Laporan KI Feb 2026 digabungkan

LAPORAN BULANAN FEBRUARI KONSULTAN INDIVIDU TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENDAMPINGAN, KONSULTASI DAN BIMTEK PBJ A. Pendahuluan Laporan bulanan Februari ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Konsultan Individu Tenaga Administrasi dalam kegiatan konsultasi dan pendampingan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ). Kegiatan utama pada bulan Februari difokuskan pada pengelolaan grup WhatsApp sebagai sarana konsultasi, koordinasi, dan pendampingan PBJ bagi para anggota. Pelaksanaan tugas administrasi dilakukan melalui pengelolaan media komunikasi, fasilitasi konsultasi, dokumentasi kegiatan, serta keterlibatan aktif dalam kegiatan rapat, bimbingan teknis, dan sosialisasi terkait PBJ. B. Identitas Konsultan Nama Konsultan : Ramikoh Giatri, S.ST Posisi : Konsultan Individu Tenaga Administrasi Periode Laporan : Februari 2026 Instansi : Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jambi Sub Kegiatan : Pendampingan, Konsultasi dan Bimtek PBJ C. Uraian Tugas Tugas Konsultan Individu Tenaga Administrasi pada bulan Februari meliputi: 1. Mengelola dan memantau aktivitas grup WhatsApp konsultasi dan pendampingan PBJ. 2. Menjadi admin grup WhatsApp PBJ. 3. Memfasilitasi konsultasi dan diskusi terkait PBJ. 4. Mengoordinasikan pertanyaan anggota grup dengan narasumber/tenaga teknis PBJ. 5. Melakukan pencatatan dan dokumentasi kegiatan konsultasi PBJ. 6. Mengikuti zoom meeting terkait PBJ setiap hari Selasa dan Jum’at pad Bulan Februari 2026. 7. Mengikuti dan menjadi panitia pada acara Bimtek tanggal 09 Februari 2026 di Wiltop Hotel Jambi. 8. Memaparkan materi pada acara Sosialisasi e-Katalog Versi 6 di Ruang Rapat Bidang Bina Marga, Dinas PUTR Provinsi Jambi pada tanggal 03 Februari 2026. 9. Mengikuti zoom meeting pada tanggal 12 Februari 2026. D. Pelaksanaan Kegiatan Bulan Februari 1. Pengelolaan dan Pemantauan Grup WhatsApp Konsultasi dan Pendampingan PBJ Kegiatan pengelolaan grup WhatsApp konsultasi dan pendampingan PBJ dilakukan secara rutin setiap hari kerja dengan tujuan menjaga kelancaran komunikasi dan penyampaian informasi kepada anggota grup. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi:  Memantau aktivitas diskusi dan konsultasi anggota grup.  Menyampaikan informasi terkait kebijakan dan pelaksanaan PBJ.  Menjaga ketertiban dan efektivitas komunikasi dalam grup.  Menindaklanjuti pertanyaan dan kebutuhan informasi dari anggota grup. Hasil dari kegiatan ini adalah terciptanya komunikasi yang aktif dan responsif antara anggota grup dan tim pendamping PBJ. PEMERINTAH PROVINSI JAMBI SEKRETARIAT DAERAH Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1, Telanaipura, Jambi Telepon (0741) 60144, Faksimile (0741) 60400, Laman jambiprov.go.id

Rekapitulasi pertanyaan-pertanyaan seputar PBJ Tanggal Pertanyaan 05/02/2026 1. Tanda legal usaha …… 1. Kbli kaki 2. NIB 3. jawaban ab 4. Tertayang di katalog lkpp 2. Untuk pengadaan alat kesehatan secara e-purchasing apakah masih perlu HPS …… A. Bila nilai nya di atas rp 100 juta dibuatkan HPS B. Bila nilai nya di bawah rp 100 juta dibuatkan referensi harga C. Jawaban ab D. Tidak ada jawaban 3. Pembelian obat Secara e-purchasing Kriteria pertama berdasar …… 1. Merek terbaik 2. TKDN tertinggi 3. Kesesuaian spesifikasi 4. Jawaban abc 4. Penyedia jasa konstruksi di kota kami telah masuk katalog. Diperlukan renovasi puskesmas senilai rp 76 juta. Proses pengadaan …… 1. Pengadaan langsung 2. e-purchasing mini kompetisi 3. Jawaban ab 4. Tidak ada jawaban 5. Pemberian kesempatan menyelesaikan kontrak tahun 2025 di selesaikan di tahun 2026. 2 Februari 2026 selesai 100%. Denda keterlambatan …… 1. Penyedia di minta menyetor denda 2. Denda dipotong dari pembayaran 3. Jawaban ab 4. Tidak ada jawaban 6. Denda keterlambatan penyelesaian kontrak sebaiknya dari …… 1. Penyedia di minta menyetor denda 2. Denda dipotong dari pembayaran 3. Jawaban ab 4. Tidak ada jawaban 7. Budi di lantik sebagai kepala dinas kesehatan. Apakah Budi otomatis sebagai PA (pengguna anggaran) …… 1. Ya 2. Bisa dibuat SK sebagai PA 3. Jawaban ab 4. Tidak ada jawaban 8. KPA di pemda adalah …… A. Kepala bidang, kepala bagian atau lurah B. Jabatan yg ditetapkan kepala daerah sebagai KPA C. Pejabat yg ditetapkan kepala daerah sebagai KPA D. Jawaban abc 06/02/2026 9. Kepala kanwil kemenag Jawa Timur adalah …… A. PA B. KPA C. Bisa bertindak sebagai ppk D. Jawaban bc 10. Kertas rp 450ribu melalui pengadaan dengan e-purchasing kena PPN …… A. Ya B. Tidak 11. Pengadaan Sembako Rp. 4.5 jt melalui e-purchasing kena PPN …… A. Ya B. Tidak 12. Pegawai RSUD diberi tiket pesawat ke jakarta pulang pergi oleh penyedia. Apakah ini gratifikasi …… A. Ya B. Tidak 13. Penyedia yg bisa ikut di e-purchasing mini kompetisi berdasar apa? Penayangan seluruh produk yg di butuhkan atau kesesuaian kbli atau apa? A. Kesesuaian kbli B. Penyedia yg tertayang C. penyedia daerah setempat D. Tidak ada jawaban 14. Kepala kantor kemenag kota, kediri adalah …… A. PA

B. KPA C. Bisa bertindak sebagai ppk D. Jawaban bc 15. Pembayaran UP dengan e purchasing dikenakan PPh berapa persen …… A. 0 5 ℅ B. Barang 1.5℅ C. Jasa 2℅ D. Jawaban bc 16. Pembayaran kontrak tdk menimbulkan kerugian negara …… A. Sesuai volume B. Sesuai mutu C. Sesuai ketentuan kontrak. D. Jawaban abc 17. Berdasar aplikasi e purchasing versi 6 Apip bisa melihat di aplikasi …… A. Perubahan harga B. Satu pelaku usaha untuk transaksi yg berulang ulang C. Jawaba ab D. Tidak ada jawaban 07/02/2026 18. Berdasar sistem Apip bisa melihat transaksi yg perlu dicermati Bila ada transaksi berulang... Sebanyak.. A. Berulang minimal 8x B. berulang mimimal 5x C. Berulang minimal 3x D. Tidak ada jawaban 19. APIP di aplikasi e purchasing bisa memperhatikan..... A. Kecepatan tayang B kecepatan transaksi C. Kecepatan tayang dan kecepatan transaksi D. Tidak ada jawaban 20. E purchasing pek konstruksi tahun 2025 dilakukan dengan negosisi. Hal demikian di salahkan auditor... Harus mini kompetisi ..... A. Tidak harus B. Harus C. Mini kompetisi pek konstuksi mulai berdasar surat lkpp 29 agt 2025 D Mini kompetisi pek konstuksi mulai tahun 2026 21. Untuk pengadaan obat dari dana blud, apakah boleh diluar e- purchasing .... Pertimbangannya karena penyedia di e-katalog sangat jauh dgn puskesmas kami, sehingga pengiriman barang lama pak bisa sampai 10-17 hari.... A. melakukan transaksi epurchasing tidak bersifat transaksi mendadak B. bila tidak epurchasing, perlu kertas kerja optimasi terbaik C. jawaban ab D. harus epurchasing sesuai keharussn peraturan 22. Pembayarsn LS dengan e purchasing dikenakan PPh berapa persen .... A. 0 5 ℅ B. barang 1.5℅ C. Jasa 2℅ D. Jawaban bc 23. Tugas konsultan MK berdasar PP 16 tahun 2021 .... A. Melakukan pengawasan pekerjaan konstruksi B. Membantu ppk melakukan perancangan dan pengawasan pekerjaan konstruksi C. Tidak ada jawaban 24. Kebutuhan PJLP di dasarkan kepada ..... A.analisa kebutuhan / beban kerja B. Boleh dibayar dibawah umur C. Menampung keluarga pimpinan D jawaban abc 08/02/2026 25. Analisa beban kerja untuk keamanan kantor dgn tiga shif adalah 3 orang. Kontrak telah dilakukan dengan 5 orang.Kerugian negara ..... A. Kerugian negara B. Potensi kerugian negara C. Tidak masalah D tidak ada jawaban 26. Bila suatu kebutuhan ada di katalog LKPP. Berdasar produk dan spek dapat dipenuhi oleh dua penyedia.... A. Negosiasi B. Mini kompetisi 27. Harga tertayang di katalog v6 .....

