View Majalah SIHADI flipbook.
Darmawan Syah Siregar, S.Sos NDH 05 Kelompok 1 MAJALAH AKSI PERUBAHAN • PKP ANGKATAN IV SIHADISTRATEGI INTERVENSI HASIL AUDIT DITINDAKLANJUTI UNTUK OPTIMALISASI PERAN SATGAS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN Mentor: Ahmad Fikhri, SH, MH, CGCAE Coach: Dr. Suriyadi, M.Pd. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SUMATERA UTARA
SIHADI / RANCANGAN AKSI PERUBAHAN KATA PENGANTAR Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia- Nya, sehingga Rancangan Aksi Perubahan (RAP) yang berjudul “SIHADI: Strategi Intervensi Hasil Audit Ditindaklanjuti Untuk Optimalisasi Peran Satgas Pemantauan Tindak Lanjut” pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatandapat tersusun. Rancangan Aksi Perubahan yang disusun berjudul SIHADI: Strategi Intervensi Hasil Audit Ditindaklanjuti untuk Optimalisasi Peran Satgas Pemantauan Tindak Lanjut pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, SIHADI bukanlah sebuah perangkat lunak atau sistem informasi berbasis IT, melainkan sebuah instrumen kebijakan dan mekanisme operasional terpadu. Melalui SIHADI Pemantauan Tindak Lanjut LHP APIP akan lebih terpadu dan realtime Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kepala BPSDM Provinsi Sumatra Utara atas kesempatan yang diberikan, Inspektur Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Bapak Hamdy S. Pulungan, S.Sos, MM, CGCAE; Bapak Ahmad Fikhri, SH, MH, CGCAE selaku Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sekaligus Mentor yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi kepada Penulis; Bapak Dr. Suryadi, S.Pd., M.Pd. sebagai Pembimbing (Coach) yang telah membimbing sejak awal proses penyusunan sampai diselesaikannya Rancangan Aksi Perubahan; Bapak Tomy A Harahap, S.Sos, M.AP selaku Penguji yang telah memberikan arahan dan masukan atas Rancangan Aksi Perubahan; dan Bapak/Ibu Widyaiswara, Bapak/Ibu LO, dan serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi, baik dalam bentuk ide, tenaga, maupun semangat kolaboratif dalam penyusunan rancangan ini. Semoga Rancangan Aksi Perubahan ini dapat memberikan manfaat yang luas dan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan bangsa. Medan 15 Oktober 2026 Darmawan Syah Siregar, S.Sos
SIHADI / RANCANGAN AKSI PERUBAHAN DAFTAR ISI Peta isi majalah • 16 halaman 01 Sampul Majalah SIHADI 02 Daftar Isi 03 Kata Pengantar 04 Ringkasan Aksi Perubahan 05 Latar Belakang 06 Profil Organisasi, Tujuan, Manfaat & Ruang Lingkup 07 Analisis APKL 08 Analisis USG 09 Fishbone: Identifikasi Akar Masalah 10 Uraian Akar Masalah dan Dampak 11 Analisis SWOT 12 Strategi Penyelesaian SWOT 13 Kerangka Berpikir 14 Roadmap dan Tahapan Pelaksanaan 15 Kolaborasi dan Peran Pemangku Kepentingan 16 Penutup
SIHADI / RANCANGAN AKSI PERUBAHAN PENGANTAR DARI MEJA REDAKSI Pengawasan yang bergerak sebelum terlambat Mengapa SIHADI penting bagi penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan. GAGASAN UTAMA SIHADI adalah instrumen kebijakan dan mekanisme operasional terpadu—bukan aplikasi digital. Tujuannya mempercepat tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP melalui pemantauan yang lebih disiplin. PESAN EDISI Tunggakan rekomendasi bukan sekadar angka administrasi. Ketika tindak lanjut tertunda, akuntabilitas melemah, pemulihan kerugian daerah berisiko terlambat, dan beban pengawasan terus bertambah. TUJUAN AKSI PERUBAHAN 1. Meningkatkan efektivitas pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. 2. Mendorong OPD menindaklanjuti rekomendasi tepat waktu melalui koordinasi, pengingat proaktif, serta pemantauan status dan bukti dukung. 3. Menyediakan informasi status rekomendasi yang lebih tertib sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan. MANFAAT YANG DIHARAPKAN • Bagi Inspektorat: pemantauan lebih sistematis, data status lebih akurat, dan proses evaluasi lebih mudah. • Bagi OPD: kejelasan rekomendasi, tenggat, dokumen pendukung, serta tindak lanjut yang perlu dilakukan. • Bagi pimpinan/pemangku kepentingan: tersedianya informasi untuk menetapkan prioritas dan mendorong akuntabilitas.
