus membedakan apa yang diketahui, belum diketahui, dan masih diverifikasi. Keterbukaan mengenai keterbatasan pengetahuan dapat memperkuat kredibilitas dalam situasi yang dinamis (Liu et al., 2016; Spiegelhalter, 2017). 5. Empati — komunikasi perlu mengakui pengalaman, kekhawatiran, dan dampak yang dialami stakeholder. Isyarat komunikasi yang transparan sekaligus empatik terbukti meningkatkan penerimaan publik terhadap respons darurat organisasi (Zhao et al., 2020; Zhang, Wang, Guo, Cheng, & Pang, 2024; Zhang, Huang, Wang, & Su, 2025). 6. Konsistensi — pesan pimpinan, juru bicara, kanal komunikasi, dan tindakan harus koheren untuk mengurangi kebingungan dan memperkuat kredibilitas (Earle, 2010; Coombs, 2007). 7. Dialog — stakeholder diposisikan sebagai partisipan, bukan sekadar penerima pesan, dengan menyediakan ruang bagi pertanyaan, umpan balik, dan pengalaman mereka, termasuk melalui pemantauan jaringan interpersonal dan digital (Boholm, 2019; Cheng et al., 2022; Perlstein, 2024). 8. Tanggung jawab — organisasi perlu mengakui tanggung jawab secara proporsional terhadap keterlibatannya dalam risiko atau
27 krisis dan menyesuaikan respons dengan atribusi stakeholder (Coombs, 2007; Tam & Mehta, 2025). 9. Tindakan — komunikasi harus diwujudkan dalam tindakan korektif dan perlindungan stakeholder. Kredibilitas bergantung pada kesesuaian antara apa yang dikatakan dan dilakukan organisasi (Eaddy et al., 2025; Xiao et al., 2024). 10. Pembelajaran dan pemulihan kepercayaan — krisis harus menjadi sumber perbaikan sistem, kebijakan, kapasitas komunikasi, dan kesiapsiagaan organisasi, sekaligus momentum untuk menerapkan strategi pemulihan kepercayaan secara dini agar pelanggaran kecil tidak berkembang menjadi krisis kepercayaan yang lebih besar (Seeger & Ulmer, 2002; Ulmer et al., 2007; Zhao et al., 2020; Kähkönen et al., 2021). Kesepuluh prinsip tersebut membentuk satu rangkaian: akurasi dan transparansi membangun kredibilitas; kecepatan dan pengakuan ketidakpastian mengelola dinamika informasi; empati, konsistensi, dan dialog membangun hubungan stakeholder; tanggung jawab dan tindakan menghubungkan komunikasi dengan akuntabilitas; sedangkan pembelajaran dan pemulihan kepercayaan mendorong perbaikan organisasi secara berkelanjutan. Dalam lingkungan digital, proses ini semakin kompleks karena stakeholder turut memproduksi, menyebarkan, dan menafsirkan informasi secara real time (Cheng et al., 2022). Karena itu, komunikasi risiko yang efektif ditentukan bukan hanya oleh kualitas pesan, tetapi oleh kesesuaian antara informasi, hubungan stakeholder, tanggung jawab, keputusan, dan tindakan organisasi. 1.9 Studi Kasus: BP Deepwater Horizon Oil Spill 1.9.1 Konteks dan Rantai Peristiwa Pada 20 April 2010, anjungan pengeboran Deepwater Horizon meledak, terbakar, dan tenggelam di Teluk Meksiko. Arora dan Lodhia (2017) menjelaskan bahwa anjungan tersebut dimiliki dan dioperasikan oleh Transocean, namun disewa oleh BP. Peristiwa tersebut
28 berkembang menjadi salah satu bencana lingkungan minyak terbesar sekaligus krisis besar bagi BP, karena kasus ini mempertemukan beberapa jenis risiko sekaligus: risiko keselamatan, operasional, lingkungan, hukum, ekonomi, sosial, politik, dan reputasi. Gambar 1.3 Rantai Peristiwa Krisis BP Deepwater Horizon Sumber: Diolah penulis berdasarkan Arora dan Lodhia (2017). Tahapan tersebut menunjukkan bahwa krisis reputasi bukan peristiwa yang berdiri sendiri: reputasi terdampak karena stakeholder menginterpretasikan tindakan organisasi dalam konteks konsekuensi nyata dari peristiwa tersebut. 1.9.2 Analisis Multiperspektif: Risiko, Kepercayaan, Legitimasi, dan Reputasi Jika dianalisis menggunakan kerangka komunikasi risiko yang telah dibangun pada bab ini, BP menghadapi setidaknya lima persoalan yang
29 saling terkait: risiko teknis, karena kegagalan sistem keselamatan dan pengendalian operasi menjadi titik awal krisis; risiko manusia, karena kecelakaan menimbulkan korban jiwa dan konsekuensi sosial; risiko lingkungan, karena tumpahan minyak menghasilkan dampak yang luas; risiko stakeholder, karena berbagai kelompok — masyarakat, pekerja, pemerintah, regulator, investor, media, dan organisasi lingkungan — memiliki kepentingan yang berbeda-beda; serta risiko reputasi, karena peristiwa tersebut memengaruhi persepsi publik terhadap kompetensi, tanggung jawab, dan integritas BP. Kelima persoalan tersebut tidak dihadapi oleh satu kelompok stakeholder yang homogen. Nelayan dan komunitas pesisir di sepanjang Teluk Meksiko menghadapi kerugian ekonomi langsung yang berbeda karakternya dari kekhawatiran investor mengenai nilai saham BP, dan berbeda pula dari tuntutan regulator federal yang berkepentingan menegakkan standar keselamatan pengeboran lepas pantai. Keberagaman kepentingan ini menegaskan argumen Palenchar dan Heath (2007) bahwa komunikasi risiko strategis tidak dapat menggunakan satu pesan tunggal untuk seluruh stakeholder. Dari perspektif kepercayaan (Subbab 1.2), krisis besar memaksa publik mengevaluasi lebih dari sekadar informasi yang diberikan: apakah organisasi jujur, kompeten, bertanggung jawab, benar-benar memperhatikan korban, memprioritaskan keselamatan, atau justru lebih mementingkan kepentingan bisnis. Dari perspektif legitimasi (Subbab 1.4), publik dapat mempertanyakan bukan hanya satu tindakan tertentu, tetapi apakah cara BP beroperasi secara keseluruhan masih sesuai dengan harapan sosial mengenai tanggung jawab, keselamatan, penghormatan terhadap lingkungan, dan transparansi — sehingga krisis berkembang dari persoalan operasional menjadi persoalan legitimasi. Dalam bahasa Bitektine (2011), evaluator publik pada kasus ini tidak hanya menilai kinerja BP sebagai organisasi (reputasi), tetapi mempertanyakan apakah cara BP mengelola risiko pengeboran laut dalam masih dapat dianggap sesuai dengan norma keselamatan yang berlaku bagi seluruh industri (legitimasi).
30 Dari perspektif reputasi, Fombrun dan Shanley (1990) serta Fombrun dan van Riel (2004) menunjukkan bahwa reputasi dibangun dari berbagai evaluasi stakeholder terhadap kinerja, kepemimpinan, tanggung jawab sosial, keselamatan, lingkungan, komunikasi, dan respons terhadap krisis. Arora dan Lodhia (2017) secara khusus menganalisis pengungkapan sosial dan lingkungan BP selama krisis, dan menemukan bahwa BP banyak menggunakan strategi bolstering — menonjolkan karakteristik positif organisasi seperti tindakan korektif dan kemampuan organisasi — sebagai bagian dari pengelolaan risiko reputasi. Strategi semacam ini berisiko menjadi masalah tersendiri apabila komunikasi mengenai citra positif tidak seimbang dengan persepsi publik mengenai kerusakan dan tanggung jawab organisasi yang sesungguhnya. 1.9.3 Atribusi Tanggung Jawab dan Komunikasi Krisis Coombs (2007) membantu memahami krisis BP melalui atribusi tanggung jawab: semakin tinggi tanggung jawab yang dipersepsikan publik, semakin besar kebutuhan organisasi untuk menunjukkan penerimaan tanggung jawab, tindakan korektif, kepedulian terhadap korban, kompensasi, transparansi, dan pembelajaran organisasi. Benoit (1997), melalui Image Repair Discourse, menunjukkan bahwa organisasi dapat menggunakan berbagai strategi untuk memperbaiki citra setelah menghadapi tuduhan atau peristiwa negatif, namun strategi image repair memiliki keterbatasan serius apabila tidak disertai tindakan substantif. Pelajaran penting dari kasus BP adalah bahwa komunikasi krisis tidak dapat dipisahkan dari realitas organisasi: strategi komunikasi harus mempertimbangkan urutan fakta → tanggung jawab → tindakan → komunikasi, bukan sebaliknya. Urutan yang terbalik — ketika organisasi lebih dahulu menyusun narasi pembelaan sebelum tuntas memverifikasi fakta dan menuntaskan tindakan korektif — cenderung menghasilkan pesan yang harus direvisi berulang kali seiring munculnya fakta baru, sehingga justru memperkuat kesan bahwa organisasi menyembunyikan sesuatu.
31 1.9.4 Pelajaran Strategis dari Kasus BP Kasus BP menunjukkan sejumlah pelajaran penting yang merangkum seluruh pembahasan bab ini: 1. risiko teknis dapat menjadi risiko reputasi — kegagalan teknis tidak berhenti pada kerusakan fisik; ketika publik menilai organisasi gagal mengelola risiko, konsekuensinya dapat memasuki ranah reputasi; 2. informasi teknis saja tidak cukup — publik membutuhkan penjelasan yang dapat dipahami dan relevan dengan kepentingan mereka; 3. kecepatan harus disertai akurasi — respons cepat yang tidak akurat dapat merusak kredibilitas; 4. transparansi harus disertai tindakan — informasi tanpa tindakan dapat dipersepsikan sebagai pencitraan; 5. reputasi tidak dapat dipulihkan hanya dengan komunikasi citra — pemulihan membutuhkan tindakan yang dapat diamati dan diverifikasi; 6. stakeholder bukan sekadar audiens — mereka adalah pihak yang memiliki kepentingan, pengalaman, dan kemampuan untuk membentuk reputasi organisasi; 7. krisis dapat terus berlangsung setelah peristiwa selesai, karena ingatan krisis dapat terus memengaruhi reputasi di kemudian hari (Zhang & Nekmat, 2024); dan 8. komunikasi pascakrisis merupakan bagian dari pemulihan, di mana organisasi perlu menunjukkan perubahan, pembelajaran, dan perbaikan yang nyata, termasuk melalui strategi pemulihan kepercayaan yang konsisten dan tidak ditunda (Ulmer et al., 2009; Kähkönen et al., 2021). CRITICAL THINKING BOX 4 — Ketika Permintaan Maaf dan Kampanye Komunikasi Tidak Cukup Situasi:
32 Selama krisis Deepwater Horizon, BP menempuh berbagai langkah komunikasi publik, termasuk kampanye iklan dan pernyataan permintaan maaf dari pimpinan puncaknya. Namun demikian, dokumentasi akademik menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap BP tidak serta-merta membaik hanya karena adanya permintaan maaf atau kampanye citra (Arora & Lodhia, 2017), konsisten dengan keterbatasan strategi image repair tanpa tindakan substantif (Benoit, 1997). Pertanyaan: Dalam kondisi apa permintaan maaf publik justru dapat memperburuk persepsi terhadap organisasi, dan bukti tindakan seperti apa yang seharusnya menyertai permintaan maaf agar dianggap kredibel oleh publik? Tugas berpikir: Gunakan Image Repair Discourse (Benoit, 1997) dan temuan strategi bolstering BP (Arora & Lodhia, 2017) untuk menganalisis persoalan tersebut. Kedelapan pelajaran tersebut sekaligus menunjukkan bahwa kasus BP layak dibaca sebagai kasus tentang keterhubungan, bukan sekadar kasus tentang kegagalan teknis atau kegagalan komunikasi secara terpisah. Kegagalan pengendalian risiko di lapangan membentuk fakta yang harus dijelaskan; cara fakta itu dijelaskan membentuk atribusi tanggung jawab (Coombs, 2007); atribusi tersebut menentukan tingkat kepercayaan dan penerimaan legitimasi; dan akumulasi penilaian itu pada akhirnya menentukan reputasi jangka panjang. Bagi praktisi, implikasinya jelas: kesiapan komunikasi harus dibangun bersamaan dengan kesiapan operasional, dan keputusan komunikasi tidak boleh dipisahkan dari keputusan tentang tindakan korektif, kompensasi, serta perubahan tata kelola risiko. D. Rangkuman Pembahasan BAB I menegaskan bahwa komunikasi risiko dan manajemen reputasi merupakan dua proses yang saling terintegrasi. Keduanya menghubungkan fakta teknis, persepsi stakeholder, dinamika
33 sosial, keputusan organisasi, dan evaluasi publik. Risiko dapat berkembang menjadi isu, ancaman, dan krisis ketika tidak dikenali dan dikelola secara memadai. Sebaliknya, komunikasi yang strategis dan transparan, disertai tindakan nyata, dapat membantu organisasi mengelola ketidakpastian, menjaga kepercayaan, serta mempertahankan legitimasi dan reputasi. Berdasarkan pembahasan tersebut, dirumuskan sebelas proposisi berikut. Proposisi 1. Risiko memiliki dimensi objektif dan perseptual sehingga pengelolaannya tidak cukup mengandalkan analisis teknis. Penilaian risiko tidak hanya ditentukan probabilitas dan konsekuensi, tetapi juga pengalaman, pengetahuan, nilai, dan konteks sosial stakeholder (Slovic, 1987; Breakwell, 2014). Proposisi 2. Pengakuan terbuka terhadap ketidakpastian dan keterbatasan pengetahuan dapat memperkuat kredibilitas organisasi. Organisasi perlu membedakan informasi yang telah diketahui, belum diketahui, dan masih diverifikasi agar tidak membangun kepastian yang menyesatkan (Renn, 2008; Liu et al., 2016; Spiegelhalter, 2017). Proposisi 3. Persepsi risiko dan kredibilitas informasi terbentuk melalui interaksi sosial dan jaringan komunikasi. Informasi risiko tidak hanya diterima melalui saluran resmi, tetapi juga dibicarakan dan ditafsirkan melalui hubungan interpersonal, komunitas, dan media sosial (Boholm, 2019; Perlstein, 2024). Proposisi 4. Kepercayaan dan kredibilitas memengaruhi penerimaan stakeholder terhadap informasi dan organisasi. Penerimaan publik bergantung pada kualitas informasi sekaligus penilaian terhadap kompetensi, integritas, dan kepedulian sumbernya (Renn & Levine, 1991; Slovic, 1993; Earle, 2010). Proposisi 5. Perkembangan risiko menjadi isu, ancaman, dan krisis merupakan proses sosial-organisasional yang dapat diintervensi. Identifikasi dini, pemantauan isu, dialog, keterbukaan, dan tindakan
34 korektif dapat membatasi eskalasi risiko (Palenchar & Heath, 2007; Coombs, 2007). Proposisi 6. Kredibilitas, kepercayaan, legitimasi, dan reputasi merupakan evaluasi sosial yang berbeda tetapi saling berkaitan. Kredibilitas menilai sumber informasi, kepercayaan menilai keterandalan organisasi, legitimasi menilai kesesuaiannya dengan norma sosial, sedangkan reputasi mencerminkan evaluasi stakeholder terhadap rekam jejak organisasi (Renn & Levine, 1991; Suchman, 1995; Bitektine, 2011; Bitektine & Haack, 2015). Proposisi 7. Reputasi terbentuk secara kumulatif melalui kinerja dan pengalaman stakeholder, tetapi rentan ketika terjadi kesenjangan antara janji dan tindakan organisasi. Konsistensi antara identitas, komunikasi, dan perilaku menjadi dasar pemeliharaan reputasi (Fombrun & Shanley, 1990; Fombrun & van Riel, 2004; Lange et al., 2011; Arora & Lodhia, 2017). Proposisi 8. Lingkungan digital menjadikan komunikasi krisis sebagai ekosistem multiaktor yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan organisasi. Stakeholder berperan sebagai penerima sekaligus produsen dan penyebar informasi, sehingga pemantauan percakapan dan keterlibatan publik menjadi bagian penting komunikasi krisis (Cheng et al., 2022; Omilion-Hodges & McClain, 2016; Illia et al., 2023). Proposisi 9. Atribusi tanggung jawab menentukan tuntutan stakeholder terhadap respons dan penyelesaian krisis. Organisasi perlu memahami bukan hanya siapa yang dianggap menyebabkan krisis (cause attribution), tetapi juga siapa yang diharapkan menyelesaikannya (solution attribution) (Coombs, 2007; Tam & Mehta, 2025). Proposisi 10. Komunikasi risiko dan krisis harus berlangsung sepanjang siklus organisasi serta terintegrasi dengan transparansi, empati, dialog, akuntabilitas, dan tindakan. Efektivitas komunikasi ditentukan bukan sekadar penyampaian pesan, melainkan kesesuaian informasi dengan kebutuhan stakeholder dan tindakan organisasi
35 (Reynolds & Seeger, 2005; Seeger, 2006; Coombs, 2007, 2015; Palenchar & Heath, 2007). Proposisi 11. Pemulihan kepercayaan dan reputasi membutuhkan tindakan korektif serta pembelajaran organisasi, bukan sekadar perbaikan citra. Komunikasi pascakrisis harus didukung perubahan kebijakan, perbaikan tata kelola, pertanggungjawaban, dan bukti tindakan yang dapat diverifikasi (Ulmer et al., 2007, 2009; Kähkönen et al., 2021; Doorley & Garcia, 2025). Kesebelas proposisi tersebut menunjukkan bahwa risiko bermula dari kondisi objektif, tetapi makna dan konsekuensinya berkembang melalui persepsi, interaksi sosial, dan evaluasi stakeholder. Proses tersebut memengaruhi kepercayaan, legitimasi, dan reputasi organisasi, terutama ketika risiko berkembang menjadi krisis. Karena itu, komunikasi risiko dan manajemen reputasi perlu dijalankan sebagai satu proses strategis yang berkelanjutan, mulai dari identifikasi dan pencegahan risiko, pengelolaan isu, respons krisis, hingga pemulihan dan pembelajaran organisasi. Kerangka ini menjadi landasan pembahasan bab-bab berikutnya mengenai paradigma komunikasi risiko, persepsi risiko, serta evaluasi sosial terhadap organisasi. E. Pertanyaan Diskusi dan Refleksi 1. Apa perbedaan antara risiko objektif dan risiko yang dipersepsikan, dan mengapa keduanya tidak selalu sama? 2. Mengapa pengakuan terhadap ketidakpastian dapat meningkatkan kredibilitas organisasi, alih-alih menunjukkan kelemahan? 3. Bagaimana diskusi interpersonal dan jaringan sosial dapat memperkuat atau melemahkan pesan resmi organisasi mengenai risiko? 4. Apa perbedaan mendasar antara isu, ancaman, dan krisis? 5. Mengapa kepercayaan dan kredibilitas dapat memengaruhi bagaimana informasi risiko yang sama diterima secara berbeda oleh publik?
36 6. Dalam kondisi seperti apa reputasi yang kuat dapat melindungi organisasi ketika menghadapi krisis, dan dalam kondisi apa reputasi tersebut tetap rentan? 7. Bagaimana media sosial mengubah struktur dan kecepatan komunikasi krisis organisasi, termasuk melalui fenomena konvergensi evaluasi publik dan anchoring terhadap respons kompetitor? 8. Mengapa strategi pemulihan kepercayaan (trust repair) sebaiknya diterapkan sedini mungkin setelah pelanggaran kecil terjadi, dan apa risikonya apabila ditunda? F. Pertanyaan Analitik 1. Bagaimana perbedaan antara kepercayaan, kredibilitas, legitimasi, dan reputasi sebagai bentuk-bentuk social judgment, dan bagaimana keempatnya saling berhubungan dalam menjelaskan krisis suatu organisasi? 2. Mengapa komunikasi tidak dapat menggantikan tindakan substantif organisasi dalam memulihkan reputasi? Gunakan minimal dua contoh dari kasus BP untuk mendukung argumen Anda. 3. Bagaimana kasus BP Deepwater Horizon menunjukkan keterkaitan antara risiko teknis, kepercayaan, legitimasi, dan reputasi secara bersamaan? 4. Bandingkan mekanisme atribusi tanggung jawab pada krisis dengan satu pihak yang jelas bertanggung jawab (Coombs, 2007) dengan mekanisme atribusi pada krisis multi-stakeholder (Tam & Mehta, 2025). Apa implikasinya bagi strategi komunikasi organisasi? 5. Evaluasi klaim bahwa lingkungan digital membuat organisasi “kehilangan kendali” atas makna krisis. Dalam kondisi apa klaim ini berlaku, dan dalam kondisi apa organisasi tetap dapat memengaruhi arah wacana publik? G. Tugas / Case Study Analysis
37 Tugas: Analisis Komparatif Krisis Reputasi — BP Deepwater Horizon dan Kasus Indonesia Jenis: Comparative Case Analysis, dikerjakan secara berkelompok. Tujuan: Menguji kemampuan mahasiswa menerapkan model risiko → persepsi → isu → ancaman → krisis → respons komunikasi → kepercayaan → legitimasi → reputasi (Subbab 1.5 dan 1.8) pada kasus nyata, serta menganalisis peran komunikasi versus tindakan substantif dalam pemulihan reputasi. Instruksi: 1. Pilih satu kasus krisis organisasi di Indonesia yang memiliki data, jejak komunikasi yang dapat diverifikasi, dan relevansi teoritis dengan pembahasan bab ini. 2. Bandingkan kasus tersebut dengan kasus BP Deepwater Horizon Oil Spill menggunakan model pada Subbab 1.5 dan 1.8, mencakup sekurang-kurangnya: jenis risiko; sumber ketidakpastian; peran diskusi interpersonal maupun media sosial dalam membentuk persepsi publik; stakeholder yang terlibat; isu yang berkembang; bentuk ancaman; karakteristik krisis; strategi komunikasi organisasi; atribusi tanggung jawab; dampak terhadap kepercayaan dan reputasi; tindakan korektif dan upaya pemulihan kepercayaan; serta evaluasi efektivitas komunikasi yang dilakukan. 3. Jawab pertanyaan panduan: “Apakah kerusakan reputasi lebih banyak disebabkan oleh peristiwa krisis itu sendiri, atau oleh cara organisasi mengomunikasikan dan menangani krisis tersebut?” 4. Sertakan penilaian reflektif terhadap pernyataan: “Dalam krisis, publik tidak hanya menilai apa yang terjadi, tetapi juga menilai bagaimana organisasi merespons apa yang terjadi.” Diskusikan apakah pernyataan ini selalu benar, dalam kondisi apa komunikasi dapat memperburuk krisis, apakah reputasi yang baik sebelum krisis dapat melindungi organisasi, kapan organisasi harus meminta maaf, dan bagaimana organisasi harus berkomunikasi ketika fakta belum lengkap. Sumber/Data: Sekurang-kurangnya lima referensi ilmiah (jurnal, buku akademik, atau publikasi institusi resmi) di luar bahan bacaan wajib bab ini, ditambah dokumentasi publik yang dapat diverifikasi
38 mengenai kasus Indonesia yang dipilih (pemberitaan, laporan resmi, atau dokumen organisasi). Output: Esai analitis kelompok (2.000–2.500 kata), disertai satu tabel perbandingan kedua kasus berdasarkan elemen model pada Subbab 1.5 dan 1.8. Ketentuan Akademik: Sitasi APA 7th Edition; seluruh sumber yang dikutip harus dicantumkan dalam daftar pustaka tugas; dilarang menggunakan referensi fiktif atau data yang tidak dapat diverifikasi. Pertanyaan Panduan: 1. Apakah reputasi yang baik sebelum krisis terbukti melindungi organisasi yang Anda pilih? Jelaskan mekanismenya. 2. Pada titik mana dalam kronologi krisis tersebut organisasi seharusnya mengubah strategi komunikasinya, dan mengapa? 3. Apa perbedaan paling mencolok antara cara BP dan organisasi Indonesia yang Anda pilih dalam mengelola atribusi tanggung jawab? Daftar Pustaka Arora, M. P., & Lodhia, S. (2017). The BP Gulf of Mexico oil spill: Exploring the link between social and environmental disclosures and reputation risk management. Journal of Cleaner Production, 140, 1287–1297. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.10.027 Benoit, W. L. (1997). Image repair discourse and crisis communication. Public Relations Review, 23(2), 177–186. https://doi.org/10.1016/S0363-8111(97)90023-0 Bitektine, A. (2011). Toward a theory of social judgments of organizations: The case of legitimacy, reputation, and status. Academy of Management Review, 36(1), 151–179. https://doi.org/10.5465/amr.2009.0382 Bitektine, A., & Haack, P. (2015). The “macro” and the “micro” of legitimacy: Toward a multilevel theory of the legitimacy process. Academy of Management Review, 40(1), 49–75. https://doi.org/10.5465/amr.2013.0318
39 Boholm, Å. (2019). Risk communication as government agency organizational practice. Risk Analysis, 39(8), 1695–1707. https://doi.org/10.1111/risa.13302 Breakwell, G. M. (2014). The psychology of risk (2nd ed.). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139061933 Cheng, Y., Wang, Y., & Kong, Y. (2022). The state of social-mediated crisis communication research through the lens of global scholars: An updated assessment. Public Relations Review, 48(2), Article 102172. https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2022.102172 Coombs, W. T. (2007). Protecting organization reputations during a crisis: The development and application of situational crisis communication theory. Corporate Reputation Review, 10(3), 163–176. https://doi.org/10.1057/palgrave.crr.1550049 Coombs, W. T. (2009). Conceptualizing crisis communication. In R. L. Heath & H. D. O'Hair (Eds.), Handbook of risk and crisis communication (pp. 99–118). Routledge. Coombs, W. T. (2015). Ongoing crisis communication: Planning, managing, and responding (4th ed.). SAGE Publications. Coombs, W. T. (2026). Organizational crisis communication: The effects of social media platforms and beyond. In K. K. Stephens & K. M. Faust (Eds.), The handbook of infrastructure communication. Wiley. https://doi.org/10.1002/9781394236855.ch29 Covello, V. T., & Sandman, P. M. (2001). Risk communication: Evolution and revolution. In A. Wolbarst (Ed.), Solutions to an environment in peril (pp. 164–178). Johns Hopkins University Press. Dominic, E. D., Mahamed, M., Abdullah, Z., Hashim, N. B., & Uwadiegwu, I. V. (2023). Crisis communication: Conceptualizing the efficacy of information source credibility on crisis message acceptability and reputation sustainability. Studies in Media and Communication, 11(7), 313–324. https://doi.org/10.11114/smc.v11i7.6361
40 Doorley, J., & Garcia, H. F. (2025). Reputation management: The key to successful public relations, corporate communication and sustainable organizations (5th ed.). Routledge. Eaddy, L. S., Vijaykumar, S., Jin, Y., Lu, X., Sharma, S., & Raamkumar, A. S. (2025). Trust erosion framework for organisational responses to and management of global emergencies. Journal of Contingencies and Crisis Management, 33(2), Article e70039. https://doi.org/10.1111/1468- 5973.70039 Earle, T. C. (2010). Trust in risk management: A model-based review of empirical research. Risk Analysis, 30(4), 541–574. https://doi.org/10.1111/j.1539-6924.2010.01398.x Fombrun, C. J., & Shanley, M. (1990). What's in a name? Reputation building and corporate strategy. Academy of Management Journal, 33(2), 233– 258. https://doi.org/10.5465/256324 Fombrun, C. J., & van Riel, C. B. M. (2004). Fame & fortune: How successful companies build winning reputations. FT Press. Holland, D., Seltzer, T., & Kochigina, A. (2021). Practicing transparency in a crisis: Examining the combined effects of crisis type, response, and message transparency on organizational perceptions. Public Relations Review, 47(2), Article 102017. https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2021.102017 Huang, M., & Ki, E.-J. (2023). Protecting organizational reputation during a para-crisis: The effectiveness of conversational human voice on social media and the roles of construal level, social presence, and organizational listening. Public Relations Review, 49(5), Article 102389. https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2023.102389 Illia, L., Colleoni, E., Etter, M., & Meggiorin, K. (2023). Finding the tipping point: When heterogeneous evaluations in social media converge and influence organizational legitimacy. Business & Society, 62(1), 117– 150. https://doi.org/10.1177/00076503211073516 Kähkönen, T., Blomqvist, K., Gillespie, N., & Vanhala, M. (2021). Employee trust repair: A systematic review of 20 years of empirical research and
41 future research directions. Journal of Business Research, 130, 98–109. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.03.019 Karinshak, E., & Jin, Y. (2023). AI-driven disinformation: A framework for organizational preparation and response. Journal of Communication Management, 27(4), 539–562. https://doi.org/10.1108/JCOM-09- 2022-0113 Kim, Y., Meganck, S., & Basnyat, I. (2024). Effects of internal crisis communication during the COVID-19 pandemic: Employee perceptions of communication quality, leadership and relational outcomes. Corporate Communications: An International Journal, 29(4), 481–502. https://doi.org/10.1108/CCIJ-09-2022-0110 Kuipers, S., Perlstein, S., Wolbers, J., & Jong, W. (2023). Assist or accuse? Identifying trends in crisis communication through a bibliometric literature review. Risk, Hazards & Crisis in Public Policy, 14(4), 272– 296. https://doi.org/10.1002/rhc3.12283 Lange, D., Lee, P. M., & Dai, Y. (2011). Organizational reputation: A review. Journal of Management, 37(1), 153–184. https://doi.org/10.1177/0149206310390963 Liu, B. F., Bartz, L., & Duke, N. (2016). Communicating crisis uncertainty: A review of the knowledge gaps. Public Relations Review, 42(3), 479–487. https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2016.03.003 Millar, D. P., & Heath, R. L. (Eds.). (2004). Responding to crisis: A rhetorical approach to crisis communication. Lawrence Erlbaum Associates. Omilion-Hodges, L. M., & McClain, K. L. (2016). University use of social media and the crisis lifecycle: Organizational messages, first information responders' reactions, reframed messages and dissemination patterns. Computers in Human Behavior, 54, 630–638. https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.06.002 Opitz, M., Chaudhri, V., & Wang, Y. (2018). Employee social-mediated crisis communication as opportunity or threat? Corporate Communications: An International Journal, 23(1), 66–83. https://doi.org/10.1108/CCIJ- 07-2017-0069
42 Palenchar, M. J., & Heath, R. L. (2007). Strategic risk communication: Adding value to society. Public Relations Review, 33(2), 120–129. https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2006.11.014 Perlstein, S. (2024). Risk perception and interpersonal discussion on risk: A systematic literature review. Risk Analysis, 44(7), 1666–1680. https://doi.org/10.1111/risa.14264 Renn, O. (2008). Risk governance: Coping with uncertainty in a complex world. Earthscan. https://doi.org/10.4324/9781849772440 Renn, O., & Levine, D. (1991). Credibility and trust in risk communication. In R. E. Kasperson & P. J. M. Stallen (Eds.), Communicating risks to the public: International perspectives (pp. 175–217). Kluwer Academic Publishers. https://doi.org/10.1007/978-94-009-1952-5_10 Reynolds, B., & Seeger, M. W. (2005). Crisis and emergency risk communication as an integrative model. Journal of Health Communication, 10(1), 43–55. https://doi.org/10.1080/10810730590904571 Roshan, M., Warren, M., & Carr, R. (2016). Understanding the use of social media by organisations for crisis communication. Computers in Human Behavior, 63, 350–361. https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.05.016 Seeger, M. W. (2006). Best practices in crisis communication: An expert panel process. Journal of Applied Communication Research, 34(3), 232–244. https://doi.org/10.1080/00909880600769944 Seeger, M. W., & Ulmer, R. R. (2002). A post-crisis discourse of renewal: The cases of Malden Mills and Cole Hardwoods. Journal of Applied Communication Research, 30(2), 126–142. https://doi.org/10.1080/00909880216578 Slovic, P. (1987). Perception of risk. Science, 236(4799), 280–285. https://doi.org/10.1126/science.3563507 Slovic, P. (1993). Perceived risk, trust, and democracy. Risk Analysis, 13(6), 675–682. https://doi.org/10.1111/j.1539-6924.1993.tb01329.x
43 Spiegelhalter, D. (2017). Risk and uncertainty communication. Annual Review of Statistics and Its Application, 4, 31–60. https://doi.org/10.1146/annurev-statistics-010814-020148 Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. Academy of Management Review, 20(3), 571–610. https://doi.org/10.5465/AMR.1995.9508080331 Tam, L., & Mehta, A. M. (2025). Beyond blame: Extending crisis responsibility through multi-stakeholder responsibility, cause attribution, and solution attribution. Public Relations Review, 51(5), Article 102623. https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2025.102623 Tyquin, E., Mehta, A. M., & Bradley, L. (2024). Spotlight on a complex crisis spillover: A multi-organisational perspective on rebuilding trust and reducing distrust in the Australian banking industry. Public Relations Review, 50(3), Article 102414. https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2023.102414 Ulmer, R. R., Sellnow, T. L., & Seeger, M. W. (2007). Effective crisis communication: Moving from crisis to opportunity. SAGE Publications. Ulmer, R. R., Sellnow, T. L., & Seeger, M. W. (2009). Post-crisis communication and renewal: Understanding the potential positive outcomes in crisis communication. In R. L. Heath & H. D. O'Hair (Eds.), Handbook of risk and crisis communication (pp. 304–324). Routledge. Xiao, Y., Zhou, E., & Yu, S. (2024). Unraveling the anchoring effect of crisis communication in cyberattack spillover crises. Public Relations Review, 50(2), Article 102449. https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2024.102449 Yang, R., Wei, J., Li, Y.-N., & Michelson, G. (2024). Using corporate social responsibility to enhance media reputation following a firm crisis: Evidence from China. Public Relations Review, 50(4), Article 102487. https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2024.102487 Zhang, N., Wang, X., Guo, X., Cheng, X., & Pang, Z. (2024). How organization response influences public sentiment and behavior in online crises: The role of response strategies, tenor of discourse and executives. Public
44 Relations Review, 50(1), Article 102395. https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2023.102395 Zhang, X., & Nekmat, E. (2024). Retelling the past crisis: Crisis memory and its influences on organizational reputation and public responses. Public Relations Review, 50(5), Article 102493. https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2024.102493 Zhang, X., Huang, Y., Wang, F., & Su, J. (2025). An exploratory study of the impact of transparent and empathetic cues in emergency responses on the public's liking behavior from the elaboration likelihood model perspective. Technology in Society, 82, Article 102952. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2025.102952 Zhao, X., Zhan, M., & Ma, L. (2020). How publics react to situational and renewing organizational responses across crises: Examining SCCT and DOR in social-mediated crises. Public Relations Review, 46(4), Article 101944. https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2020.101944
45 BAB II PARADIGMA DAN PENDEKATAN KOMUNIKASI RISIKO A. Tujuan Pembelajaran Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu: 1. menjelaskan posisi komunikasi risiko dalam risk assessment dan risk management; 2. menjelaskan tujuan dan prinsip komunikasi risiko; 3. membedakan asumsi dan karakteristik deficit model, dialogue model, dan participatory model; 4. mengevaluasi kekuatan dan keterbatasan masing-masing paradigma; 5. menentukan konteks penggunaan masing-masing pendekatan secara argumentatif; 6. menjelaskan konsep strategic risk communication, termasuk perhatiannya terhadap kelompok rentan; 7. menganalisis hubungan transparansi, keterbukaan informasi, dan ketidakpastian sebagai proses komunikatif, bukan sekadar kepatuhan regulasi; 8. mengevaluasi dialog, stakeholder engagement, dan partisipasi publik, termasuk pergeseran dari community engagement menuju community inclusion; 9. menganalisis dimensi etika dan kepentingan publik dalam komunikasi risiko, termasuk tantangan misinformasi di era digital; 10. menerapkan ketiga paradigma pada kasus komunikasi risiko COVID-19 di Indonesia; dan 11. menyusun evaluasi berbasis bukti mengenai kesesuaian pendekatan komunikasi dengan karakteristik risiko,
46 ketidakpastian, stakeholder, urgensi, dan kebutuhan publik, termasuk implikasinya bagi risk governance jangka panjang. B. Pendahuluan BAB I telah membangun fondasi konseptual mengenai risiko, ketidakpastian, persepsi risiko, kepercayaan, legitimasi, dan reputasi, serta menunjukkan bagaimana risiko dapat berkembang menjadi isu, ancaman, dan krisis. BAB I menjawab pertanyaan mendasar mengenai apa itu risiko dan mengapa komunikasi menjadi penting dalam dinamika tersebut. BAB II berpindah dari pertanyaan "Apa dan mengapa komunikasi risiko?" menuju pertanyaan "Bagaimana komunikasi risiko dilakukan dan pendekatan apa yang digunakan?". Bab ini tidak mengulang definisi risiko, teori persepsi risiko, teori kepercayaan, maupun teori reputasi yang telah dibahas pada BAB I. Konsep-konsep tersebut digunakan sebagai titik berangkat untuk menjelaskan mekanisme komunikasi risiko: paradigma apa yang tersedia, bagaimana masing-masing paradigma memandang publik dan pengetahuan, dalam kondisi seperti apa masing-masing paradigma relevan, bagaimana stakeholder dilibatkan, bagaimana ketidakpastian dikelola secara komunikatif, bagaimana transparansi berhubungan dengan lingkungan informasi yang semakin kompleks dan rentan terhadap misinformasi, serta bagaimana etika dan kepentingan publik menjadi batas normatif dari seluruh proses tersebut. Rangkaian gagasan BAB I — Risk → Uncertainty → Perception → Issue → Threat → Crisis → Trust → Legitimacy → Reputation — tetap menjadi kerangka besar buku ini. BAB II memperdalam satu ruas dari rangkaian tersebut, yaitu ruas komunikasi: Risk → Uncertainty → Perception → Interpretation → Communication → Stakeholder Response. Argumen utama bab ini dapat dirumuskan sebagai berikut: komunikasi risiko bukan hanya persoalan bagaimana informasi disampaikan, tetapi bagaimana pengetahuan tentang risiko dikomunikasikan, dipahami, dipertukarkan, diperdebatkan, dan diterjemahkan menjadi keputusan serta tindakan bersama dalam kondisi ketidakpastian. Argumen ini