A. Harga fixed B. Harga wajar C. Harga terbaik D. Harga perlu negosiasi / mini kompetisi 28. Titik kritikal e purchasing paling utama di....... A. Ketidakwajaran harga* B. status sertifikasi pa / kPa / ppk C. ketersediaan anggaran D. Tidak ada jawaban 29. Titik kritikal di pengadaan *non e purchasing* paling utama di .... A. Ketidakwajaran harga B. status sertifikasi PA / KPA / PPK C. ketersediaan anggaran D. Tidak ada jawaban 30. PA kPa melakukan intervensi di pejabat pengadaan. Turut serta di intervensi negatif adalah.... A. bukan korupsi B. Korupsi 31. Pengadaan jasa kebersihan dilakukan dengan..... A. Penyedia badan usaha B. Penyedia jasa lainnya perorangan ( PJLP) C jawaban ab D. Tidak ada jawaban 09/02/2026 32. Pengadaan jasa kebersihan di dinas kebersihan lingkungan hidup untuk 70 orang senilai rp 2.6 mliar dilakukan dengan para PJLP. Diumumkan di RUP…. A. Ya dengan penyedia badan usaha B. Ya dengan penyedia para perorangan C. tidak perlu diumumkan di RUP D. Tidak ada jawaban 33. Pengadaan jasa kebersihan di dinas kebersihan lingkungan hidup untuk 70 orang senilai rp 2.6 mliar dilakukan dengan para PJLP. Diumumkan di RUP.... A. Tidak bisa dengan perorangan karena anggarannya di atas rp 200 juta B. Ya dengan penyedia para perorangan secara tender C ya dengan penyedia perorangan dengan banyak pengadaan langsung D. Tidak ada jawaban 34. Bagaimana bila peringkat 1 , SKP nya sudah tercukupi atau tersisa nol paket, apakah langsung di gugurkan di e purchasing mini kompetisi pekerjaan konstruksi .... A. Gugur B. dievaluasi yg lainnya dulu 35. Bagaimana cara PPK melakukan setting Harga Zonasi Pak atau setting Zonasi hanya dilakukan oleh Penyedia…. A. PPK melakukan setting zonasi untuk provinsi nya B. PPK melakukan setting zonasi berdasar kabupaten kota lokasi kegiatan C. PPK tdk melakukan zonasi D. Tidak ada jawaban 36. Yang pertama dilakukan adalah.... A. Identifikasi masalah. B. identifikasi kebutuhan C. Solusi dan mitigasi risiko D. Serah Terima prestasi pekerjaan 37. Apakah penyedia jasa konstruksi kota kediri. Melakukan setting harga untuk zonasi kota kediri dan daerah daerah yg di tawarkan.... A. Ya B tidak 10/02/2026 38. Berapa lama (minmal-Maksimal) Standar Jadwal Pelaksanaan Mikom: pekerjaan kontruksi. Waktu minimal penyampaian penawaran mini kompetisi... A. satu hari B. tiga hari C. Tidak di atur D. Tidak ada jawaban 39. Apakah pembayaran secara bertahap dpt dilakukan dg metode minikompetisi .... A. Tidak B. Dapat 40. Untuk penilaian kinerja penyedia, apakah belanja dengan e-purchasing

juga harus melakukan penilaian kinerja penyedia ..... A. Ya B. Tidak 41. Berapa maksimal SBU usaha kecil untuk pengadaan e purchasing mini kompetisi berdasar MDP SE Ditjen Binkon.... A. satu saja B. Maksimal dia C. Sesuai kebutuhan D. tidak ada jawaban 42. Kami membangun gedung, Tapi ada pembuatan saluran air. Untuk mini kompetisi dgn usaha kecil. Bagaimana syarat SBU nya .... A. Ada SBU Cipta karya ada dan sbu sumber daya air B. Satu SBU saja C. maksimal dua SBU D. tidak ada jawaban 43. Bgmn kurasi produk di katalog? Mengecek .... A. Ijin usaha B. Spesifikasi C. kewajaran Harga D. Jawaban ABC 11/02/2026 44. Jika mau pengadaan e purchasing dengan nilai di atas 200 atau konstruksi di atas 400, *yang melaksanakan reviu siapa..?* PPK yang membuat dokumen persiapan , kemudian PPK mereviu sendiri atau bisa bersurat ke BPBJ untuk di bantu reviu.. atau gimana ….. A. Ukpbj B. Apip C. Tim probity D. Jawaban ABC 45. Indikasi korupsi di suatu Pemda..... A. Banyak pengadaan langsung mengarah ke penyedia tertentu dan harga lebih mahal B. e purchasing dengan negosiasi, padahal bisa di mini kompetisi kan C. Jawaban ab D. Tidak ada jawaban 46. Dalam pengadaan yg pertama dilakukan adalah identifikasi kebutuhan. Tindakan kedua yang dilakukan adalah…. A. Identifikasi masalah B. identifikasi kebutuhan C. Solusi dan mitigasi risiko D. Serah Terima prestasi pekerjaan 47. Dalam pekerjaan kontruksi bangunan bertingkat saat penanaman paku bumi di perkirakan akan berdampak getaran dan retaknya bangunan penduduk, apakah PPK bisa mengalokasikan anggaran konpensasi ke penduduk,? Meski keretakan rumah tersebut belum terjadi.... A. Mencari solusi teknik yg tidak mengganggu B. Mencari metode lain untuk pondasi C. Pemberian kompensasi dilakukan dgn hati hati untuk mencegah kerugian negara D. Jawaban ABC 48. Pengadaan obat melalui e purchasing …. A. Harga sudah tetap atau fixed price B. Harga perlu di negosiasi C. Harga perlu di mini kompetisi kan D. Jawaban bc 49. Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa ..... A. Perlem LKPP Nomor 11 Tahun 2021 B. Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021 C. Jawaban ab D. Tidak ada jawaban 50. Korupsi tidak akan terjadi bila..... A. Pengadaan dilakukan dengan epurchasing mini kompetisi B. Telah di audit dan tidak terjadi kerugian negara C. Pengelola pengadaan dan para pihak memiliki integritas D. Jawaban abc 51. Penetapan referensi harga di e purchasing versi 6 dilakukan. Oleh.... A. LKPP B. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) C. Jawaban ab D. Tidak ada jawaban 12/02/2026 52. Berdasar Lampiran Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor : PA 0106-DK/1111 Tanggal : 2 September 2025 , untuk Epurchasing mini kompetisi pekerjaan konstruksi ? Persyaratan kepemilikan Sertifikat

Badan Usaha (SBU) dengan ketentuan... A. Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak dua SBU B. Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak tiga SBU C. Jawaban ab D. Tidak ada jawaban 53. Nilai satuan pembayaran rp pengadaan PJLP di kementerian / lembaga berdasar.... A. Standar biaya menkeu B. Upah minimal kabupaten kota C. Jawaban ab D tidak ada jawaban 54. Audit PJLP yg pertama adalah….. A. Ketersediaan anggaran B. ppk bersertifikat C. Analisa beban kerja D. Tidak ada jawaban 55. Berapa lama (minmal-Maksimal) Standar Jadwal Pelaksanaan Mikom: Barang dań Jasa lainny ( bukan pęk kontruksi). Waktu minimal penyampaian penawaran mini kompetisi.... A. satu hari B. tiga hari C. Tidak di atur D. Tidak ada jawaban 56. Untuk e purchasing pekerjaan konstriksi ada mini kompetisi ada sanggah... A. Ada B. tidak ada C. melakukan pengaduan ke apip D. jawaban bc 57. Tanggung jawab penyedia mengenai kewajaran harga di katalog.... A. Keputusan kepala LKPP no 122 tahun 2022 B. Pasal 32 UU Tipikor C. Jawaban ab D. Tidak ada jawaban 13/02/2026 58. Upaya pengembalian kerugian negara dan tidak ada perbuatan korupsi... A. Keputusan kepala LKPP no 122 tahun 2022 B. Pasal 32 UU Tipikor C. Jawaban ab D. Tidak ada jawaban 59. Sebelum melakukan e purchasing perlu ada reviu referensi harga atau hps untuk pengadaan Rp. .... A. Di atas rp 10 juta B. Di atas rp 100 juta C. Di atas rp 200 juta D. Berapa pun 60. SBU konsultan FS atau konsultan perancangan konstruksi ada di .... A. Kbli kbli B. Permen pu 8 tahun 2022 C. Tidak di atur D. Tidak ada jawaban 61. Spesifikasi bangunan RS merujuk pada .... A. Peraturan Menkes no 40 tahun 2022 B. Permenkes no 4 tahun 2026 C. Permendagri 79 tahun 2018 D. Tidak ada jawaban 62. prosedur BLUD di RS merujuk pada …. A. Peraturan Menkes no 40 tahun 2022 B. Permenkes no 4 tahun 2026 C. Permendagri 79 tahun 2018 D. Tidak ada jawaban 63. Untuk syarat kualifikasi di tender itu terus kinerja yang mana? Apakah adalah tahun terakhir, atau 4 tahun terakhir atau tidak dibatasi waktu? Karena dalam perpres hanya mensyaratkan kinerja penyedia. Bolehkah Pokja mensyaratkan misal "memiliki penilaian kinerja pada 4 tahun terakhir minimal BAIK" begitu ... A. Minimal Kinerja tahun sebelumnya yang sudah melaksanakan FHO* B. Minimal 3 tahun berkinerja baik C. Tidak di atur D. Tidak ada jawaban

