Panduan Pemasyarakatan

Undang-Undang Dasar REMA UPI Ketetapan MPM REMA UPI Mekanisme Kerja Organisasi MPM REMA UPI Garis Besar Program Kerja REMA UPI

PANDUAN PEMASYARAKATAN PRODUK HUKUM HASIL SIDANG UMUM DAN SIDANG ISTIMEWA MPM REMA UPI 2026 UNDANG-UNDANG DASAR REMA UPI AMANDEMEN KEEMPAT, KETETAPAN MPM REMA UPI, MKO REMA UPI, DAN GBPK REMA UPI EDISI KEDUA Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa UPI Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung

KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat Indonesia! Hidup Pendidikan Indonesia! Puji dan syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penyusunan buku "Panduan Pemasyarakatan Produk Hukum Hasil Sidang Umum dan Sidang Istimewa MPM REMA UPI Tahun 2026" dapat diselesaikan dengan baik. Kehadiran buku ini merupakan manifestasi dari komitmen bersama dalam membangun tata kelola organisasi kemahasiswaan yang menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berlandaskan pada supremasi hukum. Sidang Umum (SU) Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (MPM REMA UPI) Tahun 2026 merupakan forum permusyawaratan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan REMA UPI. Melalui proses musyawarah yang ditandai dengan dialektika, dinamika intelektual, serta semangat kolektif untuk mencapai mufakat, Sidang Umum telah menghasilkan berbagai produk hukum yang bersifat fundamental. Produk produk hukum tersebut menjadi landasan normatif sekaligus pedoman dalam penyelenggaraan organisasi serta arah kebijakan bagi seluruh lembaga kemahasiswaan di lingkungan REMA UPI selama satu periode kepengurusan. Sementara itu, Sidang Istimewa (SI) didefinisikan sebagai forum permusyawaratan luar biasa yang memiliki tingkat kedudukan setara dengan Sidang Umum, yang diselenggarakan dalam keadaan khusus apabila timbul dugaan pelanggaran konstitusional terhadap UUD, GBPK, maupun MKO oleh pihak eksekutif atau elemen REMA UPI, atau bilamana terdapat urgensi usulan amandemen atas norma dasar tersebut. Mekanisme pelaksanaan forum ini terikat pada aturan prosedural yang amat ketat, di mana pengusulannya wajib diajukan oleh paling sedikit 1/3 dari seluruh Fraksi MPM REMA UPI, memerlukan kuorum kehadiran sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh Fraksi MPM REMA UPI agar persidangan dinyatakan sah, serta menetapkan keputusan legal-formal melalui mekanisme persetujuan minimal (1/2n+1) dari seluruh Fraksi MPM REMA UPI. Produk hukum yang termaktub dalam buku kali ini adalah; 1. Undang-Undang Dasar REMA UPI Amandemen Keempat 2. Ketetapan-Ketetapan MPM REMA UPI 3. Sidang Istimewa MPM REMA UPI 4. Garis-Garis Besar Program Kerja (GBPK) REMA UPI 5. Mekanisme Kerja Organisasi (MKO) REMA UPI Produk hukum yang dihasilkan melalui Sidang Umum dan Sidang Istimewa tidak dapat dipandang hanya sebagai kumpulan dokumen normatif yang bersifat administratif. Produk hukum tersebut merupakan wujud konkret dari kehendak konstitusional mahasiswa yang menjadi dasar penyelenggaraan organisasi, sekaligus menjadi rujukan dalam setiap proses pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kewenangan di lingkungan REMA UPI. Oleh karena itu, pemahaman yang utuh terhadap setiap ketentuan yang telah disepakati merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya tata kelola organisasi yang efektif, tertib, dan selaras 2

dengan amanat konstitusi. Atas dasar itulah buku panduan ini disusun sebagai media pemasyarakatan produk hukum agar seluruh elemen REMA UPI memiliki pemahaman yang sama terhadap substansi, tujuan, dan implementasi setiap ketentuan yang berlaku. Kami menyadari bahwa keberhasilan suatu produk hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusannya, tetapi juga oleh komitmen seluruh elemen organisasi dalam melaksanakan dan menaatinya secara konsisten. Konstitusi akan memiliki makna apabila diimplementasikan dalam praktik penyelenggaraan organisasi. Oleh sebab itu, kami mengajak seluruh pimpinan lembaga, anggota REMA UPI, serta seluruh mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia untuk menjadikan buku ini sebagai pedoman utama dalam memahami hak, kewajiban, serta mekanisme kelembagaan yang diatur dalam konstitusi dan berbagai produk hukum hasil Sidang Umum dan Sidang Istimewa. Dengan hadirnya "Panduan Pemasyarakatan Produk Hukum Hasil Sidang Umum dan Sidang Istimewa MPM REMA UPI Tahun 2026" ini , kami berharap mampu menjadi referensi yang memperkuat budaya sadar konstitusi, mendorong terciptanya tata kelola organisasi yang demokratis, akuntabel, dan berintegritas, serta menjadi pijakan dalam membangun REMA UPI yang semakin adaptif, progresif, dan berorientasi pada kepentingan mahasiswa. Semoga setiap amanat yang telah dirumuskan dalam konstitusi dapat dijaga, dilaksanakan, dan dikembangkan dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan organisasi dan kemaslahatan bersama. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bandung, Oktober 2026 3

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR............................................................................................................... 2 BAB I PENDAHULUAN.....................................................................................................................5 BAB II UNDANG UNDANG DASAR REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.................................................................................................. 6 A. Latar Belakang, Landasan Pemikiran, Asas-Asas, dan Muatan Khusus.........................6 1. Latar Belakang........................................................................................................... 6 2. Landasan Pemikiran................................................................................................... 6 3. Asas-Asas................................................................................................................... 7 4. Muatan Khusus...........................................................................................................9 BAB III KETETAPAN MPM...............................................................................................................12 A. Landasan Pemikiran, Kedudukan, Tugas dan Wewenang MPM REMA UPI.............. 12 B. Putusan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia......................................................................................................... 16 1. Ketetapan MPM REMA UPI Hasil Sidang Umum MPM REMA UPI Tahun 2025-2026.....................................................................................................................17 2. Ketetapan MPM REMA UPI Hasil Sidang Istimewa MPM REMA UPI Tahun 2026 63 BAB IV SIDANG ISTIMEWA............................................................................................................ 81 A. Latar Belakang.............................................................................................................. 81 B. Rapat Paripurna MPM................................................................................................... 82 C. Sidang Istimewa............................................................................................................ 83 BAB V MEKANISME KERJA ORGANISASI............................................................................... 84 A. DASAR PEMIKIRAN MKO REMA UPI.................................................................... 84 B. NASKAH MEKANISME KERJA ORGANISASI.......................................................86 PENJELASAN PERUBAHAN AJUDIKASI MENJADI BURT........................................... 87 1. Landasan Teoretis dan Desain Awal Kelembagaan..................................................88 2. Evaluasi Implementasi dan Rekam Jejak Sejak Tahun 2022................................... 88 3. Tinjauan Yuridis, Diskusi Pakar, dan Penataan Kewenangan.................................. 88 4. Keputusan Konstitusional Hasil Sidang Umum Tahun 2025...................................88 BAB V GARIS-GARIS BESAR PROGRAM KERJA.................................................................... 89 A. DASAR PEMIKIRAN GBPK REMA UPI...................................................................89 B. NASKAH GARIS-GARIS BESAR PROGRAM KERJA............................................ 91 4

BAB I PENDAHULUAN Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (MPM REMA UPI) telah selesai melaksanakan Sidang Umum (SU) MPM REMA UPI Tahun 2025 dan Sidang Istimewa (SI) MPM REMA UPI Tahun 2026. Forum permusyawaratan tertinggi dalam struktur kelembagaan REMA UPI ini telah menyelesaikan keseluruhan agenda strategis dalam rangka penyempurnaan produk hukum guna menjaga keberlanjutan organisasi kemahasiswaan di lingkup REMA UPI, yang pada akhirnya menghasilkan beberapa perubahan signifikan dalam beberapa Ketetapan (TAP) MPM, khususnya yang mengatur tentang mekanisme Laporan Kinerja MPM REMA UPI, reformulasi kriteria calon Ketua MPM dan Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM). Berdasarkan Pasal 51 Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar (UUD) REMA UPI, Ketetapan (TAP) MPM REMA UPI didefinisikan sebagai produk hukum yang dibentuk dan ditetapkan melalui mekanisme Sidang Umum maupun Sidang Istimewa MPM REMA UPI. Dalam tata urut perundangan REMA UPI sebagaimana diatur dalam Pasal 49, ketetapan ini menempati kedudukan strategis pada peringkat kedua, tepat di bawah Undang-Undang Dasar dan di atas Undang-Undang REMA UPI. Guna menjawab dinamika dan berbagai tantangan yang muncul di lingkungan REMA UPI, diperlukan perubahan dalam beberapa Tap MPM, sebagai upaya menjaga relevansi serta merespon kebutuhan organisasi yang ditetapkan dalam Sidang Umum (SU) dan mereperesensertatasikan seluruh elemen yang ada di REMA UPI. Menyadari signifikansi perubahan tersebut dalam konstelasi hukum REMA UPI, MPM REMA UPI Periode 2026 memandang perlu untuk menyusun "Panduan Pemasyarakatan Produk Hukum Hasil Sidang Umum MPM REMA UPI Tahun 2026 dan Sidang Istimewa MPM REMA UPI Tahun 2026" sebagai instrumen diseminasi hukum yang bersifat strategis. Urgensi penyusunan panduan ini terletak pada fungsinya sebagai sarana literasi hukum antara produk hukum yang baru ditetapkan dengan pemahaman kolektif seluruh sivitas REMA UPI, sekaligus sebagai upaya menegakkan asas fictie hukum (bahwa setiap subjek hukum dianggap mengetahui hukum yang berlaku) secara substantif, bukan sekadar formalitas normatif, sehingga dari pemahaman yang utuh dan menyeluruh tersebut diharapkan tumbuh kesadaran kolektif untuk mengimplementasikan konstitusi secara konsisten dalam setiap aktivitas keorganisasian, baik di tingkat republik mahasiswa, fakultas/kamda, serta program studi. 5

BAB II UNDANG UNDANG DASAR REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA A. Latar Belakang, Landasan Pemikiran, Asas-Asas, dan Muatan Khusus 1. Latar Belakang Mahasiswa merupakan bagian integral dari masyarakat yang memiliki potensi intelektual, moral, dan sosial sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Potensi tersebut perlu diarahkan dan dikembangkan secara optimal sebagai bagian dari proses pembentukan insan akademis yang mampu berkontribusi terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mahasiswa juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas diri, mengembangkan keilmuan dan keprofesian, memperkokoh persatuan, serta berperan aktif dalam pengabdian kepada masyarakat. Dalam menjalankan tanggung jawab tersebut, diperlukan suatu wadah kehidupan kemahasiswaan yang mampu menghimpun aspirasi, mengembangkan potensi, dan mengelola kepentingan bersama berdasarkan nilai-nilai kemahasiswaan, kemasyarakatan, kekeluargaan, kesejahteraan, iman dan takwa, kebenaran, serta perjuangan dengan menjunjung tinggi persatuan dan keadilan. Dengan adanya cita-cita, tanggung jawab serta komitmen bersama tersebut diperlukan adanya suatu tatanan yang mampu memberikan arah, kepastian, dan keteraturan dalam penyelenggaraan organisasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu hukum dasar yang mengatur prinsip-prinsip fundamental kehidupan kemahasiswaan, hubungan antarlembaga, pembagian kewenangan, serta hak dan kewajiban mahasiswa. Hukum dasar tersebut sekaligus diperlukan untuk memastikan bahwa kekuasaan dalam organisasi dijalankan berdasarkan legitimasi hukum, memiliki batas yang jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Atas dasar kebutuhan tersebut, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia menghimpun diri dalam Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat REMA UPI sebagai organisasi kemahasiswaan yang berbentuk kesatuan dan berkedudukan sebagai kelengkapan non struktural di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia. Dengan demikian, diperlukan suatu dasar hukum yang mampu menjadi fondasi penyelenggaraan kehidupan kemahasiswaan, memberikan arah terhadap hubungan kelembagaan, serta menjamin terlaksananya hak dan kewajiban mahasiswa. Maka terbentuklah Undang-Undang Dasar Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang menjadi dasar penyelenggaraan organisasi yang ada di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia. 2. Landasan Pemikiran Kebutuhan akan suatu hukum dasar dalam penyelenggaraan kehidupan Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tidak semata-mata bersifat organisatoris, melainkan berkaitan dengan kebutuhan untuk membangun tata kehidupan kemahasiswaan 6

yang memiliki dasar legitimasi, struktur kewenangan, serta mekanisme pengawasan yang jelas. Dalam perspektif Hans Kelsen melalui teori (Stufenbau der Rechtsordnung), tata hukum tersusun secara berjenjang, di mana norma yang lebih rendah memperoleh validitasnya dari norma yang lebih tinggi. Prinsip tersebut dituangkan dalam tata urutan perundangan REMA UPI yang menempatkan UUD REMA UPI sebagai peraturan tertinggi, diikuti Ketetapan MPM, Undang-Undang REMA UPI, peraturan lembaga eksekutif, Peraturan Presiden Mahasiswa, dan peraturan organisasi pada tingkat lainnya. K.C. Wheare memandang konstitusi sebagai seperangkat aturan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan, khususnya mengenai struktur, kewenangan, dan hubungan antarlembaga. Pemikiran tersebut tercermin dalam UUD REMA UPI yang mengatur keberadaan MPM, lembaga legislatif, lembaga eksekutif, UKM, serta organisasi mahasiswa pada tingkat fakultas, kampus daerah, dan departemen atau program studi. Selanjutnya, gagasan A.V. Dicey mengenai (rule of law) menempatkan supremasi hukum sebagai prinsip fundamental dalam penyelenggaraan kekuasaan. Dalam kehidupan REMA UPI, prinsip tersebut tercermin melalui kewajiban berbagai lembaga untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan UUD REMA UPI serta ketetapan organisasi. Bahkan, organisasi pada tingkat fakultas, kampus daerah, dan departemen atau program studi diberikan kewenangan untuk mengatur urusannya masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan UUD REMA UPI. Sementara itu, pemikiran Jimly Asshiddiqie mengenai konstitusionalisme menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan dan perlindungan terhadap hak. Prinsip tersebut tercermin dalam pembagian fungsi antara lembaga-lembaga REMA UPI, mekanisme pertanggungjawaban, serta pengakuan terhadap hak mahasiswa untuk berpartisipasi, menyampaikan pendapat, mengajukan usul, dan memilih maupun dipilih. Berdasarkan pemikiran tersebut, UUD REMA UPI memiliki kedudukan fundamental sebagai hukum dasar yang memberikan legitimasi terhadap penyelenggaraan kekuasaan, mengatur struktur dan hubungan kelembagaan, membatasi kewenangan, serta menjamin hak dan kewajiban mahasiswa. Dengan demikian, UUD menjadi fondasi bagi terciptanya kehidupan kemahasiswaan yang demokratis, tertib, berkeadilan, dan bertanggung jawab. 3. Asas-Asas a. Asas Supremasi Hukum Seluruh tata kelola dan penyelenggaraan organisasi wajib berlandaskan serta tidak boleh bertentangan dengan norma dasar UUD REMA UPI. Prinsip konstitusional ini diwujudkan melalui kewajiban normatif setiap kelengkapan lembaga untuk menjunjung tinggi UUD REMA UPI serta tunduk pada hierarki peraturan perundang-undangan yang menempatkan UUD sebagai aturan tertinggi. Gagasan ini berakar kuat pada asas Supremasi Hukum (Rule of Law) dari A.V. Dicey (1885) dan konsep Negara Hukum (Rechtsstaat) rumusan Friedrich Julius Stahl (1830), yang menegaskan bahwa hukum berkedudukan sebagai panglima guna mencegah tindakan sewenang-wenang serta mengikat seluruh aparatur maupun anggota organisasi. 7

