POLICY BRIEF - Kelompok 9

EXECUTIVE SUMMARY DKI Jakarta menghadapi tantangan pengelolaan kantong belanja alternatif setelah penerapan Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 berhasil menurunkan penggunaan kantong plastik sebesar 42% pada tingkat rumah tangga, setara dengan estimasi pengurangan sampah sebesar 4.739,99 ton per tahun. Peralihan menuju tas spunbond berbahan polypropylene non-woven masih menyisakan risiko lingkungan akibat belum adanya standar ketahanan minimum, pengukuran frekuensi penggunaan ulang, serta sistem pengumpulan dan daur ulang pasca konsumsi yang memadai. Karakteristik material sintetis dan ketergantungan manfaat ekologis pada intensitas pemakaian menunjukkan bahwa substitusi kantong belanja belum sepenuhnya menjamin pengurangan dampak lingkungan. Keterbatasan industri pengolah spunbond turut memperbesar risiko penumpukan sampah residu setelah masa pakai produk berakhir. POLICY BRIEFPOLICY BRIEFPOLICY BRIEF Jebakan Tas Guna Ulang:Jebakan Tas Guna Ulang: MenutupMenutup Celah SampahCelah Sampah SpunbondSpunbond dalam Pergubdalam Pergub DKI Jakarta No. 142 Tahun 2019DKI Jakarta No. 142 Tahun 2019 Jebakan Tas Guna Ulang: Menutup Celah Sampah Spunbond dalam Pergub DKI Jakarta No. 142 Tahun 2019 Davin Alghiffari Budiman, Najwa Aulia Ramadhani, Najwa Ramafitri Survita, Fadlan Aydin Halim, Taqy Ahmad Farisy, Mutiara Salsabila Aguidania, Marsya Octaviana Budiawan, Alvino Wicaksono Warih. POLICY BRIEF Jebakan Tas Guna Ulang: Menutup Celah Sampah Spunbond dalam Pergub DKI Jakarta No. 142 Tahun 2019 1.

INTRODUCTION Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan merupakan instrumen kebijakan pengendalian sampah plastik melalui pembatasan penggunaan kantong plastik sekali pakai dan pemanfaatan kantong belanja guna ulang. Implementasi kebijakan tersebut menunjukkan penurunan penggunaan kantong plastik sebesar 42% pada tingkat rumah tangga atau setara dengan estimasi pengurangan timbulan sampah sebesar 4.739,99 ton per tahun (Indriani et al. 2025). Penurunan penggunaan kantong plastik juga tercatat hampir mencapai 100% pada toko swalayan, 95% pada pusat perbelanjaan, dan 50% pada pasar rakyat. Capaian pengurangan tersebut menunjukkan variasi tingkat penerapan kebijakan pada sektor perdagangan yang disertai peningkatan penggunaan kantong belanja ramah lingkungan sebagai alternatif pengganti kantong plastik sekali pakai, sebagaimana dijelaskan dalam tabel: Kategori Target Relaisasi Capaian (%) Pusat Perbelanjaan 85 65 74.18% Toko Swalayan 2940 1876 63.81% Pasar Rakyat 72 36 50% Pusat Perbelanjaan 85 65 74.18% POLICY BRIEF2. Jebakan Tas Guna Ulang: Menutup Celah Sampah Spunbond dalam Pergub DKI Jakarta No. 142 Tahun 2019 Penyempurnaan Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 diarahkan pada empat strategi terpadu melalui usulan standar gramasi minimum 80 GSM dan harga Rp15.000-Rp25.000, pengembangan penyediaan faisilitas peminjaman