14/02/2026 64. Pejabat pengadaan memproses e purchasing dgn penyedia ABC, Atas instruksi Kepala kantor. Padahal untuk spek dan produk ada 7 penyedia.... A. Kesalahan adminstrasi B. Kesalahan perdata C. Kesalahan pidana D. Kesalahan Tipikor 65. Kebutuhan tenaga ahli suatu konsultan perancangan konstruksi merujuk ke.... A. SE PU PR 7 tahun 2024 B. SE PU PR 7 tahun 2026 C. Jawaban ab D. Tidak ada jawaban 66. Batas waktu respon penyedia dalam e purchasing *dgn negosiasi*…. A. Satu hari B. Dua hari C. Tiga hari D. tidak di batasi di aplikasi 67. Untuk pengadaan tenaga ahli untuk implementasi sistem/aplikasi *(memberikan pelatihan penggunaan aplikasi/trainer),*apakah termasuk pengadaan konsultansi atau jasa lainnya ya... A. Jasa konsultan B. jasa lainnya C. Tidak ada jawaban 68. Itemize e purchasing mini kompetisi… A. Barang \ jasa lainnya B. Pekerjaan konstruksi C. Jawaban ab D. Tidak ada jawaban 69. *Non Itemize* e purchasing mini kompetisi…. A. Barang \ jasa lainnya B. Pekerjaan konstruksi C. Jawaban ab D. Tidak ada jawaban 70. Itemize e purchasing mini kompetisi menghasilkan.... A. Satu kontrak B. Bisa banyak kontrak C. Bisa banyak kontrak dan banyak penyedia D. Tidak ada jawaban 71. NON Itemize e purchasing mini kompetisi menghasilkan…. A. Satu kontrak B. Bisa banyak kontrak C. Bisa banyak kontrak dan banyak penyedia D. Tidak ada jawaban 15/02/2026 72. Dalam evalauasi mini kompetisi di e purchasing mengenai TKDN.... A. Dievaluasi manual B. dievaluasi by system C. tidak dievaluasi D. Tidak ada jawaban 73. Batas waktu Konfirmasi kesedihan penyedia sebagai pemenang epurchasing mini kompetisi. Paling lambat .... A. 1 hari kerja. B. 3 hari kalender C. 3 hari kerja D tidak ada jawaban 74. Kurasi untuk katalog pekerjaan konstruksi sekarang dilakukan oleh ..... A. LKPP B. Kemen pu / dinas pu C. Pejabat pengadaan / ppk D. Jawaban ABC 75. PA KPA perlu Minimal Sertifikat Pengetahuan PBJ..apakah wajib ini .... A. wajib berdasar perpres 46 2025 Pasal 10 ayat 6 B. Tidak wajib berdasar perpres 46 2025 Pasal 10 ayat 6 C. Minimal sertifikat pbj dasar atau level 1 D. Tidak ada jawaban 76. Untuk pengadaan barang dengan metode mini kompetisi digunakan untuk pagu berapa..... A. Di atas rp 200 juta B. Di atas rp 100 juta C. Berapapun bila ada minimal dua penyedia yg memiliki kesesuaian

spek D. Tidak ada jawaban 16/02/2026 77. Untuk tambahan tenaga medis di RSUD bila diperlukan dgn pengadaan PJLP dari dana.. A. APBD B. BLUD C. Jawaban ab D. Tidak ada jawaban 78. Apakah diperbolehkan kalau memproses PJLP dengan pengadaan langsung manual ..... (Pencatatan non tender) A. Boleh B. Tidak boleh 79. Kalau personil non ASN tsb sudah dipilih sebagai PJLP tapi belum setahun mereka resign, apakah dilakukan pemilihan ulang? Bagaimana yg bulan berjalan tdk ada PJLP .... A. Pengadaan baru B. Tidak ada PJLP dilakukan swakelola C. Jawaban ab D. Tidak ada jawaban 80. Apakah kontrak pjlp yg mengalami sakit dalam sebulan atau seminggu kerja berhak mendapatkan gaji .... A. Dapat. B. Tidak dapat C. Sesuai klausul kontrak D. Tidak ada jawaban 81. Bagaimana tentang izin dan semisal pergi umroh menemani orang tua? bagaimana cara pengganjiannya .... A. di ganti orang lain B. Tidak di gaji C. jawaban ab D. Tidak ada jawaban 17/02/2026 82. Apabila di temukan pada Katalog elektronik bahwa barang yang di tawarkan pada katalog elektronik lebih mahal dari harga pasar atau lebih mahal dari marketplace. Apa tindakan kita ..... A. Dinilai Apple to apple, antara lain ketersediaan, waktu, dan tingkat layanan B. mempunyai referensi harga atau hps yg lebih presisi C. Bila tetap lebih murah di luar katalog, maka tidak wajib katalog D. Jawaban abc 83. Camat sebagai PA. Apakah camat bisa membentuk kpa di kantor camat .... A. Bisa B. Tidak bisa 84. Camat sebagai PA. Apakah Lurah bisa ditetapkan sebagai kpa .... A. Bisa B. Tidak bisa 85. PPTK di pemda sebagai ppk ..... A. tidak perlu punya sertifikasi pengadaan B. perlu sertifikasi dasar atau level 1 C. Sertifikat pengetahuan pbj D. punya sertifikat kompetensi PPK 86. Ketika seseorang PA KPA sebagai ppk. Perlu melakukan.... A. Identifikasi kebutuhan B. identifikasi masalah dan solusi C. mitigasi risiko D. jawaban abc 87. Kita boleh korupsi bila Prosedur PBJ yg dilakukan telah benar dan pembayaran prestasi kontrak tidak terjadi kerugian negara .... A. Ya B. Tidak 88. Kalau e-purchasing mini kompetisi pekerjaan konstruksi. Perlukah Kita pastikan ke konsultan perancangan.. Untuk pekerjaan konstruksi paket kita ini *apakah sudah ada semua ahsp* berdasar SE binkon 182 2025 .... A. Ya B. Tidak perlu 18/02/2026 89. Ada pertanyaan dari PA/KPA, tipologi PPK A,B,C ini dikhususkan untuk PPK APBN kah ...... A. ya APBN saja B. APBN dan APBD C. bebas

D. tidak ada jawaban 90. Dari Item item pekerjaan yg dibuat oleh konsultan perancangan konstruksi... Ada beberapa item yg tidak ada di SE ditjen binkon 182 tahun 2025. E purchasing mini kompetisi .... A. Di proses e purchasing mini kompetisi B. Mengusulkan ashp baru ke kemen pu C. tender D. Jawaban bc 91. Pengawasan transaksi epurchasing v6 oleh APIP dapat dilakukan dengan melihat ... A. Transaksi PPK ke Penyedia yang sama & berulang B. Kecepatan Transaksi Pertama suatu produk C. Jawaban ab D. Tidak ada jawaban 92. Pengawasan transaksi epurchasing v6 oleh APIP dapat dilakukan dengan melihat ... A. Perubahan Harga B. Kecepatan Transaksi Suatu Produk C. Jawaban ab D. Tidak ada jawaban 93. Berdasar MDP Kemen PU 2 sep 2025. Pennyedia peserta epurchasing mini kompetisi akan di gugurkan bila .... A. Peserta tidak hadir B. Tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifkasi, C. Jawaban ab D. Tidak ada jawaban 94. Lampiran Surat DirJend BinKon No. PA 0106-DK/1111 2 September 2025 . Epurchasing mini kompetisi pengadaan pekerjaan konstruksi. Penandatanganan Kontrak dilakukan setelah DIPA/DPA ditetapkan. Bolehkah rancangan kontrak diubah .... A. Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Kompetisi sampai dengan penandatanganan Kontrak B. Boleh mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran. C. Jawaban ab D. Tidak ada jawaban 19/02/2026 95. Penyedia Katalog PBJ pemerintah.... A. Penyedia menyediakan faktur pajak dan/atau dokumen lain yang setara dengan faktur pajak B. Penyedia wajib mengisi maksimal dua alamat usaha C. Jawaban ab D. Tidak ada jawaban 96. Reviu hps oleh pokja dan apip perbedaanya spt apa suhu .... A. Membuat hps presisi B. Mencegah potensi kerugian negara C. Jawaban ab D tidak ada jawaban 97. Penawaran harga dari penyedia pekerjaan konstruksi di bawah 80℅, ini tidak akan terjadi atau jarang bila .... A. Hps di buat presisi B. Pokja bisa mengevaluasi C. harga yg dibuat konsultan perancangan tidak di reviu D. Jawaban ABC 98. Penawaran harga dari penyedia pekerjaan konstruksi *beberapa sama dengan 80℅* ini tidak akan terjadi atau jarang terjadi bila ..... A. Hps di buat presisi B. Pokja bisa mengevaluasi C. harga yg dibuat konsultan perancangan tidak di reviu D. Jawaban ABC 99. Berdasar perpres, 72 tahun 2025. Pengadaan kendaraan dinas .... A. sesuai standar harga dari kepala daerah B. Sesuai harga pasar C. Tidak boleh melebihi harga di perpres 72 tahun 2025 D. Jawaban ABC 100.Nama ppk yang digunakan di dokumen kontrak nama jabatan ppk atau nama pribadi .... A. Nama jabatan B. Nama pribadi ppk C. Jawaban ab D. Tidak ada jawaban