b. Asas Demokrasi dan Representasi Roda organisasi dijalankan melalui kelengkapan kelembagaan dan mekanisme perwakilan yang merepresentasikan suara mahasiswa, seperti MPM, DPM, serta BEM. Penggunaan sistem fraksi dan tata cara persidangan menjadi saluran representasi utama dalam merumuskan setiap kebijakan publik organisasi. Prinsip ini merujuk pada Teori Demokrasi Perwakilan karya John Stuart Mill (1861) yang menekankan perlunya pendelegasian wewenang bagi populasi yang luas, selaras dengan doktrin Keterwakilan Formal (Formal Representation) menurut Hanna Pitkin (1967) yang memberikan legitimasi pada kewenangan badan legislatif melalui mekanisme pemilu yang demokratis. c. Asas Pembagian Kekuasaan Konstitusi REMA UPI mendistribusikan fungsi penyelenggaraan organisasi ke dalam badan-badan kelembagaan yang memiliki tugas dan wewenang mandiri. MPM memegang otoritas kedaulatan tertinggi, DPM menjalankan kewenangan legislasi serta pengawasan, sementara BEM mengemban tugas eksekutif. Pembagian ini merupakan manifestasi dari Teori Trias Politica hasil pemikiran Montesquieu (1748) dalam karya agungnya L'Esprit des Lois. Pemisahan fungsi tersebut dirancang sedemikian rupa guna memfasilitasi mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances), sehingga potensi pemusatan kekuasaan secara absolut dapat dihindari. d. Asas Otonomi Organisasi Kelembagaan mahasiswa di tingkat fakultas, kampus daerah, hingga departemen atau program studi diberikan kemandirian untuk mengelola urusan internal masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan UUD REMA UPI, GBPK, dan MKO. Asas ini disangga oleh Teori Desentralisasi (khususnya konsep Devolusi) menurut Dennis Rondinelli (1981) serta pendekatan Tata Kelola Multilevel (Multilevel Governance). Pelimpahan wewenang kepada unit sektoral ini bertujuan menjamin tata kelola yang adaptif dan responsif terhadap dinamika lokal mahasiswa tanpa intervensi berlebihan dari pusat. e. Asas Partisipasi Setiap anggota REMA UPI dijamin haknya untuk berperan aktif dalam dinamika organisasi, menyampaikan gagasan, mengajukan usul dan pertanyaan, mengikuti kegiatan, serta hak memilih dan dipilih. Landasan ini berpijak pada konsepsi Demokrasi Partisipatoris (Participatory Democracy) dari Carole Pateman (1970) dan teori Tangga Partisipasi Publik (Ladder of Citizen Participation) rumusan Sherry Arnstein (1969). Pemikiran tersebut menekankan bahwa keterlibatan substantif konstituen dalam pengambilan keputusan merupakan prasyarat mutlak bagi terwujudnya iklim organisasi yang demokratis dan sehat. f. Asas Akuntabilitas dan Transparansi Pimpinan dan fungsionaris organisasi berkewajiban secara konstitusional mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya serta menjamin keterbukaan informasi publik organisasi. Hal ini diwujudkan melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban BEM kepada MPM dan penyajian keterbukaan anggaran kepada seluruh mahasiswa. Secara teoritis, asas ini didasarkan pada Teori Keagenan (Principal-Agent Theory) yang dikembangkan oleh Michael Jensen & William Meckling (1976), yang menempatkan 8

mahasiswa sebagai pemberi mandat (principal) dan pengurus sebagai pelaksana mandat (agent) guna mencegah timbulnya penyalahgunaan kekuasaan. g. Asas Persatuan Bentuk REMA UPI sebagai organisasi kesatuan mencerminkan komitmen untuk menghimpun seluruh elemen dan potensi mahasiswa dalam satu wadah tunggal dengan tetap menghormati eksistensi kelembagaan di tiap tingkatan. Konstruksi ini selaras dengan teori Bentuk Negara Kesatuan (Unitary State) dari C.F. Strong (1930) serta doktrin Solidaritas Organik karya Emile Durkheim (1893), yang bertujuan menjaga keutuhan poros kepemimpinan pusat sekaligus mengakomodasi keragaman aspirasi di tingkat fakultas maupun departemen. 4. Muatan Khusus Asas-asas tersebut selanjutnya diwujudkan ke dalam berbagai materi pengaturan yang membentuk kerangka konstitusional REMA UPI. Muatan UUD REMA UPI tidak hanya mengatur struktur dan kewenangan lembaga, tetapi juga mengatur hubungan antarlembaga, kedudukan dan hak mahasiswa, pengelolaan organisasi, serta tata peraturan yang menjadi dasar penyelenggaraan kehidupan kemahasiswaan. Dengan demikian, muatan khusus berikut menunjukkan bentuk konkret dari prinsip-prinsip konstitusional yang telah menjadi dasar penyelenggaraan REMA UPI. a. Kedudukan, Bentuk, dan Kedaulatan REMA UPI UUD REMA UPI menetapkan REMA UPI sebagai organisasi kemahasiswaan yang berbentuk kesatuan dan menjadi organisasi mahasiswa yang sah serta berdaulat di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia. Kedaulatan REMA UPI diletakkan pada mahasiswa UPI dan pelaksanaannya didasarkan pada UUD. Ketentuan ini memberikan dasar konstitusional mengenai identitas, kedudukan, serta sumber legitimasi kekuasaan dalam organisasi. b. Struktur Kelembagaan dan Pembagian Fungsi UUD REMA UPI menetapkan perangkat kelembagaan REMA UPI yang meliputi MPM, lembaga legislatif, lembaga eksekutif, UKM, serta organisasi mahasiswa pada tingkat fakultas, kampus daerah, departemen, dan program studi. Masing-masing memiliki kedudukan dan fungsi yang berbeda dalam penyelenggaraan organisasi. Pengaturan ini memberikan kejelasan mengenai struktur kelembagaan sekaligus mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan. c. MPM sebagai Pemegang Kedaulatan Organisasi Kedudukan MPM REMA UPI selaku pemegang kedaulatan tertinggi organisasi memperoleh legitimasi mendasar melalui konstruksi demokrasi perwakilan. Mengingat komposisi keanggotaan MPM dihimpun dari para pimpinan lembaga kemahasiswaan yang merepresentasikan eksistensi program studi, fakultas, kampus daerah, serta Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), maka pelaksanaan kewenangan konstitusional MPM termasuk penetapan norma dasar (UUD, GBPK, MKO), penjatuhan sanksi, hingga penilaian atas laporan pertanggungjawaban eksekutif merupakan perwujudan konkret dari kedaulatan kolektif mahasiswa. Melalui mekanisme representasi kelembagaan yang inklusif tersebut, setiap produk hukum dan ketetapan yang dirumuskan oleh MPM REMA UPI memiliki legitimasi konstitusional sebagai pengejawantahan atas mandat, aspirasi, serta kehendak seluruh sivitas akademika mahasiswa. 9

d. Penyelenggaraan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif UUD REMA UPI mengatur keberadaan BEM REMA UPI sebagai lembaga eksekutif dan DPM sebagai lembaga legislatif. BEM menjalankan keputusan organisasi, menyelenggarakan urusan eksekutif, melakukan koordinasi dengan lembaga eksekutif pada berbagai tingkatan, serta bertanggung jawab kepada MPM. Sementara itu, DPM menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, penyerapan aspirasi, serta memiliki instrumen pengawasan seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Pengaturan ini membentuk mekanisme pembagian kekuasaan sekaligus pengawasan dalam penyelenggaraan organisasi. e. Hubungan dan Koordinasi Antar Tingkatan Organisasi UUD REMA UPI mengatur hubungan antara lembaga tingkat universitas dengan organisasi pada tingkat fakultas, kampus daerah, departemen, dan program studi. Hubungan tersebut dibedakan berdasarkan karakter kelembagaannya. BEM memiliki hubungan komando terpusat dengan lembaga eksekutif di bawahnya, sedangkan DPM menjalankan fungsi koordinasi dengan lembaga legislatif pada tingkatan tersebut. Pengaturan ini memberikan batas yang lebih jelas antara hubungan komando, koordinasi, dan kewenangan masing-masing organisasi. f. Otonomi Organisasi pada Tingkat Fakultas, Kampus Daerah, Departemen, dan Program Studi UUD REMA UPI memberikan kewenangan kepada organisasi pada berbagai tingkatan untuk mengatur urusan internalnya masing-masing. Otonomi tersebut mencakup penyelenggaraan organisasi dan pembentukan aturan internal, tetapi tetap dibatasi oleh UUD REMA UPI, GBPK, dan MKO. Dengan demikian, otonomi organisasi tidak dimaknai sebagai kewenangan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai kewenangan yang dilaksanakan dalam kerangka kesatuan REMA UPI. g. Keanggotaan, Hak, dan Kewajiban Mahasiswa UUD REMA UPI menetapkan bahwa mahasiswa UPI yang memenuhi ketentuan merupakan anggota REMA UPI dan mengatur klasifikasi keanggotaan menjadi anggota muda, biasa, dan aktif. Selain menetapkan kewajiban anggota untuk menaati peraturan, membayar iuran, serta menjaga nama baik organisasi, UUD juga memberikan hak untuk berpartisipasi, menyampaikan pendapat, mengajukan usul dan pertanyaan, mengikuti kegiatan, serta memilih dan dipilih. Ketentuan ini menempatkan mahasiswa sebagai subjek utama dalam kehidupan konstitusional REMA UPI. h. Keuangan dan Pertanggungjawaban Organisasi UUD REMA UPI mengatur sumber keuangan REMA UPI yang berasal dari iuran mahasiswa, sumbangan yang sah dan tidak mengikat, serta kegiatan usaha yang sah dan tidak mengikat. UUD juga mengatur penyusunan anggaran oleh BEM, keterlibatan DPM dalam perubahan anggaran, serta kewajiban BEM untuk menyampaikan transparansi anggaran kepada anggota. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. i. Tata Urutan dan Pembentukan Peraturan UUD REMA UPI menetapkan tata urutan peraturan dalam REMA UPI mulai dari UUD, Ketetapan MPM, Undang-Undang REMA UPI, peraturan lembaga eksekutif, Peraturan Presiden Mahasiswa , hingga peraturan organisasi pada tingkat fakultas, 10

kampus daerah, departemen, dan program studi. Selain menentukan hirarki, UUD juga menentukan lembaga yang berwenang membentuk masing-masing jenis peraturan. Ketentuan ini memberikan kepastian mengenai kedudukan, kewenangan pembentukan, dan hubungan antarperaturan dalam sistem hukum REMA UPI. j. Identitas dan Keberlangsungan Organisasi UUD REMA UPI mengatur unsur identitas REMA UPI berupa bendera, lambang, stempel, dan atribut lainnya. Selain itu, terdapat ketentuan mengenai keberlangsungan organisasi, termasuk pengaturan mengenai keberlakuan peraturan dan perangkat organisasi yang telah ada serta ketentuan penutup bagi hal-hal yang belum diatur. Muatan ini memberikan dasar bagi kesinambungan penyelenggaraan organisasi dan menjaga identitas REMA UPI sebagai suatu kesatuan. 11

BAB III KETETAPAN MPM A. Landasan Pemikiran, Kedudukan, Tugas dan Wewenang MPM REMA UPI Bagian ini menguraikan landasan filosofis, ideologis, yuridis, dan organisasional yang menjadi fondasi eksistensi dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa (MPM REMA) Universitas Pendidikan Indonesia. MPM REMA UPI adalah lembaga tinggi mahasiswa yang kedudukannya tidak dapat direduksi menjadi sekadar unsur kelengkapan struktural organisasi kemahasiswaan, melainkan harus dipahami sebagai perwujudan kelembagaan yang lahir dari tuntutan mendasar untuk mengarahkan sekaligus merealisasikan cita-cita luhur sivitas akademika mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi organisasi. Ditinjau dari tataran ontologis yang menelaah substansi dasar kelembagaan, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia berkedudukan sebagai perwujudan konkret kedaulatan tertinggi mahasiswa yang merangkum aspirasi seluruh elemen keorganisasian secara inklusif. Adapun dalam dimensi epistemologis yang mengatur tata cara dan keabsahan kinerjanya, lembaga ini mengoperasikan kewenangan serta merumuskan regulasi melalui aturan prosedural persidangan yang demokratis, musyawarah mufakat, dan berlandaskan pada konstitusi UUD REMA UPI. Sementara itu, secara aksiologis yang berorientasi pada tujuan kegunaannya, setiap langkah strategis serta norma dasar yang ditetapkan diarahkan sepenuhnya untuk mengawal hak konstitusional mahasiswa, memelihara mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances), serta mengakselerasi perwujudan kemaslahatan kolektif bagi seluruh sivitas akademika Analisis mendalam terhadap landasan filosofis tersebut mengungkapkan adanya dwi-mandat yang diemban oleh keseluruhan struktur organisasi kemahasiswaan, termasuk MPM REMA UPI sebagai lembaga tertingginya. Mandat pertama bersifat pengembangan internal, sebagaimana tercermin dalam frasa "meningkatkan kualitas diri" dan "mengembangkan ilmu kependidikan dan keprofesian," yang selaras dengan dua pilar awal Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni Pendidikan dan Pengajaran serta Penelitian dan Pengembangan. Mandat kedua bersifat kontribusi eksternal, yang termanifestasi melalui tujuan "meneruskan cita-cita perjuangan bangsa" dan "berpartisipasi aktif dalam pengabdian pada masyarakat," sebagai perwujudan pilar ketiga Tri Dharma, yaitu Pengabdian kepada Masyarakat. Dengan demikian, MPM REMA UPI tidak hanya berfungsi sebagai regulator internal organisasi mahasiswa, tetapi juga sebagai pengarah strategis yang memastikan seluruh gerak langkah REMA UPI berkontribusi pada pencapaian tujuan yang lebih besar, baik bagi mahasiswa, universitas, maupun bangsa. Lebih jauh, cita-cita untuk mewujudkan "masyarakat madani" memberikan dimensi filosofis yang kaya pada dasar pemikiran ini. Konsep masyarakat madani, atau civil society, dalam konteks keindonesiaan sering kali merujuk pada sebuah tatanan masyarakat yang beradab, demokratis, dan berkeadilan, yang terinspirasi dari tatanan masyarakat Madinah pada masa Nabi Muhammad SAW. Tatanan ini menjunjung tinggi supremasi hukum (rule of 12