47 semakin relevan ketika lingkungan komunikasi kontemporer ditandai oleh derasnya arus informasi digital, meningkatnya kerentanan terhadap misinformasi, serta tuntutan publik yang semakin besar terhadap keterlibatan yang bermakna, bukan sekadar keterbukaan prosedural. Bab ini disusun dengan alur: komunikasi risiko dalam siklus pengelolaan risiko; pengertian, tujuan, dan prinsip komunikasi risiko secara ringkas; evolusi paradigma komunikasi risiko; tiga paradigma utama — deficit, dialogue, dan participatory — beserta perbandingannya; strategic risk communication; transparansi dan ketidakpastian; operasionalisasi dialog dan stakeholder engagement; etika komunikasi risiko, termasuk tantangan misinformasi kontemporer; studi kasus komunikasi risiko COVID-19 di Indonesia; dan sintesis menuju konsep risk governance, yang menjadi jembatan menuju BAB III yang membahas bagaimana manusia mempersepsi dan merespons risiko. C. Kata Kunci Co-production; community inclusion; deficit model; dialogue model; ethical risk communication; komunikasi risiko; misinformation; participatory model; public interest; public participation; risk assessment; risk communication; risk governance; risk management; stakeholder engagement; strategic risk communication; transparency; two-way communication; uncertainty; uncertainty reduction; COVID-19. 2.1 Komunikasi Risiko dalam Siklus Pengelolaan Risiko Sebelum membahas paradigma komunikasi risiko, perlu ditegaskan lebih dahulu di mana posisi komunikasi risiko dalam keseluruhan proses pengelolaan risiko organisasi. Posisi ini penting karena paradigma komunikasi yang dipilih pada akhirnya harus melayani proses tersebut, bukan berdiri sebagai aktivitas yang terpisah darinya. Kesalahan yang sering terjadi dalam praktik organisasi adalah memperlakukan komunikasi risiko sebagai tahap akhir yang bersifat
48 kosmetik — semacam "pengumuman" setelah keputusan teknis selesai dibuat — padahal secara konseptual komunikasi seharusnya menjadi bagian yang menyatu dengan keseluruhan proses penilaian dan pengelolaan risiko sejak awal. 2.1.1 Posisi Komunikasi Risiko dalam Risk Assessment Risk assessment secara umum mencakup identifikasi hazard, estimasi probability dan consequence, penilaian exposure dan vulnerability, hingga risk characterization (Renn, 2008). Proses ini menghasilkan pengetahuan teknis mengenai risiko. Namun, pengetahuan teknis tersebut tidak dengan sendirinya menjadi pengetahuan publik. Hasil risk assessment harus dikomunikasikan, dipahami, ditafsirkan, dan dipertukarkan dengan stakeholder agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan (Lundgren & McMakin, 2018). Dengan kata lain, risk assessment menjawab pertanyaan "seberapa besar risiko ini secara teknis?", sedangkan komunikasi risiko menjawab pertanyaan "bagaimana pengetahuan mengenai risiko ini dipahami dan digunakan oleh pihak-pihak yang terdampak?". Pemisahan analitis ini penting karena kegagalan dalam risk assessment dan kegagalan dalam komunikasi risiko memiliki sumber, gejala, dan solusi yang berbeda; menyamakan keduanya dapat membuat organisasi keliru mendiagnosis mengapa suatu kebijakan risiko ditolak publik meskipun secara teknis telah dirancang dengan baik. 2.1.2 Risk Management dan Kebutuhan Komunikasi Setelah risiko dinilai, organisasi melakukan risk evaluation untuk menentukan tingkat keberterimaan risiko, dilanjutkan dengan risk treatment berupa langkah mitigasi atau pengendalian, kemudian monitoring dan review terhadap efektivitas langkah tersebut (Renn, 2008). Pada setiap tahap ini, stakeholder involvement dibutuhkan bukan sekadar sebagai formalitas prosedural, melainkan karena keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima pada dasarnya bersifat sosial, bukan semata-mata teknis (Heath & O'Hair, 2009). Keterlibatan stakeholder yang lemah pada tahap ini cenderung menghasilkan resistensi ketika keputusan risk treatment mulai
49 diimplementasikan, sebagaimana kerap terlihat pada penolakan publik terhadap kebijakan yang secara teknis rasional namun tidak pernah dikomunikasikan atau dirundingkan sejak tahap perencanaan. 2.1.3 Dari Risiko Teknis menuju Risiko yang Dikomunikasikan BAB I telah menunjukkan pembedaan antara risiko objektif dan risiko yang dipersepsikan. Pembedaan tersebut dapat diperluas menjadi pembedaan antara risk as technically assessed dan risk as communicated, perceived, and interpreted. Risk as technically assessed adalah produk risk assessment: angka, model, dan estimasi. Risk as communicated, perceived, and interpreted adalah risiko sebagaimana ia hidup dalam kesadaran publik setelah melalui proses penyampaian, penerimaan, dan pemaknaan. Palenchar dan Heath (2007) menegaskan bahwa nilai sosial dari komunikasi risiko justru terletak pada kemampuannya menjembatani kedua bentuk risiko tersebut, bukan pada kemampuannya memaksakan salah satu bentuk kepada yang lain. Jembatan ini tidak pernah bersifat netral; ia selalu dibentuk oleh pilihan bahasa, saluran, waktu, dan pihak yang diberi kesempatan berbicara — sehingga bagaimana jembatan itu dibangun sesungguhnya adalah inti dari seluruh pembahasan paradigma pada bab ini. 2.1.4 Komunikasi Sepanjang Risk Cycle Dengan demikian, komunikasi risiko tidak dapat diposisikan sebagai tahap terpisah yang hanya muncul setelah risk assessment selesai. Komunikasi risiko berlangsung sepanjang siklus pengelolaan risiko, berjalan berdampingan dengan setiap tahapnya. Risk Identification → Risk Assessment → Risk Evaluation → Risk Treatment → Monitoring & Review ↕ Risk Communication ↔ Stakeholder Feedback Covello (2026) menekankan bahwa komunikasi risiko yang efektif memerlukan integrasi sejak tahap awal siklus tersebut, bukan diperlakukan sebagai kegiatan tambahan setelah keputusan teknis diambil. Klinke dan Renn (2021) memperkuat argumen ini dengan
50 menunjukkan bahwa perkembangan pemikiran risk governance selama dua dekade terakhir justru bergerak menjauh dari pemisahan tegas antara risk assessment, risk management, dan risk communication, menuju pandangan bahwa ketiganya adalah proses dan institusi yang saling menopang dalam satu totalitas tata kelola. Dengan kata lain, memperlakukan komunikasi sebagai lampiran administratif dari keputusan teknis bukan hanya problematis secara praktis, tetapi juga secara konseptual bertentangan dengan arah perkembangan risk governance itu sendiri. Kerangka inilah yang menjadi dasar bagi seluruh pembahasan paradigma dan pendekatan komunikasi risiko pada bagian berikutnya. CRITICAL THINKING BOX 1 — Komunikasi yang "Terlambat" Itu Terlambat Sejak Kapan? Situasi: Banyak organisasi menyebut komunikasi risikonya "terlambat" hanya ketika publik sudah telanjur marah, padahal keterlambatan sesungguhnya dapat ditelusuri jauh lebih awal — misalnya sejak organisasi tidak melibatkan stakeholder pada tahap risk assessment atau risk evaluation. Pertanyaan: Apakah "keterlambatan" komunikasi risiko lebih tepat diukur dari kapan pesan pertama disampaikan kepada publik, ataukah dari kapan proses komunikatif seharusnya mulai terintegrasi dengan tahap teknis pengelolaan risiko? 2.2 Pengertian, Tujuan, dan Prinsip Komunikasi Risiko 2.2.1 Pengertian Komunikasi Risiko BAB I telah memberikan fondasi konseptual bahwa komunikasi risiko bukan sekadar penyampaian informasi mengenai bahaya, melainkan proses membangun pemahaman, mengelola ketidakpastian, dan memelihara kepercayaan (Covello & Sandman, 2001; Palenchar & Heath, 2007). Beragam definisi yang berkembang dalam literatur — mulai dari Lundgren dan McMakin (2018) yang menekankan
51 pertukaran informasi mengenai bahaya dan risiko, Heath dan O'Hair (2009) yang menempatkannya sebagai bagian dari komunikasi strategis organisasi, hingga World Health Organization (2020b) yang merumuskannya sebagai pertukaran informasi, saran, dan pendapat secara real-time antara ahli, pejabat, dan masyarakat yang menghadapi risiko — pada dasarnya menyepakati satu titik temu: komunikasi risiko adalah proses dua arah yang menghubungkan pengetahuan teknis dengan pemahaman dan tindakan publik, bukan transmisi informasi satu arah. Sintesis ini penting karena bab-bab berikutnya akan menunjukkan bahwa perbedaan paradigma dalam komunikasi risiko sesungguhnya berakar pada perbedaan cara memaknai "proses dua arah" tersebut — sejauh mana ia benar-benar dijalankan, dan sejauh mana ia hanya menjadi retorika. Perbedaan ini bukan sekadar perdebatan semantik; ia menentukan siapa yang dianggap berhak mendefinisikan apa yang disebut "risiko" itu sendiri, sebuah pertanyaan yang akan terus muncul pada Subbab 2.4 hingga 2.6. 2.2.2 Tujuan Komunikasi Risiko Secara umum, komunikasi risiko memiliki beberapa tujuan yang saling terkait: 1. membangun pemahaman bersama mengenai sifat, sumber, dan konsekuensi risiko; 2. mengurangi ketidakpastian dengan menjelaskan apa yang diketahui, apa yang belum diketahui, dan apa yang sedang dilakukan; 3. mendukung pengambilan keputusan, baik oleh organisasi maupun oleh publik yang terdampak; 4. memfasilitasi tindakan perlindungan (protective action) agar stakeholder dapat mengambil langkah yang sesuai dengan tingkat risiko yang dihadapi (Schwarz, 2024); 5. memungkinkan stakeholder menyampaikan concerns, pertanyaan, dan pengalaman mereka kepada organisasi;
52 6. membuka ruang dialog antara organisasi dan publik; dan 7. mendukung koordinasi tindakan di antara berbagai aktor yang terlibat dalam pengelolaan risiko. Perlu ditegaskan bahwa kepercayaan (trust) dan reputasi, yang telah dibahas secara mendalam pada BAB I, dalam konteks BAB II hanya diposisikan sebagai kemungkinan outcome dari komunikasi risiko yang dijalankan dengan baik, bukan sebagai tujuan utama maupun teori sentral pembahasan. Fokus BAB II tetap pada mekanisme: bagaimana proses komunikasi itu sendiri dijalankan. 2.2.3 Prinsip Komunikasi Risiko Terlepas dari paradigma yang digunakan, sejumlah prinsip berikut relatif disepakati secara luas sebagai dasar praktik komunikasi risiko yang baik (Covello, 2026; Lundgren & McMakin, 2018): 1. accuracy — informasi yang disampaikan harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan; 2. clarity — pesan disampaikan dengan bahasa yang dapat dipahami oleh audiens yang dituju; 3. timeliness — informasi disampaikan pada waktu yang tepat, tidak terlambat; 4. consistency — pesan tidak berubah-ubah tanpa penjelasan yang memadai; 5. transparency — organisasi terbuka mengenai apa yang diketahui maupun yang belum diketahui; 6. responsiveness — organisasi merespons pertanyaan dan kekhawatiran stakeholder; 7. empathy — komunikasi memperhatikan dimensi emosional dan kekhawatiran publik; dan 8. acknowledgement of uncertainty — organisasi mengakui keterbatasan pengetahuan yang dimilikinya. Kedelapan prinsip ini tidak berdiri sendiri-sendiri secara netral; masing-masing paradigma yang akan dibahas pada Subbab 2.4 hingga
53 2.6 cenderung menekankan sebagian prinsip secara lebih kuat dibandingkan yang lain. Deficit model, misalnya, cenderung mengutamakan accuracy, clarity, dan consistency, sementara dialogue dan participatory model menaruh bobot lebih besar pada responsiveness dan acknowledgement of uncertainty. Dua prinsip terakhir dari daftar ini — transparansi dan pengakuan terhadap ketidakpastian — akan dibahas lebih mendalam pada Subbab 2.9, sedangkan dimensi akuntabilitas dan kepentingan publik yang melekat pada seluruh prinsip di atas akan dibahas secara khusus pada Subbab 2.11 sebagai landasan etika komunikasi risiko. 2.3 Evolusi Paradigma Komunikasi Risiko 2.3.1 Dari Information Deficit menuju Public Engagement Cara pandang mengenai bagaimana komunikasi risiko seharusnya dijalankan mengalami pergeseran historis yang penting. Pada mulanya, komunikasi risiko banyak dipahami sebagai persoalan transmisi informasi: ahli mengetahui risiko secara akurat, sementara publik dianggap kekurangan informasi tersebut sehingga perlu diedukasi (McComas, 2006). Seiring waktu, pemahaman ini bergeser. Information Transmission → Understanding → Dialogue → Participation Pergeseran ini juga mengubah cara organisasi memandang publik: dari recipient (penerima pasif informasi), menjadi audience (khalayak yang perlu dipahami karakteristiknya), menjadi dialogue partner (mitra yang pandangannya perlu didengar), hingga co-participant (pihak yang turut serta dalam proses pengambilan keputusan) (Löfstedt, 2018). Ketiga paradigma yang dibahas pada Subbab 2.4 hingga 2.6 — deficit, dialogue, dan participatory — pada dasarnya mencerminkan titik-titik berbeda dalam evolusi ini, dan ketiganya tetap hidup berdampingan dalam praktik kontemporer, bukan saling menggantikan secara linear. 2.3.2 Pengetahuan, Ketidakpastian, dan Pemahaman Publik
54 Fischhoff (1995) menunjukkan bahwa perkembangan komunikasi risiko selama dua dekade sejak pertengahan 1970-an dapat dibaca sebagai rangkaian upaya yang berulang kali gagal apabila hanya mengandalkan asumsi bahwa "lebih banyak informasi" otomatis menghasilkan "lebih banyak pemahaman". Informasi (information) dan pemahaman (understanding) adalah dua hal yang berbeda: publik dapat menerima informasi dalam jumlah besar tanpa benar-benar memahami implikasinya bagi kehidupan mereka, sebagaimana publik juga dapat memahami suatu risiko secara mendalam melalui pengalaman langsung tanpa menerima banyak informasi formal. Renn (2008) menambahkan bahwa dalam kondisi ketidakpastian yang tinggi, kebutuhan publik bukan hanya pada kuantitas informasi, melainkan pada kejelasan mengenai apa yang telah diketahui secara mapan, apa yang masih diperdebatkan di kalangan ahli, dan apa yang sama sekali belum diketahui. Dengan demikian, prinsip "more information is not automatically better risk communication" menjadi titik tolak penting bagi kritik terhadap deficit model yang akan dibahas pada Subbab 2.4, sekaligus menjadi alasan mengapa dialog dan partisipasi berkembang sebagai alternatif paradigmatik. 2.3.3 Membaca Ulang Fischhoff Tiga Dekade Kemudian: Partnership sebagai Titik Awal Tiga puluh tahun setelah artikel Fischhoff (1995) diterbitkan, Warren dan Duckett (2026) menulis refleksi kritis yang menegaskan bahwa tahapan perkembangan komunikasi risiko yang dirumuskan Fischhoff — dari transmisi informasi menuju partisipasi — pada praktiknya masih sering dibaca sebagai urutan yang harus dimulai dari tahap teknis dan berakhir pada tahap kemitraan, seolah kemitraan hanyalah tujuan akhir yang ideal, bukan prasyarat sejak awal. Warren dan Duckett (2026) menunjukkan bahwa berbagai institusi kesehatan dan lingkungan, termasuk sebagian strategi komunikasi risiko selama pandemi COVID-19 di berbagai negara, masih cenderung bertumpu pada tahap-tahap awal yang berorientasi teknis dan satu arah, meskipun retorika kelembagaan mereka sudah mengklaim berorientasi pada dialog.
55 Kontribusi penting dari refleksi ini adalah usulan untuk membalik urutan tahapan Fischhoff: partnership atau kemitraan dengan publik seharusnya ditempatkan pada awal proses komunikasi risiko, bukan sebagai tahap akhir yang dicapai setelah tahap-tahap teknis terpenuhi. Warren dan Duckett (2026) menegaskan bahwa komunikasi risiko perlu dipahami ulang sebagai praktik relasional dan politis yang menghormati agensi publik, bukan sekadar sarana persuasi yang sempit. Argumen ini memperkuat posisi bab ini bahwa ketiga paradigma — deficit, dialogue, dan participatory — tidak boleh dipahami sebagai tangga linear menuju kesempurnaan, melainkan sebagai pilihan yang masing-masing membawa konsekuensi etis dan praktis tersendiri sejak titik paling awal proses komunikasi dirancang. CRITICAL THINKING BOX 2 — Evolusi atau Sekadar Retorika Baru? Situasi: Banyak organisasi mengklaim telah "beralih" dari deficit model menuju model yang lebih partisipatif, namun praktik komunikasinya tetap didominasi oleh penyampaian informasi satu arah dengan kemasan bahasa yang lebih ramah. Warren dan Duckett (2026) menunjukkan bahwa retorika partisipatif dapat menutupi struktur komunikasi yang sesungguhnya masih deficit-oriented. Pertanyaan: Indikator konkret apa yang dapat membedakan pergeseran paradigma yang sungguh-sungguh terjadi pada level struktur komunikasi, dari sekadar perubahan gaya bahasa pada level permukaan pesan? 2.4 Deficit Model 2.4.1 Asumsi Dasar Deficit model bertolak dari empat asumsi dasar: publik dianggap kekurangan informasi mengenai risiko; ahli dan institusi dianggap sebagai sumber pengetahuan utama yang sahih; komunikasi berlangsung satu arah, dari sumber yang berwenang kepada publik; dan peningkatan jumlah informasi yang disampaikan diharapkan secara
56 langsung meningkatkan pemahaman serta penerimaan publik terhadap risiko (Fischhoff, 1995; McComas, 2006). 2.4.2 Struktur Komunikasi Struktur komunikasi dalam deficit model bersifat linear dan satu arah (one-way communication), yaitu informasi mengalir dari ahli atau institusi yang memiliki otoritas pengetahuan kepada publik sebagai penerima informasi. Struktur tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: Expert/Institution → Information → Public Ahli dan institusi berperan sebagai sumber utama yang menentukan substansi, validitas, dan penyampaian informasi mengenai risiko. Sementara itu, publik diposisikan sebagai penerima yang diharapkan memahami dan menerima informasi berdasarkan penjelasan yang diberikan. Komunikasi berorientasi pada transfer pengetahuan, dengan asumsi bahwa peningkatan informasi akan mengurangi kesenjangan pengetahuan dan meningkatkan pemahaman publik (Gross, 1994; McComas, 2006). Dengan demikian, karakteristik utama struktur ini adalah dominasi sumber informasi, komunikasi satu arah, dan terbatasnya mekanisme feedback. Pengalaman, persepsi, serta kekhawatiran publik belum menjadi bagian utama dalam proses komunikasi. Padahal, penerimaan informasi juga dipengaruhi oleh konteks sosial dan tingkat kepercayaan terhadap institusi (Wynne, 1992). 2.4.3 Kekuatan Terlepas dari berbagai kritik yang berkembang terhadapnya, deficit model memiliki kekuatan yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Pendekatan ini relatif cepat dijalankan karena tidak membutuhkan proses konsultasi yang panjang; efisien dari sisi sumber daya organisasi; berguna untuk menyampaikan informasi dasar yang bersifat faktual; relevan untuk instruksi tertentu yang memerlukan kepatuhan segera; serta tetap dibutuhkan dalam kondisi yang menuntut tindakan cepat, seperti peringatan bahaya (Carlson et al., 2024).
57 2.4.4 Keterbatasan Kritik utama terhadap deficit model berpijak pada beberapa titik. Pertama, information tidak identik dengan understanding, sebagaimana ditunjukkan pada Subbab 2.3.2. Kedua, knowledge tidak identik dengan trust; publik dapat mengetahui data risiko secara akurat namun tetap tidak mempercayai institusi yang menyampaikannya. Ketiga, publik bukan empty vessel yang pasif menerima informasi, melainkan pihak yang memiliki pengalaman, nilai, dan kerangka interpretasi tersendiri (McComas, 2006). Keempat, karena komunikasi berlangsung satu arah, pengalaman dan nilai publik cenderung terabaikan dalam proses tersebut. Kelima, mekanisme feedback dalam deficit model umumnya sangat terbatas, sehingga organisasi kehilangan kesempatan untuk mengetahui bagaimana pesannya benar-benar dipahami. Warren dan Duckett (2026) menambahkan bahwa ketergantungan berlebihan pada tahap-tahap awal yang berorientasi teknis — sebagaimana dibahas pada Subbab 2.3.3 — berisiko membuat organisasi keliru mengira dirinya telah melampaui deficit model, padahal struktur komunikasinya belum benar-benar berubah. 2.4.5 Konteks Penggunaan Kritik-kritik di atas tidak berarti bahwa deficit model harus ditinggalkan sepenuhnya. Norman et al. (2025) menunjukkan bahwa penyampaian informasi risiko lingkungan yang jelas dan ringkas — baik dalam bentuk numerik maupun non-numerik — tetap memiliki peran penting bagi audiens yang membutuhkan kepastian cepat. Deficit model relatif sesuai digunakan pada konteks: informasi teknis dasar yang tidak memerlukan negosiasi makna; instruksi keselamatan yang bersifat prosedural; emergency alert yang menuntut kepatuhan segera, sebagaimana ditunjukkan Carlson et al. (2024) dalam pengujian efektivitas pesan Wireless Emergency Alert; kondisi darurat kesehatan masyarakat yang mendesak, seperti pengalaman komunikasi risiko epidemi virus West Nile dan ancaman bioterorisme yang dibahas Covello et al. (2001); serta situasi bencana dengan waktu sangat terbatas, sebagaimana ditunjukkan Watanabe dan Fujimi (2025) mengenai pentingnya ketepatan waktu penyampaian informasi
58 terhadap kesiapsiagaan bencana. Dengan demikian, deficit model bukan model yang "selalu buruk", melainkan model yang memiliki domain penggunaan spesifik dan terbatas — sebuah kesimpulan yang akan diperkuat kembali pada Subbab 2.7 ketika ketiga paradigma dibandingkan secara sistematis. CRITICAL THINKING BOX 3 — Ketika Deficit Model Justru Dipilih secara Sadar Situasi: Sebuah otoritas kesehatan yang mengeluarkan peringatan dini gempa susulan dalam hitungan menit tidak memiliki waktu untuk membuka forum dialog atau konsultasi publik. Dalam situasi ini, penggunaan deficit model bukan kegagalan memahami prinsip komunikasi risiko yang baik, melainkan pilihan strategis yang disengaja. Pertanyaan: Kriteria apa yang membedakan penggunaan deficit model sebagai pilihan strategis yang tepat, dari penggunaan deficit model sebagai kebiasaan kelembagaan yang tidak reflektif? 2.5 Dialogue Model 2.5.1 Komunikasi Dua Arah Dialogue model menggeser posisi publik dari audience menjadi dialogue partner. Pergeseran ini berarti organisasi tidak lagi memandang publik semata-mata sebagai sasaran pesan, melainkan sebagai pihak yang turut membentuk makna risiko melalui interaksi (Löfstedt, 2018). 2.5.2 Listening dan Feedback Praktik dialog membutuhkan empat elemen yang saling menopang: listening, yaitu kesediaan organisasi mendengarkan pertanyaan dan kekhawatiran stakeholder secara sungguh-sungguh; feedback, yaitu mekanisme yang memungkinkan pandangan stakeholder benar-benar sampai kepada pengambil keputusan; acknowledgement, yaitu pengakuan eksplisit organisasi terhadap masukan yang diterima; dan
59 responsiveness, yaitu kesediaan organisasi menindaklanjuti masukan tersebut (Palenchar & Heath, 2007). 2.5.3 Mutual Understanding Löfstedt (2018) menekankan bahwa tujuan utama dialogue model bukan sekadar memberi ruang bagi publik untuk berbicara, melainkan membangun mutual understanding — pemahaman timbal balik yang memungkinkan organisasi memahami perspektif publik sekaligus publik memahami pertimbangan organisasi. Dialog yang sehat mengandaikan bahwa kedua pihak berpotensi mengubah pandangannya melalui proses tersebut. 2.5.4 Dialogue dan Trust Dalam kerangka dialogue model, trust dibahas sebatas sebagai mekanisme relasional yang dapat terbentuk atau tererosi melalui kualitas dialog itu sendiri, bukan sebagai teori kepercayaan yang berdiri sendiri. Dries et al. (2024) menunjukkan bahwa pengomunikasian ketidakpastian secara terbuka — termasuk ketika bukti ilmiah berubah seiring waktu — justru dapat melindungi hubungan kepercayaan tersebut, dibandingkan dengan menyembunyikan perubahan tersebut dari publik. Sejalan dengan itu, Abdelzadeh dan Sedelius (2024) menemukan bahwa kepuasan publik terhadap kualitas komunikasi krisis berkontribusi terhadap terbangunnya kepercayaan terhadap otoritas dari waktu ke waktu, yang menegaskan bahwa kualitas proses dialogis memiliki konsekuensi relasional yang nyata. 2.5.5 Risiko sebagai Objek Dialog: Discourse Bersama antara Organisasi dan Warga Perkembangan riset terbaru menunjukkan bahwa dialog mengenai risiko tidak selalu berlangsung dalam forum formal yang dirancang khusus, melainkan dapat terjadi melalui ruang percakapan digital yang lebih longgar. Schwägerl et al. (2024), melalui analisis discourse pada forum daring dan pertemuan sebuah organisasi media publik di Jerman, menunjukkan bahwa stakeholder dialog paling produktif dipahami sebagai discourse organisasi yang diproduksi bersama (co-produced
60 organizational discourse), bukan semata-mata forum konsultasi searah yang disediakan organisasi. Temuan mereka juga mengungkap persoalan penting: penyelenggara dialog kerap menangguhkan resiprositas — artinya organisasi membuka ruang bagi warga untuk berbicara, tetapi tidak secara konsisten merespons balik topik-topik yang muncul secara otonom dari warga. Topik-topik risiko yang diangkat warga dalam forum sering kali tidak sepenuhnya sesuai dengan kategori yang telah disiapkan organisasi, sehingga identitas dan kekhawatiran warga termanifestasi secara lebih beragam daripada yang diantisipasi oleh perancang dialog. Temuan ini memberi nuansa penting bagi pemahaman dialogue model: kehadiran forum atau kanal dialog tidak dengan sendirinya menjamin resiprositas komunikasi. Sebuah organisasi dapat menyelenggarakan forum dialog yang secara formal terbuka, namun secara substantif tetap mempertahankan kendali atas topik mana yang dianggap relevan untuk direspons — sebuah pola yang, jika dibiarkan, dapat mereduksi dialog menjadi bentuk deficit model yang dikemas ulang. 2.5.6 Keterbatasan Dialogue model tidak lepas dari keterbatasan mendasar. Paek dan Hove (2024) menunjukkan bahwa efektivitas pesan risiko yang tidak pasti sangat bergantung pada framing dan tingkat kepercayaan yang telah terbangun sebelumnya, yang berarti dialog tidak secara otomatis menghasilkan penerimaan publik. Persoalan yang lebih mendasar dapat dirumuskan sebagai pertanyaan kritis: apakah komunikasi benar-benar dialogis jika stakeholder diberi kesempatan berbicara, tetapi organisasi tidak benar-benar mempertimbangkan atau mengubah keputusan dan tindakannya berdasarkan masukan tersebut? Ketika jawabannya tidak, dialog berisiko menjadi ritual komunikasi yang kosong — sebuah persoalan yang secara lebih tajam ditunjukkan pula dalam konteks partisipasi oleh Dries et al. (2024) yang menegaskan pentingnya konsistensi antara apa yang dikomunikasikan dan apa yang dilakukan organisasi, maupun oleh Schwägerl et al. (2024) yang menunjukkan
61 bagaimana resiprositas dapat ditangguhkan secara halus tanpa disadari oleh penyelenggara dialog itu sendiri. CRITICAL THINKING BOX 4 — Dialog yang Mendengarkan tetapi Tidak Menjawab Situasi: Sebuah lembaga pemerintah membuka forum daring bagi warga untuk menyampaikan kekhawatiran mengenai proyek berisiko tinggi di lingkungan mereka. Ribuan komentar masuk, tetapi lembaga tersebut hanya menjawab pertanyaan yang sesuai dengan kategori topik yang telah mereka siapkan sebelumnya, sementara kekhawatiran warga yang berada di luar kategori itu dibiarkan tanpa respons. Pertanyaan: Apakah forum semacam ini tetap dapat disebut dialogue model, ataukah ia sesungguhnya adalah deficit model yang menyamar dalam bentuk partisipatif? Argumen apa yang mendukung masing-masing posisi? 2.6 Participatory Model Participatory model merupakan perkembangan lebih lanjut dari consultation dan dialogue menuju meaningful participation — bukan sekadar dialog yang berlangsung lebih sering atau lebih intensif, melainkan perubahan mendasar dalam distribusi peran atas proses pengetahuan dan pengambilan keputusan mengenai risiko. 2.6.1 Dari Consultation menuju Participation Participatory model menunjukkan pergeseran komunikasi risiko dari penyampaian informasi dan konsultasi menuju keterlibatan publik dalam pembentukan pengetahuan dan pengambilan keputusan. Perkembangan tersebut berlangsung melalui tahapan: Information → Consultation → Dialogue → Participation → Co- production Pada tahap information dan consultation, publik menerima informasi dan menyampaikan masukan. Pada tahap dialogue, berlangsung pertukaran perspektif. Selanjutnya, participation
62 memberikan ruang bagi stakeholder untuk memengaruhi keputusan, sedangkan co-production memungkinkan pembentukan pengetahuan dan solusi secara bersama. Arnstein (1969) menegaskan bahwa kualitas partisipasi ditentukan oleh sejauh mana masyarakat memiliki pengaruh nyata terhadap pengambilan keputusan. Sejalan dengan itu, Rowe dan Frewer (2005) membedakan mekanisme keterlibatan publik berdasarkan pola pertukaran informasi. Dengan demikian, partisipasi bukan sekadar kesempatan untuk berbicara, melainkan keterlibatan yang menghasilkan pengaruh nyata terhadap keputusan dan tindakan organisasi. 2.6.2 Stakeholder Inclusion Prinsip inklusi menuntut organisasi melibatkan keragaman stakeholder, termasuk kelompok yang selama ini kurang terwakili dalam proses pengambilan keputusan mengenai risiko. Aliska et al. (2025) menunjukkan bahwa co-creation bersama kelompok rentan (vulnerable populations) dalam penyusunan materi komunikasi risiko menghasilkan pesan yang lebih relevan dan lebih dapat diterima dibandingkan materi yang disusun semata-mata oleh ahli tanpa keterlibatan kelompok tersebut. 2.6.3 Co-production dan Local Knowledge Pengetahuan lokal dan pengalaman langsung masyarakat dapat menjadi bagian integral dari produksi pengetahuan risiko, bukan sekadar pelengkap dari pengetahuan ilmiah. Khan et al. (2022) menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat dalam proses risk communication and community engagement (RCCE) selama pandemi COVID-19 memungkinkan strategi komunikasi disesuaikan dengan konteks sosial-budaya setempat, sesuatu yang sulit dicapai apabila pengetahuan lokal tidak diikutsertakan sejak awal. Lejano et al. (2021) mengusulkan kerangka konseptual yang lebih sistematis untuk memahami co-production pengetahuan risiko, yang mereka sebut sebagai "three-legged stool" — tiga kaki yang saling
63 menopang, yaitu pengetahuan naratif berbasis budaya dan pengalaman komunitas, pengetahuan teknis-ilmiah, dan proses komunikatif yang menjembatani keduanya. Argumen utama mereka adalah bahwa komunikasi risiko yang efektif tidak dapat berdiri hanya di atas satu kaki pengetahuan teknis semata; ketika pengetahuan naratif dan memori kolektif komunitas diabaikan, pesan risiko sering kali gagal dipahami secara mendalam meskipun secara faktual akurat, atau sebaliknya, dapat memicu kelelahan (fatigue) dan pengabaian risiko ketika peringatan yang berulang tidak lagi dimaknai sebagai ancaman nyata oleh komunitas yang telah lama hidup berdampingan dengan risiko tersebut. Konteks Indonesia memberikan ilustrasi konkret mengenai co- production ini. Solekhah et al. (2025), dalam studi mengenai pemulihan pascaerupsi di lereng Gunung Merapi dan Gunung Kelud, menunjukkan bahwa sistem pengetahuan lokal masyarakat memainkan peran penting dalam membentuk perilaku dan respons komunitas terhadap bencana vulkanik, memungkinkan warga memobilisasi sumber daya bersama dan memulihkan penghidupan dengan cara yang mencerminkan norma dan kondisi pra-bencana. Temuan mereka menegaskan bahwa mengintegrasikan strategi co-production ke dalam praktik manajemen bencana dapat secara signifikan meningkatkan resiliensi komunitas serta efektivitas mekanisme respons, sekaligus menjadi bukti empiris bahwa kerangka "three-legged stool" dari Lejano et al. (2021) relevan diterapkan dalam konteks kebencanaan Indonesia, tidak hanya dalam konteks akademik Barat tempat kerangka tersebut pertama kali dirumuskan. 2.6.4 Deliberation dan Empowerment Partisipasi yang bermakna mengandaikan adanya deliberasi — ruang bagi berbagai pihak untuk mempertimbangkan argumen secara terbuka — serta distribusi pengaruh yang lebih setara atas keputusan yang dihasilkan. World Health Organization (2020a) menempatkan keterlibatan masyarakat sebagai elemen inti dari strategi komunikasi risiko dan pelibatan komunitas global, dengan menekankan pentingnya
64 pemberdayaan komunitas untuk turut menentukan respons terhadap risiko yang mereka hadapi sendiri. 2.6.5 Meaningful versus Tokenistic Participation Keterlibatan stakeholder tidak secara otomatis berarti partisipasi yang bermakna. Yudarwati et al. (2023) menunjukkan bahwa komunikasi risiko yang interaktif dan partisipatif selama COVID-19 di Indonesia baru dapat dikatakan bermakna apabila masukan publik benar-benar memengaruhi keputusan, bukan sekadar menjadi formalitas prosedural. Yang et al. (2025) menambahkan bahwa kualitas hubungan (relationship quality) antara organisasi dan stakeholder menjadi penentu utama apakah partisipasi pascabencana berjalan efektif atau sekadar seremonial. Untuk membedakan partisipasi yang bermakna (meaningful) dari partisipasi yang bersifat tokenistik, beberapa pertanyaan kritis perlu diajukan: • siapa yang menentukan agenda partisipasi? • siapa yang menentukan pengetahuan mana yang dianggap sah? • siapa yang benar-benar memiliki pengaruh terhadap keputusan akhir? • apakah feedback yang diberikan publik menghasilkan perubahan nyata dalam kebijakan atau tindakan organisasi? Ida et al. (2024) menunjukkan bahwa nilai-nilai sosial-budaya masyarakat Indonesia turut membentuk bagaimana partisipasi tersebut dimaknai dan dijalankan dalam praktik, sehingga pertanyaan- pertanyaan di atas perlu dijawab secara kontekstual, bukan dengan asumsi universal. 2.6.6 Dari Community Engagement menuju Community Inclusion Perkembangan riset terbaru mengenai risk governance di sektor kebencanaan mengusulkan pergeseran istilah yang bukan sekadar kosmetik: dari "community engagement" menuju "community inclusion". Watkins dan Collins (2024), melalui tinjauan sistematis terhadap literatur natural flood management, menunjukkan bahwa
65 istilah "keterlibatan komunitas" sering kali secara implisit menempatkan tanggung jawab pada warga untuk aktif terlibat dengan proses yang dirancang organisasi, sementara istilah "inklusi komunitas" membalikkan logika tersebut — menempatkan tanggung jawab pada praktisi dan organisasi untuk secara aktif menyertakan warga sejak tahap perumusan agenda, bukan hanya pada tahap implementasi. Watkins dan Collins (2024) merumuskan lima prinsip bagi praktik risk governance yang inklusif secara sosial dan prosedural: pertama, mengutamakan relationalitas dalam membangun hubungan dengan komunitas; kedua, menghindari asumsi universal mengenai apa yang dibutuhkan komunitas (non-universalism); ketiga, mengenali struktur kekuasaan yang membentuk siapa yang didengar dan siapa yang diabaikan; keempat, mengakui bahwa paradigma personal para praktisi turut memengaruhi desain partisipasi; dan kelima, mengadaptasi pendekatan governance terhadap konteks spesifik alih-alih menetapkan tujuan manajemen yang statis. Pergeseran istilah ini relevan bagi pembahasan participatory model secara keseluruhan karena ia mengingatkan bahwa inklusivitas bukan sekadar hasil dari mekanisme partisipasi yang tersedia, melainkan hasil dari tanggung jawab kelembagaan yang secara sengaja diarahkan untuk menyertakan, bukan sekadar menunggu partisipasi warga terjadi dengan sendirinya. CRITICAL THINKING BOX 5 — Siapa yang Bertanggung Jawab atas Ketidakhadiran Partisipasi? Situasi: Ketika sebuah forum konsultasi publik hanya dihadiri sedikit warga, organisasi sering menyimpulkan bahwa masyarakat "tidak peduli" atau "kurang teredukasi". Watkins dan Collins (2024) menawarkan cara pandang berbeda: mungkin bukan warga yang gagal berpartisipasi, melainkan organisasi yang gagal menyertakan. Pertanyaan: Bagaimana pergeseran dari logika "community engagement" menuju "community inclusion" mengubah pertanyaan evaluatif yang diajukan organisasi ketika partisipasi publik dianggap rendah?
66 2.7 Perbandingan Deficit, Dialogue, dan Participatory Model Ketiga paradigma yang telah dibahas memiliki asumsi, struktur, dan konsekuensi yang berbeda. Tabel berikut merangkum perbandingan tersebut sebagai dasar bagi analisis kontekstual pada bagian selanjutnya. Tabel 2.1 Perbandingan Deficit, Dialogue, dan Participatory Model dalam Komunikasi Risiko Dimensi Deficit Dialogue Participatory Arah komunikasi One-way Two-way Multi-directional Posisi publik Recipient Dialogue partner Co-participant Posisi ahli Primary knowledge source Source + listener One actor among others Tujuan Information Mutual understanding Co-production Feedback Limited Important Integral Local knowledge Limited Recognized Integrated Decision Expert-led Consultative Participatory Power Centralized Partially shared More distributed Uncertainty Explained Discussed Collectively interpreted Tanggung jawab inklusi Organisasi menyampaikan Organisasi membuka ruang bicara Organisasi menyertakan sejak agenda (Watkins & Collins, 2024) Waktu Relatively efficient Requires interaction Usually resource- intensive Risiko kelemahan Deficit assumption Dialogue without influence Tokenistic participation Sumber: Diolah penulis berdasarkan Fischhoff (1995), Löfstedt (2018), dan Watkins dan Collins (2024).