SIHADI / RANCANGAN AKSI PERUBAHAN RINGKASAN SEKILAS DATA Lebih dari separuh rekomendasi masih menunggak Angka dalam dokumen RAP menunjukkan kebutuhan intervensi yang segera dan terukur. 111 rekomendasi pada IHPS 2025–2026 55 rekomendasi selesai 56 rekomendasi belum tuntas / dalam proses 50,45% masih menunggak atau belum tuntas KOMPOSISI STATUS REKOMENDASI Selesai 49,55% Belum tuntas 50,45% Catatan pembacaan: dokumen menyebut total 111 rekomendasi, 55 selesai dan 56 masih menunggak, dengan rincian 1 rekomendasi dalam proses. Persentase dibulatkan sesuai angka yang dicantumkan dalam RAP.
SIHADI / RANCANGAN AKSI PERUBAHAN LATAR BELAKANG KONTEKS STRATEGIS Mengapa tindak lanjut harus dipercepat? Pengawasan baru berdampak ketika rekomendasi benar-benar diselesaikan. MANDAT ORGANISASI Subbagian Analisis, Evaluasi, dan Tindak Lanjut menghimpun, memantau, mengevaluasi, serta menindaklanjuti laporan hasil pengawasan BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal, dan pengawasan lainnya. TANTANGAN OPERASIONAL Penagihan belum cukup proaktif; dokumen bukti tindak lanjut dapat terlambat, belum lengkap, atau berulang kali dikembalikan untuk perbaikan. RISIKO JIKA DIBIARKAN Tunggakan yang menumpuk dapat melemahkan akuntabilitas, menghambat pemulihan indikasi kerugian daerah, menurunkan efektivitas pengawasan, dan meningkatkan risiko melewati batas 60 hari kerja. LANDASAN KONTEKS DALAM RAP RAP mengaitkan aksi ini dengan reformasi birokrasi dan pelayanan publik, termasuk komitmen pencegahan korupsi di tingkat nasional dan daerah. SIHADI dirancang sebagai langkah manajerial yang dapat dijalankan dengan sumber daya yang tersedia.
SIHADI / RANCANGAN AKSI PERUBAHAN PROFIL & RUANG LINGKUP MENGENAL UNIT KERJA Pusat kendali pemantauan berada di Inspektorat Daerah Ruang lingkup dibuat realistis agar dapat diuji selama masa PKP. PROFIL ORGANISASI Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Komplek Perkantoran Pemerintahan, Jl. Prof. Lafran Pane, Sipirok 63 pegawai per Oktober 2026 (sesuai RAP) LOKUS INTERVENSI Internal: Subbagian Analisis, Evaluasi, dan Tindak Lanjut. Eksternal: OPD, kelurahan, dan pemerintah desa sebagai auditi. BATASAN UJI COBA JANGKA PENDEK SUBSTANSI Mempercepat status rekomendasi dari Belum Selesai (B) menjadi Selesai (S). SAMPEL Minimal 3 OPD prioritas dengan tunggakan tinggi atau temuan material. WEWENANG Fokus administratif; tidak mengambil alih substansi hukum atau penyelidikan APH. STRUKTUR & ALUR KERJA Subbagian Analisis, Evaluasi, dan Tindak Lanjut menjadi pusat kendali administrasi. Satgas bekerja lintas peran untuk memantau rekomendasi, mengawal tenggat, dan memfasilitasi auditi.