law), hak asasi manusia, pluralisme, dan toleransi. Dengan mencantumkan tujuan ini, Pembukaan UUD REMA UPI menegaskan bahwa organisasi kemahasiswaan ini bertujuan membentuk kader-kader pemimpin masa depan yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki komitmen kuat untuk membangun sebuah tatanan sosial yang adil, religius, dan menghargai keberagaman. Landasan ideologis REMA UPI serta implikasinya terhadap MPM REMA UPI menunjukkan adanya sintesis yang khas antara nilai spiritual, kebangsaan, dan akademik. Kehadiran frasa "Tuhan Yang Maha Esa", "iman dan takwa", serta "masyarakat madani" yang disandingkan dengan "Pancasila", "perjuangan bangsa", dan "Tri Dharma Perguruan Tinggi" bukan merupakan suatu kebetulan, melainkan sebuah konstruksi ideologis yang dirancang secara sadar untuk merepresentasikan identitas keindonesiaan secara utuh. Dalam konstruksi tersebut, dimensi spiritual dan semangat kebangsaan diposisikan sebagai dua unsur yang saling memperkuat. Konsekuensinya, MPM REMA UPI sebagai lembaga tertinggi di lingkungan REMA UPI diharapkan menjadi perwujudan nyata dari sintesis tersebut. Setiap ketetapan dan kebijakan yang dihasilkan harus mencerminkan keseimbangan antara ketajaman intelektual yang berlandaskan Tri Dharma Perguruan Tinggi, komitmen terhadap nilai Pancasila, serta pijakan moral dan spiritual yang bersumber pada iman dan takwa. Secara yuridis, eksistensi dan supremasi MPM REMA UPI didasarkan pada prinsip kedaulatan mahasiswa yang diatur secara eksplisit dalam konstitusi. Pasal 1 Ayat (3) UUD REMA UPI menyatakan, "Kedaulatan REMA UPI berada di tangan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar REMA UPI". Pernyataan ini menetapkan dua hal fundamental: pertama, sumber legitimasi tertinggi organisasi adalah seluruh mahasiswa UPI; kedua, pelaksanaan kedaulatan tersebut tidaklah anarkis, melainkan diatur dan dijalankan melalui mekanisme yang ditetapkan dalam UUD REMA UPI. Prinsip kedaulatan yang bersifat abstrak ini kemudian dikonkritkan melalui sebuah instrumen kelembagaan. Pasal 3 UUD REMA UPI secara definitif menunjuk instrumen tersebut dengan menyatakan, "Majelis Permusyawaratan Mahasiswa merupakan lembaga kedaulatan tertinggi organisasi kemahasiswaan Rema UPI". Dengan menghubungkan kedua pasal ini, dapat ditarik sebuah simpulan yuridis yang kuat: MPM REMA UPI adalah manifestasi kelembagaan dari kedaulatan kolektif seluruh mahasiswa UPI. Ia adalah wadah konstitusional di mana kedaulatan mahasiswa yang abstrak diwujudkan menjadi keputusan-keputusan hukum yang konkret dan mengikat. Ketetapan yang dihasilkan oleh MPM, oleh karenanya, secara hukum dianggap sebagai suara dari mahasiswa selaku pemegang kedaulatan. Struktur kelembagaan REMA UPI yang menempatkan MPM sebagai lembaga tertinggi sejalan dengan model Student Government yang banyak diimplementasikan di berbagai universitas di Indonesia. Model ini sering kali mengadopsi struktur yang terinspirasi dari sistem ketatanegaraan nasional, yang terdiri dari lembaga legislatif, eksekutif, dan sebuah badan permusyawaratan tertinggi. Dengan menempatkan MPM sebagai lembaga tertinggi, UUD REMA UPI secara sadar memilih sebuah model pemerintahan mahasiswa yang mengutamakan representasi dan deliberasi sebagai mekanisme pengambilan keputusan tertinggi. 13

Kedudukan MPM REMA UPI sebagai "lembaga kedaulatan tertinggi" sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 UUD REMA UPI tidak hanya memiliki makna simbolis, tetapi juga memperoleh legitimasi secara yuridis melalui ketentuan ketentuan lain yang diatur dalam konstitusi organisasi. Supremasi kelembagaan tersebut diwujudkan melalui sistem pertanggungjawaban yang bersifat hierarkis, dimana lembaga lembaga utama dalam struktur REMA UPI secara konstitusional berkewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya kepada MPM REMA UPI. Ketentuan-ketentuan pokok yang menegaskan kedudukan tersebut antara lain sebagai berikut: a. Pertanggungjawaban Lembaga Eksekutif: Pasal 17 UUD REMA UPI secara tegas menyatakan bahwa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) REMA UPI "bertanggung jawab kepada MPM REMA UPI." Kewajiban ini dirinci lebih lanjut dalam Pasal 14 Ayat (1) Poin d, yang mewajibkan BEM REMA UPI untuk "memberikan laporan pertanggungjawaban kepada MPM REMA UPI" b. Pelaporan Kinerja Lembaga Legislatif: Pasal 21 Ayat (1) Poin c UUD REMA UPI mewajibkan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) REMA UPI untuk "memberikan laporan kinerja kepada MPM REMA UPI". Mekanisme kelembagaan tersebut menunjukkan bahwa meskipun REMA UPI memiliki pemisahan fungsi antara lembaga eksekutif yang dijalankan oleh BEM dan lembaga legislatif yang dijalankan oleh DPM, sistem yang diterapkan tidak sepenuhnya mengadopsi prinsip pemisahan kekuasaan yang menempatkan setiap lembaga pada kedudukan yang setara (co equal branches). Sebaliknya, struktur kelembagaan REMA UPI dibangun berdasarkan hubungan yang bersifat hierarkis dengan MPM REMA UPI sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam organisasi kemahasiswaan. Manifestasi paling nyata dari supremasi tersebut tercermin dalam kewenangan MPM untuk "menerima atau menolak pertanggungjawaban Ketua Lembaga Eksekutif Tingkat Universitas" sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) poin c UUD REMA UPI. Kewenangan untuk menerima maupun menolak laporan pertanggungjawaban tersebut menempatkan MPM sebagai lembaga yang memiliki otoritas politik tertinggi dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas lembaga eksekutif. Konstruksi kelembagaan tersebut menunjukkan bahwa sistem pemerintahan REMA UPI lebih mengedepankan prinsip supremasi konstitusi dan konsistensi terhadap arah organisasi daripada semata mata menitikberatkan pada mekanisme keseimbangan kekuasaan (checks and balances). Dalam kapasitasnya sebagai lembaga yang berwenang menetapkan serta mengubah Undang Undang Dasar REMA UPI dan Garis-Garis Besar Program Kerja, MPM REMA UPI diposisikan sebagai penjaga utama terhadap keberlakuan dan pelaksanaan norma norma dasar organisasi. Berdasarkan kewenangan tersebut, MPM memiliki legitimasi konstitusional untuk melakukan pengawasan sekaligus mengambil tindakan terhadap lembaga lain apabila ditemukan penyimpangan dari ketentuan konstitusi maupun arah kebijakan organisasi. Dengan demikian, struktur kelembagaan REMA UPI merefleksikan suatu adaptasi atas prinsip kedaulatan parlementer yang diterapkan dalam konteks organisasi kemahasiswaan. Kedudukan MPM REMA UPI sebagai lembaga kedaulatan tertinggi juga tercermin dalam fungsinya sebagai forum pengambilan keputusan atas persoalan yang bersifat paling mendasar bagi organisasi. Pelaksanaan fungsi tersebut diwujudkan melalui mekanisme 14

persidangan yang terdiri atas Sidang Umum dan Sidang Istimewa. Dalam hal ini, Pasal 10 Ayat (1) UUD REMA UPI secara tegas menyatakan bahwa "Sidang Umum merupakan forum tertinggi dalam MPM REMA UPI." Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap keputusan strategis yang berkaitan dengan arah, konstitusi, dan keberlangsungan organisasi memperoleh legitimasi tertinggi melalui forum Sidang Umum MPM REMA UPI. Sedangkan dalam Pasal 11 Ayat (1) UUD REMA UPI menjelaskan bahwa “Sidang Istimewa adalah sidang yang dilaksanakan pada kondisi tertentu.” Tertera jelas bahwa Sidang ini dilaksanakan apabila ada hal-hal luar biasa yang terjadi. Lebih lanjut dipaparkan di Pasal 11 Ayat (2) UUD REMA UPI menyatakan bahwa “Sidang Istimewa dilaksanakan dengan kondisi: a. Lembaga Eksekutif tingkat Universitas dan/atau anggota REMA UPI terbukti melanggar Undang-Undang Dasar, GBPK, dan/atau MKO REMA UPI. b. Apabila ada usulan perubahan Undang-Undang Dasar, GBPK, dan/atau MKO REMA UPI.” Ketentuan tersebut memperjelas bahwa Sidang Istimewa ini bisa dilaksanakan apabila adanya pelanggaran tingkat universitas dan/atau anggota REMA UPI terbukti melanggar UUD, GBPK, dan/ atau MKO REMA UPI juga adanya usulan perubahan UUD, GBPK, serta MKO REMA UPI. Sidang Umum adalah forum reguler yang diselenggarakan dalam satu periode kepengurusan untuk menetapkan arah kebijakan organisasi. Sementara itu, Sidang Istimewa adalah forum luar biasa yang dapat diselenggarakan dalam kondisi tertentu, seperti adanya pelanggaran konstitusi oleh lembaga eksekutif atau adanya usulan perubahan terhadap UUD, GBPK, dan/atau Mekanisme Kerja Organisasi (MKO) di tengah periode kepengurusan. Dalam UUD REMA UPI Amandemen Keempat, sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan MPM Nomor: 03/TAPSU/MPMREMAUPI/2024-2025, memperkenalkan aturan prosedural yang lebih canggih dan spesifik untuk pelaksanaan Sidang Istimewa. Perubahan ini menandakan sebuah proses pematangan politik dalam organisasi, di mana mekanisme krisis diatur secara ketat untuk menjaga stabilitas dan legitimasi. Aturan baru tersebut meliputi: a. Syarat Pengusulan: Sidang Istimewa hanya dapat diusulkan oleh sekurang-kurangnya "1/3 dari seluruh Anggota MPM REMA UPI". b. Kuorum Kehadiran: Sidang Istimewa dianggap sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya "2/3 dari seluruh Fraksi MPM REMA UPI". c. Pengambilan Keputusan: Putusan dalam Sidang Istimewa sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya "(1/2n+1) dari seluruh Fraksi MPM REMA UPI". Penerapan ambang batas yang tinggi dengan dasar dukungan anggota (bukan fraksi secara kolektif), merupakan mekanisme konstitusional yang dirancang untuk menjaga stabilitas organisasi. Pengaturan tersebut memastikan bahwa Sidang Istimewa sebagai forum yang memiliki kewenangan luar biasa tidak dapat diselenggarakan secara sewenang wenang oleh kelompok minoritas demi kepentingan politik tertentu. Pelaksanaan Sidang Istimewa hanya dimungkinkan apabila memperoleh dukungan dari koalisi fraksi yang luas dan merepresentasikan berbagai fakultas maupun kampus daerah. Dengan demikian, ketentuan tersebut menjadikan Sidang Istimewa bukan sebagai instrumen yang berpotensi menimbulkan instabilitas organisasi, melainkan sebagai mekanisme konstitusional untuk menyelesaikan krisis secara tertib, sah, dan bertanggung jawab. 15

Tugas dan fungsi utama MPM REMA UPI diatur secara tegas dalam Pasal 4 UUD REMA UPI. Ketentuan tersebut menjadi landasan normatif yang memberikan mandat kepada MPM untuk melaksanakan kewenangan pokoknya selama satu periode kepengurusan. Di samping menjalankan tugas-tugas yang secara eksplisit dirumuskan dalam pasal tersebut, MPM juga memiliki kewajiban konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) UUD REMA UPI, yaitu “menjunjung tinggi dan menegakkan Undang Undang Dasar REMA UPI serta menjalankan tugasnya sebagai wakil mahasiswa yang bertanggung jawab”. Kewajiban tersebut menegaskan bahwa setiap tindakan, kebijakan, dan keputusan yang diambil oleh MPM harus senantiasa berpedoman pada konstitusi organisasi sekaligus mencerminkan tanggung jawab representatif terhadap seluruh mahasiswa UPI sebagai pemegang kedaulatan organisasi. Oleh karena itu, pelaksanaan tugas dan kewenangan MPM tidak hanya berorientasi pada aspek prosedural, tetapi juga harus mencerminkan komitmen terhadap supremasi konstitusi, akuntabilitas, serta kepentingan mahasiswa secara keseluruhan. Adapun tugas pokok MPM REMA UPI sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 UUD REMA UPI adalah sebagai berikut: a. Membahas dan menetapkan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) REMA UPI; b. Membahas dan menetapkan Garis-Garis Besar Program Kerja (GBPK) REMA UPI; c. Membahas dan menetapkan Mekanisme Kerja Organisasi (MKO) REMA UPI; d. Memilih dan menetapkan pimpinan MPM REMA Universitas Pendidikan Indonesia; e. Memilih dan menetapkan Ketua Lembaga Legislatif Tingkat Universitas; f. Menetapkan Presiden dan Wakil Presiden Lembaga Eksekutif Tingkat Universitas; g. Memberikan serta menetapkan sanksi kepada anggota REMA UPI yang tidak melaksanakan kewajibannya; h. Menetapkan pencabutan hak keanggotaan REMA UPI; i. Menetapkan berbagai hal lain yang dipandang perlu bagi penyelenggaraan organisasi sesuai dengan ketentuan konstitusi; B. Putusan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Berdasarkan Tata Tertib MPM REMA UPI Tahun 2022 Bab IX Pasal 58 ayat (1) dan (2), putusan yang dihasilkan dari persidangan atau rapat MPM Rema UPI terbagi menjadi dua jenis produk hukum, yakni Ketetapan dan Keputusan. Ketentuan mengenai Ketetapan diatur dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2), yang menetapkannya sebagai produk hukum berhierarki tinggi tepat di bawah UUD Rema UPI serta memiliki daya ikat yang luas, baik ke dalam maupun ke luar MPM Rema UPI. Sebaliknya, Pasal 60 menegaskan bahwa Keputusan merupakan jenis putusan dengan cakupan yang lebih spesifik dan terbatas, karena sifat daya ikatnya hanya berlaku secara internal ke dalam lingkungan MPM Rema UPI saja. 16

1. Ketetapan MPM REMA UPI Hasil Sidang Umum MPM REMA UPI Tahun 2025-2026 a. Ketetapan MPM REMA UPI Nomor 01/TAPSU/MPMREMAUPI/2025-2026 tentang Agenda Acara Sidang Umum MPM REMA UPI 2024 MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA NOMOR: 01/TAPSU/MPMREMAUPI/2025-2026 TENTANG AGENDA ACARA SIDANG UMUM REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Menimbang : a. Bahwa pelaksanaan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2025-2026 sebagai forum tertinggi organisasi Republik Mahasiswa UPI; b. Bahwa diperlukannya agenda acara sebagai salah satu penunjang pelaksanaan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2025-2026; 17

c. Bahwa berhubungan dengan itu perlu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tentang Agenda acara Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2025-2026. Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi; 2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor: 03/PER/MWAUPI/2015 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia; 3. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor: 3049/UN40/HK/2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia; 4. Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia; 5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tentang Mekanisme Kerja Organisasi Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Memperhatikan: 1. Pendapat-pendapat yang konstruktif dalam dinamika Sidang Pleno Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025-2026. MEMUTUSKAN Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG AGENDA ACARA SIDANG UMUM MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025-2026 Pasal 1 Agenda acara adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran berikut merupakan bagian tak terpisahkan dari ketetapan ini. Pasal 2 Agenda acara sebagaimana dimaksud pada pasal 1 berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan Musyawarah Mahasiswa yang pemberlakuannya disesuaikan dengan perkembangan dan situasi yang ada berdasarkan kesepakatan peserta sidang. 18

Pasal 3 Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Bandung Pada tanggal : 20 Desember 2025 Pukul : 11:29 WIB MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Presidium 1 19

MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA NOMOR: 02/TAPSU/MPMREMAUPI/2025-2026 TENTANG TATA TERTIB SIDANG UMUM REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Menimbang : a. Bahwa pelaksanaan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2025-2026 sebagai forum tertinggi organisasi Republik Mahasiswa UPI; b. Bahwa diperlukannya tata tertib sebagai salah satu penunjang pelaksanaan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2025-2026; c. Bahwa berhubungan dengan itu perlu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tentang Tata tertib Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2025-2026. Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi; 2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor: 03/PER/MWAUPI/2015 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia; 20

3. Peratusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor: 3049/UN40/HK/2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia; 4. Amandemen Keempat Undang-undang Dasar Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia; 5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tentang Mekanisme Kerja Organisasi Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Memperhatikan : 1. Pendapat-pendapat yang konstruktif dalam dinamika Sidang Pleno Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2025-2026; MEMUTUSKAN Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG TATA TERTIB SIDANG UMUM MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2024-2025 Pasal 1 Tata tertib adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran berikut merupakan bagian tak terpisahkan dari ketetapan ini. Pasal 2 Tata tertib sebagaimana dimaksud pada pasal 1 berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan Musyawarah Mahasiswa yang pemberlakuannya disesuaikan dengan perkembangan dan situasi yang ada berdasarkan kesepakatan peserta sidang. Pasal 3 Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di: Bandung Pada tanggal : 20 Desember 2025 Pukul : 12:18 WIB 21

MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Presidium 1 22

MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA NOMOR: 03/TAPSU/MPMREMAUPI/2025-2026 TENTANG UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA AMANDEMEN KEEMPAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Menimbang : a. Bahwa pelaksanaan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2025-2026 sebagai forum tertinggi organisasi Republik Mahasiswa UPI; b. Bahwa diperlukannya Amandemen Keempat UUD REMA UPI sebagai salah satu penunjang pelaksanaan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2025-2026; c. Bahwa berhubungan dengan itu perlu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tentang Penetapan Amandemen Keempat UUD Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2025-2026. Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi; 2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor: 03/PER/MWAUPI/2015 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia; 23

3. Peratusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor: 3049/UN40/HK/2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia; 4. Amandemen Keempat Undang-undang Dasar Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia; 5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tentang Mekanisme Keja Organisasi Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Memperhatikan : 1. Pendapat-pendapat yang konstruktif dalam dinamika Sidang Pleno Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2025-2026; MEMUTUSKAN Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG UNDANG- UNDANG DASAR REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA AMANDEMEN KEEMPAT Pasal 1 Undang-Undang Dasar Amandemen Keempat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran berikut merupakan bagian tak terpisahkan dari ketetapan ini. Pasal 2 Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia menjalankan Undang-Undang Dasar Amandemen Keempat dengan murni dan konsekuen. Pasal 3 Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 24

Ditetapkan di : Bandung Pada tanggal : 20 Desember 2025 Pukul : 13.53 WIB MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Presidium 1 25

MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA NOMOR: 04/TAPSU/MPMREMAUPI/2025-2026 TENTANG MEKANISME KERJA ORGANISASI REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Menimbang : a. Bahwa pelaksanaan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2025-2026 sebagai forum tertinggi organisasi Republik Mahasiswa UPI; b. Bahwa diperlukannya Mekanisme Kerja Organisasi sebagai salah satu penunjang pelaksanaan Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2025-2026; c. Bahwa berhubungan dengan itu perlu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tentang Penetapan Mekanisme Kerja Organisasi Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2025-2026. Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi; 2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor: 03/PER/MWAUPI/2015 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia; 3. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor: 3049/UN40/HK/2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia; 26

4. Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia; 5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tentang Mekanisme Kerja Organisasi Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Memperhatikan: 1 Pendapat-Pendapat yang Konstuktif dalam Dinamika Sidang Pleno Sidang Umum Majelis Permusywaratan Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025-2026. MEMUTUSKAN Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG MEKANISME KERJA ORGANISASI REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026. Pasal 1 Mekanisme Kerja Organisasi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran berikut merupakan bagian tak terpisahkan dari ketetapan ini. Pasal 2 Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia menjalankan Mekanisme Kerja Organisasi dengan murni dan konsekuen. Pasal 3 Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di: Bandung Pada tanggal : 20 Desember 2025 Pukul : 14:09 WIB MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Presidium 1 27

MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA NOMOR: 05/TAPSU/MPM.REMA.UPI/2025-2026 TENTANG PENETAPAN GARIS-GARIS BESAR PROGRAM KERJA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Menimbang : a. Bahwa pelaksanaan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2025-2026 sebagai forum tertinggi organisasi Republik Mahasiswa UPI; b. Bahwa diperlukannya Garis-Garis Besar Program Kerja sebagai salah satu penunjang keberjalanan Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2025-2026; c. Bahwa berhubungan dengan itu perlu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tentang Penetapan Garis-Garis Besar Program Kerja Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2025-2026. Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi; 2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor: 03/PER/MWAUPI/2015 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia; 28

3. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor: 3049/UN40/HK/2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia; 4. Amandemen Keempat Undang-undang Dasar Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia; 5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tentang Mekanisme Keja Organisasi Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Memperhatikan : 1. Pendapat-pendapat yang konstruktif dalam dinamika Sidang Pleno Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2025-2026; MEMUTUSKAN Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG GARIS-GARIS BESAR PROGRAM KERJA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026. Pasal 1 Garis-Garis Besar Program Kerja adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran berikut merupakan bagian tak terpisahkan dari ketetapan ini. Pasal 2 Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia menjalankan Garis-Garis Besar Program Kerja dengan murni dan konsekuen. Pasal 3 Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di: Bandung Pada tanggal : 20 Desember 2025 Pukul : 14.35 WIB MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 29

Presidium 1 30

MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA NOMOR: 06/TAPSU/MPMREMAUPI/2025-2026 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Menimbang : a. Bahwa pelaksanaan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2025-2026 sebagai forum tertinggi organisasi Republik Mahasiswa UPI; b. Bahwa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025 memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Majelis Permusyawaratan Mahasiswa; c. Bahwa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025 memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Majelis Permusyawaratan Mahasiswa; Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi; 2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor: 03/PER/MWAUPI/2015 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia; 31

3. Peratusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor: 3049/UN40/HK/2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia; 4. Amandemen Keempat Undang-undang Dasar Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia; 5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tentang Mekanisme Keja Organisasi Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Memperhatikan : 1. Pendapat-pendapat yang konstruktif dalam dinamika Sidang Pleno Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2025-2026; MEMUTUSKAN Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025. Pasal 1 Laporan Pertanggungjawaban disampaikan oleh Presiden, Wakil Presiden, para Menteri Koordinator, dan para Menteri BEM REMA UPI 2025. Pasal 2 Isi dan rincian Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana termaktub pada pasal 1 diuraikan dalam naskah terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ketetapan ini. Pasal 3 Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia menyatakan bahwa: a. Laporan Pertanggungjawaban diterima oleh fraksi FPMIPA, FPTI, FPEB, FIP, FPOK, FPBS, Kamda Serang, Kamda Cibiru, dan Kamda Sumedang. b. Laporan Pertanggungjawaban ditolak oleh fraksi FPIPS dan Kamda Purwakarta. Pasal 4 Abu Rosyid Al Ghifari sebagai Presiden Mahasiswa dan Mochamad Najril Fauzan Nurdiansyah sebagai Wakil Presiden Mahasiswa BEM REMA UPI 2025 dinyatakan demisioner. 32

Pasal 5 Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 24 Januari 2025 Pukul 01.25 WIB MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 33

MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA NOMOR: 07/TAPSU/MPMREMAUPI/2025-2026 TENTANG LAPORAN KINERJA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Menimbang : a. Bahwa pelaksanaan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2025-2026 sebagai forum tertinggi organisasi Republik Mahasiswa UPI; b. Bahwa Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025 memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja kepada Majelis Permusyawaratan Mahasiswa; c. Bahwa berhubungan dengan itu perlu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tentang Laporan Kinerja DPM REMA Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2025. Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi; 2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor: 03/PER/MWAUPI/2015 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia; 34

3. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor: 3049/UN40/HK/2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia; 4. Amandemen Keempat Undang-undang Dasar Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia; 5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tentang Mekanisme Kerja Organisasi Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Memperhatikan : 1. Pendapat-pendapat yang konstruktif dalam dinamika Sidang Pleno Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2025. MEMUTUSKAN Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG LAPORAN KINERJA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025. Pasal 1 Laporan Kinerja disampaikan oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, para Ketua Komisi, dan para Ketua Badan DPM REMA UPI Periode 2025. Pasal 2 Isi dan rincian Laporan Kinerja sebagaimana termaktub pada pasal 1 diuraikan dalam naskah terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ketetapan ini. Pasal 3 Nasruloh sebagai Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025 dinyatakan demisioner. Pasal 4 Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 24 Januari 2026 Pukul 23.30 WIB MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 35

Presidium 36

MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA NOMOR: 08/TAPSU/MPMREMAUPI/2025-2026 TENTANG LAPORAN KINERJA MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Menimbang : a. Bahwa pelaksanaan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2025-2026 sebagai forum tertinggi organisasi Republik Mahasiswa UPI; b. Bahwa Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia telah melaksanakan tugas dan wewenangnya selama masa jabatan Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan REMA UPI; c. Bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan organisatoris, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa perlu menyampaikan laporan kinerja dalam Sidang Umum; d. Bahwa berhubungan dengan itu perlu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tentang Laporan Kinerja MPM REMA Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2025. 37

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi; 2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor: 03/PER/MWAUPI/2015 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia; 3. Peraturan Rektor Universitas Peratusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor: 3049/UN40/HK/2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia; 4. Amandemen Keempat Undang-undang Dasar Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia; 5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tentang Mekanisme Keja Organisasi Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Memperhatikan : 1. Pendapat-pendapat yang konstruktif dalam dinamika Sidang Pleno Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2025-2026 MEMUTUSKAN Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG LAPORAN KINERJA MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025 Pasal 1 Laporan Kinerja disampaikan oleh Pimpinan, Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Badan MPM REMA UPI Periode 2025. Pasal 2 Isi dan rincian Laporan Kinerja sebagaimana termaktub pada pasal 1 diuraikan dalam naskah terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ketetapan ini. Pasal 3 Rizqi Kajayaan Tri Putra sebagai Ketua, Kent Ridho Ibrahim sebagai Wakil Ketua 1, dan Muhammad Raja Zahran Fadillah sebagai Wakil Ketua 2 dinyatakan demisioner. Pasal 4 Demisioner Pimpinan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia beserta jajarannya berhak diberikan lencana purna bakti sebagai tanda pasca kontribusi pada MPM REMA UPI 2025. 38

Pasal 5 Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkannya. Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 25 Januari 2025 Pukul 22.40 WIB MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 39

MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA NOMOR: 09/TAPSU/MPMREMAUPI/2025-2026 TENTANG KRITERIA CALON DAN MEKANISME PEMILIHAN PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PERIODE 2026 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Menimbang : a. Bahwa pelaksanaan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2025-2026 sebagai forum tertinggi organisasi Republik Mahasiswa UPI; b. Bahwa diperlukannya kriteria dan mekanisme pemilihan pimpinan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia sebagai salah satu penunjang pelaksanaan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2025-2026; c. Bahwa berhubungan dengan itu perlu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tentang kriteria dan mekanisme pemilihan pimpinan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia periode 2026 pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2025-2026. 40

Mengingat : Memperhatikan: 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi; 2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor: 03/PER/MWAUPI/2015 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia; 3. Peraturan Rektor Universitas Peratusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor: 3049/UN40/HK/2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia; 4. Amandemen Keempat Undang-undang Dasar Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia; 5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tentang Mekanisme Keja Organisasi Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. 1. Pendapat-Pendapat yang Konstruktif dalam Dinamika Sidang Pleno Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025-2026. MEMUTUSKAN Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG KRITERIA CALON DAN MEKANISME PEMILIHAN PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PERIODE 2026 PADA SIDANG UMUM MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025-2026 Pasal 1 Kriteria Calon dan Mekanisme Pemilihan Pimpinan MPM REMA UPI 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran, termasuk persyaratan administratif dan substantif calon pimpinan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketetapan ini. Pasal 2 Kriteria Calon dan Mekanisme Pemilihan Pimpinan MPM REMA UPI 2026 sebagaimana dimaksud pada pasal 1 berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pemilihan Pimpinan MPM REMA UPI 2026 yang pemberlakuannya disesuaikan dengan perkembangan dan situasi yang ada berdasarkan kesepakatan peserta sidang. 41

Pasal 3 Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 1 Februari 2026 Pukul 19:51 WIB MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 42

MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA NOMOR: 09/TAPSU/MPMREMAUPI/2025-2026 TENTANG PENGANGKATAN PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PERIODE 2026 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Menimbang : a. Bahwa pelaksanaan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2025-2026 sebagai forum tertinggi organisasi Republik Mahasiswa UPI; b. Bahwa diperlukannya Pengangkatan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia sebagai salah satu tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2026; c. Bahwa berhubungan dengan itu perlu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tentang Pengangkatan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2026. Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi; 43

2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor: 03/PER/MWAUPI/2015 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia; 3. Peratusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor: 3049/UN40/HK/2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia; 1. Amandemen Keempat Undang-undang Dasar Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tentang Mekanisme Kerja Organisasi Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Memperhatikan : 1. Pendapat-pendapat yang konstruktif dalam dinamika Sidang Pleno Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2025-2026. MEMUTUSKAN Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PERIODE 2026 PADA SIDANG UMUM MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025-2026 Pasal 1 Mendemisionerkan : 1. Rizqi Kajayaan Tri Putra (2207483) sebagai Ketua MPM REMA UPI 2025 2. Kent Ridho Ibrahim (2200710) sebagai Wakil Ketua I MPM REMA UPI 2025 3. Muhammad Raja Zahran Fadillah (2207638) sebagai Wakil Ketua II MPM REMA UPI 2025 Pasal 2 Mengangkat : 1. Teuku Malio Mardhika Zein (2309647) sebagai Ketua MPM REMA UPI 2026 2. Saskia Nurul Fadhilah (2306281) sebagai Wakil Ketua I MPM REMA UPI 2026 3. Muhammad Zakaria Ramadhan Tamherwarin (2309570) sebagai Wakil Ketua II MPM REMA UPI 2026 44

Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 4 Februari 2026 Pukul 3:30 WIB MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 45

MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA NOMOR: 10/TAPSU/MPMREMAUPI/2025-2026 TENTANG KRITERIA CALON DAN MEKANISME PEMILIHAN KETUA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PERIODE 2026 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Menimbang : a. Bahwa pelaksanaan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2025-2026 sebagai forum tertinggi organisasi Republik Mahasiswa UPI; b. Bahwa diperlukannya kriteria calon dan mekanisme pemilihan Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia sebagai salah satu penunjang pelaksanaan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2025-2026; c. Bahwa berhubungan dengan itu perlu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tentang kriteria calon dan mekanisme pemilihan Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia periode 2026 pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2025-2026. 46

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi; 2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor: 03/PER/MWAUPI/2015 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia; 3. Peratusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor: 3049/UN40/HK/2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia; 4. Amandemen Keempat Undang-undang Dasar Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia; 5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tentang Mekanisme Kerja Organisasi Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Memperhatikan : 1. Pendapat-pendapat yang konstruktif dalam dinamika Sidang Pleno Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2025-2026. MEMUTUSKAN Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG KRITERIA CALON DAN MEKANISME PEMILIHAN KETUA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PERIODE 2026. Pasal 1 Kriteria Calon dan Mekanisme Pemilihan Ketua DPM REMA UPI 2026 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran berikut merupakan bagian tak terpisahkan dari ketetapan ini. Pasal 2 Kriteria Calon dan Mekanisme Pemilihan Ketua DPM REMA UPI 2026 sebagaimana dimaksud pada pasal 1 berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pemilihan Ketua DPM REMA UPI 2026 yang pemberlakuannya disesuaikan dengan perkembangan dan situasi yang ada berdasarkan kesepakatan peserta sidang. Pasal 3 Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 47

Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 8 Februari 2026 Pukul 21.21 WIB MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Presidium 1 48

MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA NOMOR: 10/TAPSU/MPMREMAUPI/2025-2026 TENTANG PENGANGKATAN KETUA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PERIODE 2026 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Menimbang : a. Bahwa pelaksanaan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2025-2026 sebagai forum tertinggi organisasi Republik Mahasiswa UPI; b. Bahwa diperlukannya Pengangkatan Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia sebagai salah satu tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2026; c. Bahwa berhubungan dengan itu perlu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tentang Pengangkatan Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2026. 49

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi; 2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor: 03/PER/MWAUPI/2015 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia; 3. Peratusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor: 3049/UN40/HK/2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia; 4. Amandemen Keempat Undang-undang Dasar Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia; 5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tentang Mekanisme Kerja Organisasi Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Memperhatikan : 1. Pendapat-pendapat yang konstruktif dalam dinamika Sidang Pleno Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2025-2026. MEMUTUSKAN Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN KETUA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PERIODE 2026 Pasal 1 Mengangkat Lira Septia Zahra sebagai Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa REMA UPI Periode 2026. Pasal 2 Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 14 Februari 2026 Pukul 02.39 WIB 50

MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Presidium 1 51

MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA NOMOR: 11/TAPSU/MPMREMAUPI/2025-2026 TENTANG REKOMENDASI SIDANG UMUM MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Menimbang : a. Bahwa pelaksanaan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2025-2026 sebagai forum tertinggi organisasi Republik Mahasiswa UPI; b. Bahwa berhubungan dengan itu perlu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tentang Penetapan Rekomendasi Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2025-2026 52

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi; 2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor: 03/PER/MWAUPI/2015 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia; 3. Peratusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor: 3049/UN40/HK/2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia; 4. Amandemen Keempat Undang-undang Dasar Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia; 5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tentang Mekanisme Kerja Organisasi Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Memperhatikan : 1. Pendapat-pendapat yang konstruktif dalam dinamika Sidang Pleno Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2025-2026. MEMUTUSKAN Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG REKOMENDASI SIDANG UMUM MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025-2026. Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 20 Februari 2026 Pukul 23.48 WIB MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Presidium Saskia Nurul Fadhillah NIM 2306281 53

MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA NOMOR: 12/TAPSU/MPMREMAUPI/2025-2026 TENTANG PEMANDATAN KPU MENETAPKAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PERIODE 2026 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Menimbang : a. Bahwa pelaksanaan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2025-2026 sebagai forum tertinggi organisasi Republik Mahasiswa UPI; b. Bahwa adanya situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan pemilu REMA UPI sebagaimana mekanisme yang semestinya. c. Bahwa untuk kelancaran berjalannya roda organisasi BEM REMA UPI 2026, maka dipandang perlu pemandatan dari KPU REMA UPI untuk menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2026. Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi; 54

2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor: 03/PER/MWAUPI/2015 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia; 3. Peratusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor: 3049/UN40/HK/2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia; 4. Amandemen Keempat Undang-undang Dasar Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia; 5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tentang Mekanisme Kerja Organisasi Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. 6. Untuk UUD REMA UPI dan UU REMA Pasal 78 Memperhatikan: 1. Pendapat-pendapat yang konstruktif dalam dinamika Sidang Pleno Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2025-2026; 2. Hasil sidang umum MPM REMA UPI MEMUTUSKAN Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PEMANDATAN KPU MENETAPKAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PERIODE 2026. Pasal 1 1. Berdasarkan pertimbangan adanya situasi kondisi yang tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan pemilu REMA UPI sebagaimana mekanisme semestinya yang tertuang pada UU No. 02 tahun 2024 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI. Maka ketetapan MPM REMA UPI ini memangkas tahapan pemilu REMA UPI dari pasca Verifikasi hingga Penetapan dan pengambilan sumpah/janji jabatan Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI. 2. Ketetapan MPM berlaku untuk KPU REMA UPI periode 2026. Pasal 2 KPU REMA UPI periode 2026 berhak untuk memutuskan Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI yang sudah terverifikasi sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2026 Pasal 3 Segala sesuatu yang diatur akan ditentukan kemudian dalam ketetapan Sidang Umum MPM REMA UPI. 55

Ditetapkan di Bandung, Pada tanggal 08 Mei 2026 Pukul 18.57 WIB MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Teuku Malio Mardhika Zein NIM 2309647 56

MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA NOMOR: 12/TAPSU/MPMREMAUPI/2025-2026 TENTANG MEKANISME UJI KELAYAKAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PERIODE 2026 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Menimbang : a. Bahwa pelaksanaan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2025-2026 sebagai forum tertinggi organisasi Republik Mahasiswa UPI; b. Bahwa diperlukan mekanisme Uji Kelayakan untuk menjalankan proses seleksi Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI berlangsung secara objektif, transparan, dan akuntabel; c. Bahwa dalam rangka menjaga keberlangsungan roda organisasi dan kepemimpinan BEM REMA UPI Tahun 2026, dipandang perlu menetapkan mekanisme Uji Kelayakan bagi Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI 2026. Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi; 57

2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor: 03/PER/MWAUPI/2015 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia; 3. Peratusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor: 3049/UN40/HK/2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia; 4. Amandemen Keempat Undang-undang Dasar Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia; 5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tentang Mekanisme Kerja Organisasi Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Memperhatikan : 1. Pendapat-pendapat yang konstruktif dalam dinamika Sidang Pleno Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2025-2026; 2. Hasil sidang umum MPM REMA UPI Tahun 2025-2026. MEMUTUSKAN Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG MEKANISME UJI KELAYAKAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PERIODE 2026. Pasal 1 Uji kelayakan merupakan mekanisme yang dilaksanakan terhadap Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI 2026 yang telah dinyatakan lolos verifikasi administrasi oleh KPU REMA UPI. Pasal 2 Uji Kelayakan bertujuan untuk: 1. Menilai kapasitas kepemimpinan, integritas, dan kompetensi Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI 2026; 2. Menjamin proses seleksi kepemimpinan berjalan secara objektif, transparan, dan akuntabel; 3. Menentukan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang layak untuk ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI 2026. Pasal 3 Uji Kelayakan dilaksanakan dalam Sidang Umum MPM REMA UPI 2026. 58

Pasal 4 Mekanisme pelaksanaan Uji Kelayakan Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI 2026 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Setiap fraksi dalam Sidang Umum MPM REMA UPI berhak memberikan pertanyaan kepada pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI 2026; 2. Jumlah pertanyaan yang diajukan oleh masing-masing fraksi dibatasi maksimal 10 (sepuluh) pertanyaan; 3. Pertanyaan yang diajukan antar fraksi tidak diperkenankan memiliki substansi yang sama atau berulang; Ditetapkan di Bandung, Pada tanggal 08 Mei 2026 Pukul 22.01 WIB MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Teuku Malio Mardhika Zein NIM 2309647 59

MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA NOMOR: 12/TAPSU/MPMREMAUPI/2025-2026 TENTANG PENGANGKATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PERIODE 2026 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Menimbang : a. Bahwa pelaksanaan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2025-2026 sebagai forum tertinggi organisasi Republik Mahasiswa UPI; b. Bahwa diperlukannya Pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia sebagai salah satu tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2026 c. Bahwa berhubungan dengan itu perlu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tentang Pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2026. Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi; 60

2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor: 03/PER/MWAUPI/2015 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia; 3. Peratusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor: 3049/UN40/HK/2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia; 4. Amandemen Keempat Undang-undang Dasar Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia; 5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tentang Mekanisme Kerja Organisasi Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Memperhatikan : 1. Pendapat-pendapat yang konstruktif dalam dinamika Sidang Pleno Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2026. MEMUTUSKAN Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PERIODE 2026. 61

Pasal 1 Mengangkat: 1. Khallid Syaiful Jundullah sebagai Presiden BEM REMA UPI Periode 2026. 2. Hilmi Rizal Fadhillah sebagai Wakil Presiden BEM REMA UPI Periode 2026. Pasal 2 Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 10 Mei 2026 Pukul 03:26 MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Teuku Malio Mardhika Zein NIM 2309647 62

2. Ketetapan MPM REMA UPI Hasil Sidang Istimewa MPM REMA UPI Tahun 2026 a. Ketetapan MPM REMA UPI Nomor 01/TAP/SI/MPMREMAUPI/2026 tentang AGENDA ACARA SIDANG ISTIMEWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026 MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA NOMOR: 01/TAP/SI/MPMREMAUPI/2026 TENTANG AGENDA ACARA SIDANG ISTIMEWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Menimbang : 1. Bahwa pelaksanaan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2026 sebagai forum tertinggi organisasi Republik Mahasiswa UPI; 2. Bahwa diperlukannya agenda acara sebagai salah satu penunjang pelaksanaan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2026; 3. Bahwa berhubungan dengan itu perlu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tentang Agenda acara Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2026. Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi; 63

2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor: 03/PER/MWAUPI/2015 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia; 3. Peratusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor: 3049/UN40/HK/2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia; 4. Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia; 5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tentang Mekanisme Kerja Organisasi Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Memperhatikan : 1. Pendapat-pendapat yang konstruktif dalam dinamika Agenda Pleno Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2026; MEMUTUSKAN Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG AGENDA ACARA SIDANG ISTIMEWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026 Pasal 1 Agenda acara adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran berikut merupakan bagian tak terpisahkan dari ketetapan ini. Pasal 2 Agenda acara sebagaimana dimaksud pada pasal 1 berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan Sidang Istimewa yang pemberlakuannya disesuaikan dengan perkembangan dan situasi yang ada berdasarkan kesepakatan peserta sidang. Pasal 3 Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Bandung Pada tanggal : 19 September 2026 Pukul : 05.19 WIB 64

MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Presidium 1 Presidium 3 Presidium 2 M. Zakaria Ramadhan T NIM 2309570 Teuku Malio Mardhika Zein NIM 2309647 Saskia Nurul Fadhillah NIM 2306281 65

B. Ketetapan MPM REMA UPI Nomor 02/TAP/SI/MPMREMAUPI/2026 tentang TATA TERTIB SIDANG ISTIMEWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Tahun 2026 MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA NOMOR: 02/TAP/SI/MPMREMAUPI/2026 TENTANG TATA TERTIB SIDANG ISTIMEWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Menimbang : a. Bahwa pelaksanaan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2026 sebagai forum tertinggi organisasi Republik Mahasiswa UPI; b. Bahwa diperlukannya tata tertib sebagai salah satu penunjang pelaksanaan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2026; c. Bahwa berhubungan dengan itu perlu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tentang Tata tertib Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2026. Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi; 66

1. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor: 03/PER/MWAUPI/2015 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia; 2. Peratusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor: 3049/UN40/HK/2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia; 3. Amandemen Keempat Undang-undang Dasar Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia; 4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tentang Mekanisme Kerja Organisasi Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Memperhatikan : 1. Pendapat-pendapat yang konstruktif dalam dinamika Sidang Pleno Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2026; MEMUTUSKAN Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG TATA TERTIB SIDANG ISTIMEWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026 Pasal 1 Tata tertib adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran berikut merupakan bagian tak terpisahkan dari ketetapan ini. Pasal 2 Tata tertib sebagaimana dimaksud pada pasal 1 berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan Sidang Istimewa yang pemberlakuannya disesuaikan dengan perkembangan dan situasi yang ada berdasarkan kesepakatan peserta sidang. Pasal 3 Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Bandung Pada tanggal : 13 September 2026 Pukul : 20.24 WIB MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 67

Presidium 1 Presidium 3 Presidium 2 M. Zakaria Ramadhan T NIM 2309570 Teuku Malio Mardhika Zein NIM 2309647 Saskia Nurul Fadhillah NIM 2306281 68

C. Ketetapan MPM REMA UPI Nomor 03/TAP/SI/MPMREMAUPI/2026 tentang RANCANGAN KETETAPAN/KEPUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026 MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA NOMOR: 03/TAP/SI/MPMREMAUPI/2026 TENTANG RANCANGAN KETETAPAN/KEPUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Menimbang : 1. Bahwa pelaksanaan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2026 sebagai forum tertinggi organisasi Republik Mahasiswa UPI; 2. Bahwa diperlukannya Rancangan Ketetapan/Keputusan Majelis sebagai salah satu penunjang keberjalanan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia 2026; 3. Bahwa berhubungan dengan itu perlu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tentang Rancangan Ketetapan/Keputusan Majelis Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia 2026. 69

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi; 2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor: 03/PER/MWAUPI/2015 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia; 3. Peratusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor: 3049/UN40/HK/2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia; 4. Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia; 5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tentang Mekanisme Kerja Organisasi Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Memperhatika n : a. Pendapat-pendapat yang konstruktif dalam dinamika Sidang Pleno Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2026. MEMUTUSKAN Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG RANCANGAN KETETAPAN/KEPUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026 Pasal 1 Menyatakan terdapat pengurus BEM REMA UPI melakukan pelanggaran UUD, GBPK, dan MKO REMA UPI. Pasal 2 Agenda Sidang Istimewa dilanjutkan kepada Pembahasan Mekanisme Lanjutan. Pasal 3 Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 70

Ditetapkan di : Bandung Pada tanggal : 13 September 2026 Pukul : 23.26 WIB MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Presidium 1 Presidium 3 Presidium 2 M. Zakaria Ramadhan T NIM 2309570 Teuku Malio Mardhika Zein NIM 2309647 Saskia Nurul Fadhillah NIM 2306281 71

C. Ketetapan MPM NOMOR 04/TAP/SI/MPMREMAUPI/2026 Tentang TINDAK LANJUT MEKANISME SIDANG ISTIMEWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026 MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA NOMOR: 04/TAP/SI/MPMREMAUPI/2026 TENTANG TINDAK LANJUT MEKANISME SIDANG ISTIMEWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Menimbang : 1. Bahwa pelaksanaan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2026 sebagai forum tertinggi organisasi Republik Mahasiswa UPI; 2. Bahwa diperlukannya Tindak Lanjut Mekanisme sebagai salah satu penunjang keberjalanan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia 2026; 3. Bahwa berhubungan dengan itu perlu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tentang Tindak Lanjut Mekanisme Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia 2026. 72

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi; 2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor: 03/PER/MWAUPI/2015 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia; 3. Peratusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor: 3049/UN40/HK/2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia; 4. Amandemen Keempat Undang-undang Dasar Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia; 5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tentang Mekanisme Kerja Organisasi Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Memperhatika n : a. Pendapat-pendapat yang konstruktif dalam dinamika Sidang Pleno Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2026. MEMUTUSKAN Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG TINDAK LANJUT MEKANISME PADA SIDANG ISTIMEWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026 Pasal 1 Tindak Lanjut Mekanisme Sidang Istimewa sebagaimana tercantum dalam lampiran, termasuk persyaratan substantif pelaksanaan sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Pasal 2 Tindak Lanjut Mekanisme Sidang Istimewa sebagaimana dimaksud pada pasal 1 berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan Sidang Istimewa MPM REMA UPI 2026 yang pemberlakuannya disesuaikan dengan perkembangan dan situasi yang ada berdasarkan kesepakatan peserta sidang. Pasal 3 Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 73

Ditetapkan di : Bandung Pada tanggal : 19 September 2026 Pukul : 05.13 WIB MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Presidium 1 Presidium 3 Presidium 2 M. Zakaria Ramadhan T NIM 2309570 Teuku Malio Mardhika Zein NIM 2309647 Saskia Nurul Fadhillah NIM 2306281 74