101.Memilki minimal*sertifikat kehadiran dalam kegiatan sosialisasi/diseminasi/bimbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa*berdasar SE 1 tahun 2025, apakah sudah profesional ...... A. Sudah B. Belum 20/02/2026 102.Perpres No. 46 Tahun 2025 Apakah pelaksanaan E-purchasing wajib dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Barang/jasa apabila tersedia dalam katalog elektronik ada di Perpres No. 46 Tahun 2025 …. A. Ada di pasal 55 B. Ada di pasal 50 C. Tidak di atur D. Tidak ada jawaban 103.KPA sebagai PPK wajib memiliki pengetahuan tentang pengadaan barang dan jasa di diatur di .... A. Perpres 46 tahun 2025 B. Perpres 46 tahun 2026 C. Perpres 6 tahun 2024 D. Tidak ada jawaban 104.PBJ penanganan darurat PMK Pada Hewan Ternak ..... A. Peraturan LKPP No.6/2024 B. SE Ka LKPP No.2/2022 C. SE Ka LKPP No.8/2022 D. Tidak afa jawaban 105.Peraturan tentang PBJ dalam Penanganan Keadaan Darurat .... A. Peraturan LKPP No.6/2024 B. SE Ka LKPP No.2/2022 C. SE Ka LKPP No.8/2022 D. Tidak afa jawaban 106.Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan PR tentang *Pedoman Penunjukan Langsung Permintaan Berulang (Repeat Order) Dalam Pengadaan Jasa Konsultansi* di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat .... A. Nomor 14/SE/M/2024 B. SE Nomor 3 tahun 2022 C. Jawaban ab D. Tidak ada jawaban 107.Surat Edaran tentang Pedoman Penunjukan Langsung Permintaan Berulang (Repeat Order) Dalam Pengadaan Jasa Konsultansi Non konstruksi ....... A. Nomor 14/SE/M/2024 B. SE Nomor 3 tahun 2022 C. Jawaban ab D. Tidak ada jawaban 21/02/2026 108.Mitigasi Risiko Repeat order jasa konsultan, Kita perlu cek.....Sebelum audit. A. Peraturan terkait dan terkini serta Penyedia memenuhi kualifikasi dan kompetensi B. Harga wajar dan tdk ada fee C. Tidak ada intervensi negatif 109.D. Jawaban abcYang tidak tangan kontrak..... A. PA kpa B. PPTK C. PPTK sebagai PPK D. Jawaban bc 110.KPA di pemda yg menetapkan.... A. Kepala daerah B. PA ( pengguna anggaran) C. Jawaban ab D. Tidak ada jawaban 111.PPTK di pemda yg menetapkan... A. Kepala daerah B. PA ( pengguna anggaran) C. Jawaban ab D. Tidak ada jawaban 112.Pengadaan Alkes Rp. 70 juta dgn epurchasing…. A. Epurchasing negosiasi B. Epurchasing mini kompetisi C. Jawaban ab 113.Epurchasing Alkes Rp. 70 juta. Ada lebih dua penyedia yg memenuhi tapi Tidak mini kompetisi... A. Akan dicari salah prosedur

B. Akan dicari adakah kerugian negara C. Jawaban ab D. Tidak 22/02/2026 114.Pengadaan pekerjaan Konstruksi Rp. 87 Juta. Dilakukan dengan epurchasing.... A. Bisa dengan negosiasi B. Bisa dengan mnikompetisi C. Jawaban ab D. Tidak ada jawaban 115.Harga Alat Kesehatan termasuk ..... A. Biaya pengiriman, Garansi dan Layanan tambahan/pendukung lain yang dibutuhkan B. Instalasi/pemasangan jika ada, Test dan Commisioning, Pelatihan pemakaian dan pemeliharaan alat (jika dibutuhkan) C. Jawaban ab D. Tidak ada jawaban 116.Untuk pengadaan Obat haruskah dgn perrson yg kompeten farmasi berdasar UU ... A. Ya B. Bila tidak ada dikoordinasikan dgn yg kompeten farmasi C. Jawaban ab D. Tidak ada jawaban 117.Harga termurah di beberapa penyedis katalog Rp. 190 juta. Harga diluar katalog Rp. 177 juta dan memenuhi kebutuhan kita Selanjutnya.... A. Negosiasi dgn penyedia di katalog B. Negosiasi dgn penyedia di luar katalog C. Mini kompetisi dgn hps Rp 190 juta D. Mini kompetisi dengan HPS Rp 177 juta 23/02/2026 118.Untuk pengadaan Obat haruskah dgn perrson yg kompeten farmasi berdasar UU ... A. Ya B. Bila tidak ada dikoordinasikan dgn yg kompeten farmasi C. Jawaban ab D. Tidak ada jawaban 119.Harga termurah di beberapa penyedis katalog rp 190 juta. Harga diluar katalog Rp. 177 juta dan memenuhi kebutuhan kita. Selanjutnya.... A. Negosiasi dgn penyedia di katalog B. Negosiasi dgn penyedia di luar katalog C. Mini kompetisi dgn HPS Rp. 190 juta D. Mini kompetisi dengan HPS Rp. 177 juta 120.Perbuatan melampaui Wewenang dalam peran pengelola pengadaan.... A. Melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang B. Melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang C. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan D. Jawaban abc 121.Contoh pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi yang dapat dilakukan permintaan berulang (Repeat Order) .... A. Jasa Konsultansi pekerjaan perancangan gedung B. Jasa Konsultansi perencanaan struktur C. Jasa Konsultansi pemetaan dan pengukuran lahan D. Jawaban abc 122.Contoh pekerjaan Jasa Konsultansi NonKonstruksi yang dapat dilakukan permintaan berulang (Repeat Order) .... A. Jasa Konsultansi audit B. Jasa Konsultansi SOP (Standard Operating Procedure); atau C. Jasa Konsultansi proses bisnis. D. Jawaban abc 24/02/2026 123.Pengadaan Diesel untuk masyarakat atas perintah bupati. Namun DPA belum tersedia... A. Nunggu dpa tersedia B. Dilakukan pengadaan dan kontraknya menunggu DPA C. Dilakukan pengadaan, kontrak dan serta serah Terima menunggu dpa D. tidak ada jawaban

124.Untuk preferensi harga di epurchsing dgn mini kompetisi.... A. untuk barang yang konstruksi B. Untuk pekerjaan konstruksi C. Jawaban ab D. Tidak ada jawaban 125.Permintaan berulang (Repeat Order) dapat digunakan untuk Jasa Konsultansi Konstruksi dan Nonkonstruksi yang berkaitan dan/atau ruang lingkupnya sama dengan pekerjaan sebelumnya yaitu kesamaan di .... A. Uraian pekerjaan dan keluaran yang ingin dihasilkan B. Metodologi yang digunakan C. Komposisi tenaga ahli. D. Jawaban abc 126.Permintaan berulang (Repeat Order) untuk Jasa Konsultansi Konstruksi dapat digunakan untuk desain berulang ..... A. Pada Pekerjaan Konstruksi sederhana B. Memiliki standar secara umum C. Penyesuaian desainnya hanya dilakukan untuk bagian fondasi/dasar bangunan. D. Jawaban abc 127.Penunjukan Langsung Permintaan Berulang (Repeat Order) …. A. Penunjukan Langsung Permintaan Berulang (Repeat Order) dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam tahun anggaran yang sama dan/atau berikutnya paling lama 3 (tiga) tahun anggaran sejak pekerjaan sebelumnya B. Penunjukan Langsung Permintaan Berulang (Repeat Order) dilaksanakan oleh PPK ( Pejabat Pembuat Komitmen) C. Jawaban ab D. Tidak ada jawaban 128.Peraturan daftar hitam .... A. Peraturan LKPP 17 tahun 2018 B. Peraturan LKPP 4 tahun 2021 C. Jawaban ab D. Tidak ada jawaban 129.Dalam melakukan suatu paket pengadaan. Apakah perlu ada dilampirkan peraturan .... A. Tidak perlu B. Perlu minimal perpres PBJ C. Perlu semua peraturan terkait dan terkini D. Tidak ada jawaban 25/02/2026 130.Dalam melakukan *REVIU* suatu paket pengadaan. Apakah perlu reviu peraturan terkait .... A. Tidak perlu B. Perlu minimal perpres PBJ C. Perlu semua peraturan terkait dan terkini D. Tidak ada jawaban 131.PPTK di kedua pemda yg ditunjuk sebagai PPK. Menerima honor .... A. Honor PPTK B. Honor PPK C. Jawaban ab D. Tidak ada jawaban 132.Kriteria Penyedia Penunjukan Langsung Permintaan Berulang (REPEAT ORDER) Pengadaan Jasa Konsultansi ..... A. Penyedia Jasa Konsultansi yang telah selesai melaksanakan pekerjaan dari hasil pemilihan Penyedia melalui Seleksi (pekerjaan pertama) B. Penyedia dimaksud mempunyai kinerja minimal baik berdasarkan penilaian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tercantum dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) C. Jawaban ab D. Tidak jawaban 133.Kriteria Penyedia Penunjukan Langsung Permintaan Berulang (REPEAT ORDER) Pengadaan Jasa Konsultansi. Pada pekerjaan permintaan berulang (Repeat Order) yang dilakukan untuk kedua kali, bagaimana penilaian kinerja penyedia .... A. Dalam hal Penyedia telah menyelesaikan pekerjaan permintaan berulang (Repeat Order) pertama kali, ketentuan dan penilaian kinerja Penyedia berdasarkan hasil pekerjaan permintaan berulang (Repeat Order) pertama kali B. Dalam hal Penyedia belum menyelesaikan pekerjaan permintaan berulang (Repeat Order) pertama kali, ketentuan dan penilaian