67 Tabel perbandingan ini sengaja tidak disusun untuk menobatkan salah satu paradigma sebagai yang paling unggul, paling efektif secara universal, atau sebagai "pemenang" di antara ketiganya. Kesimpulan yang lebih tepat adalah bahwa pilihan pendekatan komunikasi risiko bergantung pada context fit — kesesuaian antara karakteristik risiko, tingkat ketidakpastian, urgensi situasi, karakteristik stakeholder, tujuan komunikasi yang hendak dicapai, kapasitas organisasi, dan kebutuhan publik yang dihadapi. Sebuah organisasi yang menghadapi keadaan darurat dengan waktu sangat terbatas mungkin perlu bertumpu pada elemen deficit model untuk instruksi keselamatan segera, sambil tetap membuka saluran dialog dan, pada tahap pemulihan, mengembangkan mekanisme partisipatif untuk menyusun kebijakan jangka panjang. Perlu ditambahkan bahwa context fit bukan sekadar keputusan teknokratis mengenai "paradigma mana yang paling efisien", melainkan juga keputusan etis mengenai pihak mana yang diberi hak untuk didengar pada momen tertentu. Sebagaimana ditunjukkan oleh perdebatan pada Subbab 2.5 dan 2.6, organisasi dapat menggunakan argumen "efisiensi waktu" sebagai pembenaran untuk secara sistematis menghindari dialog dan partisipasi, padahal dalam banyak kasus keterbatasan waktu tersebut sesungguhnya adalah hasil dari kegagalan merencanakan keterlibatan stakeholder sejak awal siklus risiko, sebagaimana telah ditegaskan pada Subbab 2.1. 2.8 Strategic Risk Communication 2.8.1 Konsep Strategic risk communication adalah pendekatan yang memandang komunikasi risiko bukan sekadar aktivitas taktis untuk menyampaikan pesan, melainkan proses terencana yang memberikan nilai sosial bagi organisasi maupun publik (Palenchar & Heath, 2007). Pendekatan strategis ini pada dasarnya bersifat integratif: ia dapat menggabungkan elemen deficit, dialogue, maupun participatory sesuai kebutuhan situasi, dengan tetap berpijak pada perencanaan yang sistematis. 2.8.2 Karakteristik
68 Strategic risk communication memiliki sejumlah karakteristik utama: proactive, karena organisasi berinisiatif berkomunikasi sebelum persoalan berkembang menjadi krisis; evidence-based, karena pesan didasarkan pada bukti dan analisis yang memadai; stakeholder-oriented, karena kebutuhan stakeholder menjadi pertimbangan utama; context- sensitive, karena strategi disesuaikan dengan karakteristik risiko dan audiens; transparent; adaptive terhadap perubahan situasi; responsive terhadap masukan; serta ethically grounded, yaitu berpijak pada prinsip etika yang akan dibahas lebih lanjut pada Subbab 2.11 (Lundgren & McMakin, 2018). 2.8.3 Strategic Risk Communication sepanjang Risk Cycle Sejalan dengan model yang telah dibangun pada BAB I, strategic risk communication dapat dipetakan pada siklus berikut, tanpa perlu membangun model baru yang terpisah: Identify → Analyze → Dialogue → Explain → Act → Evaluate Karakteristik proactive dan evidence-based di atas menuntut agar strategi disusun sejak tahap pra-keputusan, bukan disiapkan sebagai respons setelah keputusan teknis final diambil. Palenchar dan Heath (2007) menegaskan bahwa nilai sosial strategic risk communication justru berasal dari keterlibatannya pada tahap awal proses tersebut, sehingga organisasi memiliki waktu untuk menyesuaikan pesan dengan kebutuhan stakeholder sebelum tekanan waktu krisis muncul. 2.8.4 Adaptasi Strategi terhadap Ketidakpastian Strategi komunikasi risiko perlu bersifat adaptif ketika informasi baru muncul, tingkat ketidakpastian berubah, respons stakeholder bergeser, persepsi risiko publik berkembang, atau tindakan mitigasi mengalami penyesuaian. Gupta et al. (2025) menunjukkan bahwa dalam konteks potensi keadaan darurat radiasi di kawasan perkotaan padat penduduk, kesiapan strategi komunikasi untuk beradaptasi terhadap perkembangan situasi menjadi penentu utama bagi respons publik yang tepat. Munro et al. (2025) menambahkan bahwa metode komputasional, seperti analisis media sosial dan pemodelan berbasis data secara real-
69 time, semakin banyak digunakan untuk mendukung kemampuan adaptasi tersebut, meskipun penerapannya tetap harus tunduk pada prinsip-prinsip strategis dan etis yang telah dibahas sebelumnya. Ng et al. (2025) menunjukkan bahwa dinamika temporal komunikasi risiko selama peristiwa cuaca ekstrem — yaitu bagaimana kebutuhan dan pola komunikasi berubah dari fase peringatan dini hingga fase pascakejadian — juga menegaskan bahwa strategi yang statis cenderung kehilangan relevansi seiring berjalannya waktu. 2.8.5 Strategic Risk Communication dan Kelompok Rentan: Pelajaran dari Kerangka PHERCC Karakteristik "stakeholder-oriented" pada strategic risk communication memerlukan perhatian khusus ketika audiens yang dituju adalah kelompok yang secara historis sulit dijangkau oleh saluran komunikasi konvensional. Leslie et al. (2025), melalui studi kualitatif menggunakan kerangka Public Health Emergency Risk and Crisis Communication (PHERCC) pada komunitas perdesaan di Amerika Serikat bagian utara selama pandemi COVID-19, menunjukkan bahwa efektivitas strategi komunikasi risiko bergantung pada enam domain yang saling terkait: bukti (evidence), pemrakarsa pesan (initiator), saluran (channel), khalayak (publics), pesan itu sendiri (message), dan umpan balik (feedback). Temuan mereka menegaskan bahwa transparansi mengenai bukti yang terus berkembang, sumber informasi yang dipercaya secara lokal, serta media tradisional tetap menjadi elemen penting untuk menjangkau kelompok rentan, khususnya warga lanjut usia di wilayah perdesaan dengan keterbatasan akses internet. Hambatan yang teridentifikasi — termasuk misinformasi, tantangan penerjemahan bahasa, dan keterbatasan akses digital — menunjukkan bahwa strategic risk communication yang baik tidak dapat mengasumsikan satu strategi tunggal berlaku merata bagi seluruh khalayak. Kolaborasi dengan komunitas dan penyesuaian pesan menurut konteks lokal terbukti meningkatkan pemahaman publik, sebuah kesimpulan yang selaras dengan penekanan pada context-sensitivity dalam karakteristik strategic risk communication di Subbab 2.8.2, sekaligus menjadi
70 jembatan menuju pembahasan mengenai kelompok rentan pada Subbab 2.11.6. CRITICAL THINKING BOX 6 — Strategi yang Sama untuk Semua Khalayak? Situasi: Sebuah kementerian kesehatan merancang satu kampanye komunikasi risiko nasional dengan pesan, saluran, dan jadwal yang seragam untuk seluruh wilayah negara, termasuk daerah perkotaan dengan akses internet tinggi maupun daerah perdesaan dengan keterbatasan akses digital dan literasi bahasa yang beragam. Pertanyaan: Berdasarkan temuan Leslie et al. (2025) mengenai kerangka PHERCC, pada domain mana dari keenam domain PHERCC — evidence, initiator, channel, publics, message, feedback — strategi yang seragam semacam itu paling mungkin gagal, dan mengapa? 2.9 Transparansi, Ketidakpastian, dan Keterbukaan Informasi 2.9.1 Transparency versus Disclosure Perlu ditekankan bahwa disclosure (pengungkapan informasi) tidak secara otomatis identik dengan transparency (transparansi). Organisasi dapat mengungkapkan sejumlah besar dokumen atau data teknis tanpa benar-benar membantu publik memahami situasi yang dihadapi, sehingga disclosure semacam itu gagal mencapai fungsi transparansi yang sesungguhnya (Luo et al., 2024). 2.9.2 Transparency sebagai Uncertainty Reduction Luo et al. (2024) mengusulkan pergeseran cara memandang transparansi: dari sekadar pengungkapan informasi menuju pengurangan ketidakpastian secara bermakna bagi penerima pesan. Information Disclosure → Understanding → Uncertainty Reduction Dengan kerangka ini, keberhasilan transparansi tidak diukur dari volume informasi yang diungkapkan, melainkan dari sejauh mana
71 ketidakpastian yang dirasakan publik benar-benar berkurang setelah menerima informasi tersebut. 2.9.3 Communicating What Is Known and Unknown Praktik transparansi yang bermakna dapat dioperasionalkan melalui kerangka komunikasi berikut, yang secara eksplisit membedakan antara pengetahuan yang mapan dan pengetahuan yang masih berkembang: • What we know — apa yang telah diketahui secara mapan; • What we do not know — apa yang masih belum diketahui; • What is changing — apa yang sedang berubah; • Why it is changing — mengapa perubahan tersebut terjadi; • What is being done — langkah apa yang sedang diambil organisasi; dan • What stakeholders should do — tindakan apa yang perlu dilakukan stakeholder. Kerangka ini relevan terutama pada situasi yang berkembang cepat dan sarat ketidakpastian. Zheng et al. (2025) menunjukkan bahwa pada bencana majemuk (compound disasters), seperti tumpang tindih antara banjir dan pandemi COVID-19 di Tiongkok, kejelasan mengenai apa yang berubah dan mengapa perubahan tersebut terjadi berkontribusi signifikan terhadap psikologi dan perilaku publik dalam merespons situasi. Dong dan Yang (2025) menambahkan bahwa ketika publik menerima informasi yang saling bertentangan mengenai suatu risiko, relevansi personal terhadap risiko tersebut memoderasi sejauh mana informasi yang bertentangan itu memengaruhi persepsi risiko dan perilaku mereka — sehingga pengelolaan informasi yang berubah atau tampak kontradiktif tidak dapat dilakukan secara seragam untuk semua audiens. 2.9.4 Transparency dan Trust Sejalan dengan pembahasan pada Subbab 2.5.4, transparansi dalam BAB II juga hanya dibahas sebatas sebagai faktor yang berkontribusi terhadap kepercayaan sebagai outcome relasional. Lee dan Li (2021)
72 menemukan bahwa transparansi komunikasi dan kepercayaan organisasi selama wabah COVID-19 berhubungan dengan persepsi publik, sikap, serta kesediaan menjalankan perilaku jaga jarak sosial yang dianjurkan, yang menegaskan bahwa transparansi memiliki konsekuensi perilaku yang nyata, bukan sekadar nilai normatif. 2.9.5 Risiko Information Overload Transparansi tidak boleh disamakan dengan information dumping — membanjiri publik dengan data mentah tanpa interpretasi yang memadai. Palenchar dan Heath (2007) mengingatkan bahwa nilai sosial komunikasi risiko justru terletak pada kemampuannya menerjemahkan informasi menjadi pemahaman yang dapat digunakan, bukan pada kuantitas informasi yang disampaikan. Kelebihan informasi yang tidak terstruktur dapat memperbesar, bukan mengurangi, ketidakpastian yang dirasakan publik. 2.9.6 Transparansi sebagai Proses Komunikasi, Bukan Sekadar Kebijakan Regulasi Perkembangan kebijakan transparansi di berbagai negara justru memperkuat kekhawatiran yang dibahas pada Subbab 2.9.1 dan 2.9.5. Balog-Way (2025), dalam kajiannya mengenai kebijakan transparansi risk regulation di berbagai negara demokratis, menunjukkan bahwa lonjakan kebijakan transparansi kontemporer — yang berupaya membuat data, dokumen, deliberasi, dan tindakan penegakan regulasi menjadi lebih "terlihat" bagi audiens eksternal — sering kali secara implisit dibangun di atas model komunikasi transmisi (transmission model): informasi dianggap cukup mengalir satu arah dari regulator kepada audiens melalui saluran seperti internet, tanpa memperhatikan apakah audiens benar-benar dapat memahami dan memaknai informasi tersebut. Balog-Way (2025) memperlihatkan bahwa kebijakan pengungkapan ribuan halaman dokumen teknis oleh badan regulator — misalnya dokumen studi klinis yang kompleks — tidak serta-merta meningkatkan pemahaman publik meskipun secara formal memenuhi
73 tuntutan keterbukaan informasi. Argumen ini menjadi pengingat penting bagi Subbab 2.9.2: bahwa transparansi sebagai uncertainty reduction memerlukan investasi pada proses komunikasi yang efektif, bukan sekadar investasi pada volume dokumen yang diunggah ke ranah publik. Dengan kata lain, kebijakan transparansi tanpa strategi komunikasi yang memadai berisiko menjadi disclosure yang gagal mencapai fungsi transparansi yang sesungguhnya, persis sebagaimana dikhawatirkan oleh Luo et al. (2024) pada Subbab 2.9.1. CRITICAL THINKING BOX 7 — Transparan di Atas Kertas, Tidak Transparan dalam Pemahaman Situasi: Sebuah badan regulator mengunggah seluruh dokumen teknis mengenai keputusan izin suatu produk berisiko ke situs resminya, mencakup ribuan halaman data ilmiah mentah. Secara formal, badan tersebut telah "transparan". Namun, publik awam yang terdampak keputusan tersebut tidak memiliki kapasitas maupun waktu untuk memahami dokumen sepanjang itu. Pertanyaan: Berdasarkan argumen Balog-Way (2025) dan Luo et al. (2024), apa perbedaan mendasar antara "transparansi yang terpenuhi secara administratif" dan "transparansi yang berfungsi secara komunikatif", dan langkah konkret apa yang dapat mengubah salah satu menjadi yang lain? 2.10 Dialog, Stakeholder Engagement, dan Partisipasi Publik Setelah Subbab 2.5 dan 2.6 menjelaskan asumsi dan kritik terhadap dialogue model dan participatory model, subbab ini berfokus pada operasionalisasinya — bagaimana dialog dan partisipasi dijalankan secara konkret dalam praktik organisasi. 2.10.1 Stakeholder sebagai Communication Partners Operasionalisasi dialog dimulai dari pergeseran cara organisasi memperlakukan stakeholder: dari objek komunikasi menjadi mitra komunikasi (communication partners) yang memiliki pengetahuan dan
74 kepentingan sah atas keputusan yang diambil (Palenchar & Heath, 2007). 2.10.2 Public Consultation Public consultation merupakan mekanisme formal yang memungkinkan publik menyampaikan pandangan sebelum keputusan diambil, misalnya melalui forum publik, konsultasi daring, atau pertemuan komunitas. Sebagaimana ditunjukkan pada Subbab 2.5.5, kehadiran mekanisme ini tidak otomatis menjamin bahwa masukan yang disampaikan benar-benar memengaruhi keputusan akhir; kualitas resiprositas tetap harus diperiksa secara terpisah dari sekadar ketersediaan kanal konsultasi. 2.10.3 Stakeholder Engagement Yudarwati et al. (2022) menunjukkan bahwa penggunaan media sosial oleh pemerintah Indonesia dalam komunikasi risiko bencana memungkinkan bentuk keterlibatan yang lebih interaktif dibandingkan saluran komunikasi satu arah konvensional, meskipun kualitas keterlibatan tersebut tetap bergantung pada bagaimana platform tersebut dikelola. 2.10.4 Feedback Mechanism Mekanisme umpan balik yang jelas — baik melalui kanal digital, hotline, maupun forum tatap muka — menjadi prasyarat teknis bagi dialog yang berfungsi. Tanpa mekanisme ini, masukan publik cenderung tidak sampai kepada pengambil keputusan secara sistematis. 2.10.5 Co-production Sebagaimana dibahas pada Subbab 2.6.3, co-production menempatkan publik sebagai pihak yang turut memproduksi pengetahuan risiko, bukan hanya menerima hasil produksi pengetahuan dari pihak lain. Kerangka "three-legged stool" dari Lejano et al. (2021) menjadi salah satu rujukan operasional yang berguna untuk memeriksa apakah proses co-production dalam suatu organisasi benar-benar
75 mengintegrasikan pengetahuan naratif komunitas, bukan sekadar mengonsultasikan pengetahuan teknis kepada komunitas. 2.10.6 Meaningful Participation Fajri et al. (2023) menunjukkan bahwa sistem komunikasi risiko yang adaptif untuk krisis kesehatan di Indonesia memerlukan kebijakan yang secara eksplisit membuka ruang partisipasi bermakna bagi masyarakat, bukan sekadar mekanisme penyampaian informasi dari pemerintah kepada publik. 2.10.7 Relationship Quality Yang et al. (2025) dan MacPherson-Krutsky et al. (2025) sama- sama menunjukkan bahwa kualitas hubungan antara organisasi dan stakeholder — yang dibangun melalui praktik engagement yang konsisten, seperti lokakarya kesiapsiagaan gempa bumi bagi komunitas penutur bahasa Spanyol yang diteliti MacPherson-Krutsky et al. (2025) — berkontribusi signifikan terhadap efektivitas komunikasi risiko pascabencana serta terhadap niat kesiapsiagaan masyarakat. Aliska et al. (2025) menegaskan bahwa relationship quality ini terbangun paling kuat ketika kelompok rentan dilibatkan sejak tahap awal pengembangan pesan, bukan hanya sebagai penerima pesan pada tahap akhir. 2.10.8 Dari Mekanisme menuju Tanggung Jawab Kelembagaan Ketujuh unsur operasional di atas — consultation, engagement, feedback, co-production, meaningful participation, dan relationship quality — pada dasarnya adalah instrumen. Sebagaimana ditegaskan Watkins dan Collins (2024) pada Subbab 2.6.6, ketersediaan instrumen tidak sama dengan tanggung jawab kelembagaan untuk menggunakannya secara inklusif. Sebuah organisasi dapat memiliki seluruh instrumen di atas — forum konsultasi, akun media sosial interaktif, hotline pengaduan — namun tetap gagal menghasilkan partisipasi yang bermakna apabila agenda partisipasi tersebut tetap ditentukan sepenuhnya oleh organisasi tanpa melibatkan warga sejak awal. Dengan demikian, evaluasi terhadap operasionalisasi dialog dan
76 partisipasi tidak dapat berhenti pada pertanyaan "instrumen apa yang tersedia?", melainkan harus berlanjut pada pertanyaan "siapa yang berwenang menentukan bagaimana instrumen tersebut digunakan?". 2.11 Etika Komunikasi Risiko dan Kepentingan Publik Ketiga paradigma yang telah dibahas — deficit, dialogue, dan participatory — sama-sama membutuhkan landasan etika yang eksplisit. Landasan ini tidak dapat direduksi menjadi salah satu prinsip pada Subbab 2.2.3, melainkan perlu dibahas sebagai kerangka normatif tersendiri. 2.11.1 Accuracy and Non-Deception Covello dan Allen (1988) merumuskan bahwa kejujuran, keterusterangan, dan keterbukaan merupakan kaidah dasar komunikasi risiko yang tidak dapat dikompromikan, bahkan ketika informasi yang tersedia belum lengkap. 2.11.2 Hak atas Informasi Publik yang terdampak oleh suatu risiko memiliki hak untuk mengetahui informasi yang relevan dengan keselamatan dan kepentingannya, sebuah prinsip yang menjadi dasar bagi banyak regulasi keterbukaan informasi risiko lingkungan dan kesehatan (Covello & Sandman, 2001). 2.11.3 Transparency and Confidentiality Organisasi sering menghadapi ketegangan antara kewajiban transparansi dan kebutuhan menjaga kerahasiaan tertentu, misalnya informasi yang masih dalam proses verifikasi atau yang menyangkut privasi pihak ketiga. Ketegangan ini perlu dikelola secara eksplisit, bukan dihindari dengan menyembunyikan seluruh informasi. 2.11.4 Ethical Disclosure of Uncertainty
77 Pengungkapan ketidakpastian secara etis berarti organisasi tidak menyembunyikan ketidaktahuan di balik kepastian palsu. Dries et al. (2024) menunjukkan bahwa pengomunikasian perubahan bukti secara jujur — termasuk ketika hal itu berarti mengoreksi pernyataan sebelumnya — secara etis lebih dapat dipertanggungjawabkan dan secara empiris lebih melindungi kepercayaan publik dibandingkan dengan mempertahankan kepastian yang keliru. 2.11.5 Avoiding Manipulation Komunikasi risiko yang etis menghindari framing yang menyesatkan, penggunaan ketakutan secara berlebihan untuk mendorong kepatuhan, maupun penyembunyian informasi yang relevan demi kepentingan organisasi semata. 2.11.6 Vulnerable Groups World Health Organization (2024) menegaskan bahwa kompetensi komunikasi risiko dan pelibatan komunitas perlu secara khusus memperhatikan kelompok rentan, yang sering kali memiliki akses informasi, kapasitas, dan kekuatan tawar yang lebih rendah dibandingkan kelompok lain dalam masyarakat. Sebagaimana ditunjukkan Leslie et al. (2025) pada Subbab 2.8.5, perhatian terhadap kelompok rentan bukan sekadar prinsip etis abstrak, melainkan menuntut penyesuaian konkret pada saluran, bahasa, dan sumber pesan yang digunakan. 2.11.7 Public Interest versus Organizational Interest Ketegangan antara kepentingan publik dan kepentingan organisasi merupakan persoalan etis yang inheren dalam komunikasi risiko, terutama ketika organisasi yang mengomunikasikan risiko juga memiliki kepentingan finansial atau reputasional atas bagaimana risiko tersebut dipersepsikan (Renn, 2008). 2.11.8 Accountability Akuntabilitas menuntut organisasi bersedia mempertanggungjawabkan keputusan komunikasinya, termasuk ketika
78 keputusan tersebut kemudian terbukti keliru. World Health Organization (2020b) menekankan bahwa kesiapan dan respons komunikasi risiko yang baik memerlukan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas kepada masyarakat yang dilayani. 2.11.9 Etika Komunikasi Risiko di Era Misinformasi Perkembangan lingkungan informasi digital menambahkan satu dimensi etis baru yang belum sepenuhnya tercakup pada kedelapan subbab sebelumnya, yaitu bagaimana organisasi merespons secara etis terhadap fenomena yang secara luas disebut sebagai "misinformasi". Balog-Way dan McComas (2025) mengajukan kritik penting terhadap cara dominan memahami risiko misinformasi. Mereka menunjukkan bahwa memperlakukan misinformasi sebagai objek risiko yang berdiri sendiri — terlepas dari proses komunikasi yang menghasilkannya — cenderung mendistorsi pemahaman mengenai pesan, pengirim pesan, dan audiens. Kritik mereka menyasar empat kecenderungan yang problematis: mendefinisikan misinformasi terpisah dari konteks komunikasinya; mengabaikan intensi pengirim pesan, seolah semua informasi yang keliru memiliki motif yang sama; memandang audiens semata-mata sebagai penerima pasif yang rentan tertipu; serta mereduksi komunikasi menjadi proses satu arah "menyesatkan" (misinforming) dari sumber kepada penerima. Implikasi kritik ini bagi etika komunikasi risiko cukup signifikan. Balog-Way dan McComas (2025) berargumen bahwa pendekatan berbasis komunikasi (communication-based approach), yang mengakui agensi baik pengirim maupun penerima pesan, memberikan fondasi yang lebih memadai untuk menangani persoalan informasi yang keliru atau menyesatkan dibandingkan pendekatan yang memperlakukan "misinformasi" sebagai kategori risiko tunggal yang seragam. Bagi organisasi yang berkomunikasi mengenai risiko, implikasi praktisnya adalah: upaya melawan misinformasi tidak boleh berhenti pada mengoreksi konten yang dianggap keliru, melainkan juga perlu memeriksa mengapa audiens tertentu lebih rentan memercayai informasi tersebut — sebuah pertanyaan yang sering kali kembali pada persoalan trust, transparansi, dan kualitas dialog yang telah dibahas
79 pada subbab-subbab sebelumnya, bukan sekadar persoalan akurasi konten semata. Secara keseluruhan, dimensi etika ini menegaskan bahwa komunikasi risiko memiliki konsekuensi nyata terhadap keselamatan, hak publik, pengambilan keputusan, kepercayaan, dan legitimasi institusi. Namun demikian, pembahasan legitimasi dan reputasi secara teoretis tidak diperdalam lebih jauh pada bagian ini, karena kedua konsep tersebut akan dibahas secara khusus pada bab-bab berikutnya. CRITICAL THINKING BOX 8 — Melawan Misinformasi atau Melawan Ketidaksetujuan? Situasi: Sebuah organisasi menuduh setiap kritik publik terhadap kebijakan risikonya sebagai "misinformasi" yang harus dilawan, tanpa membedakan antara klaim yang secara faktual keliru dan pandangan yang secara sah berbeda dari posisi organisasi. Pertanyaan: Berdasarkan kritik Balog-Way dan McComas (2025), risiko etis apa yang muncul ketika label "misinformasi" digunakan secara longgar untuk membungkam ketidaksetujuan publik, dan bagaimana pendekatan berbasis komunikasi dapat membantu organisasi membedakan keduanya secara lebih bertanggung jawab? Fokus: Bukti • Asumsi • Stakeholder • Konsekuensi • Alternatif 2.12 Studi Kasus: Komunikasi Risiko COVID-19 di Indonesia Studi kasus ini diposisikan sebagai laboratorium analitis untuk menerapkan ketiga paradigma yang telah dibahas, bukan sebagai narasi historis mengenai pandemi. 2.12.1 Konteks Risiko Komunikasi risiko COVID-19 di Indonesia berlangsung dalam kondisi ketidakpastian ilmiah yang tinggi pada tahap-tahap awal, perubahan pengetahuan medis yang cepat, risiko kesehatan yang serius,
80 urgensi tindakan yang tinggi, konsekuensi sosial-ekonomi yang luas, serta permintaan informasi publik yang sangat besar (Fajri et al., 2023). 2.12.2 Aktor Sejumlah aktor terlibat dalam proses komunikasi risiko ini, mencakup pemerintah pusat dan daerah, otoritas kesehatan, ilmuwan dan tenaga medis, media massa, platform digital, komunitas lokal, warga, serta organisasi masyarakat sipil. 2.12.3 Saluran Komunikasi Saluran yang digunakan mencakup konferensi pers, situs web resmi pemerintah, infografis publik, media sosial, layanan hotline, komunikasi berbasis komunitas, hingga saluran yang bersifat partisipatif, seperti yang ditunjukkan Sugiono (2023) dalam kajiannya mengenai peran komunikasi sains di media sosial selama masa pandemi. 2.12.4 Analisis Deficit Model Pertanyaan analitis untuk dimensi ini adalah: sejauh mana komunikasi berfungsi sebagai penyampaian informasi dari otoritas kepada publik? Tania dan Cahyono (2022) menunjukkan bahwa praktik social media pandemic communication oleh lembaga pemerintah pada tahap awal pandemi cenderung didominasi oleh penyampaian data dan instruksi resmi, sebuah pola yang mencerminkan karakteristik deficit model. 2.12.5 Analisis Dialogue Model Pertanyaan analitis: sejauh mana pertanyaan, concerns, feedback, dan pengalaman publik didengar serta direspons? Saputri et al. (2021), melalui audit komunikasi media sosial pada masa krisis COVID-19, menunjukkan bahwa interaksi dua arah antara lembaga dan publik mulai berkembang, meskipun tingkat responsivitas terhadap pertanyaan publik masih bervariasi antarlembaga — sebuah pola yang, mengikuti argumen Schwägerl et al. (2024) pada Subbab 2.5.5, patut diperiksa lebih jauh: apakah keterbukaan kanal digital tersebut benar-
81 benar disertai resiprositas substantif, atau baru sebatas ketersediaan ruang bicara. 2.12.6 Analisis Participatory Model Pertanyaan analitis: sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam produksi pengetahuan, pemecahan masalah, atau pengambilan keputusan? Yudarwati et al. (2023) menunjukkan bahwa unsur partisipatif mulai muncul pada tahap tertentu komunikasi COVID-19 di Indonesia, terutama melalui pelibatan komunitas lokal dan tokoh masyarakat, meskipun elemen ini belum sepenuhnya menggantikan pola komunikasi yang bersifat top-down. 2.12.7 Transparansi dan Ketidakpastian Analisis pada dimensi ini menelusuri: apa yang diketahui? Apa yang belum diketahui? Apa yang berubah? Apakah perubahan tersebut dijelaskan kepada publik? Nurjanah (2023), dalam kajiannya mengenai pendekatan komunikasi pencegahan COVID-19 di masjid Kabupaten Bantul, menunjukkan bahwa penjelasan mengenai perubahan protokol kesehatan dari waktu ke waktu perlu disertai alasan yang jelas agar tidak menimbulkan kebingungan atau resistensi di tingkat komunitas. 2.12.8 Etika dan Kepentingan Publik Analisis pada dimensi ini mencakup accuracy, timeliness, consistency, penanganan uncertainty, perhatian terhadap vulnerable groups, penanganan misinformasi, serta orientasi pada public interest. Kombinasi berbagai temuan di atas menunjukkan bahwa ketegangan antara kebutuhan kecepatan dan kebutuhan akurasi menjadi tantangan etis yang berulang dalam komunikasi risiko COVID-19 di Indonesia. Sejalan dengan kritik Balog-Way dan McComas (2025) pada Subbab 2.11.9, penanganan misinformasi selama pandemi di Indonesia juga perlu dibaca bukan semata sebagai persoalan koreksi konten, melainkan sebagai persoalan komunikatif yang lebih luas mengenai mengapa sebagian audiens lebih rentan memercayai klaim yang keliru. 2.12.9 COVID-19 Risk Communication Evaluation Matrix
82 Tabel 2.2 Matriks Evaluasi Komunikasi Risiko COVID-19 di Indonesia Dimensi Evidence Deficit Dialogue Participatory Temuan Analitik Information Tania & Cahyono (2022) Dominan Terbatas Minim Komunikasi awal bertumpu pada penyampaian data resmi Feedback Saputri et al. (2021) Terbatas Berkembang Minim Interaksi dua arah mulai tumbuh namun tidak merata Transparency Nurjanah (2023) Sebagian Sebagian Terbatas Perubahan protokol perlu penjelasan eksplisit Uncertainty Fajri et al. (2023) Diakui Didiskusikan Belum optimal Sistem adaptif diperlukan untuk krisis kesehatan Participation Yudarwati et al. (2023) Minim Berkembang Muncul sebagian Elemen partisipatif tumbuh pada tingkat komunitas Ethics Sugiono (2023) Sebagian Sebagian Terbatas Komunikasi sains daring membuka ruang klarifikasi Public interest Yudarwati et al. (2022) Sebagian Berkembang Muncul sebagian Media sosial pemerintah memperluas jangkauan RCCE Sumber: Diolah penulis berdasarkan sumber-sumber yang tercantum pada kolom Evidence.
83 Matriks di atas menegaskan bahwa komunikasi risiko COVID-19 di Indonesia tidak dapat dijelaskan secara tunggal melalui salah satu paradigma. Ketiga paradigma hadir secara bersamaan dalam proporsi yang berbeda-beda pada setiap dimensi, sebuah pola yang konsisten dengan argumen context fit pada Subbab 2.7. 2.12.10 Refleksi Lintas-Kasus: Melampaui COVID-19 Pola yang ditemukan pada komunikasi risiko COVID-19 bukan fenomena yang unik bagi pandemi. Studi mengenai komunikasi risiko kebencanaan di Indonesia pada periode yang lebih baru memperlihatkan pola serupa. Ida et al. (2025), dalam kajian mengenai komunikasi pengurangan risiko bencana pada erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur, menunjukkan bahwa pemerintah pusat dan daerah perlu mengelola komunikasi risiko yang merespons kebutuhan informasi warga di kawasan rawan bencana, dengan peran penting pelibatan komunitas dalam upaya mitigasi. Solekhah et al. (2025), sebagaimana dibahas pada Subbab 2.6.3, menunjukkan pola serupa pada erupsi Gunung Merapi dan Gunung Kelud, yaitu pentingnya integrasi pengetahuan lokal ke dalam praktik manajemen bencana pascaerupsi. Kesamaan pola lintas-kasus ini — antara komunikasi risiko kesehatan pada COVID-19 dan komunikasi risiko kebencanaan pada erupsi gunung berapi — memperkuat argumen bahwa ketiga paradigma komunikasi risiko bersifat lintas-domain: pertanyaan mengenai context fit yang sama berlaku baik pada krisis kesehatan maupun krisis kebencanaan geofisik, sekaligus menjadi jembatan menuju sintesis pada Subbab 2.13. 2.13 Sintesis: Dari Information Delivery menuju Risk Governance Seluruh pembahasan pada bab ini dapat dirangkai menjadi satu alur sintesis sebagai berikut: Risk & Uncertainty ↓ Risk Assessment
84 ↓ Risk Management ↕ Risk Communication ↓ Deficit / Dialogue / Participatory ↓ Understanding & Uncertainty Reduction ↓ Stakeholder Dialogue & Participation ↓ Decision & Action ↓ Risk Governance Alur ini menegaskan pembagian fungsi antara dua bab pertama buku ini: BAB I menjelaskan dinamika dan hubungan konseptual antara risiko, ketidakpastian, persepsi, kepercayaan, legitimasi, dan reputasi; BAB II menjelaskan mekanisme dan pendekatan komunikasinya — bagaimana pengetahuan mengenai risiko tersebut dikomunikasikan, dipahami, dipertukarkan, dan diterjemahkan menjadi keputusan bersama. Konsep risk governance yang menjadi titik akhir alur ini, sebagaimana dikembangkan Renn (2008) dan diperbarui oleh Klinke dan Renn (2021), menempatkan komunikasi risiko bukan sebagai aktivitas teknis yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian integral dari tata kelola risiko yang melibatkan banyak aktor, banyak level pengambilan keputusan, dan banyak bentuk pengetahuan. Klinke dan Renn (2021) secara khusus menegaskan bahwa dua dekade perkembangan pemikiran risk governance ditandai oleh pergerakan menjauh dari konsepsi risk assessment, risk management, dan risk communication sebagai tiga kegiatan yang terpisah, menuju proses dan
85 institusi yang secara kolektif mengarahkan, membatasi, dan mengintegrasikan penanganan risiko bersama. Pengalaman kelembagaan juga memberikan pelajaran penting mengenai keberlanjutan gagasan risk governance itu sendiri. Morgan et al. (2025), dalam refleksi mereka mengenai dua dekade perjalanan International Risk Governance Council (IRGC) — lembaga yang banyak melahirkan kerangka konseptual yang dirujuk sepanjang bab ini melalui karya Renn dan koleganya — menunjukkan bahwa upaya membangun kapasitas kelembagaan netral untuk mendukung risk governance yang lebih baik bukanlah proyek yang selesai sekali dan bertahan selamanya, melainkan proyek yang terus memerlukan pembaruan kelembagaan seiring perubahan konteks politik, teknologi, dan sosial. Pelajaran ini relevan bagi mahasiswa maupun praktisi: kerangka konseptual mengenai paradigma komunikasi risiko yang dibahas sepanjang bab ini bukan pengetahuan yang statis, melainkan pengetahuan yang terus diperbarui melalui praktik, evaluasi, dan — sebagaimana ditunjukkan oleh riwayat IRGC — kadang juga melalui berakhirnya institusi yang pernah mengembangkannya. Tidak ada satu paradigma komunikasi risiko yang secara universal sesuai untuk semua situasi. Efektivitas pendekatan bergantung pada kesesuaian antara karakteristik risiko, tingkat ketidakpastian, urgensi, stakeholder, tujuan komunikasi, kapasitas organisasi, dan kebutuhan publik. Prinsip inilah yang menjadi jembatan menuju BAB III, yang akan membahas bagaimana manusia — sebagai penerima sekaligus mitra dalam proses komunikasi risiko yang telah diuraikan pada bab ini — mempersepsi dan merespons risiko secara kognitif, afektif, dan sosial. D. Rangkuman Pembahasan bab ini menegaskan bahwa komunikasi risiko bukan sekadar penyampaian informasi bahaya, melainkan proses sosial, organisasional, dan institusional yang menghubungkan pengetahuan teknis dengan interpretasi, deliberasi, dan tindakan stakeholder dalam kondisi ketidakpastian. Proses ini berlangsung sepanjang siklus pengelolaan risiko serta melibatkan paradigma komunikasi, distribusi
86 pengetahuan, relasi kekuasaan, etika, dan kapasitas kelembagaan. Berdasarkan pembahasan tersebut, dirumuskan sebelas proposisi berikut. Proposisi 1. Komunikasi risiko merupakan bagian integral dari seluruh siklus pengelolaan risiko. Komunikasi perlu diintegrasikan sejak identifikasi, analisis, evaluasi, perlakuan, hingga monitoring risiko, bukan sekadar dilakukan setelah keputusan teknis ditetapkan (Renn, 2008; Klinke & Renn, 2021; Covello, 2026). Proposisi 2. Komunikasi risiko menjembatani pengetahuan teknis dengan pemaknaan sosial. Informasi mengenai probabilitas, konsekuensi, exposure, dan vulnerability tidak otomatis dipahami publik; efektivitas komunikasi bergantung pada kemampuannya menjelaskan relevansi dan implikasi risiko bagi stakeholder (Fischhoff, 1995; Palenchar & Heath, 2007; Renn, 2008). Proposisi 3. Evolusi paradigma komunikasi risiko mencerminkan perubahan relasi antara organisasi, ahli, dan publik, bukan proses linear. Perubahan dari deficit menuju dialogue dan participatory model harus tercermin dalam pengakuan terhadap pengetahuan serta pengaruh publik dalam pengelolaan risiko (Fischhoff, 1995; McComas, 2006; Warren & Duckett, 2026). Proposisi 4. Efektivitas paradigma komunikasi risiko bergantung pada kesesuaian dengan konteks risiko dan kebutuhan stakeholder. Deficit, dialogue, dan participatory model memiliki fungsi berbeda yang perlu disesuaikan dengan urgensi, ketidakpastian, karakteristik audiens, serta kompleksitas risiko (Fischhoff, 1995; McComas, 2006; Löfstedt, 2018; Carlson et al., 2024). Proposisi 5. Dialog yang efektif mensyaratkan resiprositas dan pengaruh nyata terhadap respons organisasi. Dialog tidak cukup menyediakan ruang berbicara, tetapi harus mencakup listening, feedback, acknowledgement, dan responsiveness terhadap aspirasi stakeholder (Palenchar & Heath, 2007; Löfstedt, 2018; Schwägerl et al., 2024).