dan pengumpulan tas belanja, pembatasan pengadaan Tote Bag dalam aktivitas pemerintahan, serta penerapan Jakarta Eco-Retail Scorecard untuk menilai distribusi tas baru dan efektivitas penggunaan ulang. Kantong belanja guna ulang berbahan polypropylene non-woven atau spunbond tetap memiliki dampak ekologis karena sifatnya sebagai polimer sintetis yang memerlukan pengelolaan sepanjang siklus hidup produk. Dampak lingkungan keseluruhan tas tersebut paling rendah di antara alternatif yang diteliti pada skenario 50 kali penggunaan ulang, sedangkan minimal empat kali penggunaan diperlukan untuk menyamai emisi gas rumah kaca kantong High-Density Polyethylene (HDPE) pembanding (Ahamed et al. 2021). DKI Jakarta memiliki atribut bahan yang memiliki bobot kepentingan tertinggi sebesar 41,354%, dibandingkan atribut lingkungan sebesar 30,742% dan ekonomi sebesar 27,904% dalam preferensi kantong belanja ramah lingkungan (Benedicta et al., 2024). Sumber : DLH Provinsi DKI Jakarta, 2022 Tabel 1. Capaian Penerapan KBRL di DKI Jakarta setelah 2 Tahun

POLICY BRIEF3. Jebakan Tas Guna Ulang: Menutup Celah Sampah Spunbond dalam Pergub DKI Jakarta No. 142 Tahun 2019 PROBLEM DESCRIPTION Penerapan Pergub DKI Jakarta No. 142 Tahun 2019 bertujuan mengurangi sampah plastik sekali pakai melalui kewajiban penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan (KBRL). Namun, penggunaan tas spunbond berbahan polipropilena berpotensi menciptakan persoalan sampah baru. Definisi KBRL dalam Pasal 1 angka 25 belum menetapkan standar ketahanan kuantitatif, sehingga manfaat penggunaan ulang belum sepenuhnya terjamin. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 melalui Pasal 1 angka 25 telah mendefinisikan kantong belanja ramah lingkungan sebagai produk guna ulang, dengan mekanisme pengawasan dan inventarisasi yang mencakup jenis, ukuran, bahan, harga, serta distribusi kantong belanja. Cakupan regulasi masih berorientasi pada karakteristik dan peredaran produk, tanpa ketentuan eksplisit mengenai frekuensi penggunaan ulang aktual maupun pengelolaan limbah setelah masa pakai. Tas spunbond berbahan polypropylene sebagai salah satu material substitusi memiliki potensi menghasilkan limbah plastik sintetis apabila pemanfaatan berulang dan pengelolaan akhir masa pakainya tidak optimal. Keberlanjutan material diukur dengan standar kinerja lingkungan, serta pengendalian limbah kantong belanja alternatif belum menjadi bagian yang secara khusus diatur dalam mekanisme evaluasi kebijakan. Sumber: Dikelola Oleh Penulis Gambar 1. Problem Tree Tas polipropilena tebal dan tahan lama memerlukan sekitar 10-20 kali penggunaan untuk menyamai dampak iklim kantong plastik sekali pakai (UNEP, 2020). Sementara itu, evaluasi program peminjaman tas spunbond di sejumlah pasar Jakarta menunjukkan tingkat pengembalian di bawah 50%. DLH DKI Jakarta juga mengakui keterbatasan industri daur ulang spunbond (SANTOSA, 2024).