kinerja Penyedia dilakukan dengan mengacu pada hasil pemilihan Penyedia melalui Seleksi (pekerjaan pertama) C. Jawaban ab D. Tidak ada jawaban 134.Pelaksanaan Penunjukan Langsung Permintaan Berulang (Repeat Order) dilakukan melalui aplikasi SPSE .... A. Manual B. Manual dan di catat dalam SPSE C. Menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung D. Tidak ada jawaban 135.Surat Pernyataan untuk Penunjukan Langsung Permintaan Berulang (Repeat Order) dibuat oleh .... A. Pejabat Pengadaan B. Pokja Pemilihan C. PPK D. Jawaban ab 26/02/2026 136.Sanksi Daftar Hitam yang dikenakan kepada kantor pusat perusahaan/kantor cabang/perwakilan perusahaan ..... A. Sanksi Daftar Hitam yang dikenakan kepada kantor pusat perusahaan berlaku juga untuk seluruh kantor cabang/perwakilan perusahaan. B. Sanksi Daftar Hitam yang dikenakan kepada kantor cabang/perwakilan perusahaan berlaku juga untuk kantor cabang/perwakilan lainnya dan kantor pusat perusahaan. C. Jawaban ab D. Tidak ada jawaban 137.Sanksi Daftar Hitam yang dikenakan kepada kantor pusat perusahaan/kantor cabang/perwakilan perusahaan …. A. Sanksi Daftar Hitam yang dikenakan kepada perusahaan induk tidak berlaku untuk anak perusahaan B. Sanksi Daftar Hitam yang dikenakan kepada anak perusahaan tidak berlaku untuk perusahaan induk C. Jawaban ab D. Tidak ada jawaban 138.Yang menetapkan daftar hitam .... A. PPK B. Pejabat pengadaan / pokja pemilihan C. PA / KPA D. Jawaban bc 139.Penyedia sudah diputus kontrak karena wanprestasi, tetapi pekerjaan masih bisa dilanjutkan oleh penyedia pengganti. Apakah otomatis penyedia pertama harus masuk daftar hitam ..... A. Ya B. Tidak 140.Apakah ada sanksi bagi pokja yang tidak mengusulkan daftar hitam apabila dalam proses pemilihan ada indikasi pemalsuan dokumen dan sebagainya .... A. Sanksi temuan audit B. Sanksi kepegawaian tidak melaksanakan tugas C. Jawaban ab D. Tidak ada jawaban 141.Kontrak sedang berjalan, LSM mendatangi pokja menanyakan penetapan pemenang dengan membawa bukti SK penetapan BL penyedia. Ternyata PA/KPA tdk menayangkan ke portal nasional. Kira- kira gimana menanggapi LSM, Dan bagaimana status kontrak yang sedang berjalan tersebut Dan bagaimana mitigasi kedepannya di sisi Pokja nya .... A. Melaporkan ke APIP B. kontrak diputus C. kontrak dilanjutkan dengan tanpa profit D. Jawaban ABC

27/02/2026 142.Perpres No. 46 Tahun 2025 Pasal 50. Pengecualian kewajiban pelaksanaan E-Purchasing …. A. Tidak dapat memenuhi kebutuhan dari aspek volume, spesifikasi teknis, waktu, lokasi, dan/atau layanan B. Berdasarkan pertimbangan lebih efisien dan/atau efektif jika dilaksanakan metode selain E-purchasing C. Pengecualian kewajiban pelaksanaan E-purchasing dilakukan berdasarkan penilaian PPK D. JAWABAN ABC 143.Pengadaan pekerjaan konstruksi senilai Rp 390 juta lebih efektif dengan ..... A. E-purchasing dgn negosiasi B. e-purchasing dgn mni kompetisi C. Pengadaan langsung D. tender 144.Untuk paket sewa gedung kantor yang nilainya diatas Rp 200 juta apakah melalui tender .... A. Pengadaan jasa lainnya yang di kecualikan B. pengadaan dikecualikan, dan prosesnya melalui Pokja Pemilihan* C. Tender D. Tidak ada jawaban 145.Hps Rp. 800 juta, Kontrak Rp. 710 juta, Harga pasar Rp. 720 juta. Ada kerugian negara.... A. 90 juta B. 80 juta C. 10 juta D. Tidak ada kerugian negara 146.Dalam membuat hps konstruksi lebih presisi. Bila waktu pelaksanaan kontrak lama, Profit dan overhead .... A. 15℅ B. Mendekati 15% C. Menjauhi kurang dari 15% D. tidak ada jawaban 28/02/2026 147.Biaya personel manajerial di ahsp pekerjaan konstruksi berada di ..... A. AHSP tersendiri B. Biaya tenaga kerja C. Overhead D. Profil 148.Dalam membuat hps konstruksi lebih presisi. Bila waktu pelaksanaan kontrak singkat, Profit dan overhead .... A. 15℅ B. Mendekati 15% C. Menjauhi kurang dari 15% D. Tidak ada jawaban 149.Jenis kontrak konsultan manajemen konstruksi (MK) .... A. Waktu penugasan B. Lumsum C. Jawaban ab D. Tidak ada jawaban 150.Jenis kontrak konsultan pengawas konstruksi .... A. Waktu penugasan B. Lumsum C. Jawaban ab D. Tidak ada jawaban 151.Bila setelah nego harga di luar katalog lebih murah .... A. Ya beli saja di luar katalog bila lebih murah setelah negosuai di epurchasing B. asal memenuhi volume, mutu, waktu dan layanan C. Jawaban a dan b D. Tidak ada jawaban 152.Surat Nomor : S-89/MK.03/2026 Tanggal : 18 Februari 2026. Seluruh upaya pelaksanaan penajaman fokus anggaran TA 2026 memperhatikan ..... A. Harus tetap menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, transparansi B. Tata kelola pemerintahan yang baik C. Tidak mengakibatkan terganggunya pelayanan publik D. Jawaban ABC 2. Pelaksanaan Tugas sebagai Admin Grup WhatsApp PBJ Sebagai admin grup WhatsApp PBJ, tugas yang dilaksanakan antara lain:  Mengelola keanggotaan grup.

 Membagikan informasi penting terkait kegiatan PBJ.  Mengatur alur komunikasi dan diskusi dalam grup.  Membantu anggota grup dalam memperoleh informasi dan akses konsultasi. Pelaksanaan tugas admin berjalan dengan baik dan mendukung kelancaran proses komunikasi antar anggota. 3. Koordinasi Pertanyaan Anggota Grup dengan Narasumber/Tenaga Teknis PBJ Koordinasi dilakukan secara aktif dengan narasumber dan tenaga teknis PBJ guna memastikan setiap pertanyaan anggota grup dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. Adapun bentuk koordinasi yang dilakukan meliputi:  Menyampaikan pertanyaan kepada anggota grup.  Mendokumentasikan hasil konsultasi untuk kebutuhan arsip. Koordinasi yang baik memberikan kemudahan dalam penyelesaian permasalahan PBJ yang dihadapi anggota grup. 4. Pencatatan dan Dokumentasi Kegiatan Konsultasi PBJ Kegiatan pencatatan dan dokumentasi dilakukan terhadap seluruh aktivitas konsultasi dan pendampingan PBJ. Dokumentasi yang dilakukan meliputi:  Rekap pertanyaan dan jawaban konsultasi.  Dokumentasi kegiatan rapat dan diskusi.  Penyimpanan data dan informasi terkait PBJ.  Penyusunan arsip kegiatan konsultasi. Dokumentasi tersebut menjadi bahan referensi dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan PBJ selanjutnya. Dokumentasi 5. Keikutsertaan dalam Zoom Meeting Terkait PBJ Selama bulan Februari 2026, mengikuti Zoom Meeting terkait PBJ yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Jumat. Kegiatan Zoom Meeting bertujuan untuk:  Koordinasi pelaksanaan kegiatan PBJ.  Pembahasan isu dan permasalahan PBJ.  Pembahasan informasi terbaru terkait kebijakan PBJ. Selain kegiatan rutin, juga mengikuti Zoom Meeting pada tanggal 12 Februari 2026 sebagai bagian dari koordinasi dan pembahasan teknis kegiatan PBJ.

Dokumentasi 6. Keikutsertaan dan Kepanitiaan pada Acara Bimbingan Teknis Pada tanggal 09 Februari 2026, mengikuti dan menjadi panitia pada kegiatan Bimbingan Teknis yang dilaksanakan di Wiltop Hotel Jambi. Tugas yang dilaksanakan dalam kegiatan tersebut meliputi:  Membantu persiapan administrasi kegiatan.  Membantu registrasi peserta.  Mendukung kelancaran pelaksanaan acara.  Membantu dokumentasi kegiatan.  Berkoordinasi dengan panitia dan narasumber. Kegiatan Bimbingan Teknis berjalan dengan lancar dan tertib sesuai agenda yang telah ditetapkan. Dokumentasi 7. Pemaparan Materi pada Sosialisasi e-Katalog Versi 6 Pada tanggal 03 Februari 2026, melaksanakan pemaparan materi pada kegiatan Sosialisasi e-Katalog Versi 6 yang bertempat di Ruang Rapat Bidang Bina Marga, Dinas PUTR Provinsi Jambi. Materi yang disampaikan berkaitan dengan:  Pengenalan e-Katalog Versi 6.  Tata cara penggunaan aplikasi.  Perubahan dan pembaruan fitur.  Proses transaksi melalui e-Katalog.  Pendampingan penggunaan sistem. Kegiatan sosialisasi berlangsung dengan baik dan mendapat respons positif dari peserta.