87 Proposisi 6. Partisipasi bermakna membutuhkan co-production pengetahuan dan pengakuan terhadap pengetahuan lokal. Integrasi pengetahuan ilmiah, pengalaman komunitas, dan proses komunikasi memungkinkan pemahaman risiko serta keputusan yang lebih kontekstual dan inklusif (Lejano et al., 2021; Khan et al., 2022; Solekhah et al., 2025; Aliska et al., 2025). Proposisi 7. Community inclusion merupakan tanggung jawab kelembagaan, bukan sekadar hasil community engagement. Organisasi perlu memastikan kelompok rentan dan masyarakat yang kurang terwakili dilibatkan sejak perumusan agenda hingga pengambilan keputusan (Watkins & Collins, 2024; Aliska et al., 2025; WHO, 2024). Proposisi 8. Strategic risk communication merupakan pendekatan integratif, proaktif, dan adaptif sepanjang siklus risiko. Pendekatan ini mengombinasikan informasi, dialog, dan partisipasi berdasarkan bukti, karakteristik audiens, kebutuhan stakeholder, serta perubahan situasi (Palenchar & Heath, 2007; Lundgren & McMakin, 2018; Leslie et al., 2025; Munro et al., 2025; Ng et al., 2025). Proposisi 9. Transparansi bermakna ditentukan oleh kemampuan komunikasi mengurangi ketidakpastian, bukan sekadar mengungkapkan informasi. Publik perlu memahami apa yang diketahui, belum diketahui, berubah, dan sedang dilakukan organisasi agar informasi dapat digunakan untuk menentukan tindakan (Palenchar & Heath, 2007; Luo et al., 2024; Balog-Way, 2025; Dries et al., 2024). Proposisi 10. Etika dan kepentingan publik merupakan landasan normatif seluruh paradigma komunikasi risiko. Akurasi, kejujuran, keterbukaan terhadap ketidakpastian, perlindungan kelompok rentan, dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama, termasuk dalam menghadapi misinformasi (Covello & Allen, 1988; Covello & Sandman, 2001; Dries et al., 2024; Balog-Way & McComas, 2025). Proposisi 11. Kombinasi paradigma komunikasi risiko yang kontekstual menjadi landasan risk governance yang adaptif dan berkelanjutan. Integrasi penyampaian informasi, dialog, partisipasi, dan pembelajaran kelembagaan memungkinkan tata kelola risiko
88 merespons perubahan kebutuhan stakeholder dan lingkungan sosial (Renn, 2008; Klinke & Renn, 2021; Tania & Cahyono, 2022; Yudarwati et al., 2023; Morgan et al., 2025). Kesebelas proposisi menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi risiko ditentukan oleh integrasi pengetahuan teknis, kesesuaian paradigma, dialog, partisipasi inklusif, transparansi, dan tanggung jawab etis. Tidak ada satu paradigma yang sesuai untuk seluruh situasi. Organisasi perlu menyesuaikan pendekatan dengan karakteristik risiko dan kebutuhan stakeholder, sekaligus memastikan bahwa komunikasi berpengaruh terhadap keputusan dan tindakan. Dengan demikian, komunikasi risiko menjadi fondasi risk governance yang responsif, akuntabel, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan. E. Pertanyaan Diskusi dan Refleksi 1. Mengapa "lebih banyak informasi" tidak selalu berarti "komunikasi risiko yang lebih baik"? Jelaskan dengan mengacu pada pembedaan antara information dan understanding. 2. Dalam kondisi seperti apa deficit model tetap relevan digunakan, meskipun paradigma ini banyak dikritik? Berikan argumentasi, bukan sekadar daftar. 3. Apakah dialog yang tidak menghasilkan perubahan keputusan organisasi masih dapat disebut sebagai komunikasi risiko yang dialogis? Jelaskan alasan Anda dengan mengacu pada konsep resiprositas yang ditangguhkan (suspended reciprocity). 4. Bagaimana membedakan partisipasi yang bermakna (meaningful participation) dari partisipasi yang bersifat tokenistik dalam konteks organisasi tempat Anda bekerja atau amati? 5. Mengapa transparansi tidak dapat disamakan begitu saja dengan pengungkapan (disclosure) informasi dalam jumlah besar? Kaitkan jawaban Anda dengan perbedaan antara transparansi yang terpenuhi secara administratif dan transparansi yang berfungsi secara komunikatif.
89 6. Sejauh mana prinsip etika komunikasi risiko — khususnya pengungkapan ketidakpastian secara jujur — dapat berbenturan dengan kepentingan reputasional organisasi jangka pendek? 7. Bagaimana pergeseran istilah dari "community engagement" menuju "community inclusion" mengubah cara organisasi mengevaluasi kegagalan partisipasi publik? 8. Mengapa memperlakukan "misinformasi" sebagai objek risiko yang berdiri sendiri, terlepas dari proses komunikasi yang menghasilkannya, dapat dianggap sebagai penyederhanaan yang problematis? F. Latihan Analitis 1. Pilih satu kasus komunikasi risiko (selain COVID-19) yang Anda ketahui. Identifikasi paradigma dominan yang digunakan dengan merujuk pada matriks perbandingan pada Subbab 2.7, dan jelaskan bukti yang mendukung identifikasi tersebut. 2. Susun kerangka pesan untuk satu situasi risiko menggunakan format "what we know -- what we do not know -- what is changing -- why it is changing -- what is being done -- what stakeholders should do" sebagaimana dibahas pada Subbab 2.9.3. 3. Evaluasi satu contoh mekanisme stakeholder engagement (misalnya konsultasi publik, forum daring, atau kanal media sosial resmi suatu institusi) menggunakan empat pertanyaan kritis pada Subbab 2.6.5 mengenai meaningful versus tokenistic participation. 4. Terapkan kerangka "three-legged stool" dari Lejano et al. (2021) pada satu praktik komunikasi risiko kebencanaan di daerah Anda. Identifikasi apakah ketiga kaki — pengetahuan naratif komunitas, pengetahuan teknis, dan proses komunikatif — hadir secara seimbang atau timpang. G. Tugas / Case Study Analysis Tugas: Analisis Komunikasi Risiko COVID-19 pada Satu Institusi di Indonesia
90 Jenis: Case Study Analysis Tujuan: menguji kemampuan mahasiswa menerapkan ketiga paradigma komunikasi risiko pada satu kasus nyata dan merumuskan rekomendasi berbasis bukti menuju risk governance. Instruksi: 1. Berdasarkan COVID-19 Risk Communication Evaluation Matrix pada Subbab 2.12.9, susun analisis tertulis (1.500–2.000 kata) yang menjawab: sejauh mana komunikasi risiko COVID-19 oleh satu institusi di Indonesia (pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau otoritas kesehatan tertentu) mencerminkan kombinasi antara deficit, dialogue, dan participatory model? 2. Dukung analisis dengan minimal lima referensi akademik, termasuk sekurang-kurangnya dua studi Indonesia. 3. Akhiri analisis dengan rekomendasi mengenai bagaimana kombinasi ketiga paradigma tersebut dapat ditingkatkan menuju risk governance yang lebih baik, dengan mempertimbangkan pergeseran dari community engagement menuju community inclusion sebagaimana dibahas pada Subbab 2.6.6. Sumber/Data: dokumen resmi institusi terkait, pemberitaan media, dan literatur akademik yang relevan. Output: esai analitis tertulis. Ketentuan Akademik: 6–8 halaman A5, spasi 1,15, sitasi APA 7th Edition, minimal lima referensi. Pertanyaan Panduan: 1. Paradigma mana yang paling dominan pada institusi yang Anda pilih, dan pada dimensi apa? 2. Bagaimana institusi tersebut menangani ketidakpastian dan transparansi selama periode yang Anda analisis? 3. Langkah konkret apa yang dapat mendorong institusi tersebut bergerak dari community engagement menuju community inclusion? Daftar Pustaka
91 Abdelzadeh, A., & Sedelius, T. (2024). Building trust in times of crisis: A panel study of the influence of satisfaction with COVID-19 communication and management. Journal of Contingencies and Crisis Management, 32(1), e12531. https://doi.org/10.1111/1468- 5973.12531 Aliska, I., Knudsen, S., Mehdi, Z., & Anson, S. (2025). Inclusivity through co- creation: Insights for practitioners to engage vulnerable populations in risk communication development. International Journal of Disaster Risk Reduction, 118, 105214. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2025.105214 Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. Journal of the American Institute of Planners, 35(4), 216–224. https://doi.org/10.1080/01944366908977225Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. Journal of the American Institute of Planners, 35(4), 216–224. https://doi.org/10.1080/01944366908977225 Balog-Way, D. H. P. (2025). Hidden in plain sight: Why enhancing transparency in risk regulation requires effective communication processes. Journal of Risk Research. Advance online publication. https://doi.org/10.1080/13669877.2025.2588568 Balog-Way, D., & McComas, K. (2025). Unpacking the risk of misinformation: A communication-based critique. Risk Analysis, 45(12), 4097–4109. https://doi.org/10.1111/risa.70093 Carlson, E. J., Bean, H., Ratcliff, C., Pokharel, M., & Barbour, J. (2024). Do 360- character Wireless Emergency Alert messages work better than 90- character messages? Testing the risk communication consensus. Journal of Contingencies and Crisis Management, 32(2), e12587. https://doi.org/10.1111/1468-5973.12587 Covello, V. T. (2026). Risk communication. In W. C. Cockerham, R. Dingwall, & S. Quah (Eds.), The Wiley Blackwell encyclopedia of health, illness, behavior, and society. Wiley. https://doi.org/10.1002/9781118410868.wbehibs510.pub2 Covello, V. T., & Allen, F. W. (1988). Seven cardinal rules of risk communication (OPA-87-020). U.S. Environmental Protection Agency, Office of Policy Analysis.
92 Covello, V. T., Peters, R. G., Wojtecki, J. G., & Hyde, R. C. (2001). Risk communication, the West Nile virus epidemic, and bioterrorism: Responding to the communication challenges posed by the intentional or unintentional release of a pathogen in an urban setting. Journal of Urban Health, 78(2), 382–391. https://doi.org/10.1093/jurban/78.2.382 Covello, V. T., & Sandman, P. M. (2001). Risk communication: Evolution and revolution. In A. Wolbarst (Ed.), Solutions to an environment in peril (pp. 164–178). Johns Hopkins University Press. Dong, X., & Yang, J. Z. (2025). Personal relevance moderates the effect of conflicting information on risk perception and behavioral outcomes. Risk Analysis, 45(9), 2685–2696. https://doi.org/10.1111/risa.70047 Dries, C., McDowell, M., Rebitschek, F. G., & Leuker, C. (2024). When evidence changes: Communicating uncertainty protects against a loss of trust. Public Understanding of Science, 33(6), 777–794. https://doi.org/10.1177/09636625241228449 Fajri, C., Prajarto, N., & Abrar, A. N. (2023). Adaptive risk communication system and policy for health crisis in Indonesia. Komunikator, 15(1), 91–102. https://doi.org/10.18196/jkm.18266 Fischhoff, B. (1995). Risk perception and communication unplugged: Twenty years of process. Risk Analysis, 15(2), 137–145. https://doi.org/10.1111/j.1539-6924.1995.tb00308.x Gross, A. G. (1994). The roles of rhetoric in the public understanding of science. Public Understanding of Science, 3(1), 3–23. https://doi.org/10.1088/0963-6625/3/1/001 Gupta, K., Ripberger, J., Fox, A., Maiello, M., Peach, K., & Jenkins-Smith, H. (2025). Risk communication and public response to potential radiation emergencies in New York City. Risk Analysis, 45(6), 1237–1253. https://doi.org/10.1111/risa.17657 Heath, R. L., & O'Hair, H. D. (Eds.). (2009). Handbook of risk and crisis communication. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203891629 Ida, R., Kinasih, S. E., Febriyanti, S. N., Puspa, R., Saud, M., & Kriyantono, R. (2024). Socio-cultural values in managing risk communication during
93 the COVID-19 pandemic in Indonesia. Cogent Social Sciences, 10(1), 2287288. https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2287288 Ida, R., Gunawan, E., Widiyantoro, S., Pratama, C., Hanifa, N. R., & Saud, M. (2025). Disaster risk reduction communication during the Mount Semeru eruption in East Java, Indonesia. Jàmbá: Journal of Disaster Risk Studies, 17(1), a1849. https://doi.org/10.4102/jamba.v17i1.1849 Khan, S., Mishra, J., Ahmed, N., Onyige, C. D., Lin, K. E., Siew, R., & Lim, B. H. (2022). Risk communication and community engagement during COVID-19. International Journal of Disaster Risk Reduction, 74, 102903. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2022.102903 Klinke, A., & Renn, O. (2021). The coming of age of risk governance. Risk Analysis, 41(3), 544–557. https://doi.org/10.1111/risa.13383 Lee, Y., & Li, J.-Y. Q. (2021). The role of communication transparency and organizational trust in publics' perceptions, attitudes and social distancing behaviour: A case study of the COVID-19 outbreak. Journal of Contingencies and Crisis Management, 29(4), 368–384. https://doi.org/10.1111/1468-5973.12354 Lejano, R. P., Haque, C. E., & Berkes, F. (2021). Co-production of risk knowledge and improvement of risk communication: A three-legged stool. International Journal of Disaster Risk Reduction, 64, 102508. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2021.102508 Leslie, A., Woods, E. K., van den Broek-Altenburg, E., Stein, G. S., & Carney, J. K. (2025). Lessons learned: Enhancing rural risk communication for future health crises through the PHERCC framework. Frontiers in Public Health, 13, Article 1594833. https://doi.org/10.3389/fpubh.2025.1594833 Löfstedt, R. E. (2018). Improving risk communication and public participation through mutual understanding. Journal of Communication Management, 22(1), 2–13. https://doi.org/10.1108/JCOM-12-2016-0099 Lundgren, R. E., & McMakin, A. H. (2018). Risk communication: A handbook for communicating environmental, safety, and health risks (6th ed.). Wiley. https://doi.org/10.1002/9781119456131
94 Luo, W., Shen, Z., Zhu, R., & Hu, X. (2024). Unveiling the influence of transparency in risk communication: Shifting from information disclosure to uncertainty reduction. International Journal of Disaster Risk Reduction, 104, 104376. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2024.104376 MacPherson-Krutsky, C., Brand, B. D., & Lindell, M. K. (2025). Do engagement best practices motivate preparedness intentions? Data from earthquake workshops for Spanish speakers. Risk Analysis, 45(7), 2039–2064. https://doi.org/10.1111/risa.17712 McComas, K. A. (2006). Defining moments in risk communication research: 1996–2005. Journal of Health Communication, 11(1), 75–91. https://doi.org/10.1080/10810730500461091 Morgan, M. G., Florin, M.-V., Linkov, I., Oye, K. A., Petersen, A. C., Renn, O., Wiener, J. B., & Xue, L. (2025). The International Risk Governance Council: Reflections on a 20-year experiment in support of improved risk governance. Risk Analysis, 45(11), 3860–3874. https://doi.org/10.1111/risa.70117 Munro, M. H., Gore, R. J., Lynch, C. J., Hastings, Y. D., & Reinhold, A. M. (2025). Enhancing risk and crisis communication with computational methods: A systematic literature review. Risk Analysis, 45(7), 1683–1697. https://doi.org/10.1111/risa.17690 Ng, M., Schumacher, A., Herbert, N., Wong-Parodi, G., Ram, N., & Demuth, J. (2025). Examining the temporal dynamics of risk communication during extreme weather events: Insights from a scoping review. Risk Analysis, 45(12), 4557–4571. https://doi.org/10.1111/risa.70135 Norman, M. L. P., Bao, J. A., Kurniasari, T., & Skurka, C. (2025). Posting environmental risk: Communicating with numerical and nonnumerical messaging across information modalities. Risk Analysis, 45(7), 1971– 1983. https://doi.org/10.1111/risa.17709 Nurjanah, A. (2023). Prevention communication approach to COVID-19 virus at the Bantul Regency Mosque. Jurnal Ilmu Komunikasi, 21(1), 148–162. https://doi.org/10.31315/jik.v21i1.7590 Paek, H.-J., & Hove, T. (2024). Message framing and trust as moderated mediating mechanisms for effective government response to uncertain risk messages. Journal of Risk Research, 27(1), 124–137. https://doi.org/10.1080/13669877.2024.2311410
95 Palenchar, M. J., & Heath, R. L. (2007). Strategic risk communication: Adding value to society. Public Relations Review, 33(2), 120–129. https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2006.11.014 Renn, O. (2008). Risk governance: Coping with uncertainty in a complex world. Earthscan. https://doi.org/10.4324/9781849772440 Rowe, G., & Frewer, L. J. (2005). A typology of public engagement mechanisms. Science, Technology, & Human Values, 30(2), 251–290. https://doi.org/10.1177/0162243904271724 Saputri, C. D., Lestari, P., & Sosiawan, E. A. (2021). Audit komunikasi media sosial di masa krisis COVID-19. Jurnal Ilmu Komunikasi, 19(1), 19–41. https://doi.org/10.31315/jik.v19i1.4720 Schwägerl, C., Stücheli-Herlach, P., Dreesen, P., & Krasselt, J. (2024). Dealing with risk in stakeholder dialog: Identification of risk indicators in a public service media organization's conversation and discourse with citizens. Journal of Communication Management, 28(2), 247–271. https://doi.org/10.1108/JCOM-01-2023-0002 Schwarz, A. (2024). Protective action as an enduring keystone of risk communication: Effective form, function and process of risk messaging as advocated by global higher education practitioners during a pandemic. Journal of Contingencies and Crisis Management. Advance online publication. https://doi.org/10.1111/1468-5973.12545 Solekhah, N., Hakim, F. N., Wahyono, E., Prayoga, R. A., Fatimah, S., Purbandini, L., Wibowo, D. P., Saparita, R., YS, F. F., & Humaedi, M. A. (2025). Learning from volcanic eruptions: Co-production of knowledge at Merapi and Kelud, Indonesia. Jàmbá: Journal of Disaster Risk Studies, 17(1), a1881. https://doi.org/10.4102/jamba.v17i1.1881 Sugiono, S. (2023). Peran komunikasi sains di media sosial pada masa pandemi Covid-19. Jurnal Ilmu Komunikasi, 20(1), 97–116. https://doi.org/10.24002/jik.v20i1.4792 Tania, S., & Cahyono, H. (2022). Praktik social media pandemic communication model pada media sosial lembaga pemerintah. Jurnal Ilmu Komunikasi, 19(1), 1–18. https://doi.org/10.24002/jik.v19i1.3861
96 Warren, G. W., & Duckett, S. M. (2026). Risk perception and communication, plugged-in: Fifty years of process. Risk Analysis, 46(3), e70205. https://doi.org/10.1111/risa.70205 Watanabe, M., & Fujimi, T. (2025). Causal effects of time-sensitive risk communication on disaster preparedness. International Journal of Disaster Risk Reduction, 126, 105598. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2025.105598 Watkins, S., & Collins, A. (2024). From community engagement to community inclusion for socially and procedurally just flood risk governance. Journal of Flood Risk Management, 17(4), e13042. https://doi.org/10.1111/jfr3.13042 Wynne, B. (1992). Misunderstood misunderstanding: Social identities and public uptake of science. Public Understanding of Science, 1(3), 281– 304. https://doi.org/10.1088/0963-6625/1/3/004 World Health Organization. (2020a, December 23). COVID-19 global risk communication and community engagement strategy: Interim guidance, December 2020–May 2021. https://www.who.int/publications/i/item/reference-2020-1 World Health Organization. (2020b, March 19). Risk communication and community engagement readiness and response to coronavirus disease (COVID-19): Interim guidance. https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-RCCE- 2020.2 World Health Organization. (2024, May 2). WHO competency framework, risk communication and community engagement: For stronger and more inclusive health emergency programmes. https://www.who.int/publications/i/item/9789240090263 Yang, R., Liu, B., & Li, N. (2025). Stakeholder participation for effective post- disaster risk communication: The role of relationship quality. International Journal of Disaster Risk Reduction, 123, 105510. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2025.105510 Yudarwati, G. A., Putranto, I. A., & Delmo, K. M. (2022). Examining the Indonesian government's social media use for disaster risk communication. Asian Journal of Communication, 32(1), 1–20. https://doi.org/10.1080/01292986.2021.2007274
97 Yudarwati, G. A., Putranto, I. A., Ratriyana, I. N., & Parera, P. (2023). Towards an interactive and participatory risk communication: Lessons learned from COVID-19 in Indonesia. Cogent Social Sciences, 9(1), 2221594. https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2221594 Zheng, G., Pan, C., Wang, Z., Zhang, S., & Zhong, S. (2025). How risk communication impacts public psychology and behaviors during compound disasters: Data from flooding and COVID-19 disasters in China. International Journal of Disaster Risk Reduction, 119, 105312. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2025.105312
98
99 BAB III PERSEPSI RISIKO DAN RESPONS PUBLIK A. Tujuan Pembelajaran Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu: 1. menjelaskan konsep risk perception dan hazard perception; 2. membedakan objective risk dan perceived risk; 3. menjelaskan mengapa objective risk dan perceived risk dapat berbeda; 4. menganalisis faktor kognitif dalam pembentukan persepsi risiko; 5. menganalisis faktor afektif dan emosi; 6. menganalisis faktor sosial dan budaya; 7. menjelaskan peran heuristik dan cognitive biases; 8. menganalisis hubungan uncertainty dengan risk interpretation; 9. mengevaluasi hubungan risk perception dengan risk acceptance; 10. mengevaluasi peran trust dan credibility dalam persepsi risiko; 11. menganalisis hubungan risk perception dengan coping behavior; 12. menganalisis hubungan komunikasi risiko, trust, emosi, persepsi risiko, dan perilaku; 13. mengevaluasi bukti empiris mengenai hubungan risk perception dan public response; 14. menerapkan risk perception matrix pada kasus komunikasi pandemi atau kesehatan publik; 15. melakukan critical reading terhadap Gu et al. (2022); dan 16. menyusun argumentasi berbasis bukti mengenai mengapa publik dapat memberikan respons berbeda terhadap risiko yang secara teknis sama.
100 B. Pendahuluan BAB I menempatkan risiko, ketidakpastian, persepsi, isu, ancaman, krisis, kepercayaan, legitimasi, dan reputasi sebagai rangkaian konsep yang menjelaskan mengapa risiko dapat berkembang menjadi persoalan organisasi dan publik. BAB II kemudian menggeser perhatian dari “apa dan mengapa” menuju “bagaimana”: bagaimana risiko dikomunikasikan, bagaimana informasi dipertukarkan, dan bagaimana organisasi membangun ruang dialog, partisipasi, transparansi, dan keterlibatan stakeholder. Kerangka tersebut menunjukkan bahwa komunikasi risiko tidak berhenti ketika informasi telah disampaikan. Informasi masih harus dipahami, diinterpretasikan, dinilai, dan diterjemahkan menjadi sikap serta tindakan. BAB III memperdalam tahap tersebut dengan pertanyaan: bagaimana manusia mengubah informasi tentang risiko menjadi interpretasi, penilaian, emosi, persepsi, penerimaan atau penolakan, coping, dan respons publik? Fokus ini penting karena informasi risiko tidak masuk ke ruang kognitif yang kosong. Individu membawa pengetahuan, pengalaman, nilai, emosi, hubungan sosial, budaya, dan tingkat kepercayaan tertentu ketika berhadapan dengan informasi risiko (Slovic, 2000; Breakwell, 2014; Jenkins et al., 2024). Karena itu, dua orang atau dua kelompok dapat menerima informasi teknis yang sama tetapi membangun perceived risk yang berbeda. Dalam perspektif komunikasi risiko yang dikembangkan dalam Heath dan O’Hair (2009), risk perception juga perlu dipahami sebagai bagian dari hubungan antara pengetahuan, komunikasi, dan tindakan. Dalam perspektif ini, risk perception bukan sekadar “pendapat tentang risiko”. Ia merupakan hasil proses interpretatif dan evaluatif yang menghubungkan karakteristik hazard dengan cara individu memahami probabilitas, konsekuensi, keterkendalian, familiaritas, manfaat, pengalaman, dan konteks sosial suatu risiko (Slovic, 2000; Breakwell, 2014). Proses tersebut juga tidak murni individual. Interaksi interpersonal dapat berkaitan dengan pembentukan dan penguatan risk perception, walaupun arah hubungan dan mekanismenya tidak selalu linear (Perlstein, 2024).
101 Bab ini karena itu mengikuti alur: Risk Communication → Information → Interpretation → Cognitive/Affective Appraisal → Trust/Credibility → Risk Perception → Risk Acceptance/Rejection → Coping/Protective Behaviour → Public Response → Social Interaction. Alur tersebut bukan hukum universal, melainkan kerangka analitis untuk membantu mahasiswa menelusuri mengapa informasi yang sama dapat menghasilkan respons yang berbeda. C. Kata Kunci Affect; cognitive appraisal; cognitive bias; coping behavior; credibility; hazard perception; heuristic; objective risk; perceived risk; protective behavior; public response; risk acceptance; risk interpretation; risk perception; social interaction; trust; uncertainty. 3.1 Risk Perception dan Hazard Perception 3.1.1 Pengertian Risk Perception Risk perception dapat dipahami sebagai cara individu atau kelompok memahami, menilai, dan memberi makna terhadap suatu risiko. Konsep ini penting karena manusia tidak merespons “angka risiko” secara langsung; manusia merespons risiko sebagaimana risiko tersebut dipersepsi dan diinterpretasikan. Slovic (2000) menunjukkan bahwa persepsi risiko dibentuk oleh berbagai karakteristik psikologis dan sosial, bukan hanya oleh probabilitas dan konsekuensi yang dihitung secara teknis. Breakwell (2014) juga menempatkan risk perception dalam proses psikologis yang menghubungkan informasi, pengetahuan, pengalaman, penilaian, dan konteks sosial. Karena itu, risk perception sebaiknya dipahami sebagai proses interpretatif-evaluatif, bukan sebagai salinan mental dari objective risk. Jenkins et al. (2024), melalui kerangka ICONS, menunjukkan bahwa variasi persepsi risiko berkaitan dengan faktor individual, kontekstual, kognitif, dan sosial. Temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa perbedaan persepsi tidak dapat dijelaskan hanya dengan perbedaan karakteristik hazard.
102 Perlu pula dibedakan antara perception dan opinion. Opinion dapat berupa posisi atau preferensi seseorang terhadap suatu isu. Risk perception lebih spesifik: ia menyangkut bagaimana seseorang memahami tingkat bahaya, kemungkinan, konsekuensi, dan keterpaparan yang dirasakan. Seseorang dapat memiliki opini positif terhadap teknologi tertentu tetapi tetap mempersepsikan risiko tertentu sebagai tinggi. Sebaliknya, seseorang dapat menerima keberadaan suatu hazard tanpa menganggapnya sangat berisiko bagi dirinya. Pembedaan ini membantu menghindari penyederhanaan bahwa semua sikap publik terhadap risiko merupakan satu konstruk yang sama (Slovic, 2000; Breakwell, 2014). 3.1.2 Hazard Perception Hazard perception berkaitan dengan pengenalan dan pemaknaan terhadap sumber bahaya. Hazard adalah sumber atau kondisi yang memiliki potensi menimbulkan kerugian, sedangkan risk perception menyangkut penilaian terhadap risiko yang dikaitkan dengan hazard tersebut. Dengan demikian, hazard perception dapat menjadi bagian awal dari proses ketika individu mengenali bahwa suatu objek, aktivitas, teknologi, lingkungan, atau peristiwa memiliki potensi konsekuensi tertentu (Breakwell, 2014; Jenkins et al., 2024). Perbedaan ini memiliki implikasi komunikasi. Pesan yang hanya menjelaskan “apa bahayanya” belum tentu menjelaskan “seberapa besar risiko yang dirasakan” atau “apa yang harus dilakukan”. Pada isu kesehatan, misalnya, masyarakat dapat mengenali virus sebagai hazard tetapi berbeda dalam menilai probabilitas infeksi, tingkat keparahan, kemampuan mengendalikan risiko, dan manfaat tindakan pencegahan. Studi di Indonesia mengenai COVID-19 menunjukkan bahwa pengetahuan, pengalaman transmisi, dan penilaian terhadap keseriusan penyakit dapat membentuk konfigurasi risk perception yang tidak sepenuhnya identik dengan satu indikator objektif (Nugroho & Tejamaya, 2023; Tejamaya et al., 2023). Studi serial Husna dan Apriliawati (2024) juga menempatkan unrealistic optimism, risk perception, dan protective behavior sebagai konstruk yang perlu dianalisis bersama dalam konteks pandemi Indonesia.
103 3.1.3 Risk Perception sebagai Proses Interpretatif Informasi risiko tidak masuk ke pikiran yang kosong. Informasi diproses melalui pengetahuan, pengalaman, perhatian, nilai, emosi, trust, konteks sosial, dan konteks budaya (Jenkins et al., 2024; Aven, 2025; Rufat, Fekete, & Enderlin, 2025). Dalam kerangka Aven (2025), uncertainty bukan sekadar noise yang dapat dihapus dengan menambah data; uncertainty merupakan bagian substantif dari persoalan risiko dan memengaruhi bagaimana risiko dipahami serta dikomunikasikan. Jenkins et al. (2024) menunjukkan pentingnya menggabungkan faktor individual, kontekstual, kognitif, dan sosial dalam menjelaskan variasi risk perception. Rufat, Fekete, dan Enderlin (2025) menambahkan bahwa kerentanan sosial dapat menciptakan kesenjangan dalam persepsi risiko. Artinya, kemampuan seseorang untuk memahami, mengakses, dan menindaklanjuti informasi tidak terlepas dari posisi sosial dan kondisi kehidupannya. Pada tahap ini, komunikasi risiko berfungsi sebagai input terhadap proses interpretasi, bukan sebagai mesin yang secara otomatis menghasilkan persepsi tertentu. Karena itu, kualitas komunikasi perlu dinilai bukan hanya dari apakah pesan telah dikirim, tetapi dari bagaimana pesan dipahami oleh kelompok yang berbeda. Temuan Norman et al. (2025), misalnya, menunjukkan bahwa bentuk representasi risiko—angka, teks, tabel, atau grafik—dapat memengaruhi perceived informativeness, risk perception, dan niat berbagi, dengan perbedaan yang juga dipengaruhi tingkat numerasi. Hal ini memperlihatkan bahwa format komunikasi merupakan bagian dari lingkungan interpretasi. CRITICAL THINKING BOX 1 — Persepsi Bukan Kesalahan yang Harus Diperbaiki Situasi: Ketika dua kelompok masyarakat menerima data epidemiologis yang identik tetapi menghasilkan tingkat kekhawatiran yang sangat berbeda, godaan pertama seorang komunikator adalah menyimpulkan
104 bahwa salah satu kelompok “kurang paham” atau “keliru menafsirkan angka”. Pertanyaan: Pengalaman, nilai, relasi sosial, dan tingkat trust apa yang membuat kedua kelompok memproses data yang sama secara berbeda? Tugas berpikir: Gunakan konsep risk perception dan interpretive process untuk menganalisis persoalan ini. Slovic (2000) dan Jenkins et al. (2024) menegaskan bahwa perbedaan tersebut merupakan bagian struktural dari cara manusia menilai risiko, bukan sekadar defisit pengetahuan yang tinggal ditambal dengan lebih banyak data. 3.2 Objective Risk dan Perceived Risk 3.2.1 Objective Risk Objective risk merujuk pada risiko sebagaimana diperkirakan melalui proses penilaian teknis, misalnya melalui probabilitas, consequence, exposure, vulnerability, dan bukti empiris. Dalam risk assessment, tujuan utama adalah menghasilkan karakterisasi risiko yang dapat digunakan untuk membandingkan alternatif dan menentukan tindakan pengelolaan (Renn, 2008; Lundgren & McMakin, 2018). Namun, objective risk tidak identik dengan satu angka yang selalu final. Aven (2025) menekankan bahwa risk analysis juga harus memperhatikan uncertainty mengenai pengetahuan, asumsi, model, dan konsekuensi yang mungkin muncul. Dengan demikian, “objektif” dalam konteks risk assessment tidak berarti bebas dari seluruh ketidakpastian, melainkan menunjuk pada proses penilaian yang didasarkan pada metode, data, asumsi, dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. 3.2.2 Perceived Risk Perceived risk berkaitan dengan bagaimana individu menilai tingkat risiko yang dirasakannya. Variabel yang dapat berperan antara lain perceived probability, perceived severity, controllability, familiarity,
105 voluntariness, dread, manfaat yang dirasakan, serta trust terhadap sumber informasi atau institusi (Slovic, 2000; Breakwell, 2014; Earle, 2010). Karakteristik tersebut menjelaskan mengapa risiko yang secara teknis relatif kecil dapat terasa besar ketika konsekuensinya dianggap katastrofik, tidak terkendali, tidak familiar, atau tidak adil. Sebaliknya, risiko yang memiliki manfaat langsung, familiar, atau dianggap dapat dikendalikan dapat dipersepsikan lebih dapat diterima. Perbedaan ini bukan sekadar “kesalahan publik”, melainkan bagian dari cara manusia membuat penilaian di bawah kondisi keterbatasan informasi dan waktu (Slovic, 2000; Fischhoff, 1995). 3.2.3 Mengapa Objective Risk dan Perceived Risk Dapat Berbeda? Objective risk tidak sama dengan perceived risk. Tetapi ketidaksamaan ini tidak boleh dibaca sebagai objective risk = benar dan perceived risk = salah. Perceived risk merupakan konstruk interpretatif yang dapat dipengaruhi oleh karakteristik hazard, pengalaman, informasi, emosi, trust, nilai, dan konteks sosial (Breakwell, 2014; Jenkins et al., 2024). Cisternas et al. (2024) menunjukkan bahwa hubungan antara risk perception dan preparedness tidak sederhana. Dalam studi terhadap masyarakat di Concepción, Chile, risk perception berhubungan positif dengan intention to prepare, tetapi trust terhadap otoritas tidak selalu berpengaruh terhadap risk perception untuk hazard yang sudah dikenal masyarakat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengalaman, awareness, karakteristik hazard, dan trust dapat bekerja secara berbeda pada konteks yang berbeda. Bukti dari Indonesia juga menunjukkan heterogenitas. Nugroho dan Tejamaya (2023) meneliti pengalaman transmisi COVID-19 dan risk perception, sedangkan Tejamaya et al. (2023) menemukan bahwa mayoritas responden dalam sampel mereka menilai COVID-19 serius, tetapi tingkat kecemasan tidak selalu setinggi penilaian keseriusan tersebut. Perbedaan antara seriousness, anxiety, perceived control, dan
106 pengalaman memperlihatkan bahwa satu indikator tidak cukup untuk menjelaskan keseluruhan proses persepsi. 3.2.4 Implikasi bagi Komunikasi Risiko Jika objective risk dan perceived risk dapat berbeda, maka komunikasi risiko tidak cukup dilakukan dengan “menambahkan fakta”. Fischhoff (1995) menunjukkan evolusi komunikasi risiko dari penyampaian informasi menuju pendekatan yang memperhatikan proses pemahaman. Lundgren dan McMakin (2018) juga menempatkan komunikasi sebagai proses yang harus memperhatikan kebutuhan audiens dan konteks risiko. Implikasinya adalah komunikator perlu menjelaskan bukan hanya probabilitas dan konsekuensi, tetapi juga apa yang diketahui, apa yang belum diketahui, bagaimana ketidakpastian dijelaskan, apa yang dapat dilakukan publik, dan mengapa tindakan tersebut relevan. Dong dan Yang (2025) menunjukkan bahwa conflicting information dapat menurunkan risk perception dan behavioral intention pada kondisi personal relevance tertentu, sehingga konsistensi dan relevansi pesan menjadi bagian penting dari interpretasi risiko. Pada kondisi informasi yang berubah, komunikasi mengenai uncertainty dapat membantu menjaga trust ketika bukti baru mengubah kesimpulan sebelumnya (Dries et al., 2024). CRITICAL THINKING BOX 2 — Menambah Fakta Tidak Sama dengan Menambah Pemahaman Situasi: Sebuah instansi kesehatan yang merilis siaran pers berisi statistik risiko lengkap sering berasumsi bahwa tugasnya telah selesai begitu data dipublikasikan. Pertanyaan: Apakah audiens memiliki numerasi, waktu, dan motivasi untuk memproses angka tersebut; apakah format penyajian—teks, tabel, atau grafik—sesuai dengan kemampuan audiens; dan apakah pesan menjelaskan apa yang harus dilakukan, bukan hanya apa yang telah diketahui?
