1 BUPATI NATUNA PIDATO PIDATO BUPATI NATUNA PENGANTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA, OM SWASTIASTU, NAMO BUDDHAYA, SALAM KEBAJIKAN
1 YANG TERHORMAT, • SAUDARA KETUA, WAKIL KETUA, DAN SEGENAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN NATUNA; • SAUDARA SEKRETARIS DAERAH; • PARA STAF AHLI BUPATI, ASISTEN SEKRETARIS DAERAH, KEPALA PERANGKAT DAERAH; • SERTA HADIRIN YANG SAYA HORMATI. PUJI DAN SYUKUR MARILAH SENANTIASA KITA PANJATKAN KE HADIRAT ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA ESA, KARENA ATAS LIMPAHAN RAHMAT, TAUFIK DAN HIDAYAH-NYA, KITA MASIH DIBERIKAN KESEHATAN DAN KESEMPATAN UNTUK MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA DALAM RANGKA PENYAMPAIAN PENGANTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. HADIRIN YANG SAYA HORMATI,
2 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH MERUPAKAN SALAH SATU INSTRUMEN STRATEGIS DALAM MENDUKUNG KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH SEKALIGUS MENJADI SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN PUBLIK KEPADA MASYARAKAT. OLEH KARENA ITU, PENGATURANNYA HARUS SENANTIASA SELARAS DENGAN PERKEMBANGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM, SERTA MENDUKUNG IKLIM INVESTASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH. PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TELAH DITETAPKAN SEBAGAI TINDAK LANJUT PELAKSANAAN UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH. NAMUN DEMIKIAN, BERDASARKAN HASIL EVALUASI BERSAMA YANG DILAKUKAN OLEH KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN KEMENTERIAN
3 KEUANGAN, MASIH TERDAPAT BEBERAPA MATERI MUATAN DALAM PERATURAN DAERAH DIMAKSUD YANG PERLU DISEMPURNAKAN AGAR SEPENUHNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI, KHUSUSNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2023. SAUDARA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD YANG KAMI HORMATI, SEBAGAIMANA SURAT DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI NOMOR 900.1.13.1/3491/KEUDA TANGGAL 22 JUNI 2026, PEMERINTAH DAERAH BERSAMA DPRD WAJIB MELAKUKAN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN HASIL EVALUASI PEMERINTAH PUSAT DALAM JANGKA WAKTU PALING LAMA 15 (LIMA BELAS) HARI KERJA SEJAK SURAT PEMBERITAHUAN DITERIMA. SELAIN ITU, PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DIMAKSUD DILAKSANAKAN DI LUAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
4 (PROPEMPERDA) SERTA DIPRIORITASKAN PEMBAHASANNYA. KETENTUAN TERSEBUT JUGA SEJALAN DENGAN PASAL 38 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022, YANG MEMBERIKAN RUANG BAGI PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DI LUAR PROPEMPERDA APABILA: 1. TERDAPAT PERINTAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI; 2. MERUPAKAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI PEMERINTAH; DAN 3. TERDAPAT KEADAAN TERTENTU YANG MEMERLUKAN PENYELESAIAN SEGERA. DENGAN DEMIKIAN, PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH INI DI LUAR PROPEMPERDA MEMILIKI DASAR HUKUM YANG KUAT, JELAS, DAN MERUPAKAN KEWAJIBAN KONSTITUSIONAL PEMERINTAH DAERAH BERSAMA DPRD.