SIHADI / RANCANGAN AKSI PERUBAHAN ANALISIS APKL PENYARINGAN ISU APKL menempatkan tunggakan sebagai prioritas pertama Skala penilaian 1–5: Aktual, Problematik, Kekhalayakan, dan Layak. No Isu operasional A P K L Total Prior. 1 Tingginya angka tunggakan rekomendasi APIP 5 5 5 5 20 I 2 Keterlambatan pengembalian indikasi kerugian daerah 5 5 4 4 18 II 3 Belum ada SOP dan instrumen legal Satgas 4 4 3 5 16 III 4 Belum ada matriks peringatan dini 4 4 3 5 16 IV 5 Pendampingan langsung kepada OPD prioritas masih lemah 4 3 4 4 15 V KESIMPULAN APKL Isu inti yang dipilih: tingginya angka tunggakan status “Belum Selesai” pada rekomendasi pengawasan APIP. Skor tertinggi 20 menunjukkan isu dinilai aktual, problematik, berdampak luas, dan layak ditangani dalam kewenangan Subbagian. Makna kriteria: A = Aktual • P = Problematik • K = Kekhalayakan • L = Layak
SIHADI / RANCANGAN AKSI PERUBAHAN ANALISIS USG PENENTUAN PRIORITAS USG mengonfirmasi urgensi isu inti Urgency (U), Seriousness (S), Growth (G), skala 1–5. No Isu U S G Total Prior. 1 Tunggakan rekomendasi APIP 5 5 5 15 I 2 Keterlambatan pengembalian kerugian 5 5 4 14 II 3 Belum ada SOP dan legalitas Satgas 4 4 4 12 III 4 Belum ada matriks early warning 4 4 3 11 IV 5 Coaching clinic OPD prioritas belum kuat 3 3 4 10 V HASIL USG: SKOR 15 Tunggakan rekomendasi APIP paling mendesak, berdampak serius, dan berpotensi terus bertambah karena rekomendasi bersifat kumulatif. Intervensi tidak dapat menunggu tahun anggaran berikutnya.
SIHADI / RANCANGAN AKSI PERUBAHAN FISHBONE ANALISIS AKAR MASALAH Fishbone: mengapa tunggakan terus terjadi? Empat dimensi akar masalah yang dirangkum dari dokumen RAP. METODE SOP pemantauan baku belum tersedia; legalitas penagihan masih lemah. MANUSIA Entitas belum memahami kualifikasi dokumen; coaching clinic belum berjalan. ALAT / INSTRUMEN Belum ada matriks peringatan dini untuk memantau sisa tenggat 60 hari. LINGKUNGAN Pemantauan cenderung pasif; entitas berpotensi menunda penyampaian bukti.
SIHADI / RANCANGAN AKSI PERUBAHAN AKAR MASALAH DARI PENYEBAB KE DAMPAK Masalah inti bukan hanya keterlambatan dokumen Kelemahan manajerial di beberapa titik saling memperkuat. 1 • PROSEDUR Tanpa SOP yang baku, tahapan penagihan dan eskalasi tidak berjalan seragam. Surat edaran saja tidak cukup untuk membentuk struktur kerja Satgas. 2 • KAPASITAS Dokumen bukti yang kurang sesuai dapat dikembalikan dan diperbaiki berulang kali. Pendampingan langsung dibutuhkan untuk memutus siklus tersebut. 3 • PENGENDALIAN WAKTU Tanpa matriks early warning, posisi sisa hari kerja tidak terlihat secara konsisten. Penagihan cenderung dimulai setelah tenggat mendekat atau terlewati. 4 • BUDAYA KERJA Pola menunggu dokumen dari OPD/Desa membuat kontrol menjadi reaktif, sementara penundaan dapat meningkatkan risiko tunggakan. ISU INTI / CORE ISSUE Tingginya angka tunggakan status “Belum Selesai” pada rekomendasi pengawasan APIP. Implikasi: akuntabilitas pengawasan melemah, penyelesaian rekomendasi melambat, dan risiko keterlambatan pemulihan kerugian daerah meningkat.