Dokumentasi E. HASIL DAN CAPAIAN KEGIATAN Adapun hasil dan capaian kegiatan selama bulan Februari 2026 antara lain: 1. Terlaksananya pengelolaan grup WhatsApp konsultasi dan pendampingan PBJ secara aktif dan responsif. 2. Terfasilitasinya konsultasi dan diskusi PBJ bagi anggota grup. 3. Terlaksananya koordinasi yang baik antara anggota grup dengan narasumber/tenaga teknis PBJ. 4. Tersusunnya dokumentasi kegiatan konsultasi dan pendampingan PBJ. 5. Terlaksananya partisipasi aktif dalam Zoom Meeting rutin dan koordinasi PBJ. 6. Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis di Wiltop Hotel Jambi dengan lancar. 7. Tersampaikannya materi Sosialisasi e-Katalog Versi 6 kepada peserta kegiatan. F. Kendala dan Tindak Lanjut 1. Kendala  Kurangnya respon anggota grup.  Pertanyaan yang disampaikan di luar jam kerja atau di luar ruang lingkup PBJ. 2. Tindak Lanjut  Melakukan pengelompokan dan penjadwalan respon pertanyaan.  Mengingatkan kembali tata tertib dan ruang lingkup diskusi PBJ di grup WhatsApp. G. Kesimpulan Secara umum, pelaksanaan tugas Konsultan Individu Tenaga Administrasi pada bulan Februari Tahun 2026 berjalan dengan baik. Pengelolaan grup WhatsApp konsultasi dan pendampingan PBJ dapat mendukung kelancaran komunikasi dan peningkatan pemahaman PBJ. Demikian laporan bulanan bulan Februari ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya. Jambi, Februari 2026 Diketahui oleh, Kuasa Pengguna Anggaran Disetujui oleh, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan M. Ali Zaini, S.H., M.H Pembina Utama Muda IV/c NIP. 19730729 200012 1 002 Agus Kurniawan, S.T., CPSp., CCMs Penata Tk.I (III/d) NIP. 19810822 200902 1 001 Pelaksana Ramikoh Giatri, S.ST

LAPORAN BULANAN MARET KONSULTAN INDIVIDU TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENDAMPINGAN, KONSULTASI DAN BIMTEK PBJ A. Pendahuluan Dalam mendukung pelaksanaan Sub Kegiatan Pendampingan, Konsultasi, dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), Konsultan Individu melaksanakan tugas yang berorientasi pada penguatan koordinasi internal serta penyelenggaraan administrasi kegiatan di lingkungan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. Selama bulan Maret 2026, kegiatan difokuskan pada pengelolaan media komunikasi internal sebagai sarana berbagi informasi dan penguatan pemahaman pegawai mengenai PBJP, serta penyusunan dan pengelolaan dokumen administrasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pekerjaan Konsultan Individu selama periode 1–31 Maret 2026. B. Identitas Konsultan Nama Konsultan : Ramikoh Giatri, S.ST Posisi : Konsultan Individu Tenaga Administrasi Periode Laporan : Maret 2026 Instansi : Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jambi Sub Kegiatan : Pendampingan, Konsultasi dan Bimtek PBJ C. Uraian Tugas Tugas Konsultan Individu Tenaga Administrasi pada bulan Maret meliputi: 1. Mengelola dan memantau aktivitas grup WhatsApp konsultasi dan pendampingan PBJ. 2. Memfasilitasi konsultasi dan diskusi terkait PBJ. 3. Mengoordinasikan pertanyaan anggota grup dengan narasumber/tenaga teknis PBJ. 4. Melakukan pencatatan dan dokumentasi kegiatan konsultasi PBJ. D. Pelaksanaan Kegiatan Bulan Februari 1. Pengelolaan dan Pemantauan Grup WhatsApp Konsultasi dan Pendampingan PBJ Sebagai bagian dari upaya memperkuat komunikasi internal, Konsultan Individu melakukan pengelolaan Grup WhatsApp yang digunakan oleh pegawai Biro Pengadaan Barang dan Jasa sebagai media koordinasi sekaligus sarana peningkatan kapasitas di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam pelaksanaannya, Konsultan Individu menyusun materi pembelajaran sederhana berupa pertanyaan harian yang mengangkat topik-topik mengenai regulasi, prosedur, maupun studi kasus PBJP. Pertanyaan tersebut menjadi media diskusi bagi pegawai untuk memperdalam pemahaman terhadap pelaksanaan pengadaan serta mendorong pertukaran pengalaman antarpegawai. Ruang lingkup kegiatan meliputi:  Mengelola komunikasi dan interaksi dalam grup WhatsApp.  Menyusun materi pertanyaan harian berdasarkan regulasi dan praktik PBJP.  Memfasilitasi pembahasan terhadap jawaban yang disampaikan anggota grup.  Menyampaikan informasi mengenai perkembangan kebijakan dan agenda kegiatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa.  Menginventarisasi hasil diskusi sebagai bahan referensi pembelajaran internal. Output Kegiatan:  Terpeliharanya komunikasi internal yang efektif melalui media digital.  Terselenggaranya forum diskusi rutin mengenai PBJP.  Terdokumentasinya materi pembelajaran sebagai referensi peningkatan kompetensi pegawai. PEMERINTAH PROVINSI JAMBI SEKRETARIAT DAERAH Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1, Telanaipura, Jambi Telepon (0741) 60144, Faksimile (0741) 60400, Laman jambiprov.go.id

Rekapitulasi pertanyaan-pertanyaan seputar PBJ Tanggal Pertanyaan 01/03/2026 153. Surat Nomor : S-89/MK.03/2026 Tanggal : 18 Februari 2026 Penajaman fokus anggaran TA 2026 dalam rangka dukungan pemulihan pascabencana wilayah Sumatera. A. Melakukan penyesuaian lokasi kegiatan (lokus) pada anggaran TA 2026 untuk difokuskan pada wilayah terdampak bencana di Sumatera. Prioritas penggunaan anggaran diarahkan pada rehabilitasi infrastruktur dasar, penguatan layanan publik utama, serta akselerasi pemulihan sosial-ekonomi masyarakat setempat. B. Bagi Kementerian/Lembaga yang melaksanakan Instruksi Presiden terkait pembangunan infrastruktur, agar melakukan penyesuaian lokus kegiatan guna mendukung prioritas rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pascabencana Sumatera. C. Jawaban ab D. Jawaban abcd 154. Surat Nomor : S-89/MK.03/2026 Tanggal : 18 Februari 2026 Pembatasan Belanja Pendukung Aparatur: Revisi anggaran APBN tidak diperkenankan untuk menambah alokasi anggaran belanja fasilitas aparatur baru ? A. Pengadaan kendaraan bermotor baru (Akun 532111), khususnya yang bersifat kendaraan perorangan dinas jabatan atau kendaraan operasional kantor. Ketentuan ini dikecualikan bagi kendaraan layanan publik utama seperti ambulans, mobil jenazah, pemadam kebakaran, truk sampah, dan kendaraan patroli/keamanan. B. Pembangunan/pengadaan rumah dinas baru (Akun 533121), diutamakan untuk pemenuhan sarana pada Satker baru hasil reorganisasi pemerintah atau Satker yang berlokasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pengadaan rumah dinas di luar kriteria tersebut wajib dilakukan melalui optimalisasi aset yang ada. C. Renovasi atau rehabilitasi gedung/kantor (Akun 523111 dan 533111) wajib difokuskan pada perbaikan kerusakan struktur yang mengancam keselamatan dan/atau mengganggu fungsi layanan publik utama. Revisi untuk renovasi yang bersifat peningkatan estetika, penggantian material yang masih layak fungsi, atau perubahan arsitektur yang tidak mendesak, tidak diperkenankan. Usulan revisi pada akun ini wajib melampirkan analisis tingkat kerusakan/rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang D. Tidak ada jawaban 155. Surat Nomor : S-89/MK.03/2026 Tanggal : 18 Februari 2026 Pembatasan revisi anggaran APBN untuk Revisi optimalisasi (penggunaan sisa anggaran kontraktual/swakelola) ? A. tidak diperkenankan, B. hanya dapat dilakukan untuk memperkuat capaian output kegiatan utama prioritas Presiden. C. Jawaban ab D. Tidak ada jawaban 02/03/2026 156. Surat Nomor : S-89/MK.03/2026 Tanggal : 18 Februari 2026 Penajaman fokus anggaran TA 2026 dalam rangka dukungan pemulihan pascabencana wilayah Sumatera...... A. Melakukan penyesuaian lokasi kegiatan (lokus) pada anggaran TA 2026 untuk difokuskan pada wilayah terdampak bencana di Sumatera. Prioritas penggunaan anggaran diarahkan pada rehabilitasi infrastruktur dasar, penguatan layanan publik utama, serta akselerasi pemulihan sosial-ekonomi masyarakat setempat. B. Bagi Kementerian/Lembaga yang melaksanakan Instruksi Presiden terkait pembangunan infrastruktur, agar melakukan penyesuaian lokus kegiatan guna mendukung prioritas rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pascabencana Sumatera. C. Jawaban ab D. Tidak ada jawaban 160. Surat Nomor : S-89/MK.03/2026 Tanggal : 18 Februari 2026 Pembatasan Belanja Pendukung Aparatur: Revisi anggaran APBN tidak diperkenankan untuk menambah alokasi anggaran belanja fasilitas aparatur baru..... A. Pengadaan kendaraan bermotor baru (Akun 532111), khususnya yang bersifat kendaraan perorangan dinas jabatan atau kendaraan operasional kantor. Ketentuan ini dikecualikan bagi kendaraan layanan publik utama seperti ambulans, mobil jenazah, pemadam kebakaran, truk sampah, dan kendaraan