POLICY BRIEF4. Jebakan Tas Guna Ulang: Menutup Celah Sampah Spunbond dalam Pergub DKI Jakarta No. 142 Tahun 2019 POLICY RECOMMENDATIONS Alternatif Kebijakan Utama (Direkomendasikan - Paket Reformasi Terpadu): Komponen 1 - Revisi Pasal 1 dan 5 Pergub DKI Jakarta No. 142 Tahun 2019: Pemerintah merevisi Pasal 1 dan 5 Pergub DKI Jakarta No. 142 Tahun 2019 dengan menetapkan standar minimal 80 GSM dan ketahanan 50 kali penggunaan bagi tas spunbond, serta harga minimum Rp15.000-Rp25.000. Kebijakan ini mendorong penggunaan tas tahan lama dan mengurangi pembelian tas murah yang berpotensi menjadi sampah baru. Komponen 2 - Penyediaan Fasilitas Peminjaman dan Pengumpulan Tas Belanja: Pemprov DKI Jakarta mewajibkan ritel modern menyediakan fasilitas peminjaman dan pengumpulan tas layak pakai melalui sistem deposit Rp5.000 yang dikembalikan saat tas diserahkan. Tas layak pakai didistribusikan kembali, sementara tas rusak dikumpulkan untuk diolah lebih lanjut guna mendorong penggunaan berulang dan mengurangi pembelian tas baru. Komponen 3 - Pembatasan Pengadaan Tote Bag dalam Aktivitas Pemerintahan Pemprov DKI Jakarta perlu menerbitkan Instruksi Gubernur untuk membatasi pengadaan dan pembagian tote bag/goodie bag berbahan sintetis oleh SKPD dan BUMD melalui APBD. Pembatasan dilakukan dengan menghentikan pembagian tas yang tidak diperlukan dalam kegiatan seremonial, sosialisasi, dan acara pemerintahan, serta mendorong peserta membawa tas sendiri (bring your own bag). Kebijakan ini menjadi langkah awal pemerintah dalam mengurangi penggunaan tas berlebihan sekaligus memberikan contoh kepada masyarakat untuk mencegah timbulan sampah baru. Komponen 4 - Perluasan Pasal 11-13 Pergub DKI Jakarta No. 142 Tahun 2019: Pemerintah memperluas ketentuan Pasal 11-13 Pergub DKI Jakarta No. 142 Tahun 2019 melalui kewajiban pelaporan penjualan tas belanja setiap tiga bulan dan insentif pengurangan retribusi kebersihan bagi ritel yang menekan penjualan tas baru lebih dari 70%. Kebijakan ini mendorong penggunaan tas berulang dan mengurangi pembelian tas baru yang berpotensi menambah timbulan sampah.

POLICY BRIEF5. Jebakan Tas Guna Ulang: Menutup Celah Sampah Spunbond dalam Pergub DKI Jakarta No. 142 Tahun 2019 Opsi Alternatif 1 - Pelarangan Total Penyediaan Tas di Kasir (Zero Bag Retail): Alternatif Kebijakan Lainnya (Dipertimbangkan - Tidak Dipilih sebagai Utama): Ritel dilarang keras menjual atau menyediakan tas belanja jenis apa pun, dikarenakan menurut UNEP (2020) menegaskan bahwa tas paling ramah lingkungan adalah tas yang sudah dimiliki dan digunakan berulang kali. Tas spunbond baru perlu digunakan sekitar 10-20 kali agar dampak iklimnya setara dengan kantong plastik sekali pakai. Namun, larangan penjualan saja belum cukup apabila konsumen tetap membeli tas baru di tempat lain. Karena itu, kebijakan perlu disertai edukasi dan dorongan penggunaan kembali tas yang sudah dimiliki agar pengurangan sampah lebih efektif. Opsi Alternatif 2 - Retribusi Daerah atas Setiap Transaksi Tas Belanja: Mengenakan pungutan tambahan ke kas daerah setiap kali konsumen membeli tas spunbond. Pemerintah dapat menerapkan pungutan tambahan pada setiap pembelian tas spunbond untuk menekan pembelian tas baru melalui kenaikan harga. Studi di Maryland menunjukkan pajak lima sen per kantong mampu menurunkan penggunaan kantong sekali pakai lebih dari 40 poin persentase, sedangkan pemberian bonus dengan nilai sama hampir tidak berpengaruh (Homonoff, 2018). Conclusion Pergub No. 142/2019 sudah berhasil menekan pemakaian kantong plastik di Jakarta. Di tingkat rumah tangga, penurunannya sampai 42% (Indriani et al., 2025). Tapi, hilangnya kantong kresek di meja kasir jangan jadi satu-satunya tolok ukur keberhasilan. Tas spunbond baru