D. Ketetapan MPM NOMOR 05/TAP/SI/MPMREMAUPI/2026 Tentang PEMAKZULAN PRESIDEN MAHASISWA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWAREPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026 MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA NOMOR: 05/TAP/SI/MPMREMAUPI/2026 TENTANG PEMAKZULAN PRESIDEN MAHASISWA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Menimbang : 1. Bahwa pelaksanaan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2026 sebagai forum tertinggi organisasi Republik Mahasiswa UPI; 2. Bahwa diperlukannya Putusan Sidang Istimewa sebagai hasil keberjalanan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia 2026; 3. Bahwa berhubungan dengan itu perlu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tentang Putusan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2026. 75

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi; 2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor: 03/PER/MWAUPI/2015 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia; 3. Peratusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor: 3049/UN40/HK/2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia; 4. Amandemen Keempat Undang-undang Dasar Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia; 5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tentang Mekanisme Kerja Organisasi Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Memperhatika n : a. Pendapat-pendapat yang konstruktif dalam dinamika Sidang Pleno Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2026. MEMUTUSKAN Menetapkan: KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PEMAKZULAN PRESIDEN MAHASISWA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026. Pasal 1 Memakzulkan Saudara Khallid Syaiful Jundullah dari jabatan Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia 2026. Pasal 2 Saudara Hilmi Rizal Fadhillah tetap menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Wakil Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia 2026. Pasal 3 Jabatan Wakil Presiden Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berakhir sampai dengan ditetapkannya Pelaksana Tugas Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia melalui Putusan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia 2026. 76

Pasal 4 Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Ditetapkan di : Bandung Pada tanggal : 22 September 2026 Pukul : 23.13 WIB MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Presidium 1 Presidium 3 Presidium 2 M. Zakaria Ramadhan T NIM 2309570 Teuku Malio Mardhika Zein NIM 2309647 Saskia Nurul Fadhillah NIM 2306281 77

E. Ketetapan MPM NOMOR 06/TAP/SI/MPMREMAUPI/2026 Tentang PELAKSANA TUGAS PRESIDEN MAHASISWA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWAREPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026 MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA NOMOR: 06/TAP/SI/MPMREMAUPI/2026 TENTANG PELAKSANA TUGAS PRESIDEN MAHASISWA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Menimbang : 1. Bahwa pelaksanaan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2026 sebagai forum tertinggi organisasi Republik Mahasiswa UPI; 2. Bahwa diperlukannya Putusan sebagai hasil keberjalanan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia 2026; 3. Bahwa berhubungan dengan itu perlu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tentang Putusan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia 2026. 78

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi; 2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor: 03/PER/MWAUPI/2015 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia; 3. Peratusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor: 3049/UN40/HK/2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia; 4. Amandemen Keempat Undang-undang Dasar Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia; 5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tentang Mekanisme Kerja Organisasi Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Memperhatika n : a. Pendapat-pendapat yang konstruktif dalam dinamika Sidang Pleno Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2026. MEMUTUSKAN Menetapkan: KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN TUGAS PRESIDEN MAHASISWA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026. Pasal 1 Menetapkan Saudara Hilmi Rizal Fadhillah sebagai Pelaksana Tugas Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026. Pasal 2 Pelaksana Tugas Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 melaksanakan tugas dan kewenangan untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan fungsi Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia sampai dengan berakhirnya masa kepengurusan BEM REMA UPI Tahun 2026. Pasal 3 Rumusan dan Batasan Pelaksanaan Tugas Pelaksana Tugas Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Ketetapan ini. Pasal 4 Rumusan dan Batasan Pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi pedoman bagi Pelaksana Tugas Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif 79

Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026 dalam menjalankan tugas dan kewenangannya selama masa pelaksanaan tugas. Pasal 5 Mekanisme Penetapan Pelaksana Tugas Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Ketetapan ini. Pasal 6 Mekanisme penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan bagian dari proses penetapan Pelaksana Tugas Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026 berdasarkan hasil Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026. Pasal 7 Masa tugas Pelaksana Tugas Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku sejak ditetapkan dan dilantik sampai dengan berakhirnya masa kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026. Pasal 8 Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Bandung Pada tanggal : 05 Oktober 2026 Pukul : 19.56 WIB MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Presidium 1 Teuku Malio Mardhika Zein NIM 2309647 80

BAB IV SIDANG ISTIMEWA A. Latar Belakang Penyelenggaraan Sidang Istimewa (SI) dipicu oleh eskalasi krisis kepemimpinan dalam tubuh BEM REMA UPI 2026 di bawah pimpinan Presiden Mahasiswa Kabinet Gemilang. Urgensi permusyawaratan ini berakar dari minimnya transparansi serta akuntabilitas tata kelola keuangan, khususnya pemotongan dana IUK sebesar 12% oleh pihak pusat. Praktik tersebut secara nyata mencederai norma normatif Pasal 48 Ayat (1) dan (2) UUD REMA UPI yang mewajibkan penyusunan APBO serta keterbukaan informasi kepada konstituen REMA UPI. Dampak dari kebijakan tersebut merugikan hak-hak alokasi finansial bagi entitas Fakultas maupun Kampus Daerah (Kamda), yang hak dasarnya telah dijamin secara eksplisit melalui Pasal 28 Ayat (3) huruf a dan Pasal 31 Ayat (6) huruf a UUD REMA UPI. Kondisi ini makin diperparah oleh ditemukannya inkonsistensi pencatatan debit-kredit pada laporan pembukuan MOKAKU yang tidak memenuhi kaidah pelaporan keuangan yang sahih. Di samping permasalahan finansial, BEM REMA UPI 2026 dinilai cederai amanat konstitusional dalam merealisasikan GBPK dan MKO, yang tergolong sebagai bentuk cederai terhadap ketentuan Pasal 13 huruf a dan Pasal 14 Ayat (1) huruf a UUD REMA UPI. Pihak eksekutif dinilai pasif dalam mengawal isu-isu strategis mahasiswa, seperti advokasi pembebasan UKT serta permasalahan sengketa lahan Helipad. Kelemahan ini mencederai ketentuan Pasal 14 Ayat (1) huruf e UUD REMA UPI mengenai kewajiban pelayanan optimal kepada anggota REMA UPI. Dalam ranah internal, Presiden Mahasiswa terbukti membiarkan stagnasi kinerja sejumlah menteri dan staf tanpa tindakan korektif yang jelas, padahal berdasarkan Pasal 15 Ayat (4) dan (5) UUD REMA UPI, pengangkatan, pemberhentian, serta pertanggungjawaban jajaran menteri berada penuh di bawah wewenang Presiden BEM. Krisis kepercayaan (distrust) dari ormawa tingkat Fakultas dan Kamda makin memuncak akibat buruknya komunikasi publik pimpinan BEM REMA, yang menandai kegagalan pelaksanaan amanat Pasal 14 Ayat (1) huruf b dan c UUD REMA UPI perihal kewajiban koordinasi dan diseminasi kebijakan. Penunjukan pimpinan MOKAKU serta ketua pelaksana kaderisasi yang tidak mengindahkan kualifikasi rekam jejak turut memicu gelombang kekecewaan dari simpul-simpul mahasiswa. Hal tersebut menandakan bahwa lembaga eksekutif telah mengabaikan prinsip akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UUD REMA UPI. Kumulasi pelanggaran ini memenuhi prasyarat penyelenggaraan Sidang Istimewa berdasarkan Pasal 11 Ayat (2) huruf a UUD REMA UPI dan Pasal 49 huruf a Tata Tertib MPM REMA UPI. Mekanisme konstitusional luar biasa ini sah untuk diselenggarakan apabila diajukan secara resmi oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari total Anggota MPM REMA UPI. Guna merespons instabilitas kelembagaan tersebut, MPM REMA UPI diwajibkan mengambil tindakan ketatanegaraan yang terukur. Sesuai prosedur penyusunan putusan Majelis dalam Tata Tertib MPM REMA UPI, tahapan ini mengharuskan pelaksanaan Rapat Paripurna sebelum melangkah ke forum Sidang Istimewa. Forum Rapat Paripurna yang 81

menghimpun seluruh Anggota dan Pimpinan Majelis berfungsi sebagai wadah penataan kebijakan yang mendasar. Forum ini memegang peranan vital pada pembahasan Tingkat II, yang diawali pemaparan Pimpinan Majelis dan dilanjutkan dengan penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi. Sikap konstitusional dari tiap fraksi menjadi penentu utama, sebab konsensus dari pandangan umum tersebut akan disahkan pada pembahasan Tingkat IV. Proses ini menghasilkan produk hukum formal berupa Ketetapan MPM REMA UPI maupun Keputusan MPM REMA UPI. Mengingat bobot pelanggaran konstitusi yang terjadi, putusan legal-formal hasil kesepakatan Rapat Paripurna tersebut selanjutnya dieksekusi dan disahkan melalui forum kedaulatan tertinggi, yakni Sidang Istimewa MPM REMA UPI. B. Rapat Paripurna MPM Sebagai tahapan perintis sebelum dibukanya Sidang Istimewa, MPM REMA UPI menyelenggarakan Rapat Paripurna yang dihadiri oleh seluruh elemen fraksi dari Fakultas maupun Kampus Daerah. Penyelenggaraan Rapat Paripurna ini bukan sekadar forum diskursus biasa, melainkan sebuah manifestasi amanat konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Tata Tertib MPM REMA UPI perihal mekanisme pembuatan putusan Majelis. Guna melahirkan sebuah keputusan atau ketetapan yang bermuara pada forum Sidang Istimewa, aturan persidangan mewajibkan pemenuhan 4 (empat) tingkat pembahasan. Setelah melalui Tingkat I, yakni proses penyaringan dan pembahasan bahan atau gagasan tertulis oleh Pimpinan Majelis, forum dilanjutkan pada pelaksanaan Rapat Paripurna ini yang berkedudukan sebagai forum persidangan Tingkat II. Dalam ruang persidangan Tingkat II tersebut, Pimpinan Majelis menyampaikan pemaparan awal yang kemudian disusul oleh penyampaian Pandangan Umum dari seluruh Fraksi. Perwakilan setiap fraksi menelaah berbagai temuan faktual serta menyampaikan nota keberatan yang mengindikasikan timbulnya pelanggaran berat terhadap normatif konstitusi (UUD REMA UPI), GBPK, serta MKO. Forum ini memegang peranan vital guna menyelaraskan persepsi antar fraksi agar langkah ketatanegaraan yang diambil memiliki legitimasi hukum serta kekuatan yang bulat. Dalam dinamika keberjalanannya, Rapat Paripurna berfokus pada pengidentifikasian subjek hukum yang melakukan pelanggaran. Kendati pada mulanya beberapa fraksi mengusulkan penjatuhan sanksi kepada Wakil Presiden dan Bendahara BEM REMA perihal transparansi IUK, forum pada akhirnya bersepakat untuk mengerucutkan subjek pelanggar secara tunggal kepada Presiden Mahasiswa. Langkah ini diambil berdasarkan asas pertanggungjawaban komando tertinggi, di mana kekhilafan jajaran kabinet merupakan tanggung jawab mutlak dari Presiden Mahasiswa. Setelah penetapan subjek pelanggar disepakati, forum menegaskan bahwa konsekuensi logis-konstitusional atas pelanggaran tersebut adalah usulan pemakzulan atau pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Saudara Presiden BEM REMA UPI. Kesepakatan serta pandangan fraksi-fraksi ini selanjutnya dieksekusi melalui pembahasan Tingkat III, di mana Badan Legislasi atau Panitia Khusus merumuskan hasil musyawarah menjadi draf resmi Rancangan Ketetapan maupun Keputusan Majelis. Draf regulasi tersebut yang kelak dibawa kembali menuju Rapat Paripurna untuk pengambilan putusan akhir pada Tingkat IV. Putusan yang lahir dari empat tahapan inilah yang pada akhirnya diajukan, diperdebatkan, serta disahkan secara legal-formal sebagai penegakan keadilan dalam Sidang Istimewa. 82

C. Sidang Istimewa Pelaksanaan Sidang Istimewa MPM REMA UPI 2026 merupakan proses persidangan yang sangat alot, dinamis, dan memakan waktu panjang, yakni sejak pertengahan September hingga ditutup pada awal Oktober 2026. Persidangan ini sering kali harus diskorsing atau ditunda (pending) berkali-kali karena kesulitan mencapai kuorum 2/3 fraksi, kelelahan fisik peserta akibat sidang yang berlangsung hingga dini hari, serta deadlock dalam pengambilan keputusan. Dinamika ini menunjukkan betapa krusial dan beratnya beban moral politik yang dipikul oleh setiap perwakilan mahasiswa. Pada agenda pembelaan di awal pelaksanaan sidang, Presiden Mahasiswa memberikan klarifikasi terkait tuduhan penyalahgunaan anggaran MOKAKU dan IUK, namun bantahan tersebut berhasil dipatahkan oleh data dari pihak DPM REMA. Berdasarkan ketidakpuasan atas pembelaan tersebut, Sidang Istimewa pada akhir September 2026 secara resmi menetapkan Ketetapan Pemakzulan Saudara Khallid Syaiful Jundullah dari jabatannya, sementara posisi Saudara Hilmi Rizal Fadhilah tetap dipertahankan sebagai Wakil Presiden hingga ditetapkannya Pelaksana Tugas (PLt). Guna mengisi kekosongan jabatan, MPM merumuskan draf Kedudukan dan Batasan PLt. Disepakati bahwa tugas PLt nantinya sangat dibatasi dan hanya difokuskan pada tiga ranah urgensi: Advokasi, Pergerakan, dan penyelenggaraan Pansel PEMIRA. Calon PLt, kemudian diwajibkan melakukan kegiatan "Safari" ke setiap fraksi fakultas dan Kamda untuk menyerap aspirasi, memaparkan grand design lanjutan, dan menandatangani pakta integritas. Sayangnya, proses Safari tersebut justru menuai polemik baru. Dalam sidang lanjutan untuk penetapan PLt, agenda tersebut berujung pada penolakan oleh mayoritas fraksi. Beberapa fraksi menolak Hilmi dengan alasan manajemen waktu Safari yang sangat buruk (keterlambatan), jawaban visi yang tidak memuaskan, komunikasi yang tidak etis di dini hari, serta rekam jejak kepemimpinan sebelumnya yang dinilai gagal. Penolakan terhadap calon tunggal PLt ini menjebak BEM REMA UPI dalam kondisi vacuum of power secara absolut, yang memicu perdebatan konstitusional sengit di internal MPM. Beberapa fraksi menyodorkan kajian ketatanegaraan dengan mengusulkan konsep Triumvirat (Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan mengambil alih kekuasaan) atau mewacanakan amandemen UUD REMA UPI. Namun, pilihan amandemen di tengah krisis dinilai memakan waktu yang terlalu panjang, sementara pembentukan Pansel PEMIRA yang mensyaratkan keterlibatan pimpinan BEM harus segera direalisasikan. Dihadapkan pada ancaman kelumpuhan total regenerasi mahasiswa, ego politik tiap fraksi akhirnya ditekan. Pada persidangan final awal Oktober 2026, forum terpaksa mengambil keputusan pragmatis demi kemaslahatan yang lebih besar. Mengingat tidak adanya opsi calon lain dan kebutuhan mendesak akan legitimasi BEM untuk mengesahkan Pansel, fraksi-fraksi yang sebelumnya menolak akhirnya memberikan persetujuan bersyarat. Sidang Istimewa ditutup dengan pengambilan sumpah dan janji sebagai Pelaksana Tugas (PLt) Presiden Mahasiswa BEM REMA UPI 2026. Meski dilantik di bawah bayang-bayang krisis kepercayaan, PLt diberikan amanat tegas untuk merampungkan tugas konstitusionalnya secara profesional hingga masa jabatannya berakhir pada Desember 2026, sekaligus menjadi catatan sejarah kelam yang menuntut perbaikan sistem ketatanegaraan REMA UPI di masa mendatang. 83