patroli/keamanan. B. Pembangunan/pengadaan rumah dinas baru (Akun 533121), diutamakan untuk pemenuhan sarana pada Satker baru hasil reorganisasi pemerintah atau Satker yang berlokasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pengadaan rumah dinas di luar kriteria tersebut wajib dilakukan melalui optimalisasi aset yang ada. C. Renovasi atau rehabilitasi gedung/kantor (Akun 523111 dan 533111) wajib difokuskan pada perbaikan kerusakan struktur yang mengancam keselamatan dan/atau mengganggu fungsi layanan publik utama. Revisi untuk renovasi yang bersifat peningkatan estetika, penggantian material yang masih layak fungsi, atau perubahan arsitektur yang tidak mendesak, tidak diperkenankan. Usulan revisi pada akun ini wajib melampirkan analisis tingkat kerusakan/rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang. D. Jawaban abcd 03/03/2026 161. Surat Nomor : S-89/MK.03/2026 Tanggal : 18 Februari 2026 Pembatasan revisi anggaran APBN untuk Revisi optimalisasi (penggunaan sisa anggaran kontraktual/swakelola)..... A. Tidak diperkenankan B. Hanya dapat dilakukan untuk memperkuat capaian output kegiatan utama prioritas Presiden C. Jawaban ab D. Tidak ada jawaban 162. Surat Nomor : S-89/MK.03/2026 Tanggal : 18 Februari 2026 Pembatasan revisi anggaran APBN untuk Revisi optimalisasi (penggunaan sisa anggaran kontraktual/swakelola) ...... A. Tidak diperkenankan, B. Hanya dapat dilakukan untuk memperkuat capaian output kegiatan utama prioritas Presiden C. Jawaban ab D. Tidak ada jawaban 163. Surat Nomor : S-89/MK.03/2026 Tanggal : 18 Februari 2026 Penajaman Belanja Jasa dari APBN: Melakukan efisiensi secara selektif terhadap anggaran belanja jasa. Penajaman dilakukan secara ketat pada akun-akun ...... A. Belanja Jasa Konsultan (Akun 522131): Memastikan output jasa konsultan benar- benar dibutuhkan secara strategis dan tidak tumpang tindih dengan tugas fungsi organik Satker, serta tidak melakukan pekerjaan rutin yang menjadi uraian jabatan/ASN/Pegawai organik. Prioritas hanya diberikan pada jasa konsultan yang bersifat mendesak untuk penyelesaian proyek prioritas B. Belanja Jasa Profesi (Akun 522151): Melakukan pembatasan ketat terhadap pembayaran honorarium narasumber, moderator, atau pakar. Efisiensi dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya ahli internal K/L, mengutamakan penggunaan teknologi informasi/rapat daring, dan mengurangi frekuensi kegiatan yang bersifat seremonial C. Belanja Jasa Lainnya (Akun 522191): Mengevaluasi kontrak jasa pendukung operasional (seperti jasa teknis/outsourcing) agar tetap pada level minimum yang dibutuhkan untuk layanan publik, tidak melanggar kewajiban hukum pada kontrak yang sudah berjalan, tanpa mengalokasikan anggaran untuk jasa penunjang yang bersifat tambahan/opsional D. Jawaban abc 164.Untuk penyedia usaha non kecil di epurchasing mini kompetisi Apakah SKP ( sisa kemampuan paket ) Dihitung …….. A. Tidak B. Ya, 5 SKp C. Ya 6 SKp atau 1.2 dari yg pernah dimiliki D. Tidak ada jswaban 165. Surat Nomor : S-89/MK.03/2026 Tanggal : 18 Februari 2026 Langkah-Langkah Percepatan Realisasi Belanja Dan Pencapaian Targe Kinerja APBN ....... A. Penandatanganan kontrak Belanja Modal diprioritaskan penyelesaiannya paling lambat akhir bulan Mei Tahun 2026 B. Gagal lelang atau keadaan kahar (force majeure), diberikan kesempatan berkontrak sampai dengan akhir bulan Juni Tahun 2026 (akhir Triwulan II) C. Jawaban ab

D. Tidak ada jawaban 166. Surat Nomor : S-89/MK.03/2026 Tanggal : 18 Februari 2026 Langkah- Langkah Percepatan Realisasi Belanja Dan Pencapaian Targe Kinerja APBN ...... A. Belanja Wajib dan Komitmen Terhadap Pihak Ketiga seperti peSurat Nomor : S-89/MK.03/2026 Tanggal : 18 Februari 2026 Kementerian/Lembaga wajib membatasi belanja atau pengadaan yang substansinya tidak berpengaruh secara langsung terhadap capaian output seperti perjalanan dinas koordinasi, dan rapat-rapat dalam dan luar kantor...... A. Biaya pendukung seperti honorarium tim kegiatan, biaya konsumsi rapat dalam kantor, atau biaya kegiatan seremonial B. Biaya percetakan, pengadaan souvenir, pengadaan alat tulis kantor (ATK) untuk kegiatan, biaya lain yang substansinya tidak berpengaruh secara langsung terhadap capaian output seperti perjalanan dinas koordinasi, dan rapat-rapat dalam dan luar kantor C. Jawaban ab D. Tidak ada jawaban 168. Ketika ada pemberian kesempatan menyelesaikan kontrak ada perubahan kontran atau adendum mengenai denda keterlambatan dari nilai kontrak menjadi bagian kontrak. Boleh adendum seperti ini..... A. Boleh B. Tidak boleh 169. Penyedia meminta waktu pemberian kesempatan menyelesaikan kontrak. Perlu di buat adendum kontrak.... A. Tidak B. Ya C. Ya dan akan dikenakan denda keterlambatan D. Tidak ada jawaban 04/03/2026 170. Metode pemilihan untuk nilai kecil dan tersedia di katalog adalah..... A. Tender B. Seleksi C. E-Purchasing D. Sayembara 171. Metode pemilihan untuk jasa konsultansi adalah… A. Tender B. Seleksi C. E-Purchasing D. Penunjukan langsung 172. Tender cepat dilakukan jika… A. Spesifikasi belum jelas B. Data kualifikasi sudah tersedia di sistem C. Tanpa HPS D. Tanpa dokumen 173. Jaminan pelaksanaan diberikan setelah… A. Pengumuman B. Penetapan pemenang C. Tanda tangan kontrak D. Serah terima 174. Sanksi daftar hitam diberikan kepada penyedia yang… A. Menawar rendah B. Wanprestasi/curang C. Menang tender D. Mengikuti evaluasi 175. Mini kompetisi dilakukan untuk… A. Menghindari persaingan B. Mendapatkan penawaran terbaik antar penyedia katalog C. Mengurangi dokumen D. Menghapus negosiasi 05/03/2026 176. Pengadaan langsung dapat dilakukan sampai batas nilai tertentu sesuai regulasi.... A. Bisa jadi B. Salah C. Benar D. Tidak ada jawaban 177. Seleksi digunakan untuk… A. Barang B. Jasa konsultansi C. ATK D. Kendaraan dinas 178. Denda keterlambatan dikenakan jika…

A. Pekerjaan selesai cepat B. Penyedia terlambat C. HPS turun D. Addendum 179. Addendum kontrak dapat dilakukan jika… A. Ada perubahan sah B. Tanpa alasan C. Tanpa persetujuan D. Tidak ada dokumen 180. Dalam kondisi HPS lebih rendah dari 80% rata-rata penawaran dan seluruh penawaran melebihi HPS, tindakan Pokja yang paling tepat adalah… A. Menggugurkan semua penawaran B. Melakukan negosiasi harga C. Evaluasi ulang kewajaran HPS dan dapat melakukan tender ulang D. Menetapkan penawaran terendah 06/03/2026 181. Sayembara digunakan untuk… A. Barang rutin B. Pekerjaan kreatif/desain C. ATK D. BBM 182. Dalam kontrak lumpsum, terjadi kekurangan volume akibat kesalahan perencanaan. Pembayaran dilakukan berdasarkan… A. Volume riil terpasang B. Nilai kontrak tetap sepanjang lingkup tidak berubah C. Addendum otomatis D. HPS baru 183. Mini kompetisi pada e-Katalog dilakukan ketika… A. Hanya ada satu penyedia B. Barang tersedia dalam katalog dan terdapat lebih dari satu penyedia C. Tidak ada harga tayang D. Dalam keadaan darurat 184. Dalam keadaan kahar (force majeure), kewajiban para pihak adalah… A. Kontrak otomatis batal B. Tidak ada perpanjangan waktu C. Penyesuaian waktu dan/atau ruang lingkup sesuai kesepakatan D. Penyedia tetap dikenakan denda 185. Pokja menemukan indikasi persekongkolan horizontal antar peserta. Tindakan awal yang harus dilakukan adalah… A. Melanjutkan evaluasi B. Mendiskualifikasi seluruh peserta C. Menghentikan proses dan melaporkan kepada PA/KPA serta APIP D. Menetapkan pemenang terendah 07/03/2026 186. Pada kontrak harga satuan, terjadi deviasi volume +15%. Maka pembayaran dilakukan… A. Tetap sesuai kontrak awal B. Berdasarkan volume riil dengan addendum bila diperlukan C. Tanpa perubahan D. Dipotong otomatis 187. Uang muka pekerjaan konstruksi wajib dijamin dengan… A. Jaminan pelaksanaan B. Jaminan penawaran C. Jaminan uang muka D. Asuransi proyek 188. Retensi dalam pekerjaan konstruksi bertujuan untuk… A. Menambah keuntungan pemerintah B. Menjamin pemeliharaan pekerjaan C. Mengurangi pajak D. Menambah volume 189. Dalam desain dan bangun (design & build), risiko utama perencanaan berada pada… A. PPK B. Konsultan pengawas C. Penyedia D. Pokja 190. Pemutusan kontrak sepihak oleh PPK dapat dilakukan apabila… A. Penyedia wanprestasi berat