107 Tugas berpikir: Gunakan konsep numeracy dan message format untuk menganalisis efektivitas komunikasi tersebut. Norman et al. (2025) menunjukkan bahwa efek representasi numerik terhadap perceived informativeness bergantung pada tingkat numerasi audiens, sehingga “mempublikasikan data” dan “mengomunikasikan risiko” bukan hal yang identik. 3.3 Faktor-Faktor yang Membentuk Persepsi Risiko Risk perception terbentuk melalui kombinasi faktor kognitif, afektif, sosial, budaya, dan relasional. Tidak ada satu faktor yang secara universal mendominasi seluruh konteks. Kerangka ICONS dari Jenkins et al. (2024) justru menekankan perlunya melihat interaksi berbagai lapisan tersebut. 3.3.1 Faktor Kognitif Faktor kognitif mencakup knowledge, familiarity, experience, perceived probability, perceived severity, perceived controllability, information availability, dan causal understanding (Slovic, 2000; Breakwell, 2014; Jenkins et al., 2024). Knowledge dapat membantu individu memahami mekanisme hazard, tetapi knowledge tidak otomatis menghasilkan risk perception tertentu. Informasi yang tersedia dapat berbeda dalam kelengkapan, kualitas, format, dan kredibilitas. Norman et al. (2025) menunjukkan bahwa penyajian numerik dan visual dapat menghasilkan perbedaan dalam perceived risk dan perceived informativeness. Dengan demikian, literasi numerasi dan kemampuan memproses informasi menjadi bagian dari konteks komunikasi. Familiarity dan experience juga berpengaruh. Risiko yang pernah dialami dapat menjadi lebih konkret, tetapi pengalaman tidak selalu menghasilkan persepsi yang lebih tinggi. Dalam konteks natural hazards, Cisternas et al. (2024) menunjukkan bahwa pengalaman dan awareness perlu dibedakan dari risk perception. Rufat, Hudson, dan Enderlin (2025)
108 juga menunjukkan bahwa tidak ada satu teori perilaku yang sangat efektif untuk memprediksi seluruh perilaku darurat; PADM dan Hazards-of-Place menjelaskan variasi yang relatif lebih besar dalam data mereka, tetapi prediksi terhadap perilaku spesifik tetap terbatas. 3.3.2 Faktor Afektif dan Emosi Risk perception tidak murni bersifat kognitif. Fear, anxiety, worry, anger, dread, hope, dan emosi lain dapat berinteraksi dengan penilaian risiko. Emosi dapat menjadi hasil dari appraisal, tetapi juga dapat memengaruhi cara informasi berikutnya diproses (Breakwell, 2014; Gu et al., 2022). Gu et al. (2022) memberikan bukti empiris penting. Dalam survei 735 responden di China selama COVID-19, risk communication dan trust berhubungan dengan risk perception dan behavioral coping; negative emotions juga menjadi bagian dari jalur yang menghubungkan risk perception dengan coping. Namun, hasil tersebut berasal dari konteks pandemi dan desain survei cross-sectional, sehingga tidak boleh dibaca sebagai bukti hubungan kausal universal. Wei et al. (2025) memperlihatkan bahwa struktur temporal dalam narasi risiko dapat berkaitan dengan respons emosional audiens. Narasi yang menekankan masa lalu, masa kini, atau masa depan dapat menghasilkan pola emosi yang berbeda, terutama ketika risiko digambarkan secara konkret. Temuan ini memperlihatkan bahwa cara risiko dinarasikan dapat menjadi bagian dari appraisal, bukan sekadar kemasan pesan. Gupta et al. (2025) juga menunjukkan pentingnya perceived efficacy dalam konteks komunikasi risiko radiasi. Dalam eksperimen dengan orang dewasa di New York City, penyampaian informasi mengenai tindakan yang harus dilakukan pada keadaan darurat radiasi meningkatkan perceived efficacy dan kecenderungan mengambil protective action. Dengan demikian, komunikasi yang hanya meningkatkan rasa takut tanpa meningkatkan kemampuan bertindak dapat menghasilkan respons yang berbeda dari komunikasi yang menggabungkan threat information dengan efficacy information.
109 3.3.3 Faktor Sosial Risk perception dibentuk dalam hubungan sosial. Keluarga, teman, komunitas, percakapan interpersonal, norma sosial, pengalaman kolektif, dan interaksi sehari-hari menyediakan sumber informasi dan interpretasi alternatif (Perlstein, 2024). Perlstein (2024), melalui systematic literature review, menunjukkan bahwa sebagian besar studi yang ditinjau menemukan hubungan positif antara interpersonal discussion dan risk perception, tetapi hubungan tersebut tidak selalu kuat dan arah kausalitasnya tidak konsisten. Temuan ini penting karena mencegah kita menyederhanakan proses sosial menjadi “semakin banyak bicara, semakin tinggi risiko”. Percakapan dapat meningkatkan, mengurangi, atau menstabilkan persepsi tergantung pada isi, jaringan sosial, norma, dan karakteristik risiko. Studi lanjutan Perlstein, Kantorowicz, dan Kuipers (2025) menunjukkan bahwa kesediaan seseorang untuk masuk ke percakapan risiko dipengaruhi oleh karakteristik lawan bicara, termasuk kecenderungan bertukar informasi, membantu mengurangi kecemasan, kompetensi topik, kedekatan relasional, dan jenis hubungan. Dengan demikian, social interaction bukan hanya saluran distribusi pesan; ia juga merupakan lingkungan tempat makna risiko dinegosiasikan. 3.3.4 Faktor Budaya Budaya menyediakan nilai, norma, keyakinan, pengalaman historis, dan praktik sosial yang membantu individu menafsirkan risiko. Karena itu, komunikasi yang efektif dalam satu komunitas tidak otomatis menghasilkan efek yang sama di komunitas lain (Breakwell, 2014; Jenkins et al., 2024). Ida et al. (2024) menunjukkan bahwa nilai sosial-budaya dan keyakinan tradisional ikut membentuk bagaimana risiko COVID-19 dipahami dalam konteks Indonesia. Temuan tersebut sejalan dengan Yudarwati et al. (2022), yang menunjukkan bahwa komunikasi risiko melalui media sosial pemerintah di Indonesia berhadapan dengan isu
110 trust, credibility, misinformation, digital inequality, serta keyakinan yang berakar pada konteks komunitas. Dengan demikian, budaya tidak seharusnya dipahami sebagai “hambatan komunikasi”, tetapi sebagai bagian dari konteks interpretasi yang harus dipahami komunikator. Nurjanah (2023) menunjukkan pentingnya aktor komunikasi preventif berbasis komunitas keagamaan dalam konteks COVID-19 di Bantul. Studi tersebut memperlihatkan bahwa komunikasi risiko dapat menjadi lebih bermakna ketika pesan diintegrasikan ke dalam konteks sosial tempat masyarakat berinteraksi. Tania dan Cahyono (2022) juga menunjukkan bahwa komunikasi pandemi pemerintah di media sosial pada fase awal pandemi tidak sepenuhnya mengikuti kebutuhan informasi pada setiap tahapan pandemi. 3.3.5 Integrasi Faktor Secara konseptual, pembentukan risk perception dapat digambarkan sebagai berikut. Cognitive Factors + Affective Factors + Social Factors + Cultural Factors + Trust/Credibility ↓ Risk Interpretation ↓ Risk Perception Model tersebut bukan hukum linear. Faktor-faktor dapat saling memperkuat, melemahkan, atau bekerja melalui jalur yang berbeda. Jenkins et al. (2024) menunjukkan pentingnya integrasi individual, contextual, cognitive, dan social factors. Wang et al. (2025) menunjukkan bahwa risk perceptions juga dapat membentuk pola jaringan lintas domain risiko, sementara Rufat, Fekete, dan Enderlin (2025) menegaskan pentingnya social vulnerability dalam menjelaskan variasi persepsi. Bukti sintesis kuantitatif terbaru memperkuat gambaran multifaktor ini. Meta-analisis multi-level oleh Theodorou, Milani, Dessi, Xie, dan Bonaiuto (2026) terhadap studi risk perception pada berbagai
111 jenis bencana alam mengelompokkan determinan risk perception ke dalam tiga klaster: faktor relasi individu-risiko, yang menunjukkan efek terbesar dan paling konsisten; faktor relasi individu-komunitas seperti norma sosial dan trust kolektif; dan faktor individual seperti karakteristik sosiodemografis dan disposisi psikologis. Temuan tersebut secara empiris menegaskan bahwa faktor kognitif dan relasional dengan hazard cenderung memiliki kontribusi lebih besar dibandingkan atribut demografis semata, sekaligus menunjukkan bahwa norma sosial dan tingkat risiko di suatu wilayah dapat memoderasi kekuatan hubungan tersebut. Dengan kata lain, integrasi faktor dalam risk perception bukan sekadar dalil teoretis, melainkan pola yang telah diuji secara sistematis lintas puluhan studi primer. CRITICAL THINKING BOX 3 — Korelasi Antarfaktor Bukan Bukti Dominasi Tunggal Situasi: Ketika sebuah studi menemukan bahwa trust berkorelasi kuat dengan risk perception pada satu populasi, godaan berikutnya adalah menyimpulkan bahwa trust adalah “faktor paling penting” secara universal. Pertanyaan: Apakah efek tersebut stabil lintas jenis hazard, wilayah, dan periode waktu; apakah ada faktor moderator seperti norma sosial atau familiarity yang turut bekerja; dan apakah ukuran efek yang dilaporkan bersifat kecil, sedang, atau besar? Tugas berpikir: Gunakan konsep effect size dan moderator untuk menilai generalisasi klaim tersebut. Theodorou et al. (2026) menunjukkan bahwa kekuatan determinan risk perception bervariasi antarklaster dan dimoderasi oleh konteks, sehingga generalisasi “faktor X selalu paling menentukan” jarang didukung oleh bukti lintas-studi. 3.4 Heuristik, Cognitive Bias, Uncertainty, dan Risk Acceptance 3.4.1 Heuristik dalam Penilaian Risiko
112 Manusia sering membuat penilaian dengan menggunakan mental shortcuts ketika informasi tidak lengkap, waktu terbatas, atau masalah terlalu kompleks. Dalam risk perception, availability, representativeness, anchoring, dan bentuk heuristik lain dapat memengaruhi penilaian (Slovic, 2000; Fischhoff, 1995). Availability heuristic membuat informasi yang mudah diingat atau menonjol terasa lebih tersedia sebagai bukti. Peristiwa yang baru saja diberitakan secara intens, misalnya, dapat menjadi lebih mudah diingat sehingga memengaruhi penilaian risiko. Anchoring dapat membuat penilaian berikutnya terlalu bergantung pada angka atau informasi awal. Representativeness dapat membuat individu menilai risiko berdasarkan kemiripan suatu kasus dengan contoh yang sudah dikenal (Fischhoff, 1995; Slovic, 2000). Dalam komunikasi risiko, heuristik bukan sekadar “kesalahan berpikir” yang harus dihilangkan. Ia merupakan bagian dari cara manusia membuat keputusan dalam kondisi keterbatasan. Tugas komunikator bukan menjanjikan bahwa audiens akan berpikir seperti analis risiko, tetapi menyediakan informasi yang membantu audiens membuat keputusan yang cukup baik dalam konteks nyata (Lundgren & McMakin, 2018). 3.4.2 Cognitive Biases Cognitive bias dapat muncul ketika mental shortcuts menghasilkan pola penilaian yang sistematis. Availability bias, confirmation bias, optimism/pessimism bias, anchoring, dan representativeness dapat memengaruhi risk interpretation (Slovic, 2000; Breakwell, 2014). Confirmation bias, misalnya, dapat membuat individu lebih memperhatikan informasi yang konsisten dengan keyakinan awal. Optimistic bias dapat membuat seseorang menilai dirinya kurang rentan dibandingkan orang lain. Dalam konteks kesehatan, risk perception dapat dipengaruhi oleh keyakinan bahwa “saya lebih mampu mengendalikan risiko” dibandingkan kelompok lain. Studi Zainurrahman dan Praptomojati (2024) mengenai vaccine hesitancy di Indonesia menunjukkan bahwa risk perception perlu dianalisis bersama
113 karakteristik psikologis individual, bukan diperlakukan sebagai satu- satunya penentu perilaku. 3.4.3 Uncertainty dan Risk Interpretation Hubungan uncertainty dapat dirumuskan sebagai berikut. Uncertainty → Interpretation → Perception → Response Uncertainty bukan sekadar kekurangan data. Dalam perspektif Aven (2025), uncertainty merupakan bagian penting dari risk perspective karena pengetahuan mengenai probabilitas, consequences, dan hubungan sebab-akibat selalu memiliki batas. Karena itu, perubahan evidence dapat mengubah interpretation dan perception. Dries et al. (2024) menunjukkan melalui eksperimen bahwa komunikasi mengenai uncertainty dapat membantu melindungi trust ketika evidence berubah. Temuan tersebut penting bagi organisasi yang bekerja dalam lingkungan ilmiah yang dinamis. Mengakui uncertainty tidak identik dengan ketidakmampuan; yang penting adalah menjelaskan sumber uncertainty, apa yang sedang dilakukan untuk menguranginya, dan bagaimana perubahan evidence akan memengaruhi keputusan. Luo et al. (2024), yang telah digunakan dalam BAB II, juga menekankan pergeseran dari sekadar information disclosure menuju uncertainty reduction. Dengan demikian, komunikasi ketidakpastian harus dipahami sebagai proses membantu publik memahami batas pengetahuan, bukan sekadar memperbanyak jumlah informasi. 3.4.4 Risk Acceptance Risk acceptance merupakan penilaian mengenai apakah tingkat risiko tertentu dapat diterima dalam konteks nilai, manfaat, fairness, controllability, voluntariness, trust, perceived severity, dan uncertainty. Ia berbeda dari risk perception. Seseorang dapat mempersepsikan risiko tinggi tetapi tetap menerima risiko karena manfaat yang dinilai tinggi atau karena risiko dianggap sukarela dan terkendali (Slovic, 2000; Earle, 2010).
114 Robinson-Tay dan Peng (2024) menunjukkan dalam konteks autonomous vehicles bahwa knowledge dan trust berhubungan melalui mekanisme mediasi dengan risk perception. Temuan ini menunjukkan bahwa hubungan antarvariabel bersifat lebih kompleks daripada jalur sederhana “knowledge → perception → acceptance”. Zhuang dan Carey (2025) juga menunjukkan bahwa uncertainty mengenai risk perception dan risk perception itu sendiri dapat berhubungan dengan compliance terhadap social norms. Artinya, dalam konteks tertentu, individu tidak hanya bertanya “seberapa berisiko?”, tetapi juga “seberapa yakin saya dengan penilaian risiko saya?” Ketidakpastian terhadap persepsi itu sendiri dapat menjadi variabel penting. Critical Thinking Box 4 — Ketersediaan Informasi Bukan Ukuran Probabilitas Situasi: Ketika sebuah kecelakaan pesawat mendominasi pemberitaan selama berhari-hari, banyak orang mulai menilai perjalanan udara lebih berbahaya daripada berkendara, meskipun data keselamatan menunjukkan sebaliknya. Pertanyaan: Bukti dasar (base rate) apa yang tersedia, dan seberapa jauh liputan media mencerminkan atau justru mendistorsi bukti tersebut? Tugas berpikir: Gunakan konsep availability heuristic dan base rate untuk menganalisis persoalan ini. Fischhoff (1995) dan Slovic (2000) mengingatkan bahwa availability heuristic adalah strategi kognitif yang masuk akal dalam kondisi keterbatasan informasi, tetapi bukan pengganti bagi evaluasi bukti yang cermat. 3.5 Trust, Credibility, dan Persepsi Risiko 3.5.1 Trust sebagai Filter Informasi Risiko
115 Trust telah dibahas pada BAB I sebagai elemen penting dalam hubungan organisasi dan stakeholder. Dalam BAB III, trust dipersempit fungsinya sebagai filter interpretasi informasi risiko. Risk Information → Trust/Credibility → Interpretation → Risk Perception Earle (2010) menunjukkan bahwa trust merupakan elemen penting dalam risk management karena publik sering bergantung pada institusi untuk menghadapi risiko yang tidak dapat mereka kelola sendiri. Dalam konteks komunikasi, tingkat trust dapat memengaruhi apakah pesan dianggap layak dipercaya dan bagaimana ketidakpastian ditafsirkan. Lee dan Li (2021) menunjukkan bahwa communication transparency dan organizational trust berhubungan dengan perceptions, attitudes, dan social distancing behaviour selama COVID-19. Abdelzadeh dan Sedelius (2024), melalui panel study, juga menunjukkan hubungan antara kepuasan terhadap komunikasi/manajemen COVID-19 dan institutional trust. Kedua studi tersebut memperlihatkan pentingnya membedakan trust sebagai hubungan relasional dari sekadar penilaian terhadap satu pesan. 3.5.2 Trust dan Source Credibility Trust dan credibility berkaitan tetapi tidak identik. Credibility biasanya menunjuk pada penilaian terhadap kualitas sumber atau pesan, termasuk expertise, competence, accuracy, dan integrity. Trust lebih luas karena mencakup keyakinan bahwa pihak lain akan bertindak secara dapat diandalkan, beritikad baik, dan tidak semata-mata mengejar kepentingannya sendiri (Earle, 2010; Renn & Levine, 1991). Karena itu, seorang komunikator dapat dipandang kompeten tetapi belum tentu dipercaya. Sebaliknya, seseorang dapat dipercaya secara relasional tetapi tidak dipandang memiliki expertise yang memadai. Pemisahan ini penting dalam komunikasi risiko karena publik dapat mengatakan “saya percaya mereka berniat baik” tetapi tetap mempertanyakan “apakah mereka benar-benar tahu apa yang sedang mereka bicarakan?”
116 3.5.3 High-Trust dan Low-Trust Context Dalam high-trust context, pesan baru dapat lebih mudah diterima sebagai titik awal interpretasi. Dalam low-trust context, pesan yang sama dapat dibaca sebagai pembenaran kepentingan organisasi. Namun, hubungan ini tidak universal. Cisternas et al. (2024) menemukan bahwa trust tidak signifikan memengaruhi risk perception untuk hazard yang sudah dikenal dalam konteks mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh trust bergantung pada hazard, pengalaman, dan konteks. Paek dan Hove (2024) menunjukkan bahwa trust berperan dalam mekanisme yang menghubungkan framing pesan dengan respons terhadap uncertain risk messages. Dries et al. (2024) menunjukkan bahwa komunikasi uncertainty dapat membantu melindungi trust ketika evidence berubah. Dengan demikian, trust bukan hanya outcome komunikasi; ia juga menjadi kondisi awal yang memengaruhi bagaimana komunikasi berikutnya diproses. 3.5.4 Trust dan Risk Acceptance Trust dapat berhubungan dengan risk acceptance, tetapi tidak boleh diperlakukan sebagai variabel yang selalu menghasilkan acceptance. Robinson-Tay dan Peng (2024) menunjukkan mekanisme trust dalam pembentukan risk perception pada autonomous vehicles. Gu et al. (2022) menunjukkan bahwa trust berkaitan dengan risk perception dan coping dalam konteks COVID-19 China. Namun, kedua studi memiliki konteks dan desain berbeda. Pelajaran metodologisnya adalah: jangan mengubah hubungan statistik menjadi klaim kausal tanpa memperhatikan desain penelitian. Hubungan trust dan acceptance perlu dibaca bersama karakteristik hazard, manfaat, pengalaman, uncertainty, fairness, perceived efficacy, dan konteks institusional. Studi terbaru juga menunjukkan bahwa trust terhadap pemerintah tidak terbentuk dalam ruang hampa, melainkan berinteraksi dengan ekspektasi publik terhadap kebijakan. Li, Zeng, Yin, dan Zhao (2025), melalui dua eksperimen survei mengenai narasi konspirasi seputar
117 risiko pangan hasil rekayasa genetik, menemukan bahwa trust terhadap pemerintah meningkat ketika kebijakan yang diambil pemerintah sesuai dengan ekspektasi publik yang telah terbentuk melalui persepsi risiko, dan menurun ketika kebijakan dianggap tidak sesuai; kepuasan terhadap kebijakan berperan sebagai mediator penuh dalam hubungan tersebut. Temuan ini memperluas pemahaman mengenai trust: bukan hanya produk dari kualitas komunikasi searah, melainkan juga hasil dari kesesuaian antara tindakan institusi dan harapan yang telah dibentuk publik melalui proses persepsi risiko sebelumnya. CRITICAL THINKING BOX 5 — Trust Tinggi Tidak Selalu Berarti Kebijakan Diterima Situasi: Ketika sebuah lembaga yang sangat dipercaya publik mengumumkan kebijakan yang bertentangan dengan ekspektasi yang selama ini terbentuk dari persepsi risiko masyarakat, trust terhadap lembaga tersebut dapat menurun meskipun rekam jejak kredibilitasnya tidak berubah. Pertanyaan: Apakah tindakan yang diambil institusi sesuai dengan ekspektasi yang telah dibentuk publik, bukan sekadar seberapa dipercaya sumber tersebut? Tugas berpikir: Gunakan konsep policy expectation dan mediating role untuk menganalisis dinamika trust ini. Li et al. (2025) menunjukkan bahwa kesesuaian kebijakan dengan ekspektasi publik memediasi penuh hubungan antara persepsi risiko dan trust, sehingga trust perlu dipahami sebagai hubungan yang terus dinegosiasikan, bukan cadangan modal yang statis. 3.6 Persepsi Risiko, Coping, dan Public Response 3.6.1 Dari Perception menuju Response Alur yang berguna untuk menganalisis respons adalah sebagai berikut.
118 Risk Information → Risk Interpretation → Risk Perception → Affective/Emotional Response → Risk Appraisal → Coping → Public Response Alur ini bersifat analitis, bukan mekanisme linear yang selalu berlaku. Cisternas et al. (2024) menunjukkan bahwa risk perception dapat berhubungan dengan intention to prepare, tetapi hubungan tersebut dipengaruhi awareness, trust, hazard characteristics, dan cara preparedness diukur. Rufat, Hudson, dan Enderlin (2025) bahkan menunjukkan bahwa tidak satu pun teori yang dibandingkan sangat efektif memprediksi perilaku darurat spesifik. 3.6.2 Coping Behavior Coping behavior mencakup protective behavior, avoidance, information seeking, compliance, adaptation, preparedness, dan social support seeking. Coping dapat bersifat problem-focused atau emotion- focused dan dapat diarahkan pada pengurangan risiko, pengelolaan emosi, atau pencarian dukungan (Gu et al., 2022; Breakwell, 2014). Gu et al. (2022) membedakan protective coping dan excessive coping. Studi tersebut menunjukkan bahwa risk communication dan trust memiliki hubungan langsung dengan behavioral coping, sementara negative emotions juga menjadi bagian dari jalur hubungan. Temuan ini mengingatkan bahwa komunikasi risiko dapat menghasilkan respons adaptif maupun respons berlebihan tergantung pada kombinasi persepsi, trust, dan emosi. Ben-Enukora et al. (2025) menunjukkan dalam konteks Nigeria bahwa risk communication, risk perception, dan precautionary behaviour perlu dianalisis secara bersama pada komunitas yang hidup di wilayah rawan banjir. Trinh dan Jensen (2025) menunjukkan bahwa keragaman sumber informasi mengenai disaster risk berhubungan dengan preparedness dalam data global mereka. Temuan tersebut memperkuat gagasan bahwa information seeking merupakan bagian dari coping, tetapi tidak berarti semua informasi otomatis meningkatkan kesiapsiagaan.
119 3.6.3 Adaptive dan Maladaptive Response Adaptive response adalah respons yang membantu individu atau kelompok mengurangi exposure, vulnerability, atau consequence dari risiko. Contohnya adalah mengikuti instruksi evakuasi, mempersiapkan perlengkapan, mencari informasi yang relevan, atau menyesuaikan perilaku berdasarkan bukti (Gu et al., 2022; Cisternas et al., 2024). Maladaptive response dapat berupa denial, avoidance yang tidak adaptif, excessive fear, distrust, atau tindakan yang didorong oleh informasi yang keliru. Penting untuk tidak menyamakan “respons kuat” dengan “respons adaptif”. Respons yang sangat emosional dapat menghasilkan tindakan cepat, tetapi belum tentu sesuai dengan risiko sebenarnya. Sanni et al. (2025) menunjukkan bahwa modality komunikasi dapat memengaruhi risk perception dan protective response dalam penelitian berbasis virtual reality. MacPherson-Krutsky et al. (2025) menemukan bahwa workshop kesiapsiagaan yang menggunakan active learning dan konteks budaya dapat meningkatkan risk understanding, self-efficacy, positive affect, dan preparedness intentions, tetapi peneliti menegaskan perlunya penelitian lanjutan untuk memastikan bahwa intentions benar-benar berubah menjadi tindakan. 3.6.4 Risk Perception Tidak Selalu Menghasilkan Respons yang Sama High perceived risk tidak secara otomatis menghasilkan high protective behavior. Respons juga dipengaruhi efficacy, trust, resources, social norms, emotion, perceived control, opportunity, dan context (Cisternas et al., 2024; Rufat, Hudson, & Enderlin, 2025; Zhuang & Carey, 2025). Zakaria et al. (2025) menunjukkan pentingnya perception terhadap shelter dan komunikasi dalam memahami evacuation behavior pada komunitas pesisir Bangladesh. Gupta et al. (2025) menunjukkan pentingnya perceived efficacy dalam respons terhadap risiko radiasi. Zheng et al. (2025) menemukan bahwa risk communication dalam
120 compound disasters bekerja melalui mekanisme psikologis yang melibatkan rumination dan risk perception, dan efeknya dipengaruhi tingkat compound risk perception. Karena itu, komunikasi yang baik perlu menjembatani threat perception dengan efficacy: “risiko ini penting” sekaligus “ada sesuatu yang dapat dilakukan dan beginilah caranya”. Bukti dari konteks Indonesia memperlihatkan bagaimana kesenjangan antara persepsi dan respons dapat terjadi secara sistematis, bukan acak. Christia, Setiawan, Van Kempen, dan De Jong (2026), melalui survei terhadap 1.200 warga di Bima, Pontianak, dan Manado, menemukan bahwa peningkatan awareness terhadap banjir dan perubahan iklim justru dapat meningkatkan worry namun menurunkan preparedness ketika kekhawatiran tersebut berlebihan; preparedness paling baik diprediksi oleh tingkat worry yang moderat terhadap risiko komunitas, sementara worry personal yang berlebihan justru mengurangi upaya proaktif. Kegel, MacAfee, dan de Jong (2024) menambahkan perspektif yang saling melengkapi dari sebuah kampung marginal di Pontianak: ketika masyarakat berulang kali terpapar banjir ekstensif berskala kecil namun sering terjadi, risk perception yang tampak rendah tidak selalu berarti “rusak” atau keliru, melainkan mengalami desensitisasi—sebuah proses ketika awareness, worry, dan preparedness sama-sama menumpul akibat paparan berulang dan keterbatasan sumber daya untuk merespons. Kedua studi ini menegaskan bahwa kesenjangan antara persepsi risiko yang tinggi dan tindakan protektif bukan sekadar anomali psikologis individual, melainkan pola yang dapat dijelaskan melalui interaksi antara pengalaman berulang, konteks sosial-ekonomi, dan keterbatasan struktural masyarakat yang rentan. CRITICAL THINKING BOX 6 — Risk Perception Rendah Bukan Selalu Tanda “Publik yang Keliru” Situasi: Ketika warga di kawasan langganan banjir tampak tidak lagi khawatir terhadap banjir yang berulang, godaan pertama adalah
121 menyimpulkan bahwa mereka “tidak sadar risiko” atau “butuh edukasi lebih banyak”. Pertanyaan: Apakah paparan berulang telah menumpulkan worry dan awareness melalui proses desensitisasi, dan apakah keterbatasan ekonomi membuat preparedness sulit dilakukan meskipun risiko dipahami? Tugas berpikir: Gunakan konsep desensitisasi dan structural constraint untuk menganalisis persoalan ini. Kegel et al. (2024) dan Christia et al. (2026) menunjukkan bahwa risk perception yang tampak rendah pada komunitas rentan sering kali bukan kegagalan kognitif, melainkan adaptasi terhadap risiko kronis dalam kondisi sumber daya yang terbatas—sebuah pembeda yang mengubah secara mendasar jenis intervensi yang relevan. 3.7 Integrasi Komunikasi Risiko, Trust, Emosi, Persepsi, dan Perilaku Subbab ini mengintegrasikan pembahasan sebelumnya. Tujuannya bukan menciptakan teori baru, tetapi memperlihatkan bagaimana konsep-konsep tersebut dapat digunakan sebagai satu kerangka analisis. 3.7.1 Communication → Risk Interpretation Komunikasi menyediakan informasi, konteks, bahasa, visualisasi, dan petunjuk tindakan. Namun, informasi menjadi bermakna setelah diinterpretasikan. Norman et al. (2025) menunjukkan bahwa modality dan representation dapat memengaruhi perceived informativeness dan risk perception. Tania dan Cahyono (2022) menunjukkan bahwa kesesuaian pesan dengan tahapan pandemi menjadi persoalan penting dalam praktik komunikasi pemerintah. 3.7.2 Communication → Trust Kualitas komunikasi dapat berhubungan dengan trust melalui transparansi, konsistensi, kejelasan, responsivitas, dan pengakuan terhadap uncertainty (Lee & Li, 2021; Abdelzadeh & Sedelius, 2024;
122 Dries et al., 2024). Tetapi trust juga merupakan hasil sejarah hubungan. Karena itu, satu pesan tidak membangun trust dari nol. 3.7.3 Trust → Risk Interpretation Trust dapat menjadi filter yang memengaruhi apakah pesan diterima sebagai informasi yang layak dipertimbangkan. Paek dan Hove (2024) menunjukkan peran trust dalam mekanisme respons terhadap uncertain risk messages. Earle (2010) menempatkan trust sebagai bagian penting dari risk management karena individu sering harus bergantung pada institusi yang memiliki kapasitas teknis dan kewenangan. 3.7.4 Risk Interpretation → Risk Perception Interpretasi menghubungkan informasi dengan pengalaman, nilai, dan konteks. Jenkins et al. (2024) menunjukkan bahwa individual, contextual, cognitive, dan social factors dapat diintegrasikan untuk memahami variasi risk perception. Aven (2025) menambahkan pentingnya uncertainty sebagai bagian dari risk perspective. 3.7.5 Risk Perception → Emotion Risk perception dapat memunculkan fear, anxiety, worry, anger, atau hope, tetapi emosi juga dapat memengaruhi appraisal berikutnya. Gu et al. (2022) menunjukkan hubungan antara risk perception, negative emotions, dan coping. Wei et al. (2025) menunjukkan bahwa struktur temporal dalam narasi risiko dapat berhubungan dengan emosi audiens. 3.7.6 Emotion → Coping Emosi dapat memobilisasi tindakan tetapi juga dapat menghasilkan excessive coping. Dalam studi Gu et al. (2022), negative emotions berkaitan dengan protective maupun excessive coping. Karena itu, tujuan komunikasi bukan menghapus emosi, melainkan membantu menghubungkan emosi dengan appraisal dan tindakan yang relevan. 3.7.7 Coping → Public Response
123 Coping yang dilakukan individu dapat menjadi public response ketika dilakukan secara kolektif atau terlihat di ruang sosial. Information seeking, preparedness, compliance, avoidance, dan collective support dapat memengaruhi lingkungan sosial tempat risiko dibicarakan (Perlstein, 2024; Trinh & Jensen, 2025). 3.7.8 Feedback Loop Public Response → Social Interaction → Subsequent Risk Interpretation Di sinilah proses individual mulai berinteraksi dengan proses sosial. Wang et al. (2025) menunjukkan bahwa risk perceptions dapat membentuk pola jaringan lintas domain, sedangkan Perlstein (2024) menunjukkan pentingnya interpersonal discussion dalam hubungan dengan risk perception. Sun et al. (2025), melalui analisis 111.660 unggahan Weibo mengenai Fukushima treated radioactive water discharge, memperlihatkan bagaimana perhatian, emosi, kedekatan geografis, dan karakteristik sosial-ekonomi berkaitan dengan pola komunikasi risiko di ruang digital. Pada tahap ini, Social Amplification of Risk Framework belum dibahas sebagai teori utama. Namun, mekanisme feedback tersebut menjadi pintu menuju pertanyaan berikutnya: bagaimana respons individual dan interaksi sosial dapat memperkuat atau melemahkan perhatian terhadap risiko? Pertanyaan tersebut menjadi fokus bab berikutnya. 3.8 Studi Kasus: Gu et al. (2022) 3.8.1 Latar Belakang Kasus Gu et al. (2022) meneliti hubungan risk communication, trust, risk perception, negative emotions, dan behavioral coping strategies selama pandemi COVID-19 di China. Penelitian dilakukan melalui survei online pada April–Juli 2020 dan menghasilkan 735 respons valid. Peneliti menggunakan structural equation model untuk mengeksplorasi jalur hubungan antarkonstruk (Gu et al., 2022).