BAB V MEKANISME KERJA ORGANISASI A. DASAR PEMIKIRAN MKO REMA UPI Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, merupakan manifestasi dari kesadaran kolektif bahwa mahasiswa memiliki potensi luhur yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Potensi tersebut perlu diarahkan dan dikembangkan secara sadar, terencana, dan bertanggung jawab agar mahasiswa mampu mempersiapkan diri untuk meneruskan cita-cita luhur perjuangan bangsa serta berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat madani yang senantiasa berada dalam ridha Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas diri, mengembangkan ilmu kependidikan dan keprofesian sesuai dengan karakteristik almamater, memperkuat persatuan dan kesatuan antarmahasiswa, serta mengambil bagian dalam pengabdian kepada masyarakat. Untuk menjalankan tanggung jawab tersebut, diperlukan wadah perjuangan bersama yang mampu menghimpun aspirasi, idealisme, dan aktivitas kemahasiswaan dengan berlandaskan pada asas kemahasiswaan, kemasyarakatan, kekeluargaan, kesejahteraan, iman dan takwa, kebenaran, perjuangan, persatuan, dan keadilan. Atas dasar tersebut, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia menghimpun diri dalam REMA UPI yang berlandaskan Pancasila, Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta UUD REMA UPI sebagai landasan fundamental dalam kehidupan organisasi. Setiap organisasi pada hakikatnya adalah sebuah sistem kerja yang kompleks, di mana keberhasilan pencapaian tujuan sangat bergantung pada jalinan sinergi yang baik antar setiap komponen yang membentuknya. Maka diperlukan adanya suatu sistem yang mengatur mekanisme serta mampu memberikan arah, kepastian, dan keteraturan dalam setiap proses organisasi. Mekanisme Kerja Organisasi (MKO) inilah yang menjadi seperangkat ketentuan yang mengatur pola kerja dan tata tertib organisasi serta menjadi pedoman bagi seluruh anggota REMA UPI dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawabnya. MKO disusun untuk memastikan bahwa setiap aktivitas organisasi berjalan secara terarah, efektif, dan efisien serta tetap berlandaskan dan tidak bertentangan dengan UUD REMA UPI. Hal tersebut menjadi penting mengingat REMA UPI memiliki struktur organisasi yang mencakup Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) sebagai lembaga kedaulatan tertinggi, lembaga legislatif dan eksekutif pada tingkat universitas, Fakultas, Kampus Daerah, hingga Departemen atau Program Studi, serta berbagai Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Melalui MKO, keberagaman unsur tersebut dapat berjalan dalam satu kesatuan mekanisme yang menjamin koordinasi, komunikasi, dan pembagian peran secara jelas. Dengan demikian, MKO tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan teknis, tetapi sebagai pedoman bersama yang menjaga agar setiap gerak organisasi tetap berada dalam koridor UUD REMA UPI dan selaras dengan tujuan REMA UPI, Pancasila, serta Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam pelaksanaannya, kerja-kerja organisasi tidak boleh berjalan secara mekanis dan hampa nilai. Sebaliknya, setiap proses harus senantiasa mencerminkan nilai-nilai luhur 84

kemahasiswaan. Oleh karena itu, MKO REMA UPI disusun dengan berlandaskan pada serangkaian asas fundamental. Pertama, Asas Misi, yang menghendaki agar organisasi mampu memberikan peluang sebesar-besarnya untuk mengemban misi utamanya, yaitu memperjuangkan aspirasi anggota. Asas ini menegaskan bahwa mekanisme kerja bukanlah tujuan itu sendiri, melainkan sarana untuk memastikan fungsi representasi dan advokasi organisasi tetap menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitas kelembagaan. Kedua, Asas Fleksibilitas, yang menuntut organisasi menunjukkan keluwesan dalam pelaksanaannya agar mampu menghasilkan daya guna yang optimal. Asas ini secara langsung tercermin dalam struktur Bab II naskah MKO, yang memilih untuk tidak merinci prosedur teknis secara kaku, melainkan mendelegasikan pengaturan mekanisme kerja kepada masing-masing lembaga tinggi mahasiswa sesuai kebutuhan dan dinamika internalnya. Ketiga, Asas Mobilitas, yang menuntut organisasi mampu memberikan ruang lingkup dan daya gerak yang memadai sehingga tercipta suasana kerja yang progresif dan dinamis. Asas ini menjadi landasan bagi setiap lembaga untuk secara aktif menyesuaikan pola kerjanya dengan tantangan dan kebutuhan yang berkembang pada periode kepengurusan yang bersangkutan. Keempat, Asas Keterbukaan, yang mewajibkan organisasi untuk dapat mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang dilaksanakannya kepada seluruh mahasiswa UPI. Ini selaras dengan kewajiban BEM REMA UPI untuk memberikan laporan pertanggungjawaban kepada MPM REMA UPI dan kewajiban DPM REMA UPI untuk memberikan laporan kinerja kepada lembaga yang sama. Kelima, Asas Moralitas, yang menekankan bahwa organisasi harus senantiasa mampu menjunjung tinggi harkat dan martabat mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia dalam setiap tindakannya. Keenam, Asas Profesionalitas, yang mengharuskan organisasi bertindak sesuai dengan kode etik, norma-norma, dan tata peraturan yang berlaku dalam menempatkan tugas, pokok, dan fungsi kinerjanya. Keberadaan MKO ini sendiri merupakan amanat konstitusional, di mana salah satu tugas dan wewenang utama dari MPM REMA UPI adalah membahas dan menetapkan Mekanisme Kerja Organisasi (MKO) REMA UPI. Hal ini menempatkan MKO pada posisi yang sangat strategis dalam tata urut perundangan REMA UPI, berada di bawah UUD REMA UPI sebagai hukum tertinggi dan menjadi bagian dari Ketetapan MPM REMA UPI. Dengan demikian, penyusunan dan penetapan MKO melalui Sidang Umum MPM REMA UPI bukanlah sekadar formalitas, melainkan sebuah langkah krusial untuk menyediakan pedoman yang kokoh dalam memacu gerak laju organisasi dan memastikan bahwa kedaulatan yang berada di tangan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia dapat dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar. 85

B. NASKAH MEKANISME KERJA ORGANISASI MEKANISME KERJA ORGANISASI REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026 BAB I PENDAHULUAN Setiap organisasi pada hakikatnya merupakan sistem kerja, yang terjalin secara baik antar komponen pembentuknya, agar masing-masing komponen mampu melaksanakan fungsinya dengan baik. Untuk itu maka perlu disusun mekanisme kerja organisasi yang harus dijadikan pegangan pengurus dalam pencapaian tujuan organisasi. 1. Pengertian Mekanisme kerja organisasi adalah aturan yang memuat pola kerja dan tata tertib organisasi bagi pengurus dalam melaksanakan usaha dan aktivitas organisasi yang berdasarkan UUD REMA UPI. 2. Tujuan Mekanisme kerja organisasi ini adalah untuk menentukan aturan kerja bagi pengurus REMA UPI dalam pencapaian tujuan organisasi. 3. Asas-asas Dalam melaksanakan kerja-kerja organisasi, maka mekanisme kerja organisasi harus mencerminkan nilai-nilai kemahasiswaan. Oleh karena itu, mekanisme kerja organisasi ini disusun atas asas-asas sebagai berikut: a. Asas Misi Dalam pelaksanaannya, organisasi harus mampu memberikan peluang sebesar- besarnya untuk mengemban misi organisasi dalam memperjuangkan aspirasi bagi anggota. b. Asas Fleksibilitas Dalam pelaksanaanya, organisasi harus menunjukkan adanya fleksibilitas untuk menghasilkan daya guna organisasi secara optimal. c. Asas Mobilitas Dalam pelaksanaanya, organisasi harus mampu memberikan peluang, ruang lingkup, dan daya gerak organisasi sehingga tercapainya suasana yang progresif dan dinamis. d. Asas Keterbukaan Dalam pelaksanaanya, organisasi harus bisa mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan kepada mahasiswa UPI. e. Asas Moralitas Dalam pelaksanaanya, organisasi harus dapat menjunjung martabat mahasiswa UPI. 86

f. Asas Profesionalitas Dalam pelaksanaannya organisasi harus bertindak sesuai dengan kode etik, norma- norma dan tata peraturan yang berlaku dalam menempatkan tugas, pokok, dan fungsi kinerja organisasi. BAB II MEKANISME KERJA ORGANISASI 1. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa REMA UPI Mekanisme kerja Majelis Permusyawaratan Mahasiswa REMA UPI diselenggarakan melalui Sidang Umum MPM REMA UPI. 2. Dewan Perwakilan Mahasiswa REMA UPI Mekanisme kerja Dewan Perwakilan Mahasiswa REMA UPI ditetapkan dalam forum tertinggi Dewan Perwakilan Mahasiswa REMA UPI dan tidak bertentangan dengan UUD REMA UPI. 3. Badan Eksekutif Mahasiswa REMA UPI Mekanisme kerja Badan Eksekutif Mahasiswa REMA UPI merupakan hak prerogatif Presiden BEM REMA UPI yang tidak bertentangan dengan UUD REMA UPI sebagai mandataris MPM REMA UPI. 4. Kelengkapan Organisasi Mekanisme kerja kelengkapan organisasi REMA UPI lainnya ditetapkan sesuai urusan rumah tangga organisasi yang bersangkutan dan tidak bertentangan dengan UUD REMA UPI. BAB III PENUTUP 1. Demikian mekanisme kerja organisasi REMA UPI untuk dijadikan pedoman dalam memacu gerak organisasi. 2. Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan adanya penyempurnaan pada mekanisme kerja organisasi REMA UPI ini diatur kemudian. Ditetapkan pada Pimpinan Sidang Umum MPM REMA UPI Ditetapkan di : Bandung Hari, Tanggal : Sabtu, 20 Desember 2025 Waktu : 14:09 WIB Ketua : Rizqi Kajayaan Tri Putra Wakil Ketua 1 : Kent Ridho Ibrahim Wakil Ketua 2 : M. Raja Zahran Fadillah PENJELASAN PERUBAHAN AJUDIKASI MENJADI BURT Dinamika tata kelola organisasi kemahasiswaan menuntut keberadaan struktur kelembagaan yang tidak sekadar berhenti pada tatanan normatif, melainkan senantiasa adaptif dan relevan terhadap kebutuhan riil organisasi. Salah satu langkah perataan dan penyempurnaan kelembagaan di lingkungan MPM REMA UPI tercermin dalam transformasi Badan Adjudikasi menjadi Badan Urusan Rumah Tangga (BURT). Perubahan ini tidak dilakukan secara mendadak, melainkan lahir dari hasil evaluasi yang mendalam, dinamika persidangan, serta pertimbangan konstitusional yang matang, yang dilandasi oleh beberapa argumen pokok sebagai berikut: 87

1. Landasan Teoretis dan Desain Awal Kelembagaan Pada mulanya, Peraturan Tata Tertib MPM REMA UPI mengonstruksikan dua fungsi pokok organisasi, yakni fungsi legislasi dan fungsi adjudikasi. Konsepsi awal pembentukan fungsi adjudikasi ditujukan sebagai penjelmaan kedudukan MPM REMA UPI selaku lembaga kedaulatan tertinggi yang mengawal dan menegakkan konstitusi. Kendati desain teoretis tersebut memuat idealisme yang strategis, pelaksanaan operasional di lapangan menunjukkan adanya jarak antara cita-cita konstitusional dan realitas kelembagaan. 2. Evaluasi Implementasi dan Rekam Jejak Sejak Tahun 2022 Berdasarkan evaluasi keberjalanan sejak dibentuk pada tahun 2022, Badan Adjudikasi belum pernah menangani maupun menyelesaikan perkara konkret di lingkungan REMA UPI. Kondisi ini timbul akibat belum tersusunnya rincian tugas pokok, fungsi, dan mekanisme kerja yang jelas sejak awal pendiriannya. Akibatnya, keberadaan badan tersebut tidak memberikan kontribusi fungsional yang optimal terhadap kelancaran roda organisasi. 3. Tinjauan Yuridis, Diskusi Pakar, dan Penataan Kewenangan Dalam upaya menyempurnakan rancangan pedoman adjudikasi, pimpinan MPM REMA UPI melakukan serangkaian penelaahan yuridis dan konsultasi bersama pakar hukum tata negara serta akademisi. Hasil kajian menegaskan bahwa MPM REMA UPI secara filosofis berkedudukan sebagai lembaga kedaulatan tertinggi, bukan badan peradilan murni. Fungsi pemeriksaan dan penyelesaian sanksi hukum kelembagaan pada dasarnya lebih tepat dijalankan oleh Mahakamah Mahasiswa, sehingga menempatkan fungsi adjudikasi secara melekat pada MPM menimbulkan ketidakselarasan dalam tata urutan dan pembagian fungsi ketatanegaraan mahasiswa. 4. Keputusan Konstitusional Hasil Sidang Umum Tahun 2025 Diskursus mengenai ketidakselarasan fungsi tersebut bermuara pada Sidang Umum MPM REMA UPI Tahun 2025. Forum permusyawaratan tertinggi menyepakati untuk tidak melanjutkan pembahasan rancangan peraturan terkait adjudikasi. Sebagai langkah tindak lanjut, Sidang Umum menetapkan rekomendasi strategis bagi kepengurusan periode selanjutnya untuk melakukan reformulasi kelembagaan secara menyeluruh. Atas dasar pertimbangan teoretis, yuridis, dan evaluasi empiris tersebut, transformasi Badan Adjudikasi menjadi Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) merupakan langkah penataan yang konstitusional dan realistis. Pembentukan BURT memberikan kepastian fungsi yang lebih konkret dalam mendukung tata kelola administratif serta kebutuhan internal kelembagaan, sehingga MPM REMA UPI dapat menjalankan kewenangan kedaulatannya secara tertib, efisien, dan selaras dengan amanat konstitusi. 88

