Laporan rencana aksi perubahan ini disusun oleh Yuniar Mawarni Hulu, S.Pd., M.A.P, Kepala Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Perjenjangan dan Sertifikasi pada BKPSDM Kabupaten Nias Selatan. Dokumen ini merupakan syarat kelulusan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan IV BPSDM Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Laporan mengusung judul "Optimalisasi Pemantauan Tugas Belajar PNS melalui…
Laporan rencana aksi perubahan ini disusun oleh Yuniar Mawarni Hulu, S.Pd., M.A.P, Kepala Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Perjenjangan dan Sertifikasi pada BKPSDM Kabupaten Nias Selatan. Dokumen ini merupakan syarat kelulusan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan IV BPSDM Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Laporan mengusung judul "Optimalisasi Pemantauan Tugas Belajar PNS melalui Sistem Informasi Digital (SIPANTAU TUBEL) pada BKPSDM Kabupaten Nias Selatan".
Bagian latar belakang menjelaskan bahwa subbidang ini memiliki peran strategis dalam mencapai target Indeks Profesionalitas ASN sebesar 74,41 pada akhir 2029 sesuai RPJMD Kabupaten Nias Selatan 2025-2029. Saat ini hanya 12,74% dari 2.966 PNS yang berijazah S2 dan S3. Data tahun 2023-2026 menunjukkan 112 PNS menjalani tugas belajar, dengan 92,86% melalui metode hybrid/blended yang memerlukan pemantauan ketat. Pengelolaan data yang belum terintegrasi menyebabkan penelusuran status mahasiswa dan…
Tujuan jangka pendek adalah tersedianya instrumen pemantauan SIPANTAU TUBEL melalui database digital terpusat. Tujuan jangka menengah mencakup ekosistem administrasi tugas belajar yang tertib dengan SOP baku dan dashboard pelaporan cepat. Tujuan jangka panjang adalah integrasi SIPANTAU TUBEL dengan sistem informasi kepegawaian Pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Manfaat diuraikan untuk individu pelaksana, perangkat daerah, dan masyarakat.
Ruang lingkup aksi perubahan mencakup bidang tugas Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Perjenjangan dan Sertifikasi pada BKPSDM Kabupaten Nias Selatan. Inovasi menggunakan Google Form untuk optimalisasi pemantauan tugas belajar PNS. Lingkup meliputi pendataan dan integrasi informasi peserta, mekanisme pembaruan data mandiri, pembagian peran pengelola sistem, serta monitoring dan evaluasi basis data.
Profil organisasi menjelaskan BKPSDM Kabupaten Nias Selatan yang dipimpin 1 eselon II, 5 eselon III, 16 eselon IV, dan 12 pejabat pelaksana. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Perjenjangan dan Sertifikasi bertugas mengusulkan peserta diklat, sertifikasi, dan peningkatan kualifikasi pendidikan. Analisa masalah menggunakan metode APKL dan USG mengidentifikasi isu prioritas: belum optimalnya pemantauan dan pengelolaan data administrasi PNS yang melaksanakan tugas belajar dengan skor USG 15.