SIHADI / RANCANGAN AKSI PERUBAHAN ANALISIS SWOT PEMETAAN STRATEGI SWOT: mengubah kelemahan menjadi langkah kendali Faktor internal dan eksternal dirangkum dari analisis dalam RAP. STRENGTHS • KEKUATAN Mandat kelembagaan dan kapasitas aparatur pengawasan tersedia untuk dikoordinasikan. WEAKNESSES • KELEMAHAN Belum ada SOP/SK Satgas, matriks peringatan dini, coaching clinic, dan pola kerja masih reaktif. OPPORTUNITIES • PELUANG PP 12/2017 memberi acuan tenggat 60 hari kerja; masa PKP membuka ruang perubahan manajerial. THREATS • ANCAMAN Pemahaman dokumen pada entitas masih rendah dan penundaan dapat meningkatkan risiko hukum.
SIHADI / RANCANGAN AKSI PERUBAHAN FRAMEWORK SIHADI ALUR PIKIR AKSI PERUBAHAN Satu alur kerja yang saling mengunci Dari mandat, instrumen, intervensi, hingga hasil yang dapat dipantau. DASAR SK + SOP › PANTAU Matriks Early Warning › INTERVENSI Coaching Clinic › HASIL Rekomendasi selesai Prinsip: setiap rekomendasi dipantau berdasarkan status, pemilik tindak lanjut, kelengkapan bukti, dan sisa hari kerja. Prioritas diberikan kepada entitas yang memasuki zona kritis.
SIHADI / RANCANGAN AKSI PERUBAHAN ROADMAP PELAKSANAAN BERTAHAP Milestone 60 hari Ringkasan jadwal dari matriks milestone dalam dokumen RAP. MINGGU 1 Konsultasi mentor; koordinasi stakeholder; bentuk komitmen Tim Efektif. MINGGU 2 Susun draf SK Satgas dan SOP; desain matriks Early Warning. MINGGU 3 Sahkan SK/SOP; isi baseline data pada matriks; mulai kendali waktu. MINGGU 4 Sosialisasi internal SOP SIHADI dan pembagian peran kerja. BERIKUTNYA Coaching clinic pada minimal 3 OPD prioritas; dokumentasi, evaluasi, dan pelaporan. Catatan: urutan pelaksanaan rinci mengikuti matriks milestone, kegiatan, output/outcome, dan jadwal pada dokumen RAP.
SIHADI / RANCANGAN AKSI PERUBAHAN KOLABORASI SIAPA MELAKUKAN APA? Satgas efektif perlu koordinasi lintas peran Keberhasilan SIHADI bergantung pada pengorganisasian SDM dan hubungan kerja dengan auditi. PROJECT LEADER Mengendalikan implementasi, mengelola matriks, mengatur jadwal pendampingan, dan mengevaluasi progres. SATGAS / TIM KERJA Melakukan pemantauan, penagihan berjenjang, verifikasi administratif, dan pendampingan OPD/Desa. MENTOR & SPONSOR Memberi arahan, dukungan kebijakan, dan penguatan legitimasi perubahan. OPD / DESA (AUDITI) Menindaklanjuti rekomendasi dan menyampaikan dokumen bukti yang lengkap serta dapat diverifikasi.
SIHADI / RANCANGAN AKSI PERUBAHAN PENUTUP 15 / 16 DAMPAK YANG DITUJU Tuntaskan rekomendasi, kuatkan akuntabilitas SIHADI menggeser cara kerja dari pasif dan reaktif menjadi proaktif dan preventif. 01 JANGKA PENDEK SK/SOP tersedia, matriks kendali aktif, dan minimal 3 OPD prioritas didampingi. 02 JANGKA MENENGAH Strategi diterapkan lebih luas; persentase rekomendasi selesai meningkat dan tunggakan menurun. 03 JANGKA PANJANG Budaya birokrasi preventif, tata kelola lebih akuntabel, dan pengawasan lebih responsif. “Rekomendasi yang ditindaklanjuti adalah pengawasan yang menghasilkan perubahan.” RANCANGAN AKSI PERUBAHAN • PKP ANGKATAN IV • BPSDM PROVINSI SUMATERA UTARA • 2026 Darmawan Syah Siregar, S.Sos | Terima kasih