5 HADIRIN YANG SAYA HORMATI, MATERI PERUBAHAN YANG DIAJUKAN PADA PRINSIPNYA TIDAK MENGUBAH SUBSTANSI KEBIJAKAN FISKAL DAERAH, MELAINKAN LEBIH DIARAHKAN PADA PENYEMPURNAAN NORMA AGAR SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM. POKOK-POKOK PERUBAHAN TERSEBUT ANTARA LAIN MELIPUTI: 1. PENYEMPURNAAN KETENTUAN MENGENAI TARIF OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DENGAN MENEGASKAN BAHWA TARIF DIHITUNG DARI BESARAN PAJAK TERUTANG. 2. PENGHAPUSAN BEBERAPA NORMA YANG MEMBERIKAN RUANG PENAFSIRAN YANG TERLALU LUAS SEHINGGA MENINGKATKAN KEPASTIAN HUKUM. 3. PENYESUAIAN KETENTUAN MENGENAI KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE) SESUAI
6 KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2023. 4. PENYESUAIAN BEBERAPA OBJEK DAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM, KHUSUSNYA PADA PELAYANAN KESEHATAN. 5. PENATAAN KEMBALI KLASIFIKASI OBJEK RETRIBUSI JASA USAHA DI BIDANG KEPELABUHANAN. 6. PENYESUAIAN KETENTUAN MENGENAI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2021. 7. PENYESUAIAN TARIF RETIRBUSI DI BEBERAPA OPD. SAUDARA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD YANG KAMI HORMATI, PERUBAHAN INI MERUPAKAN BENTUK KOMITMEN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, MENINGKATKAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH, MENJAGA IKLIM
7 INVESTASI YANG KONDUSIF, SERTA MEMASTIKAN KEBIJAKAN FISKAL DAERAH TETAP SELARAS DENGAN KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL. LEBIH DARI ITU, PERUBAHAN INI JUGA MERUPAKAN LANGKAH STRATEGIS UNTUK MENGHINDARI KONSEKUENSI ADMINISTRATIF SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. APABILA HASIL EVALUASI PEMERINTAH PUSAT TIDAK DITINDAKLANJUTI, MAKA PEMERINTAH PUSAT DAPAT MEMBERIKAN SANKSI BERUPA: • PENUNDAAN PENYALURAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN/ATAU DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN SEBESAR 10%; • PENUNDAAN ATAU PEMOTONGAN PENYALURAN DAU DAN/ATAU DBH PAJAK PENGHASILAN SEBESAR 15%; DAN • TIDAK DIBAYARKANNYA HAK-HAK KEUANGAN KEPALA DAERAH SELAMA 6 (ENAM) BULAN. OLEH KARENA ITU, KAMI BERHARAP DUKUNGAN PENUH DARI PIMPINAN DAN SELURUH
8 ANGGOTA DPRD KABUPATEN NATUNA AGAR PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH INI DAPAT DIPRIORITASKAN, BERJALAN SECARA KONSTRUKTIF, OBJEKTIF, DAN MENGHASILKAN REGULASI YANG BERKUALITAS SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN. HADIRIN YANG SAYA HORMATI, ATAS NAMA PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA, KAMI MENYAMPAIKAN APRESIASI DAN PENGHARGAAN KEPADA PIMPINAN DAN SELURUH ANGGOTA DPRD KABUPATEN NATUNA ATAS SINERGI, KERJA SAMA, DAN KOMITMEN YANG SELAMA INI TELAH TERJALIN DENGAN BAIK DALAM MEMBANGUN DAERAH YANG KITA CINTAI. KAMI BERHARAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH INI DAPAT SEGERA MEMPEROLEH PERSETUJUAN BERSAMA SEHINGGA KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINDAKLANJUTI HASIL EVALUASI PEMERINTAH PUSAT DAPAT DIPENUHI TEPAT WAKTU, SEKALIGUS MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM DALAM
9 PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN NATUNA. DEMIKIAN PENGANTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH INI KAMI SAMPAIKAN. ATAS PERHATIAN, KERJA SAMA, DAN DUKUNGAN SAUDARA PIMPINAN BESERTA SELURUH ANGGOTA DPRD KABUPATEN NATUNA, KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH. WABILLAHIT TAUFIQ WAL HIDAYAH, WASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH. BUPATI NATUNA, dto CEN SUI LAN