Buku teks Pendidikan Pancasila untuk SMA/MA/SMK/MAK kelas XI ini membahas perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bab 2 dimulai dengan latar belakang amandemen, mencakup alasan reformasi dan pidato Sukarno tahun 1945. Dilanjutkan dengan proses perubahan sesuai Pasal 37 UUD 1945, termasuk syarat kuorum MPR. Bagian hasil perubahan merinci empat tahap amandemen…
Dokumen ini adalah buku teks Pendidikan Pancasila untuk siswa SMA/MA/SMK/MAK kelas XI. Bab 2 berjudul Demokrasi Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan secara khusus membahas perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Materi ini ditujukan bagi peserta didik yang mempelajari konstitusi dan sistem ketatanegaraan Indonesia.
Bagian pertama menjelaskan latar belakang perubahan UUD 1945. Disebutkan lima dasar pemikiran, antara lain struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada MPR, kekuasaan besar presiden, pasal multitafsir, dan rumusan yang belum cukup mendukung demokrasi, supremasi hukum, HAM, serta otonomi daerah. Teks juga mengutip pidato Sukarno tahun 1945 yang menyebut UUD 1945 sebagai undang-undang dasar sementara.
Bagian kedua menguraikan proses perubahan sesuai Pasal 37 UUD 1945. Syaratnya meliputi usul oleh minimal 1/3 anggota MPR, kehadiran 2/3 anggota dalam sidang, dan persetujuan 50%+1 anggota. Ditegaskan bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat diubah. Siswa diajak mengerjakan aktivitas tentang peran MPR dan larangan mengubah pembukaan UUD.
Bagian ketiga merinci hasil empat kali perubahan UUD 1945 antara 1999-2002. Perubahan pertama (1999) membatasi kekuasaan presiden dan memberdayakan DPR. Perubahan kedua (2000) mencakup pemerintah daerah, HAM, wilayah negara, dan atribut negara. Perubahan ketiga (2001) memperkenalkan pemilihan presiden langsung, DPD, BPK, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Perubahan keempat (2002) menambahkan aturan tentang presiden, Bank Sentral, pendidikan dasar, jaminan sosial, dan aturan peralihan.
Setiap subbab dilengkapi aktivitas siswa seperti membuat artikel dengan rumus 5W+1H bertema latar belakang perubahan UUD, diskusi kelompok, dan rubrik penilaian. Dokumen juga mencantumkan sumber rujukan seperti UUD 1945, UU No. 17 Tahun 2014, dan Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 dari Mahkamah Konstitusi.