BAB V GARIS-GARIS BESAR PROGRAM KERJA A. DASAR PEMIKIRAN GBPK REMA UPI Kehadiran Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (REMA UPI) berpijak pada sebuah keyakinan bahwa mahasiswa dianugerahi potensi luhur oleh Tuhan Yang Maha Esa. Potensi ini tidak boleh dibiarkan tumbuh tanpa arah, melainkan harus diarahkan dan dikembangkan secara sungguh-sungguh, agar setiap mahasiswa kelak mampu meneruskan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia menuju terwujudnya tatanan masyarakat madani yang senantiasa berada dalam ridha Tuhan Yang Maha Esa. Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan dari bangsa, memikul tanggung jawab historis dan moral untuk terus meningkatkan kualitas diri, secara aktif mengembangkan ilmu kependidikan dan keprofesian yang menjadi ciri almamater, memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta berpartisipasi nyata dalam pengabdian kepada masyarakat. Aspirasi dan cita-cita luhur ini memerlukan sebuah wadah perjuangan bersama yang mampu menampung seluruh kegiatan tersebut, yaitu REMA UPI, yang didirikan di atas landasan Pancasila dan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan Undang-Undang Dasar (UUD) REMA UPI sebagai pengatur seluruh gerak langkahnya. Agar seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki dapat bergerak secara sinergis dan terarah menuju tujuan bersama, diperlukan sebuah pedoman kerja yang komprehensif, yang selanjutnya menjadi Garis-Garis Besar Program Kerja (GBPK) REMA UPI. Garis-Garis Besar Program Kerja (GBPK) REMA UPI merupakan kompas panduan strategis yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) REMA UPI melalui Sidang Umum. Penetapan instrumen ini bukan sekadar pemenuhan aspek administratif, melainkan wujud manifestasi kedaulatan tertinggi yang memberikan fondasi operasional bagi seluruh gerak langkah organisasi agar senantiasa berorientasi pada norma dasar UUD REMA UPI, Pancasila, dan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kedudukan fundamental GBPK melahirkan kewajiban normatif bagi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) REMA UPI untuk menjadikannya rujukan utama dalam perumusan kebijakan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan GBPK memiliki implikasi konstitusional mendasar yang dapat berujung pada mekanisme Sidang Istimewa, sekaligus menegaskan fungsinya sebagai instrumen pengawasan guna menjaga kesinambungan dan transparansi tata kelola organisasi. Penyusunan serta implementasi dari keseluruhan agenda program kerja REMA UPI senantiasa dijiwai oleh sembilan asas pokok sebagai berikut: a. Asas Kemahasiswaan; Menuntut agar seluruh dinamika kegiatan berlandaskan pada independensi, kejujuran, sikap kritis, dan nilai-nilai demokratis. Kerangka pemikiran ini selaras dengan Teori Kesadaran Kritis (Critical Consciousness) gagasan Paulo Freire (1970), yang menempatkan mahasiswa sebagai aktor perubahan independen yang terbebas dari intervensi luar guna memperjuangkan objektivitas akademis. b. Asas Kemasyarakatan; Menegaskan pentingnya kesadaran dan kepedulian sosial mahasiswa sebagai bagian yang tak terpisahkan dari publik. Prinsip ini bersumber pada Teori Nilai Publik (Public Value Theory) karya Mark H. Moore (1995), yang 89

menekankan bahwa keberadaan kelembagaan mahasiswa harus memberikan kontribusi nyata dan kebermanfaatan substantif bagi kehidupan sosial. c. Asas Kekeluargaan; Menggarisbawahi bahwa pergerakan organisasi merupakan ikhtiar kolektif yang mengedepankan partisipasi aktif seluruh konstituen. Konsepsi ini berakar pada prinsip Perilaku Kewargaan Organisasi (Organizational Citizenship Behavior) rumusan Dennis W. Organ (1988) dan doktrin Solidaritas Sosial karya Émile Durkheim (1893) guna menciptakan kohesi internal yang kokoh. d. Asas Kesejahteraan; Mendorong setiap agenda kegiatan agar berorientasi pada pemenuhan kebutuhan intelektual, spiritual, dan material mahasiswa. Landasan filosofis asas ini merujuk pada Teori Utilitarianisme dari John Stuart Mill (1861) yang mengukur keberhasilan kebijakan dari kebermanfaatan terbesarnya, serta konsepsi hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow (1943). e. Asas Keimanan dan Ketakwaan; Mendorong agar keseluruhan aktivitas keorganisasian senantiasa dilandasi oleh pijakan etis dan moralitas transendental. Hal ini sejalan dengan Teori Etika Tanggung Jawab (Ethics of Responsibility) dari Max Weber (1919) yang mewajibkan kepemimpinan kelembagaan agar bertindak atas dasar pertanggungjawaban moral yang tinggi. f. Asas Kebenaran; Menuntun agar perumusan kebijakan dan program kerja bersandar pada prinsip objektivitas ilmiah serta ketaatan pada nilai Pancasila. Konstruksi pemikiran ini berpijak pada Teori Tindakan Komunikatif dari Jürgen Habermas (1981), yang mewajibkan agar setiap keputusan kelembagaan diambil melalui diskursus rasional berdasar pada data faktual. g. Asas Perjuangan; Menegaskan bahwa pergerakan mahasiswa merupakan wujud komitmen atas idealisme murni dalam merespons berbagai persoalan. Gagasan ini berpijak pada kerangka Teori Gerakan Sosial (Social Movement Theory) karya Sidney Tarrow (1994) yang menempatkan kelembagaan mahasiswa sebagai sarana advokasi hak-hak konstituen secara konsisten. h. Asas Persatuan; Mengikat seluruh elemen organisasi dalam kerangka kesatuan yang harmonis tanpa mengabaikan eksistensi sektoral. Pendekatan ini mengacu pada konsep Integrasi Sosial dalam teori sistem dari Talcott Parsons (1951), yang menjamin terciptanya kesatuan gerak di tengah keberagaman fakultas dan kampus daerah. i. Asas Keadilan; Memastikan alokasi sumber daya serta pelayanan organisasi terdistribusi secara proporsional bagi seluruh anggota. Asas ini disangga oleh Teori Keadilan Distributif (Justice as Fairness) rumusan John Rawls (1971), yang menjamin kesetaraan akses dan perlakuan hukum tanpa kualifikasi yang diskriminatif. Secara praktis, implementasi fungsi GBPK diwujudkan melalui penerjemahan ketentuan normatif ke dalam matrik rancangan teknis, parameter pengawasan, serta kepastian tata kelola organisasi. Pertama, GBPK menjadi acuan bagi BEM REMA UPI untuk merumuskan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) pada awal periode kepengurusan. Kedua, GBPK bertindak sebagai instrumen evaluasi berkala bagi DPM REMA UPI dalam menjalankan fungsi pengawasan legislatif, sekaligus menjadi tolok ukur pertanggungjawaban BEM REMA UPI pada forum persidangan MPM REMA UPI. Ketiga, 90

GBPK menjamin keberlanjutan institusional (institutional continuity) agar suksesi kepemimpinan tetap berjalan searah dengan tujuan jangka panjang organisasi. B. NASKAH GARIS-GARIS BESAR PROGRAM KERJA GARIS-GARIS BESAR PROGRAM KERJA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026 BAB I PENDAHULUAN 1. Pengertian Garis-Garis Besar Program Kerja (GBPK) adalah pedoman kerja secara garis besar bagi organisasi REMA UPI yang ditetapkan oleh MPM REMA UPI. 2. Maksud dan Tujuan GBPK ini dibuat untuk memberikan arah dan kerangka dasar bagi setiap kegiatan yang sesuai dengan UUD REMA UPI untuk mewujudkan tujuan organisasi. 3. Landasan GBPK ini disusun berlandaskan Pancasila, Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan UUD REMA UPI 4. Asas a. Kemahasiswaan Setiap usaha dan aktivitas REMA UPI harus dijiwai oleh semangat kemahasiswaan yang progresif, objektif, kritis, dinamis, demokratis, jujur, dan independen. b. Kemasyarakatan Setiap usaha dan aktivitas REMA UPI harus mencerminkan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari masyarakat. c. Kekeluargaan Setiap usaha dan aktivitas REMA UPI harus merupakan usaha bersama yang dapat melibatkan secara aktif dan mampu menanamkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan. d. Kesejahteraan Setiap usaha dan aktivitas REMA UPI harus mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh anggota REMA UPI. e. Keimanan dan Ketakwaan Setiap usaha dan aktivitas REMA UPI harus mencerminkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. f. Kebenaran Setiap usaha dan aktivitas REMA UPI harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran sesuai dengan pancasila dan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 91

g. Perjuangan Setiap usaha dan aktivitas REMA UPI harus merupakan perjuangan dengan idealisme mahasiswa. h. Persatuan Setiap usaha dan aktivitas REMA UPI harus dijiwai oleh semangat persatuan. i. Keadilan Setiap usaha dan aktivitas REMA UPI harus merupakan usaha untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh anggota REMA UPI. 5. Sistematika GBPK REMA UPI disajikan dengan sistematika sebagai berikut: I. PENDAHULUAN II. POLA DASAR PROGRAM KERJA III. POLA UMUM PROGRAM KERJA IV. PENUTUP BAB II POLA DASAR PROGRAM KERJA 1. Pengertian Pola Dasar Program Kerja adalah suatu pola yang mendasari semua program kerja organisasi yang berdasarkan UUD REMA UPI. 2. Modal Dasar Modal dasar dimaksudkan sebagai suatu potensi yang dapat dimanfaatkan menjadi penggerak organisasi dalam melakukan aktivitas dan usahanya. Modal tersebut adalah: a. Mahasiswa UPI sebagai kelompok intelektual muda dapat melahirkan sifat-sifat dan nilai luhur, pandangan atau jangkauan yang luas, idealisme yang kuat, pemikiran kritis dan kepekaan terhadap lingkungan sekitar. b. Dosen dan karyawan UPI sebagai bagian dari civitas akademika UPI dapat membantu usaha dan aktivitas organisasi dengan memberikan sumbangan pemikiran dan dukungan lainya. c. Alumni sebagai bagian dari almamater UPI dapat membantu usaha dan aktivitas organisasi dengan memberikan sumbangan pemikiran dan dukungan lainnya. d. Institusi UPI sebagai tempat tujuan keberadaan organisasi merupakan landasan hukum atau legalitas formal organisasi. 3. Kondisi Objektif Kondisi objektif dimaksudkan sebagai suatu kondisi yang ada serta berkembang di UPI yang secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap setiap usaha dan aktivitas organisasi yang dipengaruhi oleh aspek-aspek: a. Akademik a. Eksistensi b. Kultur Kemahasiswaan c. Kemitraan d. Manajemen e. Kaderisasi f. Persatuan dan Kesatuan 92

BAB III POLA UMUM PROGRAM KERJA 1. Pengertian Pola umum program kerja merupakan rangkaian aktivitas organisasi yang terencana, berkesinambungan, dan terpadu. 2. Sasaran Program Kerja Sasaran program kerja REMA UPI terbagi atas: a. Sasaran Umum 1) Pengembangan mekanisme pengkaderan yang terarah, berjenjang, dan berkesinambungan untuk meningkatkan peran dan kepemimpinan sebagai mahasiswa. 2) Pengembangan peran organisasi mahasiswa untuk mengakomodasi dan memperjuangkan aspirasi mahasiswa UPI. 3) Penyadaran potensi dan peran mahasiswa dalam kehidupan masyarakat. b. Sasaran Khusus 1) Pembentukan pengurus dan mekanisme organisasi yang stabil, terarah, dan mandiri untuk mendukung pembelajaran kepemimpinan mahasiswa. 2) Pelaksanaan hasil-hasil Sidang Umum MPM REMA UPI. 3) Penjaringan dan pengakomodasian kemudian memperjuangkan aspirasi mahasiswa UPI. 3. Periode Pelaksanaan Program Kerja Periode pelaksanaan program kerja adalah satu periode kepengurusan. 4. Bidang Garapan REMA UPI a. Bidang Pengkajian Kebijakan dan Strategi Gerakan 1) Merumuskan strategi-strategi berdasarkan realitas kemahasiswaan dalam upaya dinamisasi peran dan fungsi ormawa. 2) Melakukan pengkajian dan penyikapan terhadap kebijakan-kebijakan pimpinan UPI yang berkaitan dengan kemahasiswaan maupun keberlangsungan institusi UPI secara umum. 3) Melakukan pengkajian dan penyikapan terhadap kebijakan-kebijakan nasional, sebagai wujud nyata peran kontrol sosial. 4) Menjalin hubungan-hubungan strategis kemahasiswaan dalam bidang pengkajian kebijakan, baik dengan pihak internal maupun eksternal. 5) Melakukan kegiatan advokasi untuk setiap permasalahan baik internal maupun eksternal. b. Bidang Pengabdian Pada Masyarakat 1) Melakukan pengkajian atau analisis kritis terhadap pelaksanaan pembangunan nasional, sebagai landasan perumusan strategis pengabdian pada masyarakat. 2) Memberikan kontribusi positif terhadap pelaksanaan ekonomi, sosial budaya, dan pembangunan politik bangsa dan Negara Indonesia melalui pembinaan yang kontinu dan atau karya permanen terhadap masyarakat. 3) Melakukan pengkajian dan analisis terhadap dinamika struktur serta kultur masyarakat bangsa Indonesia. 4) Melakukan koordinasi dengan organisasi mahasiswa yang ada di UPI mengenai pengabdian pada masyarakat. 93

5) Melakukan hubungan dan kerja sama dengan lembaga lain demi kepentingan peningkatan kualitas organisasi kemahasiswaan serta institusi UPI. c. Bidang Penalaran dan Keprofesian 1) Merumuskan strategi pengembangan penalaran dan keprofesian mahasiswa dalam upaya peningkatan kualitas mahasiswa UPI. 2) Melakukan hubungan-hubungan edukatif dengan lembaga-lembaga penalaran dan keprofesian internal maupun eksternal. 3) Melakukan pembinaan intelektualitas yang sistematis dalam rangka mengembangkan pola pikir rasional. 4) Melakukan aktivitas-aktivitas koordinasi dengan berbagai pihak dalam bidang penalaran dan keprofesian. 5) Mengadakan aktivitas-aktivitas peningkatan kekritisan mahasiswa sebagai wujud kebebasan akademik. 6) Menumbuhkembangkan budaya menulis karya ilmiah dan aplikasi ilmu-ilmu bidang studi yang ditekuni d. Bidang Penelitian dan Pengembangan Organisasi 1) Mengidentifikasi masalah dan kebutuhan dasar mahasiswa UPI yang meliputi kebutuhan tentang nilai-nilai keagamaan dan kesejahteraan. 2) Merumuskan dan melaksanakan program pembinaan aktivitas yang berkaitan dengan peningkatan nilai-nilai keagamaan dan kesejahteraan di atas. 3) Merumuskan dan melaksanakan pola pembinaan aktivitas yang berkaitan dengan peningkatan kualitas mahasiswa dalam hal keorganisasian. 4) Mengembangkan pola pembinaan aktivitas yang sesuai dengan kebutuhan dan kualitas mahasiswa dalam hal keorganisasian. e. Bidang Humas dan Pers 1) Merumuskan strategi pengembangan hubungan eksternal dengan perguruan tinggi lain, organisasi-organisasi kemasyarakatan, dan elemen masyarakat lainnya. 2) Melaksanakan fungsi informatif yang netral, objektif, dan konstruktif sebagai alternatif informasi mahasiswa UPI. 3) Melakukan sosialisasi kebijakan-kebijakan ormawa dan pengembangan jaringan nasional. 4) Melakukan koordinasi terhadap kegiatan humas dan pers dengan elemen-elemen kemahasiswaan di lingkungan UPI serta pihak terkait. f. Bidang Keuangan 1) Merumuskan pola-pola keuangan yang dijadikan sebagai landasan keuangan seluruh elemen kemahasiswaan. 2) Melakukan hubungan-hubungan komersial yang ada dan tidak mengikat dengan lembaga-lembaga eksternal; lembaga-lembaga keuangan maupun lembaga-lembaga non keuangan. 3) Melakukan negosiasi otonomi pengelolaan keuangan dengan pihak pimpinan UPI mengenai iuran kemahasiswaan. 94

g. Bidang Kesejahteraan 1) Merumuskan dan memperjuangkan regulasi permanen secara transparan dan bertanggung jawab kepada pihak terkait untuk mahasiswa UPI yang tidak mampu secara finansial dan atau berkebutuhan khusus. 2) Melayani permasalahan anggota REMA UPI melalui advokasi. 3) Melakukan koordinasi yang intensif dengan ormawa yang ada di UPI untuk menjaring dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan anggota REMA UPI BAB IV PENUTUP 1) Demikian Garis-Garis Besar Program Kerja REMA UPI disusun untuk dijadikan dasar dan pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan di UPI. 2) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan adanya penyempurnaan pada GBPK REMA UPI akan diatur kemudian. Ditetapkan pada Pimpinan Sidang Umum MPM REMA UPI Ditetapkan di : Bandung Ketua : Rizqi Kajayaan Tri Putra Hari, Tanggal Waktu : Sabtu, 20 Desember 2025 : 14:35 WIB Wakil Ketua 1 : Kent Ridho Ibrahim Wakil Ketua 2 : M. Raja Zahran Fadillah 95