Kanwil Ditjenim Jawa Timur Minggu Pertama Bulan Februari

Buletin mingguan ini diterbitkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur untuk periode 2-6 Februari 2026. Dokumen ini memuat rangkaian kegiatan strategis di berbagai satuan kerja imigrasi se-Jawa Timur, mencakup peningkatan kapasitas petugas, pengawasan, penegakan hukum, dan pelayanan publik.

Buletin mingguan ini adalah laporan resmi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur untuk periode 2-6 Februari 2026. Ditujukan bagi pegawai imigrasi dan pemangku kepentingan, dokumen ini merangkum kegiatan operasional dan pengawasan keimigrasian di wilayah Jawa Timur selama minggu pertama bulan Februari.

Edisi ini membuka dengan laporan Workshop on U.S Travel Documents yang digelar di Surabaya pada 3 Februari 2026. Workshop yang diikuti 34 peserta dari UPT se-Jawa Timur ini menghadirkan narasumber dari Konsulat Jenderal Amerika Serikat, fokus pada deteksi paspor AS dan pola pemalsuan dokumen perjalanan.

Bagian pengawasan meliputi kunjungan Kakanwil ke Kantor Imigrasi Ponorogo dan Madiun pada 3-4 Februari 2026. Kedua kunjungan menekankan optimalisasi peran Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) dalam pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).

Penegakan hukum dilaporkan melalui pengamanan dua WNA asal China oleh Imigrasi Surabaya pada 4 Februari 2026. Keduanya diduga melakukan pencurian dalam pesawat (in-flight theft) pada penerbangan Citilink rute Jakarta-Surabaya, dengan barang bukti uang Rp5.000.000 dan USD 500 milik WN Malaysia.

Pelayanan publik menjadi sorotan dengan peresmian Gedung Layanan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pasuruan pada 5 Februari 2026. Acara dihadiri Bupati Pasuruan dan Forkopimda, menandai hadirnya kantor imigrasi yang melayani pembuatan paspor di Kabupaten dan Kota Pasuruan.

Dokumen ditutup dengan laporan audiensi Kanwil Ditjen Imigrasi Jatim ke BPKP Jawa Timur pada 6 Februari 2026. Audiensi ini bertujuan memperkuat tata kelola dan pembangunan Zona Integritas, dengan BPKP berkomitmen memberikan pendampingan pengawasan.