berguna bagi lingkungan kalau dipakai berulang kali. Sekitar 10-20 kali pemakaian supaya dampak iklimnya setara dengan kantong plastik sekali pakai (UNEP, 2020). Jika tas murah cuma dipakai sekali dua kali, dan tingkat pengembalian tas masih di bawah 50%, sementara industri daur ulang spunbond masih terbatas, sampah plastik cuma berpindah bentuk. Beban residu ke TPST Bantargebang tetap bertambah. Keberhasilan kebijakan perlu diukur dari terwujudnya perilaku guna ulang sejati (true reuse) dan berkurangnya sampah residu yang berakhir di Bantargebang. Untuk mencapainya, Gubernur dan Kepala DLH DKI Jakarta perlu segera merevisi Pergub No. 142/2019. Revisinya dengan menetapkan standar teknis tas dan harga minimum (Eco-Floor Price) agar tas yang beredar benar-benar tahan lama. Revisi ini perlu dibarengi moratorium pengadaan goodie bag melalui APBD. Tujuannya supaya pemerintah memberi contoh dan tidak menambah tas yang tidak diperlukan. Langkah tersebut perlu diperkuat dengan kemitraan Bag-Share Station bersama jaringan ritel. Dengan begitu, tas yang sudah ada dapat dipinjam, dikembalikan, dan dipakai ulang. Dengan paket kebijakan ini, Jakarta tidak sekadar mengganti jenis tas, tetapi benar-benar mengurangi sampah.

POLICY BRIEF6. Jebakan Tas Guna Ulang: Menutup Celah Sampah Spunbond dalam Pergub DKI Jakarta No. 142 Tahun 2019 References Ahamed, A., Vallam, P., Iyer, N. S., Veksha, A., Bobacka, J., & Lisak, G. (2021). Life cycle assessment of plastic grocery bags and their alternatives in cities with confined waste management structure: A Singapore case study. Journal of Cleaner Production, 278, 123956. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.123956 Benedicta, N. O., Sodri, A., & Triaswati, N. (2024). Preferensi dan kesediaan membayar konsumen terhadap kantong belanja ramah lingkungan di Provinsi DKI Jakarta. Jurnal Ilmu Lingkungan, 22(1), 155–162. https://doi.org/10.14710/jil.22.1.155-162 Bisinella, V., Albizzati, P. F., Astrup, T. F., & Damgaard, A. (Eds.). (2018). Life cycle assessment of grocery carrier bags (Environmental Project No. 1985). Danish Environmental Protection Agency. https://www2.mst.dk/udgiv/publications/2018/02/978-87-93614-73-4.pdf Diet Plastik Indonesia. (2021, 6 Agustus). Jakarta umumkan pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai. https://plasticdiet.id/jakarta-umumkan-pengurangan-penggunaan-kantong- plastik-sekali-pakai/ Defitri, M. (2022, 1 Agustus). Tas spunbond, masalah baru akibat pelarangan kantong plastik? Waste4Change. https://waste4change.com/blog/tas-spunbond-masalah-baru-akibat-pelarangan- kantong-plastik/ Indriani, F. M., Lestari, M. P., & Maryono, M. (2025). The effectiveness of policies on the use of eco- friendly shopping bags in reducing plastic waste in Jakarta: A literature review. Jurnal Kesehatan Komunitas (Journal of Community Health), 11(3), 546–556. https://doi.org/10.25311/keskom.Vol11.Iss3.2257 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2019). Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat. https://peraturan.bpk.go.id/Details/343694/pergub-prov-dki-jakarta-no-142-tahun-2019 Santosa, L. W. (2024, 18 Juli). Yayasan minta bank sampah ikut bantu kumpulkan tas spunbond. ANTARA News. https://www.antaranews.com/berita/4203915/yayasan-minta-bank-sampah-ikut- bantu-kumpulkan-tas-spunbond United Nations Environment Programme. (2020). Single-use plastic bags and their alternatives: Recommendations from life cycle assessments. https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/31932 Homonoff, T. A. (2018). Can small incentives have large effects? The impact of taxes versus bonuses on disposable bag use. American Economic Journal: Economic Policy, 10(4), 177-210. https://doi.org/10.1257/pol.20150261