124 Kasus ini relevan karena pandemi merupakan lingkungan risiko yang ditandai uncertainty, perubahan evidence, kebutuhan informasi tinggi, emosi publik, dan kebutuhan behavioral coping. Ia juga menunjukkan bahwa komunikasi risiko tidak dapat dianalisis hanya sebagai hubungan pesan-persepsi, karena trust, emotion, dan behavior hadir dalam model yang sama. 3.8.2 Model Konseptual Gu et al. Variabel utama dalam penelitian adalah sebagai berikut. 1. risk communication; 2. trust; 3. risk perception; 4. negative emotions; 5. behavioral coping strategies. Model tersebut memungkinkan mahasiswa melihat risk communication sebagai bagian dari jaringan hubungan psikologis dan perilaku, bukan sekadar variabel input. 3.8.3 Analisis Variabel Risk communication menggambarkan tingkat komunikasi risiko yang diterima atau dipersepsikan responden. Trust menggambarkan tingkat kepercayaan terhadap sumber/institusi. Risk perception menggambarkan penilaian risiko pandemi. Negative emotions menangkap respons emosional, sedangkan behavioral coping menggambarkan respons protective maupun excessive (Gu et al., 2022). Kekuatan model terletak pada integrasi konstruk yang sering dipelajari secara terpisah. Namun, integrasi konstruk tidak otomatis membuktikan kausalitas. Mahasiswa harus tetap memperhatikan desain, pengukuran, konteks, dan kemungkinan common-method bias. 3.8.4 Analisis Structural Equation Model Hasil penelitian menunjukkan bahwa risk communication berhubungan negatif dengan risk perception (β = −0.10, p < .05) dan
125 trust juga berhubungan negatif dengan risk perception (β = −0.22, p < .001). Risk communication berhubungan positif dengan protective coping (β = 0.14, p < .001), sedangkan trust memiliki hubungan positif dengan protective coping (β = 0.48, p < .001) dan hubungan negatif dengan excessive coping (β = −0.12, p < .01). Risk perception yang terkait dengan poor risk communication dan trust berhubungan dengan negative emotions (β = 0.31, p < .001), dan negative emotions berhubungan dengan protective coping (β = 0.09, p < .05) serta excessive coping (β = 0.24, p < .001) (Gu et al., 2022). Mahasiswa perlu membedakan direct effect dan indirect effect. Jika sebuah variabel memengaruhi variabel kedua yang kemudian berkaitan dengan variabel ketiga, maka hubungan tidak boleh otomatis disebut sebagai direct effect. Dalam membaca SEM, perhatikan path coefficient, signifikansi statistik, arah hubungan, mediator, dan kesesuaian model dengan teori (Gu et al., 2022). 3.8.5 Critical Reading terhadap Gu et al. (2022) Pertama, model Gu et al. (2022) kuat sebagai kerangka integratif karena menghubungkan komunikasi, trust, perception, emotion, dan coping. Kedua, penggunaan SEM memungkinkan pengujian beberapa jalur secara simultan. Ketiga, ukuran sampel 735 memberikan basis empiris yang memadai untuk analisis model yang digunakan peneliti. Namun, ada beberapa keterbatasan interpretatif. Data dikumpulkan melalui online survey dan desainnya cross-sectional, sehingga arah kausalitas tidak dapat dipastikan hanya dari path model. Instrumen juga sebagian dikembangkan sendiri, sehingga mahasiswa perlu memperhatikan validitas konstruk dan generalisasi. Konteks China pada fase pandemi tertentu juga tidak otomatis dapat digeneralisasikan ke Indonesia atau risiko lain (Gu et al., 2022). Model tersebut dapat digunakan sebagai kerangka analitis di Indonesia, tetapi bukan sebagai template universal. Peneliti atau praktisi perlu mempertimbangkan konteks sosial-budaya, institusi, trust terhadap pemerintah, media environment, pengalaman pandemi, dan pola komunikasi lokal. Bukti Indonesia mengenai risk perception
126 COVID-19 dan komunikasi pandemi menunjukkan adanya variasi dalam pengalaman, seriousness, anxiety, perceived control, dan praktik komunikasi (Nugroho & Tejamaya, 2023; Tejamaya et al., 2023; Ida et al., 2024; Yudarwati et al., 2023). 3.9 Risk Perception Matrix Risk perception matrix adalah alat pedagogis untuk mengorganisasikan bukti, bukan alat untuk memberikan skor subjektif tanpa dasar. Matriks membantu mahasiswa memisahkan objective risk, perceived risk, interpretive factors, dan response. Tabel 3.1 Risk Perception Matrix Dimensi analisis Pertanyaan utama Contoh sumber Hazard Apa sumber bahaya? Renn (2008); Breakwell (2014) Objective risk Apa probabilitas dan consequence berdasarkan evidence? Renn (2008); Aven (2025) Exposure/vulnerability Siapa yang terpapar dan mengapa? Rufat et al. (2025) Perceived probability Seberapa mungkin risiko dirasakan terjadi? Slovic (2000); Cisternas et al. (2024) Perceived severity Seberapa serius konsekuensi dirasakan? Slovic (2000); Tejamaya et al. (2023) Controllability/efficacy Apakah individu merasa dapat melakukan sesuatu? Gupta et al. (2025); MacPherson-Krutsky et al. (2025) Familiarity/experience Apakah risiko dikenal atau pernah dialami? Breakwell (2014); Nugroho & Tejamaya (2023) Trust/credibility Seberapa dipercaya sumber? Earle (2010); Lee & Li (2021) Emotion Emosi apa yang muncul? Gu et al. (2022); Wei et al. (2025)
127 Dimensi analisis Pertanyaan utama Contoh sumber Social factors Bagaimana keluarga, teman, komunitas memengaruhi persepsi? Perlstein (2024); Zhuang & Carey (2025) Cultural factors Nilai/norma apa yang memengaruhi interpretasi? Ida et al. (2024) Information environment Dari mana informasi diperoleh dan bagaimana formatnya? Norman et al. (2025); Yudarwati et al. (2022) Acceptance Apakah risiko dianggap dapat diterima? Slovic (2000); Earle (2010) Coping Apa tindakan yang dilakukan? Gu et al. (2022); Cisternas et al. (2024) Public response Bagaimana respons menjadi fenomena sosial? Perlstein (2024); Wang et al. (2025) Sumber: Diolah penulis berdasarkan Slovic (2000), Renn (2008), Breakwell (2014), Earle (2010), dan sumber-sumber empiris terkini yang dirujuk dalam bab ini. Cara menggunakan matriks pada Tabel 3.1 adalah sebagai berikut. 1. mulai dari hazard dan objective evidence; 2. pisahkan objective risk dari perceived risk; 3. identifikasi faktor kognitif dan afektif; 4. identifikasi trust dan credibility; 5. petakan faktor sosial dan budaya; 6. identifikasi uncertainty; 7. tentukan acceptance/rejection; 8. petakan coping; 9. analisis public response; 10. nyatakan dengan jelas bagian mana yang merupakan evidence dan bagian mana yang merupakan interpretasi analis. Penggunaan matriks ini dapat diperkaya dengan mempertimbangkan bukti sintesis lintas-studi, bukan hanya bukti dari satu penelitian tunggal. Ketika mahasiswa mengisi dimensi seperti
128 faktor sosial, budaya, atau trust, hasil meta-analisis seperti Theodorou et al. (2026) dapat digunakan untuk menimbang seberapa kuat dan seberapa konsisten suatu determinan biasanya berhubungan dengan risk perception lintas konteks, sebelum mahasiswa menyimpulkan bahwa determinan tersebut relevan pada kasus yang sedang dianalisis. Dengan cara ini, risk perception matrix tidak hanya berfungsi sebagai daftar periksa deskriptif, tetapi juga sebagai alat untuk menilai kekuatan relatif bukti yang mendasari setiap klaim analitis. CRITICAL THINKING BOX 7 — Matriks Bukan Kalkulator Skor Risiko Situasi: Ketika mahasiswa mengisi risk perception matrix dan mendapati banyak sel terisi “tinggi”, godaan berikutnya adalah menjumlahkan sel-sel tersebut untuk menghasilkan satu angka “indeks risiko”. Pertanyaan: Apakah dimensi-dimensi dalam matriks memang dapat dijumlahkan secara bermakna, ataukah masing-masing dimensi menjelaskan proses yang secara konseptual berbeda? Tugas berpikir: Gunakan konsep evidence mapping dan psychometric validity untuk menjawab persoalan ini. Matriks pada Subbab 3.9 dirancang sebagai alat pemetaan evidence dan interpretasi, bukan sebagai instrumen pengukuran psikometrik yang telah divalidasi; mereduksinya menjadi satu skor numerik akan mengaburkan justru apa yang ingin ditunjukkan oleh matriks tersebut. 3.10 Sintesis: Dari Risk Perception menuju Public Response Pembahasan BAB III dapat disintesiskan sebagai berikut. Risk Communication → Information → Interpretation → Cognitive & Affective Appraisal ↕ Trust/Credibility ↓
129 Risk Perception → Risk Acceptance/Rejection → Coping/Protective Behaviour ↓ Public Response → Social Interaction Sintesis ini menegaskan tiga hal. Pertama, risiko tidak diterima sebagai fakta teknis yang berdiri sendiri. Informasi harus melewati proses interpretasi yang dipengaruhi knowledge, experience, emotion, trust, values, social interaction, culture, dan uncertainty (Slovic, 2000; Jenkins et al., 2024; Aven, 2025). Kedua, risk perception bukan sinonim risk acceptance dan bukan sinonim behavior. Seseorang dapat mempersepsikan risiko tinggi tetapi tidak melakukan tindakan protektif karena efficacy rendah, sumber daya terbatas, trust rendah, norma sosial berbeda, atau tidak tersedia tindakan yang dianggap efektif (Cisternas et al., 2024; Rufat, Hudson, & Enderlin, 2025). Ketiga, public response bukan akhir dari proses. Ketika individu berbicara dengan keluarga, komunitas, media, atau jaringan digital, respons tersebut menjadi input baru bagi interpretasi orang lain. Perlstein (2024) menunjukkan pentingnya interpersonal discussion, sementara Wang et al. (2025) memperlihatkan pola jaringan dalam risk perception lintas domain. Pada ruang digital, Sun et al. (2025) menunjukkan bahwa perhatian dan emosi terhadap risiko dapat berubah menurut waktu, kedekatan geografis, dan karakteristik sosial. Yang et al. (2025) juga menunjukkan bahwa kualitas hubungan— termasuk trust, fairness, communication, dan coordination—dapat berkaitan dengan efektivitas komunikasi risiko pascabencana, sehingga respons publik perlu dipahami dalam jaringan hubungan antarpemangku kepentingan. Dalam konteks Indonesia, pembentukan persepsi dan respons juga dipengaruhi konteks sosial-budaya, sistem komunikasi, aktor komunitas, dan karakteristik platform. Studi Fajri et al. (2023) menunjukkan pentingnya sistem komunikasi risiko yang adaptif dalam krisis kesehatan. Ida et al. (2024) menegaskan peran nilai sosial-budaya. Yudarwati et al. (2022) memperlihatkan tantangan trust, credibility,
130 misinformation, dan digital inequality dalam komunikasi risiko melalui media sosial. Yudarwati et al. (2023) kemudian menunjukkan pentingnya pendekatan interaktif dan partisipatif dalam pembelajaran dari COVID-19 di Indonesia. Sugiono (2023) menempatkan komunikasi sains sebagai bagian dari penyebaran pengetahuan, penguatan jaringan informasi ilmiah, dan pemeriksaan fakta. Dengan demikian, persepsi publik perlu dibaca sebagai hasil interaksi antara individu, institusi, informasi, dan lingkungan sosial. Ketika persepsi dan respons individu berinteraksi dalam ruang sosial, respons tersebut tidak lagi hanya menjadi fenomena individual. Informasi, pengalaman, emosi, trust, dan respons publik dapat saling memengaruhi dan menghasilkan penguatan atau pelemahan sosial atas suatu risiko. Proses inilah yang akan dibahas lebih lanjut melalui Social Amplification of Risk Framework pada bab berikutnya. Rangkaian bukti yang dibahas dalam bab ini—dari kerangka integratif Jenkins et al. (2024) dan sintesis meta-analitik Theodorou et al. (2026), hingga studi kasus Indonesia oleh Christia et al. (2026), Kegel et al. (2024), dan Li et al. (2025)—menunjukkan bahwa risk perception dan public response tidak dapat direduksi menjadi satu mekanisme tunggal yang berlaku pada seluruh konteks. Setiap studi menyumbang potongan gambar yang berbeda: faktor apa yang berkontribusi secara konsisten lintas hazard, bagaimana worry dan awareness dapat berinteraksi secara non-linear dengan preparedness, dan bagaimana trust terhadap institusi bergantung pada kesesuaian tindakan dengan ekspektasi publik. Mahasiswa yang mempelajari bab ini diharapkan mampu menyusun argumen yang mengintegrasikan bukti-bukti tersebut secara proporsional, tanpa menyederhanakannya menjadi satu dalil tunggal tentang “mengapa publik bereaksi seperti itu”. D. Rangkuman Berdasarkan pembahasan mengenai persepsi risiko dan respons publik, dapat dirumuskan dua belas proposisi berikut. Proposisi 1. Persepsi risiko merupakan proses interpretatif dan evaluatif, bukan cerminan langsung dari risiko objektif. Individu tidak
131 merespons risiko semata-mata berdasarkan probabilitas dan konsekuensi teknis, tetapi berdasarkan bagaimana informasi mengenai bahaya dipahami, dinilai, dan diberi makna melalui pengetahuan, pengalaman, nilai, serta konteks kehidupannya (Slovic, 2000; Breakwell, 2014; Jenkins et al., 2024). Proposisi 2. Perbedaan antara objective risk dan perceived risk merupakan konsekuensi dari keragaman proses kognitif, afektif, sosial, dan kontekstual. Pengetahuan, pengalaman, persepsi keparahan, keterkendalian, emosi, serta kerentanan sosial dapat menghasilkan penilaian risiko yang berbeda terhadap hazard yang sama. Karena itu, perbedaan persepsi tidak tepat secara otomatis dianggap sebagai kesalahan atau defisit pengetahuan publik (Jenkins et al., 2024; Rufat et al., 2025). Proposisi 3. Persepsi risiko dibentuk oleh interaksi faktor kognitif, afektif, sosial, budaya, dan relasional yang tidak selalu bekerja secara linear. Pengetahuan dan pengalaman berinteraksi dengan emosi, norma sosial, nilai budaya, serta kepercayaan terhadap sumber informasi. Meta-analisis Theodorou et al. (2026) memperkuat proposisi ini dengan menunjukkan bahwa determinan persepsi risiko mencakup relasi individu dengan hazard, relasi individu dengan komunitas, serta karakteristik individual, dengan kekuatan pengaruh yang bervariasi menurut konteks. Proposisi 4. Emosi merupakan bagian integral dari penilaian risiko dan dapat mendorong respons protektif maupun respons berlebihan. Fear, anxiety, worry, dan emosi lainnya tidak sekadar menjadi konsekuensi persepsi risiko, tetapi dapat memengaruhi proses penilaian dan tindakan berikutnya. Gu et al. (2022) menunjukkan bahwa emosi negatif berkaitan dengan protective coping maupun excessive coping. Dengan demikian, komunikasi risiko perlu mengelola hubungan antara persepsi ancaman dan kemampuan publik untuk bertindak, bukan sekadar meningkatkan kekhawatiran. Proposisi 5. Heuristik dan cognitive biases memengaruhi penilaian risiko, terutama dalam kondisi keterbatasan informasi dan waktu. Availability, anchoring, representativeness, dan confirmation bias dapat
132 membentuk interpretasi individu terhadap kemungkinan dan konsekuensi risiko. Namun, heuristik merupakan bagian dari mekanisme pengambilan keputusan manusia, sehingga komunikasi risiko perlu menyediakan informasi yang membantu publik menilai bukti secara lebih proporsional (Fischhoff, 1995; Slovic, 2000; Breakwell, 2014). Proposisi 6. Uncertainty merupakan bagian inheren dari interpretasi risiko dan perlu dikomunikasikan secara transparan. Ketidakpastian tidak selalu dapat dihilangkan dengan penambahan informasi karena pengetahuan, asumsi, model, dan bukti memiliki keterbatasan. Komunikasi yang menjelaskan apa yang diketahui, belum diketahui, serta kemungkinan perubahan bukti dapat membantu mempertahankan kepercayaan publik (Aven, 2025; Dries et al., 2024). Proposisi 7. Trust dan credibility berfungsi sebagai filter dalam interpretasi informasi risiko, tetapi pengaruhnya bergantung pada konteks. Kredibilitas berkaitan dengan penilaian terhadap kompetensi dan keandalan sumber, sedangkan trust mencakup keyakinan terhadap integritas dan itikad pihak yang menyampaikan informasi. Keduanya memengaruhi penerimaan pesan, tetapi tidak secara otomatis menghasilkan persepsi atau penerimaan risiko yang sama pada setiap kelompok dan jenis hazard (Earle, 2010; Renn & Levine, 1991; Cisternas et al., 2024). Proposisi 8. Risk perception, risk acceptance, dan protective behavior merupakan konstruk yang berbeda dan tidak memiliki hubungan otomatis. Persepsi risiko yang tinggi belum tentu menghasilkan tindakan protektif apabila individu menghadapi keterbatasan sumber daya, rendahnya self-efficacy, norma sosial yang berbeda, atau tidak tersedianya pilihan tindakan yang dianggap efektif (Cisternas et al., 2024; Gupta et al., 2025; Rufat, Hudson, & Enderlin, 2025). Proposisi 9. Hubungan antara kesadaran risiko dan kesiapsiagaan dapat bersifat non-linear serta dipengaruhi kerentanan struktural. Peningkatan awareness dan worry tidak selalu meningkatkan preparedness. Christia et al. (2026) menunjukkan bahwa kekhawatiran
133 yang berlebihan dapat berkaitan dengan penurunan kesiapsiagaan, sedangkan Kegel et al. (2024) memperlihatkan bahwa paparan banjir berulang dalam kondisi keterbatasan sumber daya dapat menimbulkan desensitisasi. Karena itu, rendahnya respons protektif tidak selalu menunjukkan kurangnya pengetahuan, tetapi dapat mencerminkan hambatan sosial-ekonomi dan pengalaman risiko kronis. Proposisi 10. Trust terhadap institusi terus dinegosiasikan melalui kesesuaian antara komunikasi, tindakan, dan ekspektasi publik. Kepercayaan tidak cukup dibangun melalui penyampaian pesan yang transparan, tetapi juga bergantung pada bagaimana institusi menjalankan kebijakan dan memenuhi harapan masyarakat. Li et al. (2025) menunjukkan bahwa kesesuaian kebijakan dengan ekspektasi publik berperan sebagai mediator dalam hubungan antara persepsi risiko dan trust terhadap pemerintah. Proposisi 11. Public response merupakan hasil interaksi antara komunikasi, interpretasi, persepsi, emosi, dan coping yang berlangsung dalam konteks sosial. Studi Gu et al. (2022) memperlihatkan bahwa risk communication, trust, risk perception, negative emotions, dan behavioral coping dapat dianalisis dalam satu model empiris. Namun, hubungan tersebut perlu ditafsirkan sesuai konteks penelitian dan keterbatasan desainnya, bukan dianggap sebagai mekanisme kausal universal. Respons individu selanjutnya dapat berkembang menjadi interaksi dan respons kolektif (Gu et al., 2022; Perlstein, 2024; Wang et al., 2025). Proposisi 12. Public response membentuk umpan balik sosial yang dapat memperkuat atau melemahkan persepsi risiko berikutnya. Informasi, pengalaman, emosi, dan tindakan publik yang beredar melalui percakapan interpersonal, komunitas, media, dan platform digital menjadi masukan baru bagi interpretasi risiko. Dengan demikian, persepsi risiko bukan proses yang berhenti pada individu, melainkan berkembang melalui interaksi sosial yang dinamis (Perlstein, 2024; Sun et al., 2025; Wang et al., 2025). Kedua belas proposisi tersebut menegaskan bahwa persepsi risiko merupakan proses multidimensional yang menghubungkan informasi
134 dengan interpretasi, penilaian kognitif dan afektif, kepercayaan, penerimaan risiko, serta tindakan publik. Hubungan antartahap tersebut tidak selalu linear dan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, budaya, institusional, serta kerentanan masyarakat. Implikasinya, komunikasi risiko tidak cukup hanya menyampaikan fakta atau meningkatkan kesadaran terhadap bahaya. Komunikasi perlu membantu publik memahami ketidakpastian, menilai informasi secara proporsional, membangun kepercayaan, dan mengembangkan kemampuan untuk melakukan tindakan protektif. Respons publik yang terbentuk kemudian menjadi bagian dari lingkungan sosial yang memengaruhi interpretasi risiko berikutnya. Dengan demikian, persepsi dan respons publik harus dipahami sebagai proses yang dinamis dan saling memengaruhi. Ketika interpretasi individual berinteraksi melalui jaringan sosial dan media, persepsi risiko dapat mengalami penguatan (amplification) maupun pelemahan (attenuation). Mekanisme inilah yang menjadi landasan pembahasan Social Amplification of Risk Framework pada bab berikutnya. E. Pertanyaan Diskusi dan Refleksi 1. Mengapa dua kelompok masyarakat dapat memiliki perceived risk yang berbeda terhadap hazard yang secara teknis sama? 2. Dalam kondisi apa perceived risk yang tinggi tidak menghasilkan protective behavior? 3. Apakah komunikasi yang menambah informasi selalu meningkatkan pemahaman risiko? Jelaskan dengan bukti. 4. Bagaimana trust memengaruhi interpretasi informasi ketika evidence ilmiah berubah? 5. Mengapa emosi tidak tepat diposisikan hanya sebagai “gangguan” dalam komunikasi risiko? 6. Bagaimana pengalaman langsung terhadap hazard dapat meningkatkan atau justru menurunkan perceived risk?
135 7. Bagaimana faktor sosial-budaya dapat menjelaskan perbedaan risk perception antara Indonesia dan negara lain? 8. Apa perbedaan risk perception, risk acceptance, coping, dan public response? Mengapa pembedaan tersebut penting? 9. Apakah risk perception dapat diperlakukan sebagai variabel mediator antara risk communication dan protective behavior? Apa bukti yang diperlukan untuk menyatakan demikian? 10. Apa keterbatasan utama ketika model Gu et al. (2022) diterapkan untuk menjelaskan perilaku masyarakat Indonesia? 11. Mengapa peningkatan awareness terhadap risiko bencana tidak selalu meningkatkan preparedness, dan dalam kondisi apa worry yang berlebihan justru dapat menghambat tindakan protektif? 12. Bagaimana kesesuaian kebijakan pemerintah dengan ekspektasi publik dapat memengaruhi trust, dan mengapa hubungan ini berbeda dari anggapan bahwa trust semata-mata dibangun melalui kualitas komunikasi? F. Pertanyaan Analitik 1. Bandingkan mekanisme trust dalam Gu et al. (2022) dengan mekanisme trust dalam Li et al. (2025). Apa persamaan dan perbedaan jalur pengaruhnya terhadap persepsi atau perilaku publik? 2. Evaluasi klaim bahwa “semakin banyak informasi risiko yang diberikan, semakin tinggi kesiapsiagaan publik” dengan menggunakan bukti dari Christia et al. (2026) dan Kegel et al. (2024). 3. Gunakan kerangka ICONS (Jenkins et al., 2024) untuk menganalisis satu risiko kontemporer di Indonesia. Faktor individual, kontekstual, kognitif, dan sosial mana yang paling relevan, dan mengapa? 4. Bandingkan dua teori perilaku protektif (misalnya PADM dan Hazards-of-Place) berdasarkan temuan Rufat, Hudson, dan
136 Enderlin (2025). Teori mana yang lebih relevan untuk konteks bencana berulang di Indonesia, dan mengapa? 5. Analisis hubungan antara uncertainty communication dan trust berdasarkan Dries et al. (2024) dan Aven (2025). Bagaimana kedua perspektif ini saling melengkapi? 6. Evaluasi kekuatan dan keterbatasan risk perception matrix sebagai alat analitis, dengan merujuk pada Theodorou et al. (2026) sebagai sumber untuk menimbang kekuatan bukti setiap determinan. G. Tugas/Case Study Analysis Tugas: Persepsi dan Respons Publik terhadap Komunikasi Risiko COVID-19 Jenis: Case Study Analysis Tujuan: menguji kemampuan mahasiswa menerapkan konsep risk perception, trust, emosi, coping, dan risk perception matrix pada satu konteks komunikasi risiko kesehatan publik nyata di Indonesia. Mahasiswa bekerja secara individual untuk menganalisis satu konteks komunikasi risiko kesehatan publik di Indonesia. Analisis harus menggunakan Gu et al. (2022) sebagai salah satu perspektif utama dan sekurang-kurangnya empat sumber lain dari daftar pustaka BAB III. Instruksi: 1. Apa hazard dan objective risk yang relevan? 2. Bagaimana perceived risk dibentuk? 3. Faktor kognitif apa yang paling terlihat? 4. Faktor afektif/emosional apa yang muncul? 5. Bagaimana trust dan credibility bekerja? 6. Faktor sosial dan budaya apa yang memengaruhi interpretation? 7. Bagaimana uncertainty dikomunikasikan? 8. Apakah risk perception menghasilkan protective behavior? Mengapa atau mengapa tidak?
137 9. Bagaimana coping individu dapat berkembang menjadi public response? 10. Gunakan risk perception matrix untuk menyusun evidence. 11. Bandingkan temuan kasus dengan model Gu et al. (2022). 12. Identifikasi minimal dua keterbatasan generalisasi. 13. Tarik kesimpulan yang membedakan empirical evidence, interpretation, dan recommendation. Output: analytical case paper 1.500–2.000 kata, menggunakan APA 7th edition, minimal 8 sumber akademik, dan menyertakan risk perception matrix. Daftar Pustaka Abdelzadeh, A., & Sedelius, T. (2024). Building trust in times of crisis: A panel study of the influence of satisfaction with COVID-19 communication and management. Journal of Contingencies and Crisis Management, 32(1), e12531. https://doi.org/10.1111/1468- 5973.12531 Aven, T. (2025). An uncertainty-based risk perspective on risk perception and communication: Opportunities for new empirical-based research. Risk Analysis, 45(8), 2073–2078. https://doi.org/10.1111/risa.70001 Ben-Enukora, C. A., Okorie, N., Ejem, A. A., & Eze, I. (2025). Flood risk communication, perception and precautionary behaviours among residents in flood-prone state in North-central, Nigeria. International Journal of Disaster Risk Reduction, 105719. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2025.105719 Breakwell, G. M. (2014). The psychology of risk (2nd ed.). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139061933 Christia, M., Setiawan, T., Van Kempen, L., & De Jong, E. (2026). Flood risk perception paradox: Balancing awareness and worriedness of Indonesian vulnerable communities in disaster preparedness. Environmental Hazards. https://doi.org/10.1080/17477891.2026.2617610
138 Cisternas, P. C., Cifuentes, L. A., Bronfman, N. C., & Repetto, P. B. (2024). The influence of risk awareness and government trust on risk perception and preparedness for natural hazards. Risk Analysis, 44(2), 333–348. https://doi.org/10.1111/risa.14151 Dong, X., & Yang, J. Z. (2025). Personal relevance moderates the effect of conflicting information on risk perception and behavioral outcomes. Risk Analysis, 45(9), 2685–2696. https://doi.org/10.1111/risa.70047 Dries, C., McDowell, M., Rebitschek, F. G., & Leuker, C. (2024). When evidence changes: Communicating uncertainty protects against a loss of trust. Public Understanding of Science, 33(6), 777–794. https://doi.org/10.1177/09636625241228449 Earle, T. C. (2010). Trust in risk management: A model-based review of empirical research. Risk Analysis, 30(4), 541–574. https://doi.org/10.1111/j.1539-6924.2010.01398.x Fajri, C., Prajarto, N., & Abrar, A. N. (2023). Adaptive risk communication system and policy for health crisis in Indonesia. Komunikator, 15(1), 91–102. https://doi.org/10.18196/jkm.18266 Fischhoff, B. (1995). Risk perception and communication unplugged: Twenty years of process. Risk Analysis, 15(2), 137–145. https://doi.org/10.1111/j.1539-6924.1995.tb00308.x Gu, J., He, R., Wu, X., Tao, J., Ye, W., & Wu, C. (2022). Analyzing risk communication, trust, risk perception, negative emotions, and behavioral coping strategies during the COVID-19 pandemic in China using a structural equation model. Frontiers in Public Health, 10, 843787. https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.843787 Gupta, K., Ripberger, J., Fox, A., Maiello, M., Peach, K., & Jenkins-Smith, H. (2025). Risk communication and public response to potential radiation emergencies in New York City. Risk Analysis, 45(6), 1237–1253. https://doi.org/10.1111/risa.17657 Heath, R. L., & O’Hair, H. D. (Eds.). (2009). Handbook of risk and crisis communication. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203891629
139 Husna, S., & Apriliawati, D. (2024). A serial cross-sectional study investigating unrealistic optimism, risk perception and protective behavior during the COVID-19 pandemic. Jurnal Psikologi. Ida, R., Kinasih, S. E., Febriyanti, S. N., Puspa, R., Saud, M., & Kriyantono, R. (2024). Socio-cultural values in managing risk communication during the COVID-19 pandemic in Indonesia. Cogent Social Sciences, 10(1), 2287288. https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2287288 Jenkins, S. C., Lachlan, R. F., & Osman, M. (2024). An integrative framework for mapping the psychological landscape of risk perception. Scientific Reports, 14, 10989. https://doi.org/10.1038/s41598-024-59189-y Kegel, J. F., MacAfee, E., & de Jong, E. (2024). Desensitised flood risk perception to extensive disasters in a marginalised urban kampong in Indonesia. Environmental Hazards, 24(1), 91–112. https://doi.org/10.1080/17477891.2024.2343404 Lee, Y., & Li, J.-Y. Q. (2021). The role of communication transparency and organizational trust in publics’ perceptions, attitudes and social distancing behaviour: A case study of the COVID-19 outbreak. Journal of Contingencies and Crisis Management, 29(4), 368–384. https://doi.org/10.1111/1468-5973.12354 Li, N., Zeng, W., Yin, S., & Zhao, L. (2025). How risk communication affects public trust in government: The moderating role of policy expectations. Frontiers in Public Health, 13, 1557786. https://doi.org/10.3389/fpubh.2025.1557786 Lundgren, R. E., & McMakin, A. H. (2018). Risk communication: A handbook for communicating environmental, safety, and health risks (6th ed.). Wiley. https://doi.org/10.1002/9781119456131 Luo, W., Shen, Z., Zhu, R., & Hu, X. (2024). Unveiling the influence of transparency in risk communication: Shifting from information disclosure to uncertainty reduction. International Journal of Disaster Risk Reduction, 104, 104376. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2024.104376
140 MacPherson-Krutsky, C., Brand, B. D., & Lindell, M. K. (2025). Do engagement best practices motivate preparedness intentions? Data from earthquake workshops for Spanish speakers. Risk Analysis, 45(7), 2039–2064. https://doi.org/10.1111/risa.17712 Norman, M. L. P., Bao, J. A., Kurniasari, T., & Skurka, C. (2025). Posting environmental risk: Communicating with numerical and nonnumerical messaging across information modalities. Risk Analysis, 45(7), 1971– 1983. https://doi.org/10.1111/risa.17709 Nugroho, S. B., & Tejamaya, M. (2023). Risk perception and COVID-19 transmission experiences in Indonesia 2022. The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health, 12(Special Issue 1), 12–19. https://doi.org/10.20473/ijosh.v12iSI1.2023.12-19 Nurjanah, A. (2023). Prevention communication approach to COVID-19 virus at the Bantul Regency Mosque. Jurnal Ilmu Komunikasi, 21(1), 148–162. https://doi.org/10.31315/jik.v21i1.7590 Paek, H.-J., & Hove, T. (2024). Message framing and trust as moderated mediating mechanisms for effective government response to uncertain risk messages. Journal of Risk Research, 27(1), 124–137. https://doi.org/10.1080/13669877.2024.2311410 Perlstein, S. (2024). Risk perception and interpersonal discussion on risk: A systematic literature review. Risk Analysis, 44(7), 1666–1680. https://doi.org/10.1111/risa.14264 Perlstein, S., Kantorowicz, J., & Kuipers, S. (2025). Preferences for risk conversations in everyday life: A conjoint analysis. Journal of Risk Research, 28(6), 611–627. https://doi.org/10.1080/13669877.2025.2526479 Renn, O. (2008). Risk governance: Coping with uncertainty in a complex world. Earthscan. Robinson-Tay, K., & Peng, W. (2024). The role of knowledge and trust in developing risk perceptions of autonomous vehicles: A moderated mediation model. Journal of Risk Research, 28(9–10), 1130–1145. https://doi.org/10.1080/13669877.2024.2360923
141 Rufat, S., Fekete, A., & Enderlin, E. (2025). Addressing the social vulnerability gap in disaster risk perception. International Journal of Disaster Risk Reduction, 129, 105789. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2025.105789 Rufat, S., Hudson, P., & Enderlin, E. (2025). Theoretical frameworks of risk perception and protective behaviour: An empirical comparison. Natural Hazards, 121, 14697–14767. https://doi.org/10.1007/s11069-025-07368-z Sanni, T. O., Chen, J., Shao, W., Liu, J., & Shi, Y. (2025). Investigating the feasibility of adopting virtual reality as a method for natural hazard risk communication. International Journal of Disaster Risk Reduction, 119, 105296. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2025.105296 Slovic, P. (2000). The perception of risk. Earthscan. Sugiono, S. (2023). Peran komunikasi sains di media sosial pada masa pandemi Covid-19. Jurnal Ilmu Komunikasi, 20(1), 97–116. https://doi.org/10.24002/jik.v20i1.4792 Sun, C., Ren, Q., & Ge, Y. (2025). Local response to global risk: A case study of risk perception and communication on Chinese social media regarding Fukushima’s treated radioactive water discharge. Scientific Reports, 15, 18136. https://doi.org/10.1038/s41598-025-02845-8 Tania, S., & Cahyono, H. (2022). Praktik social media pandemic communication model pada media sosial lembaga pemerintah. Jurnal Ilmu Komunikasi, 19(1), 1–18. https://doi.org/10.24002/jik.v19i1.3861 Tejamaya, M., Putri, A. A., Safhira, I., & Nugroho, S. B. (2023). Indonesian community risk perception of COVID-19 in 2022. The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health, 12(Special Issue 1), 25–34. https://doi.org/10.20473/ijosh.v12i1SI.2023.25-34 Theodorou, A., Milani, A., Dessi, F., Xie, M., & Bonaiuto, M. (2026). The antecedents of risk perception in the context of natural hazards: A multi-level meta-analysis. International Journal of Disaster Risk Reduction, 143, 106281. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2026.106281
142 Trinh, T. T., & Jensen, O. (2025). Finding out about disaster risk: Global evidence on who seeks information, which sources they use, and whether it makes them better prepared. International Journal of Disaster Risk Reduction, 105553. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2025.105553 Wang, C.-W., Trinh, T. T., Lo, C. J., Jensen, O., Ng, R., Lee, L., & Shou, Y. (2025). How do people perceive media-reported risks: Risk networks and profiles of segments. Risk Analysis, 45(10), 3296–3314. https://doi.org/10.1111/risa.70090 Wei, J., Lu, Y., & Li, Y.-N. (2025). Time in hand: Temporal focus in risk discourse and audience emotions on knowledge-sharing platforms. Risk Analysis, 45, 1055–1071. https://doi.org/10.1111/risa.17647 Yang, R., Liu, B., & Li, N. (2025). Stakeholder participation for effective post- disaster risk communication: The role of relationship quality. International Journal of Disaster Risk Reduction, 123, 105510. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2025.105510 Yudarwati, G. A., Putranto, I. A., & Delmo, K. M. (2022). Examining the Indonesian government’s social media use for disaster risk communication. Asian Journal of Communication, 32(1), 1–20. https://doi.org/10.1080/01292986.2021.2007274 Yudarwati, G. A., Putranto, I. A., Ratriyana, I. N., & Parera, P. (2023). Towards an interactive and participatory risk communication: Lessons learned from COVID-19 in Indonesia. Cogent Social Sciences, 9(1), 2221594. https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2221594 Zainurrahman, M. Z. A., & Praptomojati, A. (2024). The role of risk perception and Big Five personality traits in COVID-19 vaccine hesitancy in Indonesia. Jurnal Psikologi, 51(2). https://doi.org/10.22146/jpsi.87637 Zakaria, M., Islam, M. A., & Seeger, M. W. (2025). Enhancing evacuation resilience: The impact of communication on shaping perceptions toward cyclone shelter and evacuation behavior among at-risk coastal communities. International Journal of Disaster Risk Reduction, 130, 105867. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2025.105867
143 Zheng, G., Pan, C., Wang, Z., Zhang, S., & Zhong, S. (2025). How risk communication impacts public psychology and behaviors during compound disasters: Data from flooding and COVID-19 disasters in China. International Journal of Disaster Risk Reduction, 119, 105312. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2025.105312 Zhuang, J., & Carey, P. (2025). Compliance with social norms in the face of risks: Delineating the roles of uncertainty about risk perceptions versus risk perceptions. Risk Analysis, 45(1), 240–252. https://doi.org/10.1111/risa.16112
144
145 BAB IV SOCIAL AMPLIFICATION OF RISK DAN KONSTRUKSI SOSIAL RISIKO A. Tujuan Pembelajaran Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu: 1. menjelaskan konsep Social Amplification of Risk Framework (SARF); 2. menjelaskan hubungan antara risk signals, amplification stations, social processing, amplification, attenuation, dan secondary consequences; 3. membedakan risk event, risk signal, risk perception, social amplification, social attenuation, dan secondary consequence; 4. menganalisis bagaimana risk signals mengalami seleksi, interpretasi, transformasi, framing, dan redistribusi; 5. menganalisis peran media dan media sosial sebagai risk- processing environments; 6. mengevaluasi proses amplification dan attenuation, termasuk kondisi ketika keduanya terjadi secara simultan pada kelompok berbeda; 7. menganalisis konstruksi sosial risiko melalui interaksi interpersonal, jaringan sosial, institusi, media, budaya, dan stakeholder; 8. menganalisis peran stakeholder dalam amplification maupun attenuation; 9. mengevaluasi konsekuensi sekunder (secondary consequences) dari proses amplifikasi dan hubungannya dengan risk governance; 10. menerapkan SARF pada kasus empiris berbasis media sosial melalui critical reading terhadap Sun, Ren, dan Ge (2025); dan
146 11. menyusun Social Amplification of Risk Map untuk menganalisis kasus risiko secara sistematis. B. Pendahuluan BAB I membangun fondasi bahwa risiko tidak hanya merupakan kemungkinan dan konsekuensi yang dapat dianalisis secara teknis, tetapi juga berkaitan dengan persepsi, ketidakpastian, isu, krisis, kepercayaan, legitimasi, dan reputasi. BAB II menjelaskan bagaimana risiko dikomunikasikan melalui pilihan paradigma dan pendekatan, mulai dari penyampaian informasi, dialog, partisipasi, transparansi, hingga keterlibatan stakeholder. BAB III melanjutkan alur tersebut dengan menjelaskan bagaimana informasi risiko diproses oleh individu menjadi interpretasi, appraisal, emosi, trust atau distrust, risk perception, penerimaan atau penolakan, coping, dan public response. BAB III berakhir pada satu titik penting: social interaction. BAB IV mengambil satu langkah berikutnya. Persoalannya bukan lagi terutama bagaimana seseorang mempersepsi risiko, melainkan apa yang terjadi ketika persepsi dan respons tersebut masuk ke dalam sistem sosial. Respons publik dapat dibicarakan, diperdebatkan, dibagikan, ditiru, ditantang, dikoreksi, dikontekstualisasikan, atau dihubungkan dengan pengalaman dan nilai yang sudah hidup dalam komunitas. Pada tahap ini, risiko menjadi bagian dari arus komunikasi sosial: risk information tidak bergerak sebagai salinan yang utuh dari satu aktor ke aktor lain, melainkan dapat mengalami seleksi, interpretasi, penekanan, penghilangan konteks, dan transformasi makna (Perlstein, 2024; Kasperson et al., 2022). Pembacaan ini sejalan dengan tesis risk society yang dikemukakan Beck (1992): modernitas lanjut menghasilkan risiko yang batasnya kabur dan yang signifikansinya bergantung pada proses sosial-politik, bukan semata- mata pada penilaian ilmiah atas kemungkinan dan konsekuensi. Persoalan ini penting bagi komunikasi risiko dan manajemen reputasi karena konsekuensi sosial dari suatu risiko sering kali jauh lebih besar—atau justru jauh lebih kecil—daripada yang diprediksi oleh
147 penilaian teknis semata. Suatu risiko yang secara objektif terbatas dapat memicu kepanikan luas, kerugian ekonomi, dan erosi kepercayaan terhadap institusi; sebaliknya, risiko yang secara teknis signifikan dapat luput dari perhatian publik. Ketimpangan inilah yang perlu dipahami secara sistematis oleh mahasiswa komunikasi risiko dan manajemen reputasi, karena ketimpangan tersebut pada akhirnya menentukan bagaimana organisasi harus merancang strategi komunikasinya. Kerangka yang membantu memahami proses tersebut adalah Social Amplification of Risk Framework (SARF). Kasperson et al. (1988) mengembangkan SARF untuk menjembatani analisis teknis risiko dengan proses psikologis, sosial, budaya, dan institusional yang memengaruhi bagaimana risiko dipersepsi dan direspons. Kasperson et al. (2022) menegaskan kembali bahwa SARF merupakan conceptual framework, bukan teori deterministik atau hukum prediktif universal. Karena itu, istilah amplification dalam bab ini tidak boleh dipahami secara sederhana sebagai “semakin banyak informasi berarti semakin besar risiko”. Amplification menunjuk pada proses sosial ketika karakteristik tertentu dari risk signal memperoleh salience, perhatian, interpretasi, atau konsekuensi sosial yang lebih besar. Sebaliknya, attenuation menunjuk pada proses ketika perhatian, salience, atau respons sosial terhadap suatu risiko melemah. Keduanya dapat terjadi melalui media, institusi, pakar, jaringan interpersonal, komunitas, dan lingkungan digital, tetapi tidak ada satu aktor yang secara otomatis selalu menjadi amplifier (Kasperson et al., 1988; Ram & Webler, 2022; Fjaeran et al., 2024). Benang merah pembahasan BAB IV dapat digambarkan sebagai berikut. Public Response -> Social Interaction -> Risk Signals -> Amplification Stations -> Social Processing -> Amplification/Attenuation -> Public Attention & Response
148 -> Secondary Consequences -> New Risk Signals / Social Memory / Future Perception Dengan arsitektur ini, BAB IV menjadi jembatan dari individual risk perception menuju socially processed risk, dan selanjutnya menuju kebutuhan akan risk governance. Pembahasan media, stakeholder, framing, dan jaringan digital tetap berada di dalam batas tersebut: semuanya diperlakukan sebagai lingkungan, aktor, saluran, atau processing station dalam dinamika amplifikasi dan atenuasi, bukan sebagai topik yang mengambil alih bab-bab berikutnya mengenai trust- stakeholder-reputation, media-framing-konstruksi risiko, komunikasi krisis, krisis digital, information disorder, dan reputation risk management. C. Kata Kunci Amplification stations; interpersonal communication; konstruksi sosial risiko; legitimacy; media amplification; networked communication; public response; risk governance; risk information; risk perception; risk signals; secondary consequences; social amplification; Social Amplification of Risk Framework (SARF); social attenuation; social interaction; social media; social processing; stakeholder; trust. 4.1 Dari Public Response menuju Social Amplification 4.1.1 Public Response sebagai Proses Sosial BAB III menunjukkan bahwa public response merupakan keluaran dari proses interpretasi dan evaluasi terhadap informasi risiko. Namun, respons publik tidak berhenti pada orang yang pertama kali merespons. Seseorang dapat menyampaikan kekhawatirannya kepada keluarga, teman, rekan kerja, komunitas, atau pengikut di media sosial. Respons tersebut kemudian dapat menjadi informasi bagi orang lain, sehingga respons individual dapat berubah menjadi input bagi respons sosial berikutnya (Perlstein, 2024).
149 Dalam proses tersebut, respons dapat dibagikan, didiskusikan, diperdebatkan, ditiru, dipertentangkan, diperkuat, dilemahkan, atau dikontekstualisasikan. Sebuah pengalaman personal, misalnya, dapat menjadi anekdot yang dianggap lebih meyakinkan oleh orang lain daripada statistik yang abstrak. Sebaliknya, pengalaman personal dapat pula dikoreksi oleh informasi ilmiah atau pengalaman komunitas yang berbeda. Karena itu, aliran sosial risiko bersifat interaktif dan rekursif, bukan linear (Breakwell, 2014; Slovic, 2000). Perlstein (2024), melalui systematic literature review terhadap puluhan studi mengenai risk talk, menunjukkan bahwa hubungan antara interpersonal discussion dan risk perception memang sering positif, tetapi tidak cukup kuat untuk disederhanakan menjadi hubungan kausal tunggal. Literatur yang ditinjau mengarah pada tiga penjelasan yang saling melengkapi: diskusi interpersonal sebagai saluran informasi, risk perception sebagai shared social schemata, dan diskusi sebagai mekanisme yang membuat anggota jaringan menjadi semakin mirip dalam persepsi mereka. CRITICAL THINKING BOX 1 — Respons Publik Bukan Titik Akhir Situasi: Seseorang mengunggah pengalaman pribadi tentang bahaya suatu produk di media sosial. Pertanyaan: Apakah pertanyaan analitis cukup berhenti pada “apakah unggahan tersebut benar?” Tugas berpikir: Gunakan konsep public response dan social interaction untuk menganalisis siapa yang melihat unggahan tersebut, bagaimana mereka menafsirkannya, siapa yang mengulanginya, apakah ada aktor yang mengoreksi, dan apakah proses tersebut mengubah perhatian atau perilaku sosial. 4.1.2 Dari Individual Response menuju Social Interaction Risk Perception -> Coping -> Public Response -> Social Interaction
150 Risk perception memengaruhi cara individu menilai relevansi dan urgensi risiko. Coping menerjemahkan penilaian tersebut ke dalam pilihan tindakan atau penghindaran. Public response kemudian menghasilkan komunikasi atau perilaku yang dapat diamati oleh orang lain. Pada titik itulah social interaction dimulai. Hubungan ini tidak berarti setiap public response pasti menghasilkan amplifikasi. Sebuah unggahan dapat tidak memperoleh perhatian; sebuah pernyataan ahli dapat diterima tanpa disebarkan; atau sebuah pemberitaan dapat cepat kehilangan perhatian karena munculnya isu lain. Oleh sebab itu, social interaction merupakan kondisi kemungkinan bagi amplifikasi, bukan jaminan terjadinya amplifikasi (Kasperson et al., 1988; Kasperson et al., 2022). 4.1.3 Social Interaction sebagai Titik Masuk SARF Ketika respons individu memasuki jaringan sosial, yang bergerak bukan “risiko” dalam arti fisik, melainkan sinyal tentang risiko. Sinyal tersebut dapat berupa data, pernyataan, peringatan, gambar, video, pengalaman, simbol, narasi, atau ekspresi emosional. Sinyal kemudian diterima dan diproses oleh berbagai stations sebelum mencapai publik lain (Kasperson et al., 1988; Ram & Webler, 2022). Social Interaction -> Risk Signals -> Social Processing -> Amplification/Attenuation Pada tahap social processing, aktor sosial dapat memilih informasi tertentu, memberi konteks, menghilangkan konteks, menonjolkan aspek tertentu, menghubungkannya dengan nilai dan pengalaman, atau mengubah cara risiko dipahami. Dengan demikian, amplifikasi tidak hanya merupakan persoalan kuantitas transmisi, tetapi juga perubahan salience dan makna. 4.1.4 Mengapa Risiko Menjadi Fenomena Sosial? Risiko menjadi fenomena sosial karena manusia tidak menghadapinya hanya melalui kalkulasi individual. Risiko dibicarakan, dinegosiasikan, diperdebatkan, dan dimaknai bersama. Heath dan
151 O'Hair (2009) menempatkan komunikasi sebagai bagian penting dari dinamika risiko dan krisis, sedangkan Lundgren dan McMakin (2018) menekankan bahwa komunikasi risiko berlangsung dalam lingkungan sosial yang mempertemukan pengetahuan teknis dengan kebutuhan dan pengalaman publik. Slovic (2000) menunjukkan bahwa risk perception dibentuk oleh karakteristik psikologis dan sosial, sedangkan Breakwell (2014) menempatkannya dalam proses interpretasi yang terkait dengan pengalaman, identitas, nilai, dan konteks. Perlstein (2024) memperlihatkan bahwa diskusi interpersonal merupakan salah satu mekanisme yang dapat berhubungan dengan perubahan risk perception. Kasperson et al. (2022) kemudian menyediakan kerangka yang mengintegrasikan proses-proses tersebut ke dalam dinamika sosial yang lebih luas. Dengan demikian, BAB IV tidak mengubah risiko teknis menjadi “tidak penting”. Sebaliknya, bab ini menunjukkan bahwa risiko teknis memperoleh konsekuensi sosial melalui proses komunikasi dan interpretasi. Di sinilah SARF memperoleh nilai analitisnya. 4.2 Social Amplification of Risk Framework 4.2.1 Asal-Usul SARF SARF diperkenalkan oleh Kasperson et al. (1988) sebagai kerangka konseptual untuk menjelaskan interaksi antara technical risk dan proses psikologis, sosial, budaya, serta institusional. Kerangka ini lahir dari pengamatan bahwa karakteristik teknis suatu risiko tidak selalu menjelaskan besarnya perhatian, kekhawatiran, konflik, atau tindakan sosial yang muncul. Dalam pendekatan teknis murni, analisis risiko dapat berfokus pada probabilitas, konsekuensi, exposure, dan vulnerability. Akan tetapi, masyarakat menerima informasi risiko melalui institusi, media, pengalaman personal, jaringan sosial, dan nilai budaya. Proses tersebut dapat menghasilkan respons yang tidak proporsional terhadap karakteristik teknis risiko dalam satu arah maupun arah yang lain
152 (Kasperson et al., 1988; Slovic, 2000). Kekuatan SARF terletak pada kemampuannya menghubungkan dua dunia yang sering dipisahkan: dunia risk analysis dan dunia risk perception and communication (Kasperson et al., 2022). Akar ketimpangan ini sesungguhnya telah ditunjukkan lebih awal oleh Slovic (1987) melalui psychometric paradigm, yang membuktikan bahwa faktor kualitatif seperti dread dan familiarity ikut menentukan penilaian publik terhadap risiko, terlepas dari data probabilistik yang tersedia. 4.2.2 Evolusi SARF SARF 1988 -> Empirical Applications -> Networked Communication -> Social Media -> Contemporary SARF Pada formulasi awal, perhatian diarahkan pada amplification stations seperti media, institusi, kelompok sosial, dan jaringan interpersonal. Perkembangan teknologi komunikasi kemudian memperluas jumlah dan kecepatan station. Media sosial memungkinkan individu menjadi produsen sekaligus distributor risk signals; risiko dapat bergerak melalui jaringan horizontal, bukan hanya melalui saluran institusional yang hierarkis (Fellenor et al., 2018; Zhang & Cozma, 2022). Kasperson et al. (2022) menempatkan SARF sebagai framework yang tetap berguna tetapi membutuhkan pembacaan yang lebih sensitif terhadap perubahan lingkungan komunikasi. Dalam ekosistem digital, station dapat berlapis: satu akun personal dapat menerima informasi dari media, menggabungkannya dengan pengalaman pribadi, lalu mengirimkan kembali informasi tersebut kepada jaringan yang memiliki karakteristik berbeda. Karena itu, batas antara source, station, audience, dan transmitter menjadi semakin cair. Perkembangan awal SARF sendiri sudah mengarah pada penajaman terminologi ini. Kasperson dan Kasperson (1996) menegaskan bahwa amplification dan attenuation harus dipahami sebagai dua sisi dari satu proses sosial yang sama, bukan sebagai dua fenomena yang terpisah, sehingga analisis satu kasus risiko idealnya
153 selalu memeriksa kemungkinan terjadinya keduanya secara bersamaan pada kelompok yang berbeda—gagasan yang akan diperdalam pada Subbab 4.6.4. Himpunan studi kasus dalam volume yang disunting Pidgeon, Kasperson, dan Slovic (2003) turut memperlihatkan keragaman penerapan SARF, mulai dari BSE, HIV/AIDS, energi nuklir, hingga Y2K, yang menegaskan fleksibilitas framework ini di lintas ranah risiko. 4.2.3 Asumsi Dasar SARF SARF dapat diringkas melalui enam asumsi analitis: risiko memiliki dimensi teknis yang dapat dinilai melalui metode tertentu; risiko juga memiliki dimensi sosial karena manusia memberikan makna dan meresponsnya dalam konteks sosial; informasi tentang risiko membawa risk signals; sinyal tersebut mengalami social processing; social processing dapat menghasilkan amplification maupun attenuation; dan proses tersebut dapat menghasilkan secondary consequences yang kemudian memengaruhi persepsi dan sinyal risiko berikutnya (Kasperson et al., 1988, 2022). Asumsi tersebut menjadikan SARF berbeda dari model transmisi informasi sederhana: dalam model transmisi, pesan seolah-olah bergerak dari source menuju receiver, sedangkan dalam SARF perjalanan pesan dipahami sebagai proses transformasi sosial. 4.2.4 Model Dasar SARF
154 Gambar 4.1. Model Dasar Social Amplification of Risk Framework (SARF) Sumber: Diadaptasi dari Kasperson et al. (1988), The Social Amplification of Risk: A Conceptual Framework, dengan penyesuaian dan visualisasi kembali oleh penulis. Model tersebut perlu dibaca sebagai analytical map, bukan urutan mekanis. Kasperson et al. (2022) secara eksplisit menegaskan posisi SARF sebagai conceptual framework; karena itu, satu risk signal tidak otomatis menghasilkan satu bentuk amplification. 4.2.5 SARF sebagai Framework, Bukan Deterministic Model Salah satu disiplin akademik terpenting dalam menggunakan SARF adalah menghindari bahasa kausal yang berlebihan. Tidak tepat mengatakan bahwa “media X menyebabkan amplification Y” hanya karena jumlah pemberitaan dan perhatian publik meningkat secara bersamaan. Hubungan tersebut lebih tepat digambarkan sebagai associated with, contributes to, facilitates, may amplify, may attenuate, atau shapes proses risiko, bergantung pada desain penelitian dan bukti yang tersedia. Bearth dan Siegrist (2022) menunjukkan pentingnya trust dalam pembacaan normatif SARF, sementara Ram dan Webler (2022) menunjukkan bagaimana atribut informasi dapat digunakan oleh berbagai pihak untuk memberikan penekanan tertentu pada risk signals.
155 Heath dan O'Hair (2009), Breakwell (2014), dan Lundgren dan McMakin (2018) memperkuat pentingnya konteks komunikasi dan interpretasi dalam membaca dinamika tersebut. SARF, dengan demikian, adalah analytical framework, bukan universal predictive law. CRITICAL THINKING BOX 2 — SARF Bukan Model Kausal Deterministik Situasi: Jumlah unggahan tentang suatu risiko meningkat dari seribu menjadi sepuluh ribu dalam waktu singkat. Pertanyaan: Apakah lonjakan volume komunikasi tersebut secara otomatis berarti telah terjadi social amplification? Tugas berpikir: Gunakan konsep social processing dan atribut risk signals (Subbab 4.3.3) untuk memeriksa isi unggahan, salience, sentiment, sumber, engagement, perubahan risk perception, perubahan perilaku, konteks waktu, dan konsekuensi sosial sebelum menyimpulkan adanya amplifikasi. 4.3 Risk Signals: Bagaimana Risiko Menjadi Informasi Sosial 4.3.1 Pengertian Risk Signals Tiga konsep harus dibedakan: risk event, risk signal, dan risk perception. Risk event adalah kejadian atau kondisi yang menjadi objek risiko. Risk signal adalah elemen informasi atau komunikasi yang membawa, menandai, atau memicu interpretasi mengenai risiko. Risk perception adalah hasil proses interpretatif dan evaluatif pada tingkat individu atau kelompok, sebagaimana telah dibahas pada BAB III. Pembedaan ini penting. Sebuah gempa adalah risk event; peringatan BMKG, video kerusakan, berita televisi, unggahan warga, dan percakapan keluarga dapat menjadi risk signals; sedangkan penilaian seseorang bahwa “gempa ini sangat mengancam keselamatan keluarga saya” merupakan risk perception. Ketiga level tersebut dapat berhubungan, tetapi tidak identik.
156 4.3.2 Bentuk Risk Signals Risk signals dapat muncul dalam berbagai bentuk: scientific evidence, statistik, warnings, official statements, expert statements, eyewitness accounts, personal experience, images, videos, headlines, hashtags, narratives, symbols, emotional expressions, dan user- generated content (Kasperson et al., 1988; Ram & Webler, 2022). Norman et al. (2025) memperlihatkan pentingnya bentuk representasi informasi dalam komunikasi risiko lingkungan: angka, teks, tabel, dan grafik tidak selalu diproses dengan cara yang sama oleh audiens, sehingga form menjadi bagian dari lingkungan interpretasi. Dalam konteks digital, gambar dan video memiliki kemampuan menghadirkan vividness yang berbeda dari tabel statistik. Namun vividness tidak sama dengan akurasi. Justru karena itu, sebuah sinyal yang sangat mudah dibagikan dapat memerlukan pemeriksaan tambahan sebelum digunakan sebagai dasar inferensi mengenai risiko. 4.3.3 Atribut Risk Signals Ram dan Webler (2022) mengembangkan pembacaan mengenai atribut informasi dalam SARF. Untuk kepentingan analisis buku ini, mahasiswa dapat mengoperasionalkan risk signal melalui tujuh pertanyaan berikut. 1. Volume — seberapa banyak sinyal diproduksi dan diedarkan? 2. Vividness — seberapa konkret atau menarik secara visual dan emosional? 3. Uncertainty — seberapa jelas atau tidak pasti informasi tersebut? 4. Immediacy — seberapa dekat secara waktu atau geografis? 5. Symbolic meaning — makna simbolik apa yang melekat? 6. Social relevance — mengapa informasi dianggap relevan oleh kelompok tertentu? 7. Emotional resonance — emosi apa yang dipicu atau diperkuat?
157 Ketujuh atribut tersebut tidak boleh digunakan sebagai formula matematis otomatis. Nilainya adalah sebagai alat untuk membaca mengapa satu signal lebih mudah memperoleh perhatian daripada signal lain. Dasar psikologis dari atribut vividness dan emotional resonance dapat dijelaskan melalui affect heuristic yang dikemukakan Slovic, Finucane, Peters, dan MacGregor (2004): manusia sering menilai risiko bukan melalui kalkulasi analitis, melainkan melalui “risk as feelings”—reaksi afektif cepat yang muncul sebelum, dan kadang menggantikan, penalaran sadar. Semakin kuat afek yang melekat pada suatu signal, semakin besar pula peluangnya untuk diperhatikan, dibagikan, dan diproses lebih lanjut secara sosial. 4.3.4 Seleksi dan Transformasi Risk Signals Signal -> Selection -> Interpretation -> Framing -> Recontextualization -> Redistribution Pada setiap tahap, sebagian informasi dapat dipertahankan dan sebagian lain hilang. Media dapat memilih headline tertentu; pengguna dapat memotong video; influencer dapat menambahkan pengalaman pribadi; komunitas dapat memasukkan simbol lokal; institusi dapat memberikan koreksi. Karena itu, signal yang sampai pada audiens kedua belum tentu identik dengan signal awal (Ram & Webler, 2022; Fellenor et al., 2018). Studi Fellenor et al. (2018) tentang penyakit ash dieback di Twitter memperlihatkan bagaimana platform tersebut menjadi ruang sosial tempat risk information beredar dan mengalami amplifikasi. Dalam lingkungan digital, redistribution juga dapat mempercepat transformasi konteks karena pesan dapat dipisahkan dari sumber awal dan beredar dalam jaringan baru. 4.3.5 Risk Signal Bukan Risiko Itu Sendiri Informasi mengenai risiko bukanlah risiko itu sendiri. Risk signal dapat meningkatkan awareness, meningkatkan concern, meningkatkan salience, menghasilkan reassurance, mengubah interpretation, atau
158 justru mengurangi perhatian. Fjaeran et al. (2024) menunjukkan bahwa proses sebelum amplifikasi juga penting: para ahli dapat berkontribusi pada attenuation maupun amplification. Norman et al. (2025) menunjukkan bahwa cara informasi direpresentasikan berhubungan dengan perceived informativeness dan risk perception. Dengan demikian, pertanyaan akademik bukan “apakah signal memperbesar risiko?”, melainkan “bagaimana signal diproses dan apa konsekuensi sosial dari pemrosesan tersebut?” CRITICAL THINKING BOX 3 — Risk Signal Bukan Risk Event Situasi: Sebuah video kebakaran menjadi viral dan membuat publik sangat sadar terhadap risiko kebakaran. Pertanyaan: Apakah viralitas video tersebut berarti probabilitas kebakaran telah meningkat? Tugas berpikir: Gunakan pembedaan risk event, risk signal, dan risk perception (Subbab 4.3.1) untuk memisahkan perubahan pada communication environment dari perubahan pada underlying risk. 4.4 Amplification Stations Amplification station adalah aktor atau institusi yang memproses risk signals sehingga sinyal tersebut dapat diperkuat, diperlemah, diberi konteks baru, atau diteruskan kepada audiens berikutnya. Kasperson et al. (1988) mengidentifikasi beberapa kelompok station utama, yang pada era kontemporer perlu dibaca ulang melalui lingkungan komunikasi yang lebih kompleks. 4.4.1 Media Massa dan Media Digital Media massa memilih, membingkai, dan mendistribusikan informasi mengenai risiko melalui keputusan editorial mengenai apa yang diberitakan dan bagaimana isu diberi penekanan. Bryce, Dowling, Long, dan Wardman (2025), melalui analisis topik dan deret waktu terhadap 271.854 artikel berita Amerika Serikat sepanjang dua dekade, menunjukkan bahwa media amplification perlu dibaca dalam konteks
159 historis dan institusional media itu sendiri, bukan sebagai gejala yang berdiri sendiri pada satu peristiwa; mereka juga mengidentifikasi empat belas peristiwa penanda (signal events) dengan pola pemberitaan yang khas, termasuk “War on Terror” dan COVID-19. Dalam lingkungan digital, platform seperti Twitter/X menambah lapisan baru: Zhang dan Cozma (2022) menunjukkan bahwa pada tahap awal pandemi COVID-19, risk sharing di Twitter menghasilkan pola amplifikasi maupun atenuasi yang terjadi hampir bersamaan, bergantung pada jenis akun dan jaringan yang menyebarkannya. Seabolt (2023) menambahkan bahwa bahkan pesan resmi lembaga kesehatan publik di Instagram mengalami proses framing visual tertentu, menunjukkan bahwa platform digital bukan sekadar saluran netral, melainkan turut membentuk bagaimana risk signal ditampilkan. Dalam konteks Indonesia, Alinda, Kusumaningtyas, Nindyasari, dan Nurhaliza (2026) menunjukkan bahwa terpaan pemberitaan media mengenai potensi gempa megathrust turut mengamplifikasi persepsi risiko masyarakat, dengan self-relevance memperkuat hubungan tersebut dan kredibilitas berita memoderasinya—mengilustrasikan bagaimana media massa nasional dapat berfungsi sebagai amplification station bagi risiko bencana geologis berskala besar tanpa amplifikasi tersebut bersifat otomatis. 4.4.2 Institusi, Pemerintah, dan Ahli Institusi pemerintah, badan regulasi, dan lembaga ilmiah berfungsi sebagai station yang memiliki otoritas untuk memberikan informasi resmi. Namun otoritas formal tidak otomatis menghasilkan kepercayaan; sebagaimana dibahas pada BAB I dan BAB III, trust dan credibility tetap menjadi penentu bagaimana sinyal dari institusi diterima. Akar teoretis persoalan ini telah ditunjukkan sejak awal oleh Renn dan Levine (1991), yang menjelaskan bahwa kredibilitas sumber informasi risiko dibangun melalui beberapa komponen—kompetensi, objektivitas, keadilan, konsistensi, dan itikad baik (faith)—sehingga institusi yang kompeten secara teknis sekalipun dapat kehilangan kredibilitasnya apabila publik
160 meragukan komponen-komponen non-teknis tersebut. Fjaeran, Gould, dan Goble (2024) menunjukkan bahwa ahli berperan penting justru sebelum amplifikasi terjadi: dengan menggunakan konsep risk emplacement dan displacement, mereka memperlihatkan bahwa komunitas ahli dapat menjadi sumber yang meredakan kekhawatiran berlebihan (attenuation) maupun sumber yang menegaskan urgensi risiko (amplification), bergantung pada bagaimana mereka mengomunikasikan ketidakpastian pada tahap paling awal suatu isu muncul. 4.4.3 Kelompok Sosial, Komunitas, dan Jaringan Interpersonal Keluarga, kelompok pertemanan, komunitas keagamaan, organisasi masyarakat sipil, dan jaringan interpersonal lain merupakan station yang sangat berpengaruh karena kedekatan sosial dan tingkat kepercayaan yang tinggi di antara anggotanya. Perlstein (2024) menunjukkan bahwa risk talk dalam jaringan semacam ini dapat berfungsi sebagai saluran informasi maupun sebagai wahana pembentukan skema sosial bersama mengenai risiko, sehingga anggota jaringan cenderung memiliki persepsi yang semakin mirip seiring waktu. Alhasany dan Fatimah (2022) menunjukkan ilustrasi konkret dari konteks Indonesia: pada kelompok tani kentang Palintang Jaya di Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung—yang berusahatani di luar daerah sentra produksi kentang—komunikasi risiko usahatani berlangsung terutama melalui jaringan kelompok tani berbentuk radial personal network, dengan ketua dan pembina kelompok sebagai aktor kunci, yang membentuk bagaimana risiko gagal panen dan fluktuasi harga dipahami dan direspons secara kolektif oleh anggotanya. 4.4.4 Komunikator Sains dan Figur Publik Digital Dalam lingkungan digital, individu yang memosisikan diri sebagai komunikator sains atau figur publik dapat berfungsi sebagai station dengan jangkauan luas namun otoritas yang berbeda dari institusi
161 formal. Looi dan Ho (2023), melalui eksperimen daring terhadap responden Singapura, menunjukkan bahwa prototypicality dan daya tarik sosial media sosial influencer di YouTube memengaruhi bagaimana mereka memopulerkan sekaligus membingkai teknologi energi nuklir yang kontroversial, sehingga kredibilitas mereka lebih banyak dibangun melalui kedekatan personal dan gaya penyampaian daripada melalui otoritas institusional formal. Pola serupa teramati di Indonesia: Anjelia, Mulyana, dan Suminar (2024) menunjukkan bahwa dokter yang berperan sebagai content creator di media sosial dapat berfungsi sebagai station yang secara aktif melawan hoaks, mitos, dan stigma kesehatan, menempati posisi station yang menggabungkan otoritas profesional dengan gaya komunikasi digital yang dekat dengan audiens. 4.4.5 Stakeholder Lain sebagai Station Organisasi non-pemerintah, asosiasi profesi, kelompok advokasi, dan bahkan pesaing bisnis dapat berfungsi sebagai station yang memiliki kepentingan tertentu terhadap bagaimana suatu risiko dipahami publik. Sebagian station berkepentingan menonjolkan risiko untuk mendorong perubahan kebijakan, sementara sebagian lain berkepentingan meredakan perhatian publik untuk melindungi kepentingan ekonomi atau politik tertentu. Pembahasan lebih mendalam mengenai peran stakeholder ini disajikan pada Subbab 4.7. 4.5 Social Processing: Bagaimana Risk Signals Diproses secara Sosial Setelah risk signals memasuki suatu station, sinyal tersebut mengalami social processing — proses interpretatif kolektif yang menentukan bagaimana sinyal tersebut dipahami, diteruskan, atau dihentikan penyebarannya. 4.5.1 Interpretasi Kolektif
162 Interpretasi terhadap suatu risk signal jarang berlangsung sendirian. Diskusi, komentar, dan reaksi orang lain dapat memengaruhi bagaimana seseorang memahami suatu sinyal, bahkan sebelum ia sempat menilai sinyal tersebut secara independen. Perlstein (2024) menunjukkan bahwa proses ini dapat menghasilkan konvergensi persepsi dalam suatu jaringan sosial melalui mekanisme yang mirip dengan penularan sikap (social contagion), sebagaimana telah disinggung pada BAB III. 4.5.2 Representasi Informasi sebagai Proses Sosial Cara suatu risk signal direpresentasikan turut menentukan bagaimana ia diproses secara sosial. Norman, Bao, Kurniasari, dan Skurka (2025) menunjukkan bahwa pilihan menyajikan risiko lingkungan secara numerik atau non-numerik menghasilkan perceived informativeness yang berbeda, sehingga bentuk representasi menjadi bagian dari lingkungan interpretasi, bukan sekadar kemasan yang netral terhadap kontennya. Pembahasan framing sebagai teori media secara lebih menyeluruh—termasuk generic frames dan strategi framing organisasi—akan dibahas secara khusus pada bab mengenai media, framing, dan konstruksi risiko. 4.5.3 Narativisasi dan Personalisasi Risiko Risiko sering dipahami lebih mudah melalui narasi dan kisah personal daripada melalui data agregat. Cantor, Bates, dan MacKoul (2022) menunjukkan hal ini melalui kasus krisis opioid di Amerika Serikat: narasi personal mengenai korban dan penyintas krisis opioid berkontribusi terhadap pola atenuasi dan amplifikasi risiko yang berbeda-beda pada berbagai fase krisis tersebut, tidak selalu sejalan dengan data epidemiologis yang tersedia pada saat yang sama. 4.5.4 Kondisi Psikologis sebagai Faktor dalam Social Processing Kondisi psikologis penerima sinyal turut menentukan bagaimana sinyal tersebut diproses. Popovic, Bentele, Pruessner, Moussaïd, dan
163 Gaissmaier (2020) menunjukkan temuan yang menarik: stres akut justru dapat mengurangi social amplification of risk perception pada level individu, sebuah temuan yang mengingatkan bahwa tidak semua kondisi psikologis yang intens akan mendorong ke arah amplifikasi; kondisi tertentu dapat menghasilkan penyempitan perhatian yang justru menurunkan sensitivitas terhadap sinyal risiko baru. Sebagai pelengkap, Qiao, Li, Liang, Li, dan Chen (2023) menunjukkan melalui analisis media sosial bahwa persepsi risiko COVID-19 di Amerika Serikat memiliki tiga dimensi berbeda yang berkorelasi dengan karakteristik sosioekonomi audiens—menunjukkan bahwa social processing tidak menghasilkan satu bentuk persepsi tunggal, melainkan terdiferensiasi menurut kelompok sosial. 4.5.5 Literasi, Media Consumption, dan Perilaku Komunikasi Niu, Jiang, Liu, Yang, Song, dan Li (2022), melalui meta-analisis terhadap studi-studi mengenai konsumsi media dan persepsi risiko publik, menunjukkan bahwa hubungan antara keduanya relatif konsisten ditemukan lintas konteks, meskipun kekuatan hubungan tersebut bervariasi menurut jenis media dan jenis risiko yang diteliti. Wu, Long, Chen, dan Wang (2023) menambahkan bahwa penggunaan media sosial dapat mendorong perilaku komunikasi mengenai perubahan iklim, dengan risk perception dan nilai-nilai lingkungan berperan sebagai mediator hubungan tersebut. Zhang, Wu, Chen, dan Su (2022) memperkuat pembacaan ini dengan menunjukkan, dalam konteks risiko keamanan pangan, bahwa penggunaan media sosial dapat memengaruhi persepsi risiko melalui karakteristik risiko yang dipersepsikan, dan hubungan tersebut dimoderasi oleh tingkat literasi sains audiens—menegaskan bahwa social processing tidak seragam antarkelompok, melainkan bergantung pada kapasitas audiens untuk mengevaluasi informasi secara kritis. 4.6 Amplification dan Attenuation 4.6.1 Social Amplification
164 Social amplification terjadi ketika social processing meningkatkan salience, perhatian, kekhawatiran, atau respons sosial terhadap suatu risiko, sehingga risiko tersebut memperoleh signifikansi sosial yang lebih besar daripada yang ditunjukkan oleh penilaian teknis semata. Amplifikasi dapat terjadi melalui pengulangan, representasi yang intensif, keterlibatan figur publik, viralitas digital, atau resonansi dengan kekhawatiran yang sudah ada dalam masyarakat (Kasperson et al., 1988; Bryce et al., 2025). Salah satu pembuktian empiris paling awal atas mekanisme ini ditunjukkan oleh Frewer, Miles, dan Marsh (2002): dengan melacak sikap publik Inggris sebelum, selama, dan setelah lonjakan pemberitaan mengenai pangan hasil rekayasa genetika pada 1999, mereka menunjukkan bahwa risk perception publik memang naik dan turun sejalan dengan intensitas pemberitaan, sementara persepsi manfaat justru tertekan secara permanen oleh pemberitaan negatif— sebuah bukti awal bahwa amplifikasi dapat memengaruhi risk perception dan perceived benefit secara tidak simetris. 4.6.2 Social Attenuation Social attenuation terjadi ketika social processing melemahkan salience atau perhatian terhadap suatu risiko, meskipun risiko tersebut secara teknis tetap relevan. Attenuation dapat terjadi karena kejenuhan informasi, munculnya isu lain yang lebih menonjol, penjelasan yang meyakinkan dari sumber tepercaya, atau normalisasi risiko yang telah berlangsung lama dalam suatu masyarakat (Kasperson et al., 1988; Fjaeran et al., 2024). Attenuation juga dapat diupayakan secara sengaja melalui gerakan literasi digital: Rahmawan, Mahameruaji, dan Anisa (2019) menunjukkan bahwa pengembangan konten positif merupakan salah satu strategi literasi digital di Indonesia yang berupaya meredakan penyebaran konten yang menyesatkan atau berlebihan, dengan menyediakan alternatif konten yang lebih proporsional bagi publik— meskipun temuan mereka juga menunjukkan bahwa konsep “konten positif” itu sendiri masih belum dipahami secara seragam oleh khalayak muda. Pada sisi lain, upaya atenuasi juga dapat ditempuh secara komputasional: Saxena, Sinha, Bansal, dan Wadhwa (2023)
165 mengembangkan pendekatan statistik untuk mengurangi penyebaran misinformasi di platform Twitter, menunjukkan bahwa intervensi teknis pada level platform juga dapat menjadi salah satu mekanisme atenuasi sosial di lingkungan digital. CRITICAL THINKING BOX 4 — Berkurangnya Perhatian Bukan Berarti Berkurangnya Risiko Situasi: Pemberitaan mengenai suatu bencana menurun drastis setelah beberapa minggu berlalu. Pertanyaan: Apakah penurunan pemberitaan tersebut berarti risiko bencana itu telah hilang atau berkurang? Tugas berpikir: Gunakan konsep social attenuation (Subbab 4.6.2) untuk memeriksa data teknis mengenai risiko secara terpisah dari data mengenai volume perhatian media. 4.6.3 Faktor yang Memengaruhi Amplification atau Attenuation Sejumlah faktor berkontribusi terhadap arah social processing: karakteristik risk signal itu sendiri, seperti vividness dan uncertainty (Subbab 4.3.3); trust terhadap sumber informasi, yang oleh Bearth dan Siegrist (2022) ditempatkan sebagai unsur normatif inheren dalam SARF, bukan sekadar variabel tambahan; ada tidaknya kontroversi ilmiah; serta konteks sosial dan institusional (Larson et al., 2022; Ram & Webler, 2022). Larson, Lin, dan Goble (2022) secara khusus menunjukkan bagaimana amplifikasi risiko vaksin dapat terbentuk melalui interaksi antara ketidakpastian ilmiah, ketidakpercayaan institusional, dan penyebaran informasi yang keliru di ruang digital. Ram dan Webler (2022) menambahkan, melalui kasus transformasi energi bersih, bahwa empat atribut informasi—sebagaimana diuraikan pada Subbab 4.3.3—dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa risiko teknologi energi tertentu diamplifikasi sementara risiko lain yang sebanding secara teknis tidak.
166 4.6.4 Amplification dan Attenuation sebagai Proses Simultan Amplifikasi dan atenuasi tidak selalu bersifat eksklusif satu sama lain pada level masyarakat secara keseluruhan. Satu kelompok dapat memproses risiko yang sama secara berbeda dari kelompok lain, bergantung pada pengetahuan, pengaruh sosial, persepsi manfaat dan risiko, serta nilai budaya yang mereka anut. Visschers, Feck, dan Herrmann (2022) menunjukkan pola ini pada kasus keputusan publik terkait penggunaan antibiotik secara bijak: kelompok masyarakat yang berbeda sampai pada keputusan yang berbeda terhadap risiko yang identik, karena knowledge, social influences, perceived risks and benefits, dan cultural values mereka tidak sama—menegaskan bahwa satu risk signal dapat menempuh lintasan sosial yang berbeda-beda secara bersamaan. 4.7 Stakeholder dalam Dinamika Amplifikasi 4.7.1 Stakeholder sebagai Aktor dengan Kepentingan Beragam Stakeholder dalam dinamika SARF tidak dapat diperlakukan sebagai kelompok tunggal yang homogen. Pemerintah, media, organisasi non-pemerintah, ilmuwan, pelaku industri, komunitas terdampak, dan publik umum memiliki kepentingan, sumber daya, dan motif yang berbeda-beda dalam merespons suatu risk signal. 4.7.2 Ruang Informasi yang Tidak Terverifikasi sebagai Sumber Amplifikasi Amplifikasi tidak selalu didorong oleh aktor yang memiliki kepentingan eksplisit; ia juga dapat didorong oleh menyebarnya klaim yang tidak terverifikasi dalam ekosistem informasi yang longgar pengawasannya. Byrd dan John (2022) menunjukkan bahwa pascaperistiwa ekstrem, media sosial cenderung dibanjiri klaim yang saling bertentangan—termasuk klaim yang keliru—dan klaim-klaim tersebut dapat beredar luas sebelum sempat diverifikasi, sehingga turut mendorong amplifikasi yang tidak proporsional terhadap bukti yang
167 sesungguhnya tersedia. Prabawangi dan Fatanti (2023) menunjukkan pola yang sejalan pada konteks Indonesia: melalui analisis isi terhadap pemberitaan klaim obat herbal antikorona pada empat belas artikel media daring terverifikasi, mereka menemukan bahwa sebagian besar media mengabaikan disiplin verifikasi—melalui judul yang menyesatkan dan pemberitaan yang hanya memuat klaim sepihak— sehingga media daring turut mengamplifikasi misinformasi kesehatan selama pandemi COVID-19. 4.7.3 Reassurance yang Gagal sebagai Sumber Amplifikasi Balik Sebagian stakeholder berkepentingan meredakan kekhawatiran publik terhadap suatu risiko, misalnya organisasi yang meyakinkan publik bahwa suatu teknologi “aman”. Namun demikian, Cox, Pidgeon, dan Spence (2022), melalui kasus penangkapan karbon dan fracking, menunjukkan bahwa reassurance semacam itu dapat menjadi bumerang: ketika keyakinan “ini aman” kemudian dipertanyakan atau terbukti tidak sepenuhnya akurat, kepercayaan publik dapat runtuh secara lebih tajam dibandingkan jika ketidakpastian diakui sejak awal, menghasilkan ripple effects yang justru memperbesar, bukan meredakan, kekhawatiran jangka panjang. Temuan ini menegaskan kembali pentingnya prinsip pengakuan ketidakpastian yang telah dibahas pada BAB I dan BAB II. 4.7.4 Stakeholder Tidak Selalu Amplifier Penting ditegaskan bahwa keberadaan stakeholder dalam suatu isu risiko tidak otomatis berarti mereka akan memperbesar perhatian publik. Dow dan Tuler (2022) menunjukkan bahwa dalam konteks adaptasi iklim di kawasan perkotaan, amplifikasi maupun atenuasi risiko dapat dipilih secara sengaja sebagai strategi komunikasi oleh pengelola risiko—menonjolkan urgensi ketika dibutuhkan dukungan kebijakan, atau meredakan kepanikan ketika dibutuhkan stabilitas sosial—yang menunjukkan bahwa keterlibatan stakeholder dapat pula
168 menghasilkan pemahaman bersama yang lebih seimbang, bukan semata-mata memperbesar kekhawatiran. CRITICAL THINKING BOX 5 — Stakeholder Tidak Selalu Menjadi Amplifier Situasi: Sebuah organisasi non-pemerintah menyoroti secara intensif suatu risiko lingkungan di media. Pertanyaan: Apakah penyorotan tersebut otomatis merupakan “amplifikasi yang tidak proporsional”? Tugas berpikir: Gunakan konsep peran stakeholder (Subbab 4.7) untuk menganalisis apakah penekanan tersebut proporsional terhadap bukti yang tersedia, siapa yang diuntungkan dan dirugikan oleh penekanan tersebut, dan apakah proses tersebut membuka ruang verifikasi publik atau justru menutupnya. 4.8 Public Attention dan Behavioral/Policy Response 4.8.1 Dari Amplification menuju Public Attention Ketika suatu risk signal mengalami amplifikasi, konsekuensi yang paling langsung teramati adalah peningkatan public attention: risiko tersebut menjadi topik pembicaraan, pemberitaan, dan perbincangan publik yang lebih luas. Schwarz (2025) menunjukkan bagaimana proses ini bekerja pada risiko teknologi yang relatif baru: bingkai risiko kecerdasan buatan di YouTube berubah signifikan sebelum dan sesudah peluncuran ChatGPT, menunjukkan bahwa satu peristiwa pemicu (triggering event) dapat mengubah secara cepat bagaimana suatu teknologi dibingkai sebagai risiko sosietal, dengan implikasi langsung bagi kebutuhan risk governance atas teknologi tersebut. 4.8.2 Behavioral Response Public attention yang meningkat dapat menghasilkan perubahan perilaku. Wang, Zheng, dan Huang (2023) mengusulkan Information- Response Model yang menjelaskan jalur dari perolehan informasi menuju perilaku pencegahan (preventive behaviors), menunjukkan
169 bahwa perilaku protektif publik dapat ditelusuri secara sistematis dari bagaimana informasi risiko diperoleh dan diproses. Hwang, Kim, Lee, Kang, dan Lee (2025) memperkuat pembacaan ini dengan menunjukkan bahwa paparan media daring dan media sosial memengaruhi hasil terkait mitigasi kekeringan melalui sejumlah mekanisme psikologis yang saling terkait, bukan melalui satu jalur tunggal. Sebaliknya, Unlu, Truong, Sawhney, dan Sivelä (2024) menunjukkan bahwa asesmen jangka panjang terhadap amplifikasi sosial selama COVID-19 mengungkap tantangan berkelanjutan bagi lembaga kesehatan publik akibat misinformasi dan sikap keragu-raguan terhadap vaksin (vaccine stance) yang terus berulang, menegaskan bahwa behavioral response terhadap amplifikasi tidak selalu bergerak ke arah yang diharapkan oleh otoritas kesehatan. 4.8.3 Policy Response Amplifikasi sosial yang cukup luas dapat mendorong pembuat kebijakan untuk merespons, baik melalui regulasi baru, investigasi, maupun perubahan praktik institusional. Schweizer, Goble, dan Renn (2022) menunjukkan bahwa risiko yang bersifat sistemik—yaitu risiko yang berjalin dengan banyak sistem sosial, ekonomi, dan teknis sekaligus—memiliki tantangan tersendiri bagi persepsi dan kebijakan publik, karena batas-batas risiko tersebut sulit dipetakan secara tunggal, sehingga respons kebijakan sering tertinggal dari kecepatan amplifikasi sosialnya. 4.8.4 Ketimpangan antara Public Attention dan Objective Risk Salah satu pelajaran penting SARF adalah bahwa tingkat public attention tidak selalu proporsional dengan tingkat risiko objektif. Wachinger, Renn, Begg, dan Kuhlicke (2013) menyebut fenomena ini sebagai risk perception paradox: masyarakat yang memiliki pengetahuan tinggi mengenai suatu bahaya alam tidak selalu menunjukkan kesiapsiagaan yang tinggi pula, karena persepsi risiko dimediasi oleh trust terhadap otoritas, pengalaman masa lalu, dan rasa kendali personal, bukan semata-mata oleh informasi objektif mengenai
170 probabilitas bahaya. Thekdi dan Aven (2023) menunjukkan sisi lain dari persoalan ini: penekanan berlebihan terhadap ketidakpastian dalam komunikasi risiko teknis, jika tidak dikelola secara hati-hati, dapat justru mengikis kredibilitas analisis risiko itu sendiri di mata publik, sehingga risk analysis berisiko menjadi sumber misinformasi ketika ketidakpastian dikomunikasikan secara tidak proporsional. Temuan ini menjadi tantangan mendasar bagi risk governance, karena baik terlalu sedikit maupun terlalu banyak penekanan pada ketidakpastian dapat sama-sama merusak hubungan antara perhatian publik dan urgensi teknis yang sesungguhnya. 4.9 Secondary Consequences: Dampak Lanjutan Amplifikasi dan Atenuasi 4.9.1 Pengertian Secondary Consequences Secondary consequences adalah dampak yang muncul bukan dari risk event itu sendiri, melainkan dari proses sosial yang mengikutinya— dari amplifikasi maupun atenuasi. Kasperson et al. (1988, 2022) menekankan bahwa dampak sekunder ini sering kali memiliki konsekuensi ekonomi, sosial, dan politik yang setara atau bahkan lebih besar daripada dampak langsung dari risk event. 4.9.2 Bentuk Secondary Consequences Secondary consequences dapat berupa kerugian ekonomi bagi industri atau wilayah yang diasosiasikan dengan risiko tertentu (stigmatization), perubahan regulasi, hilangnya kepercayaan terhadap institusi, perubahan perilaku konsumen dalam jangka panjang, konflik sosial, polarisasi opini publik, atau bahkan ketegangan diplomatik antarnegara. Sun, Ren, dan Ge (2025), yang akan dibahas lebih mendalam pada studi kasus Subbab 4.11, menunjukkan bahwa dampak semacam ini dapat bertahan lama setelah risk event awal selesai secara teknis. Kasus klasik yang memperlihatkan betapa jauh secondary consequences dapat melampaui risk event ditunjukkan oleh Vasterman, Yzermans, dan Dirkzwager (2005) melalui kecelakaan pesawat
171 Bijlmermeer di Amsterdam: setelah serangkaian media hype—liputan yang berulang-ulang menegaskan satu frame tertentu—jumlah warga yang mengaitkan keluhan kesehatannya dengan kecelakaan tersebut melonjak dari ratusan menjadi lebih dari enam ribu orang bertahun- tahun setelah peristiwa, tanpa bukti epidemiologis yang mendukung kaitan tersebut. Kasus ini menjadi pengingat bahwa secondary consequences terkadang jauh lebih besar dampaknya bagi masyarakat daripada risk event itu sendiri. 4.9.3 Secondary Consequences sebagai Risk Signals Baru Secondary Consequences -> New Risk Signals -> Social Memory -> Future Risk Perception Dampak sekunder tidak berhenti sebagai titik akhir. Dampak tersebut dapat menjadi risk signal baru yang memengaruhi bagaimana risiko serupa dipersepsikan pada masa mendatang. Zhang (2025) menunjukkan bahwa paparan terhadap informasi iklim di media sosial berhubungan dengan partisipasi politik terkait iklim pada kalangan muda, dengan diskusi lingkungan dan risk perception berperan sebagai mediator hubungan tersebut—menunjukkan bahwa secondary consequences dapat membentuk social memory dan keterlibatan sosial- politik yang jangka waktunya melampaui peristiwa awal itu sendiri. 4.9.4 Umpan Balik menuju Risk Governance Secondary consequences pada akhirnya mengarahkan kembali persoalan menuju risk governance, sebagaimana telah disinggung pada penutup BAB II. Renn (2008) menegaskan bahwa risk governance mensyaratkan integrasi antara penilaian teknis, deliberasi sosial, dan proses pengambilan keputusan yang inklusif, karena risiko kontemporer—termasuk risiko sistemik sebagaimana dibahas Schweizer, Goble, dan Renn (2022) pada Subbab 4.8.3—tidak dapat dikelola hanya melalui otoritas keahlian teknis semata. Ketika suatu risiko mengalami amplifikasi yang luas dan menghasilkan konsekuensi sosial yang signifikan, organisasi dan pembuat kebijakan dihadapkan pada kebutuhan untuk merancang ulang cara mereka
172 mengomunikasikan, mengelola, dan melibatkan publik terhadap risiko- risiko berikutnya. 4.10 Konstruksi Sosial Risiko 4.10.1 Risiko sebagai Konstruksi Sosial Seluruh proses yang dibahas pada Subbab 4.1 hingga 4.9 menunjukkan bahwa risiko bukan sekadar fakta teknis yang menunggu untuk ditemukan, melainkan juga hasil dari proses sosial yang membentuk bagaimana suatu kondisi dipahami sebagai risiko yang signifikan atau tidak signifikan. Ini bukan berarti risiko teknis tidak nyata; melainkan bahwa signifikansi sosialnya dibentuk melalui interaksi, komunikasi, dan interpretasi kolektif. Siegrist dan Árvai (2020), dalam refleksi mereka atas empat dekade riset risk perception, menyimpulkan bahwa perjalanan panjang bidang ini—dari psychometric paradigm hingga SARF dan seterusnya—secara konsisten menegaskan satu hal: risk perception dan konstruksi sosial atasnya tidak dapat direduksi menjadi kekeliruan kognitif yang perlu “diluruskan”, melainkan mencerminkan cara masyarakat memberi makna pada ketidakpastian, nilai, dan kepercayaan yang mereka anut. 4.10.2 Peran Nilai dan Budaya Nilai dan budaya memengaruhi risiko mana yang dianggap penting untuk diperhatikan oleh suatu masyarakat. Nilai sosial-budaya turut membentuk bagaimana risiko dipersepsikan dan direspons; dalam kerangka SARF, nilai-nilai tersebut turut memengaruhi bagaimana risk signals diproses secara sosial—apakah dianggap relevan, layak dibicarakan, atau justru dianggap tabu. Visschers, Feck, dan Herrmann (2022), sebagaimana dibahas pada Subbab 4.6.4, menegaskan pola serupa: cultural values menjadi salah satu penjelas utama mengapa kelompok masyarakat yang berbeda dapat mengambil keputusan yang berbeda terhadap risiko yang identik secara teknis. 4.10.3 Peran Pengalaman dan Keterpaparan Berulang
173 Pengalaman dan keterpaparan berulang terhadap suatu risiko dapat memengaruhi sensitivitas seseorang terhadap risiko serupa di masa depan, sebagaimana ditunjukkan pada temuan Zhang (2025) mengenai keterpaparan informasi iklim yang mendorong keterlibatan sosial-politik berkelanjutan (Subbab 4.9.3). Pola ini konsisten dengan gagasan bahwa social memory tidak terbentuk dari satu peristiwa tunggal, melainkan dari akumulasi keterpaparan, diskusi, dan pengalaman kolektif yang berlangsung dari waktu ke waktu. 4.10.4 Konstruksi Risiko dan Legitimasi Cara suatu risiko dikonstruksi secara sosial juga berkaitan dengan pertanyaan legitimasi yang telah dibahas pada BAB I. Ketika publik mengonstruksi suatu risiko sebagai bukti kegagalan organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya, legitimasi organisasi tersebut dapat dipertanyakan, terlepas dari bagaimana organisasi menilai risiko tersebut secara teknis. Situational Crisis Communication Theory yang dikembangkan Coombs (2007) menunjukkan implikasi praktis dari persoalan ini: strategi respons organisasi terhadap ancaman reputasi harus disesuaikan dengan bagaimana publik telah mengonstruksi atribusi tanggung jawab atas krisis tersebut, bukan semata-mata dengan fakta teknis mengenai penyebabnya—sebuah prinsip yang akan diperdalam pada bab mengenai komunikasi krisis. Konstruksi sosial risiko, dengan demikian, bukan sekadar persoalan persepsi individual, melainkan persoalan yang memiliki konsekuensi langsung terhadap keberlangsungan legitimasi dan reputasi organisasi. 4.11 Studi Kasus: Sun, Ren, dan Ge (2025) Studi kasus ini dianalisis sebagai penerapan SARF pada risiko lingkungan kontemporer yang dikomunikasikan secara luas melalui media sosial. 4.11.1 Latar Belakang Kasus
174 Sun, Ren, dan Ge (2025) meneliti bagaimana risiko terkait pembuangan air olahan nuklir (treated radioactive water/TRW) dari fasilitas Fukushima Daiichi dikomunikasikan dan diperdebatkan di platform media sosial Weibo, Tiongkok, dengan menganalisis 111.660 unggahan menggunakan sentiment analysis berbasis large language model (GPT-4) dan hierarchical linear modeling. Kasus ini relevan sebagai contoh karena menggabungkan risiko teknis-lingkungan berskala internasional, ketidakpastian ilmiah, sensitivitas politik antarnegara, serta dinamika komunikasi digital yang intensif. 4.11.2 Risk Event dan Risk Signals Risk event dalam kasus ini adalah keputusan Jepang membuang air olahan dari fasilitas nuklir Fukushima ke laut pada Agustus 2023. Risk signals yang beredar mencakup pernyataan resmi otoritas Jepang dan badan internasional, laporan ilmiah mengenai kandungan radioaktif, pemberitaan media, serta unggahan warganet yang memuat kekhawatiran, sindiran, maupun informasi yang keliru mengenai dampak kesehatan dan lingkungan. 4.11.3 Amplification Stations dan Social Processing Media sosial berfungsi sebagai station utama dalam kasus ini, memungkinkan risk signals menyebar dengan cepat melintasi batas geografis. Data menunjukkan pola temporal “rendah-tinggi-rendah”: volume unggahan melonjak tajam pada hari pengumuman pembuangan dan bertahan tinggi selama sekitar dua minggu, dengan sekitar 78 persen unggahan terkonsentrasi pada periode puncak tersebut, sebelum menurun secara bertahap. Proses social processing melibatkan framing politis, narasi keamanan pangan, ekspresi emosional kekhawatiran (fear) dan kemarahan (anger), serta penyebaran ulang konten oleh berbagai akun dengan kepentingan yang beragam. Dinamika ini konsisten dengan pembahasan Subbab 4.5 mengenai framing, narativisasi, dan kondisi psikologis dalam social processing. 4.11.4 Amplification dan Konsekuensinya
175 Sun, Ren, dan Ge (2025) menunjukkan bahwa skor fear bertahan relatif stabil di kisaran 2,5 dari skala lima, sementara skor anger justru menurun dari rata-rata 2,97 pada fase sebelum puncak menjadi 2,30 pada fase setelah puncak. Wilayah pesisir menunjukkan partisipasi risk communication yang lebih tinggi dibanding wilayah pedalaman, terutama karena kedekatan geografis dan pola konsumsi makanan laut, meskipun risk perception itu sendiri tidak menunjukkan gradien spasial yang konsisten—sebuah temuan yang menunjukkan bahwa media sosial dapat melarutkan pengaruh geografis terhadap respons emosional meskipun perilaku komunikasi tetap terpola secara spasial. Amplifikasi ini menghasilkan secondary consequences yang nyata, termasuk perubahan pola konsumsi produk makanan laut di sejumlah wilayah dan ketegangan diplomatik, meskipun besaran risiko radiologis yang dinilai oleh badan-badan ilmiah internasional relatif terbatas menurut ambang keselamatan yang berlaku. 4.11.5 Critical Reading terhadap Sun, Ren, dan Ge (2025) Studi ini memiliki kekuatan penting karena menggunakan data media sosial dalam skala besar serta pendekatan hierarchical linear modeling untuk menelusuri dinamika amplifikasi secara empiris pada tingkat individu maupun regional, sejalan dengan kebutuhan riset SARF kontemporer yang ditekankan Kasperson et al. (2022). Namun, sejumlah keterbatasan perlu dicermati: data media sosial dari satu platform dan satu negara tidak dapat digeneralisasikan secara otomatis ke konteks lain—sebagaimana diakui sendiri oleh penulisnya; desain penelitian yang bersifat observasional tidak dapat memastikan arah kausalitas antara pemberitaan, diskusi warganet, dan perubahan perilaku secara pasti; serta konteks politik antarnegara yang unik pada kasus ini membatasi transferabilitas temuan ke kasus risiko lingkungan lain yang tidak memiliki dimensi geopolitik yang sama. Meski demikian, kasus ini menjadi ilustrasi yang kuat mengenai keseluruhan model SARF pada Subbab 4.2.4: risk event yang jelas, risk signals yang beragam, amplification stations yang didominasi media
176 sosial, social processing yang sarat framing dan emosi, amplifikasi yang nyata, serta secondary consequences yang melampaui risiko teknis awal. Ketiadaan padanan kasus Indonesia yang setara dalam skala dan data pada corpus akademik yang tersedia justru menjadi pengingat penting bagi mahasiswa: SARF perlu terus diuji dan diterapkan pada konteks Indonesia melalui penelitian mandiri, sebagaimana akan diminta pada bagian Tugas di akhir bab ini. 4.12 Social Amplification of Risk Map sebagai Alat Analisis Subbab ini menyediakan alat analisis praktis yang merangkum seluruh elemen SARF yang telah dibahas, untuk digunakan mahasiswa dalam menganalisis kasus secara sistematis. Penggunaan Tabel 4.1 dirujuk pada pembahasan berikut. Tabel 4.1 Social Amplification of Risk Map Elemen SARF Pertanyaan Analitis Risk Event Apa peristiwa atau kondisi risiko yang menjadi titik awal? Risk Signals Informasi apa saja yang beredar mengenai risiko ini, dan dalam bentuk apa? Amplification Stations Aktor atau institusi apa yang memproses dan meneruskan sinyal tersebut? Social Processing Bagaimana sinyal diinterpretasikan, di- framing, dinarasikan, dan diberi muatan emosional? Amplification/Attenuation Apakah perhatian sosial terhadap risiko ini menguat atau melemah, dan pada kelompok mana? Stakeholder Role Pihak mana yang berperan sebagai amplifier, attenuator, atau penstabil?
177 Elemen SARF Pertanyaan Analitis Public Attention & Response Bagaimana perhatian publik berubah, dan respons perilaku/kebijakan apa yang muncul? Secondary Consequences Dampak lanjutan apa yang muncul di luar risk event awal? Sumber: Diolah penulis berdasarkan Kasperson et al. (1988, 2022) dan Ram & Webler (2022). Sebagaimana risk perception matrix pada BAB III, peta ini paling bermanfaat ketika setiap baris diisi dengan bukti konkret—kutipan data, tangkapan layar, atau temuan penelitian—bukan penilaian impresionistik. Latihan Analitis dan Tugas pada akhir bab ini akan meminta mahasiswa menyusun peta ini untuk kasus pilihan mereka sendiri. 4.13 Sintesis: Dari Social Interaction menuju Risk Governance Seluruh pembahasan pada bab ini dapat dirangkai menjadi satu alur sintesis yang melanjutkan BAB I hingga BAB III. Alur ini menegaskan pembagian fungsi empat bab pertama buku ini: BAB I menjelaskan risiko dan mengapa komunikasi penting; BAB II menjelaskan bagaimana komunikasi risiko dilakukan; BAB III menjelaskan bagaimana individu mempersepsi dan merespons risiko; dan BAB IV menjelaskan bagaimana respons tersebut diproses secara sosial sehingga dapat mengalami amplifikasi atau atenuasi, serta bagaimana proses itu menghasilkan konsekuensi yang pada akhirnya kembali memengaruhi kepercayaan, legitimasi, dan reputasi organisasi. Prinsip ini menjadi jembatan menuju bab-bab berikutnya, yang akan membahas secara lebih mendalam peran media dan framing dalam konstruksi risiko, dinamika trust-stakeholder-reputation, komunikasi krisis, krisis digital, information disorder, dan manajemen risiko reputasi.
178 D. Rangkuman Pembahasan bab ini menegaskan bahwa risiko tidak hanya ditentukan oleh karakteristik teknis suatu peristiwa, tetapi juga dibentuk melalui interaksi, komunikasi, interpretasi, dan respons sosial. Berdasarkan kerangka Social Amplification of Risk Framework (SARF), dinamika tersebut dapat dirumuskan dalam sembilan proposisi berikut. Proposisi 1. Respons individual terhadap risiko dapat berkembang menjadi konstruksi sosial melalui interaksi dan komunikasi interpersonal. Pertukaran pengalaman, diskusi, dan penyebaran informasi memungkinkan persepsi individual membentuk pemahaman kolektif mengenai risiko (Breakwell, 2014; Perlstein, 2024).
179 Proposisi 2. Karakteristik dan transformasi risk signals memengaruhi salience serta signifikansi sosial risiko. Seleksi informasi, framing, ketidakpastian, dan resonansi emosional dapat memperkuat atau mengubah perhatian masyarakat terhadap suatu risiko (Kasperson et al., 1988, 2022; Ram & Webler, 2022; Slovic et al., 2004). Proposisi 3. Amplification stations membentuk jangkauan dan arah pemrosesan sosial risiko melalui jaringan komunikasi yang saling terhubung. Media, institusi, ahli, komunitas, dan stakeholder dapat berperan sebagai penyebar sekaligus pembentuk interpretasi risk signals (Fellenor et al., 2018; Fjaeran et al., 2024; Zhang & Cozma, 2022). Proposisi 4. Social processing menentukan arah amplification atau attenuation melalui interaksi interpretasi, framing, narasi, emosi, dan karakteristik audiens. Dengan demikian, informasi yang sama dapat menghasilkan persepsi dan respons berbeda (Slovic et al., 2004; Perlstein, 2024; Norman et al., 2025). Proposisi 5. Trust dan kredibilitas sumber memengaruhi penerimaan serta interpretasi informasi risiko. Kepercayaan terhadap kompetensi, objektivitas, dan integritas sumber menjadi faktor penting dalam pembentukan pemahaman publik (Renn & Levine, 1991; Bearth & Siegrist, 2022). Proposisi 6. Amplification dan attenuation merupakan proses kontekstual yang dapat berlangsung secara simultan pada kelompok masyarakat berbeda, bergantung pada pengetahuan, pengalaman, kepentingan, dan nilai sosial budaya (Kasperson & Kasperson, 1996; Dow & Tuler, 2022; Visschers et al., 2022). Proposisi 7. Public attention dan respons perilaku maupun kebijakan tidak selalu proporsional dengan tingkat risiko objektif. Intensitas perhatian publik tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator peningkatan atau penurunan risiko aktual (Frewer et al., 2002; Wachinger et al., 2013; Schweizer et al., 2022). Proposisi 8. Secondary consequences dapat menghasilkan risk signals baru yang memengaruhi social memory dan persepsi risiko pada
180 masa mendatang. Konsekuensi ekonomi, sosial, politik, dan erosi kepercayaan dapat melampaui dampak langsung peristiwa awal (Kasperson et al., 1988, 2022; Vasterman et al., 2005; Zhang, 2025). Proposisi 9. Konstruksi sosial risiko memengaruhi legitimasi dan reputasi organisasi sehingga risk governance harus mengintegrasikan penilaian teknis, komunikasi kredibel, dan keterlibatan stakeholder. Pengelolaan risiko tidak cukup berorientasi pada pengendalian bahaya, tetapi juga harus memperhatikan bagaimana risiko dimaknai dan diperdebatkan dalam masyarakat (Beck, 1992; Coombs, 2007; Renn, 2008; Siegrist & Árvai, 2020). Kesembilan proposisi tersebut menunjukkan bahwa SARF menjelaskan dinamika risiko sebagai proses sosial yang tidak linear dan tidak deterministik. Interaksi antara risk signals, amplification stations, social processing, dan konteks sosial dapat menghasilkan amplification maupun attenuation, yang selanjutnya memengaruhi perhatian publik, respons perilaku, kebijakan, serta secondary consequences. Konsekuensi tersebut bahkan dapat menjadi sinyal risiko baru yang membentuk kepercayaan, legitimasi, reputasi, dan ekspektasi masyarakat pada masa mendatang. Oleh karena itu, risk governance perlu mengintegrasikan dimensi teknis, sosial, dan komunikasi dalam pengelolaan risiko organisasi. E. Pertanyaan Diskusi dan Refleksi 1. Mengapa SARF ditempatkan sebagai conceptual framework, bukan sebagai model kausal deterministik? 2. Apa perbedaan mendasar antara risk event, risk signal, dan risk perception, dan mengapa pembedaan ini penting secara analitis? 3. Bagaimana media sosial mengubah karakter amplification stations dibandingkan era media massa konvensional? 4. Dalam kondisi seperti apa suatu stakeholder dapat berperan sebagai attenuator, bukan amplifier, terhadap suatu risiko?
181 5. Mengapa penurunan perhatian media terhadap suatu risiko tidak selalu berarti risiko tersebut telah berkurang secara objektif? 6. Bagaimana secondary consequences dapat menjadi risk signal baru yang memengaruhi persepsi risiko pada masa mendatang? 7. Bagaimana nilai dan pengalaman historis suatu masyarakat dapat memengaruhi sensitivitasnya terhadap risiko tertentu? 8. Menurut pandangan Anda, apa tanggung jawab etis media dan influencer digital ketika mereka berfungsi sebagai amplification station bagi suatu risiko? F. Pertanyaan Analitik 1. Mengapa peningkatan volume unggahan mengenai suatu risiko tidak dapat langsung disimpulkan sebagai bukti terjadinya social amplification? Jelaskan dengan merujuk pada atribut risk signals (Subbab 4.3.3). 2. Bandingkan kasus Sun, Ren, dan Ge (2025) mengenai Fukushima dengan kasus Alinda dkk. (2026) mengenai gempa megathrust di Indonesia: sejauh mana keduanya menunjukkan pola SARF yang sama, dan pada aspek apa keduanya berbeda? 3. Evaluasilah keterbatasan metodologis studi Sun, Ren, dan Ge (2025); sejauh mana temuan mereka dapat digeneralisasikan ke konteks risiko lingkungan di Indonesia, dan bukti tambahan apa yang diperlukan untuk menguji generalisasi tersebut? 4. Gunakan konsep amplification dan attenuation sebagai proses simultan (Subbab 4.6.4) untuk menganalisis mengapa dua kelompok masyarakat dapat merespons risiko teknis yang identik secara berbeda. 5. Integrasikan konsep risk signals, amplification stations, dan secondary consequences untuk menjelaskan mengapa suatu organisasi perlu memantau bukan hanya volume pemberitaan
182 mengenai risikonya, tetapi juga arah dan konteks social processing yang menyertainya. G. Latihan Analitis 1. Pilih satu risiko yang pernah viral di media sosial Indonesia. Identifikasi risk event, sekurang-kurangnya tiga risk signals yang beredar, dan dua amplification stations yang paling berperan, disertai bukti atau tangkapan layar yang relevan. 2. Bandingkan satu kasus yang mengalami amplifikasi sosial dengan satu kasus lain yang mengalami atenuasi sosial, meskipun keduanya memiliki karakteristik risiko yang relatif sebanding. Jelaskan faktor apa saja pada Subbab 4.6.3 yang menyebabkan perbedaan tersebut. 3. Susun Social Amplification of Risk Map pada Subbab 4.12 (Tabel 4.1) untuk satu kasus risiko pilihan Anda sendiri, dan jelaskan satu secondary consequence yang dapat diidentifikasi dari kasus tersebut. H. Tugas / Case Study Analysis Tugas: Analisis Amplifikasi Sosial Risiko di Indonesia Jenis: Case Study Analysis. Tujuan: menguji kemampuan mahasiswa menerapkan SARF pada kasus empiris di Indonesia dan menyusun Social Amplification of Risk Map secara mandiri. Instruksi: Pilih satu risiko yang pernah mengalami amplifikasi sosial di Indonesia (bencana alam, kesehatan, lingkungan, atau teknologi). Susun analisis tertulis sepanjang 1.500–2.000 kata yang mencakup: 1. identifikasi risk event dan minimal empat risk signals yang beredar; 2. identifikasi amplification stations yang berperan, termasuk media, institusi, jaringan sosial, dan stakeholder;
183 3. analisis social processing yang terjadi, mencakup framing, narativisasi, dan dimensi emosional; 4. evaluasi apakah proses tersebut menghasilkan amplifikasi, atenuasi, atau keduanya secara bersamaan pada kelompok berbeda; 5. identifikasi public attention serta behavioral dan/atau policy response yang muncul; 6. identifikasi minimal dua secondary consequences; 7. penyusunan Social Amplification of Risk Map (mengikuti format Tabel 4.1) yang lengkap untuk kasus tersebut; dan 8. refleksi kritis mengenai keterbatasan SARF dalam menjelaskan kasus yang dipilih. Sumber/Data: minimal lima referensi akademik yang relevan, di luar bahan bacaan wajib bab ini, disertai data primer berupa tangkapan layar, statistik, atau dokumentasi pemberitaan. Output: esai analitis tertulis dilengkapi Social Amplification of Risk Map dalam bentuk tabel. Ketentuan Akademik: 6–8 halaman A4, spasi 1,5, sitasi dan daftar pustaka mengikuti format APA 7th Edition. Pertanyaan Panduan: 1. Apakah risiko yang Anda pilih menunjukkan pola amplifikasi, atenuasi, atau keduanya secara bersamaan pada kelompok masyarakat yang berbeda? 2. Aktor mana yang paling menentukan arah social processing dalam kasus tersebut, dan mengapa? 3. Bagaimana kasus ini dapat mengajarkan sesuatu yang baru mengenai keterbatasan atau kekuatan SARF? Daftar Pustaka Alhasany, P. F., & Fatimah, S. (2022). Komunikasi risiko usahatani kentang di luar daerah sentra produksi: Studi kasus Kelompok Tani Palintang
184 Jaya Desa Cipanjalu Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung. Agrikultura, 33(2), 147–160. https://doi.org/10.24198/agrikultura.v33i2.39132 Alinda, Y., Kusumaningtyas, S., Nindyasari, L., & Nurhaliza, A. A. (2026). Terpaan pemberitaan media dalam mengamplifikasi persepsi risiko bahaya gempa megathrust di Indonesia. Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 9(1). https://doi.org/10.37329/ganaya.v9i1.5279 Anjelia, L. O., Mulyana, D., & Suminar, J. R. (2024). The role of Indonesian doctors as content creators in fighting health hoaxes, myths, and stigma on social media. Jurnal Komunikasi Indonesia, 13(2). https://doi.org/10.7454/jkmi.v13i2.1253 Bearth, A., & Siegrist, M. (2022). The Social Amplification of Risk Framework: A normative perspective on trust? Risk Analysis, 42(7), 1381–1392. https://doi.org/10.1111/risa.13757 Beck, U. (1992). Risk society: Towards a new modernity. Sage. Breakwell, G. M. (2014). The psychology of risk (2nd ed.). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139061933 Bryce, C., Dowling, M., Long, S., & Wardman, J. K. (2025). Media amplification under the floodlight: Contextualising 20 years of US risk news. Risk Analysis, 45(7), 1940–1956. https://doi.org/10.1111/risa.17701 Byrd, K., & John, R. S. (2022). Lies, damned lies, and social media following extreme events. Risk Analysis, 42(8), 1704–1727. https://doi.org/10.1111/risa.13719 Cantor, R., Bates, H., & MacKoul, C. (2022). Risk attenuation and amplification in the U.S. opioid crisis. Risk Analysis, 42(7), 1393–1408. https://doi.org/10.1111/risa.13858 Coombs, W. T. (2007). Protecting organization reputations during a crisis: The development and application of situational crisis communication theory. Corporate Reputation Review, 10(3), 163–176. https://doi.org/10.1057/palgrave.crr.1550049
185 Cox, E., Pidgeon, N., & Spence, E. (2022). But they told us it was safe! Carbon dioxide removal, fracking, and ripple effects in risk perceptions. Risk Analysis, 42(7), 1472–1487. https://doi.org/10.1111/risa.13724 Dow, K., & Tuler, S. (2022). Risk amplification and attenuation as communication strategies in climate adaptation in urban areas. Risk Analysis, 42(7), 1440–1454. https://doi.org/10.1111/risa.13819 Fellenor, J., Barnett, J., Potter, C., Urquhart, J., Mumford, J. D., & Quine, C. P. (2018). The social amplification of risk on Twitter: The case of ash dieback disease in the United Kingdom. Journal of Risk Research, 21(10), 1163–1183. https://doi.org/10.1080/13669877.2017.1281339 Fjaeran, L., Gould, K. P., & Goble, R. (2024). Before amplification: The role of experts in the dynamics of the social attenuation and amplification of risk. Journal of Risk Research, 27(2), 219–237. https://doi.org/10.1080/13669877.2024.2317317 Frewer, L. J., Miles, S., & Marsh, R. (2002). The media and genetically modified foods: Evidence in support of social amplification of risk. Risk Analysis, 22(4), 701–711. https://doi.org/10.1111/0272-4332.00062 Heath, R. L., & O'Hair, H. D. (Eds.). (2009). Handbook of risk and crisis communication. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203891629 Hwang, H., Kim, K., Lee, C. J., Kang, B. A., & Lee, H. (2025). An integrative analysis of psychological mechanisms underlying the effects of online and social media exposure on drought mitigation-related outcomes. Risk Analysis, 45(11), 3585–3603. https://doi.org/10.1111/risa.70097 Kasperson, R. E., & Kasperson, J. X. (1996). The social amplification and attenuation of risk. Annals of the American Academy of Political and Social Science, 545(1), 95–105. https://doi.org/10.1177/0002716296545001010 Kasperson, R. E., Renn, O., Slovic, P., Brown, H. S., Emel, J., Goble, R., Kasperson, J. X., & Ratick, S. (1988). The social amplification of risk: A
186 conceptual framework. Risk Analysis, 8(2), 177–187. https://doi.org/10.1111/j.1539-6924.1988.tb01168.x Kasperson, R. E., Webler, T., Ram, B., & Sutton, J. (2022). The social amplification of risk framework: New perspectives. Risk Analysis, 42(7), 1367–1380. https://doi.org/10.1111/risa.13926 Larson, H. J., Lin, L., & Goble, R. (2022). Vaccines and the social amplification of risk. Risk Analysis, 42(7), 1409–1422. https://doi.org/10.1111/risa.13942 Looi, J., & Ho, S. S. (2023). Spokespersons for science: Examining social media influencers' popularization of controversial technologies on YouTube. Journal of Science Communication, 22(1), A06. https://doi.org/10.22323/2.22010206 Lundgren, R. E., & McMakin, A. H. (2018). Risk communication: A handbook for communicating environmental, safety, and health risks (6th ed.). Wiley. https://doi.org/10.1002/9781119456131 Niu, C., Jiang, Z., Liu, H., Yang, K., Song, X., & Li, Z. (2022). The influence of media consumption on public risk perception: A meta-analysis. Journal of Risk Research, 25(1), 21–47. https://doi.org/10.1080/13669877.2020.1819385 Norman, M. L. P., Bao, J. A., Kurniasari, T., & Skurka, C. (2025). Posting environmental risk: Communicating with numerical and nonnumerical messaging across information modalities. Risk Analysis, 45(7), 1971– 1983. https://doi.org/10.1111/risa.17709 Perlstein, S. (2024). Risk perception and interpersonal discussion on risk: A systematic literature review. Risk Analysis, 44(7), 1666–1680. https://doi.org/10.1111/risa.14264 Pidgeon, N., Kasperson, R. E., & Slovic, P. (Eds.). (2003). The social amplification of risk. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511550461 Popovic, N. F., Bentele, U. U., Pruessner, J. C., Moussaïd, M., & Gaissmaier, W. (2020). Acute stress reduces the social amplification of risk perception. Scientific Reports, 10, 7845. https://doi.org/10.1038/s41598-020- 62399-9
187 Prabawangi, R. P., & Fatanti, M. N. (2023). Ketika fakta bukanlah kebenaran: Peran media daring dalam amplifikasi misinformasi kesehatan di era pandemi COVID-19. Jurnal Komunikasi, 17(2), 185–206. https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol17.iss2.art4 Qiao, S., Li, Z., Liang, C., Li, X., & Chen, X. (2023). Three dimensions of COVID- 19 risk perceptions and their socioeconomic correlates in the United States: A social media analysis. Risk Analysis, 43(6), 1174–1186. https://doi.org/10.1111/risa.13993 Rahmawan, D., Mahameruaji, J. N., & Anisa, R. (2019). Pengembangan konten positif sebagai bagian dari gerakan literasi digital. Jurnal Kajian Komunikasi, 7(1), 31–43. https://doi.org/10.24198/jkk.v7i1.20575 Ram, B., & Webler, T. (2022). Social amplification of risks and the clean energy transformation: Elaborating on the four attributes of information. Risk Analysis, 42(7), 1423–1439. https://doi.org/10.1111/risa.13902 Renn, O. (2008). Risk governance: Coping with uncertainty in a complex world. Earthscan. Renn, O., & Levine, D. (1991). Credibility and trust in risk communication. In R. E. Kasperson & P. J. M. Stallen (Eds.), Communicating risks to the public (pp. 175–217). Kluwer Academic Publishers. https://doi.org/10.1007/978-94-009-1952-5_10 Saxena, N., Sinha, A., Bansal, T., & Wadhwa, A. (2023). A statistical approach for reducing misinformation propagation on Twitter social media. Information Processing & Management, 60(4), 103360. https://doi.org/10.1016/j.ipm.2023.103360 Schwarz, A. (2025). The mediated amplification of societal risk and risk governance of artificial intelligence: Technological risk frames on YouTube and their impact before and after ChatGPT. Journal of Risk Research. https://doi.org/10.1080/13669877.2024.2437629 Schweizer, P.-J., Goble, R., & Renn, O. (2022). Social perception of systemic risks. Risk Analysis, 42(7), 1455–1471. https://doi.org/10.1111/risa.13849
188 Seabolt, J. (2023). Communicating COVID-19 risk on Instagram: A content analysis of official public health messaging during the first year of the pandemic. Journal of Health Communication, 28, 38–52. https://doi.org/10.1080/10810730.2023.2175278 Siegrist, M., & Árvai, J. (2020). Risk perception: Reflections on 40 years of research. Risk Analysis, 40(S1), 2191–2206. https://doi.org/10.1111/risa.13599 Slovic, P. (1987). Perception of risk. Science, 236(4799), 280–285. https://doi.org/10.1126/science.3563507 Slovic, P. (2000). The perception of risk. Earthscan. Slovic, P., Finucane, M. L., Peters, E., & MacGregor, D. G. (2004). Risk as analysis and risk as feelings: Some thoughts about affect, reason, risk, and rationality. Risk Analysis, 24(2), 311–322. https://doi.org/10.1111/j.0272-4332.2004.00433.x Sun, C., Ren, Q., & Ge, Y. (2025). Local response to global risk: A case study of risk perception and communication on Chinese social media regarding Fukushima's treated radioactive water discharge. Scientific Reports, 15, 18136. https://doi.org/10.1038/s41598-025-02845-8 Thekdi, S., & Aven, T. (2023). Is risk analysis a source of misinformation? The undermining effects of uncertainty on credibility. Safety Science, 163, 106129. https://doi.org/10.1016/j.ssci.2023.106129 Unlu, A., Truong, S., Sawhney, N., & Sivelä, J. (2024). Long-term assessment of social amplification of risk during COVID-19: Challenges to public health agencies amid misinformation and vaccine stance. Journal of Computational Social Science, 7, 809–836. https://doi.org/10.1007/s42001-024-00259-3 Vasterman, P., Yzermans, C. J., & Dirkzwager, A. J. E. (2005). The role of the media and media hypes in the aftermath of disasters. Epidemiologic Reviews, 27(1), 107–114. https://doi.org/10.1093/epirev/mxi002 Visschers, V. H. M., Feck, V., & Herrmann, A. (2022). Knowledge, social influences, perceived risks and benefits, and cultural values explain the public's decisions related to prudent antibiotic use. Risk Analysis, 42(7), 1488–1503. https://doi.org/10.1111/risa.13791
189 Wachinger, G., Renn, O., Begg, C., & Kuhlicke, C. (2013). The risk perception paradox—implications for governance and communication of natural hazards. Risk Analysis, 33(6), 1049–1065. https://doi.org/10.1111/j.1539-6924.2012.01942.x Wang, X., Zheng, H., & Huang, C. Y.-H. (2023). Examining the pathways from information acquisition to preventive behaviors: The Information- Response Model. Science Communication, 45(6), 724–750. https://doi.org/10.1177/10755470231204317 Wu, M., Long, R., Chen, H., & Wang, J. (2023). Is social media more conducive to climate change communication behavior? The mediating role of risk perception and environmental values. Environment, Development and Sustainability, 25, 29401–29427. https://doi.org/10.1007/s10668- 023-03870-1 Zhang, B. (2025). Climate information exposure on social media and climate-related political participation: The mediating roles of environmental discussion and risk perception. Environmental Communication, 19(7), 1311–1325. https://doi.org/10.1080/17524032.2025.2464150 Zhang, J., Wu, H.-C., Chen, L., & Su, Y. (2022). Effect of social media use on food safety risk perception through risk characteristics: Exploring a moderated mediation model among people with different levels of science literacy. Frontiers in Psychology, 13, 963863. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.963863 Zhang, X. A., & Cozma, R. (2022). Risk sharing on Twitter: Social amplification and attenuation of risk in the early stages of the COVID- 19 pandemic. Computers in Human Behavior, 126, 106983. https://doi.org/10.1016/j.chb.2021.106983
190
KOMUNIKASI RISIKO DAN MANAJEMEN REPUTASI
KOMUNIKASI RISIKO DAN MANAJEMEN REPUTASI