B. Harga naik C. Anggaran turun D. Ada pergantian pejabat 08/03/2026 191. Dalam mekanisme mini kompetisi pekerjaan konstruksi pada e- Katalog Versi 6, tahapan yang paling tepat dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setelah mengidentifikasi paket pekerjaan dari katalog Adalah.... A. Langsung menetapkan penyedia dengan harga terendah tanpa proses evaluasi B. Mengundang seluruh penyedia di katalog nasional tanpa mempertimbangkan etalase C. Mengirimkan permintaan penawaran kepada penyedia yang tercantum pada etalase yang relevan D. Menetapkan penyedia yang memiliki pengalaman proyek terbesar 192. Dalam mini kompetisi pekerjaan konstruksi pada e-Katalog Versi 6, aspek yang paling dominan dalam evaluasi penawaran adalah.... A. Popularitas penyedia di katalog B. Harga termurah tanpa memperhatikan spesifikasi C. Kesesuaian teknis pekerjaan dan kewajaran harga D. Lama perusahaan berdiri 193. Apabila setelah evaluasi mini kompetisi ditemukan bahwa seluruh penawaran penyedia melebihi pagu anggaran, maka langkah yang paling tepat adalah.... A. Menetapkan penyedia dengan harga paling rendah walaupun melebihi pagu B. Melakukan negosiasi harga atau meninjau ulang spesifikasi pekerjaan C. Membatalkan proyek secara permanen D. Menetapkan penyedia dengan pengalaman paling tinggi 194. Dalam mini kompetisi pekerjaan konstruksi melalui e-Katalog Versi 6, dokumen yang biasanya diminta kepada penyedia untuk mendukung penawaran adalah..... A. Proposal teknis dan rincian biaya pekerjaan B. Laporan pajak 10 tahun terakhir C. Sertifikat ISO seluruh pegawai D. Laporan keuangan pribadi direktur 195. Perbedaan utama antara pemesanan langsung dan mini kompetisi dalam katalog elektronik adalah.... A. Mini kompetisi hanya untuk barang, bukan konstruksi B. Pemesanan langsung tidak memerlukan spesifikasi pekerjaan C. Mini kompetisi melibatkan proses permintaan dan evaluasi penawaran dari beberapa penyedia katalog D. Pemesanan langsung selalu lebih mahal 09/03/2026 196. Dalam proses mini kompetisi pekerjaan konstruksi pada e-Katalog Versi 6, pihak yang memiliki kewenangan melakukan evaluasi dan penetapan penyedia adalah.... A. Bendahara Pengeluaran B. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) C. Auditor internal D. Penyedia jasa 197. Dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, suatu paket pekerjaan memiliki nilai Rp2,4 miliar dan direncanakan menggunakan metode pemilihan penyedia. Jika paket tersebut merupakan pekerjaan konstruksi yang bersifat standar dan tersedia banyak penyedia di pasar, maka metode pemilihan yang paling tepat adalah.... A. Penunjukan Langsung B. Tender C. Pengadaan Langsung D. Sayembara 198. Dalam kondisi tertentu, penunjukan langsung dapat dilakukan tanpa melalui proses tender. Salah satu kondisi yang paling tepat untuk penunjukan langsung adalah.... A. Penyedia memiliki pengalaman paling banyak B. Barang/jasa hanya dapat disediakan oleh satu penyedia karena alasan teknis C. Penyedia memiliki harga paling murah D. Waktu pelaksanaan pekerjaan relatif singkat 199. Jika dalam pelaksanaan kontrak ditemukan bahwa volume pekerjaan perlu ditambah dan perubahan tersebut masih dalam ruang lingkup kontrak, maka perubahan tersebut dapat dilakukan melalui….. A. Pemutusan kontrak

B. Addendum kontrak C. Kontrak baru D. Penunjukan langsung 200. Salah satu prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah adalah efisien. Penerapan prinsip ini paling tepat ditunjukkan oleh.... A. Memilih penyedia dengan harga tertinggi tetapi kualitas terbaik B. Menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk mencapai hasil yang ditetapkan C. Menyelesaikan pengadaan secepat mungkin tanpa evaluasi D. Memilih penyedia lokal tanpa proses kompetisi 10/03/2026 201. Tujuan utama penerapan katalog elektronik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah.... A. Menghilangkan proses pemilihan penyedia B. Mempermudah dan mempercepat proses pengadaan dengan harga yang transparan C. Mengurangi jumlah penyedia yang ikut pengadaan D. Menggantikan seluruh metode tender 202. Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, konflik kepentingan dapat terjadi apabila.... A. Pejabat pengadaan memiliki hubungan keluarga dengan salah satu penyedia B. Penyedia menawarkan harga yang kompetitif C. Peserta tender berasal dari daerah yang sama D. Penyedia memiliki pengalaman proyek serupa 203. Dalam suatu tender pekerjaan konstruksi, seluruh peserta yang lulus evaluasi teknis mengajukan harga penawaran di atas Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Langkah yang paling tepat dilakukan oleh Pokja Pemilihan adalah..... A. Menetapkan penyedia dengan harga terendah walaupun di atas HPS B. Membatalkan tender dan melakukan evaluasi ulang perencanaan pengadaan C. Menunjuk langsung salah satu penyedia D. Menurunkan HPS agar sesuai dengan penawaran 204. Dalam pelaksanaan proyek pembangunan jalan, ditemukan kondisi tanah yang berbeda dari hasil survei awal sehingga diperlukan tambahan pekerjaan agar proyek dapat diselesaikan dengan baik. Langkah yang paling tepat dilakukan oleh PPK adalah.... A. Menghentikan proyek B. Melakukan addendum kontrak sesuai ketentuan perubahan pekerjaan C. Mengganti penyedia jasa D. Membuat kontrak baru tanpa menghentikan kontrak lama 205. Suatu tender pengadaan barang telah dilakukan, namun setelah evaluasi administrasi dan teknis ternyata seluruh peserta gugur. Langkah yang paling tepat adalah.... A. Menunjuk langsung salah satu peserta B. Mengulang proses tender C. Menghentikan pengadaan D. Mengurangi spesifikasi barang tanpa perubahan dokumen 11/03/2026 206. Sebuah instansi pemerintah membutuhkan pengadaan laptop dengan spesifikasi umum yang sudah tersedia dalam katalog elektronik. Metode pengadaan yang paling efisien adalah menggunakan..... A. Tender terbuka B. Sayembara C. Pembelian melalui katalog elektronik D. Penunjukan langsung 207. Dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi, penyedia mengalami keterlambatan penyelesaian pekerjaan tanpa alasan yang dapat diterima. Sesuai ketentuan kontrak pengadaan pemerintah, PPK dapat..... A. Memberikan perpanjangan waktu tanpa syarat B. Mengenakan denda keterlambatan kepada penyedia C. Menghapus kewajiban penyedia D. Menghentikan proyek tanpa evaluasi 208. Apa yang dimaksud dengan pengelolaan kontrak pengadaan..... A. Penanganan Sengketa B. Pemilihan Penyedia C. Pengendalian Mutu D. Pencatatan Aset E. Pengawasan Anggaran

209. Apa yang termasuk dalam teknik pengendalian dan pengawasan pengadaan barang/jasa.... A. Audit Pengadaan B. Perencanaan Anggaran C. Pengelolaan Risiko D. Evaluasi Penyedia E. Pencatatan Aset 210. Apa manfaat utama dari penerapan e-procurement dalam pengadaan barang/jasa.... A. Pengurangan Waktu B. Pengurangan Biaya C. Peningkatan Transparansi D. Pengurangan Risiko E. Semua di atas 12/03/2026 211. Dalam proses perencanaan pengadaan barang/jasa, apa yang harus disusun untuk memastikan kebutuhan organisasi terpenuhi.... A. Rencana Anggaran B. Spesifikasi Teknis C. Laporan Kinerja D. Surat Kontrak E. Penilaian Risiko 212. Apa yang termasuk dalam teknik pengendalian dan pengawasan pengadaan barang/jasa.... A. Pengelolaan Risiko B. Pencatatan Aset C. Perencanaan Anggaran D. Monitoring Pelaksanaan E. Pengelolaan Kontrak 213. Untuk pengadaan makanan karyawan sejumlah 1.000 orang dengan perkiraan nilai pekerjaan Rp. 1,2 milyar untuk 1 tahun, keputusan PPK yang paling tepat adalah.... A. Membuat menjadi 12 paket pengadaan untuk masing - masing 1 bulan B. Membuat menjadi 12 paket pengadaan untuk masing - masing 1 tahun C. Membuat menjadi 2 paket pengadaan masing - masing 1 tahun D. Membuat menjadi 1 paket pengadaan dengan penunjukan langsung secara bulanan 214. Dalam penetapan persyaratan kualifikasi, panitia pelelangan dilarang mensyaratkan... A. Peserta harus memiliki kantor di wilayah lokasi kegiatan untuk memudahkan korespondensi B. Peserta harus memiliki kantor dengan alamat tetap C. Dimilikinya izin usaha berkaian dengan bidang pekerjaan yang akan dilelangkan D. Tersedianya tenaga teknis sesuai dengan bidang pekerjaan yang dilelangkan 215. Dalam evaluasi teknis penawaran suatu pekerjaan jasa konsultansi, unsur - unsur pokok yang nilainya adalah kecuali..... A. Kemampuan keuangan perusahaan B. Pengalaman perusahaan yang relevan C. Kualifikasi tenaga ahli yang diusulkan D. Pendekatan dan metodologi untuk menilai pemahaman konsultan 13/03/2026 216. Untuk menilai telah terpenuhinya persyaratan bahwa peserta lelang yang bersangkutan tidak masuk dalam daftar hitam, panitia perlu meminta..... A. Surat pernyataan salah satu asosiasi perusahaan B. Pernyataan tertulis dari peserta lelang yang bersangkutan C. Surat keterangan dari lembaga independen D. Keterangan dari pihak PPK sebelumnya 217. Dalam hal digunakan kontrak lumpsum, apabila hasil pengukuran volume pekerjaan jasa pemborongan senilai 2.100 m3 sedangkan volume awal dalam kontrak adalah2.000 m3 maka pembayaran yang diberikan kepada pemborong sebesar.... A. 2.050 m3 B. 2.000 m3 C. Sesuai hasil negosiasi D. Sesuai Hasil negosiasi 218. Bila pelaksanaan pelelangan gagal karena adanya indikasiKKN antara satu panitia dengan satu penyedia maka pelelangan ulang dilaksanakan dengan.....

A. Mengumumkan kembali pelelangan umum B. Mengangkat panitia pengadaan baru untuk untuk melaksanakan lelang ulang C.Meminta penawaran ulang dari peserta pelelangan yang tidak terlibat dan menon-aktifkan anggota panitia yang terlibat D.Menggugurkan penawaran dari penyedia yang terlibat 219. Untuk pekerjaan pembangunan gedung sekolah menengah yang memiliki 10 unit kelas di lokasi yang sama dan menjadi satu bangunan dengan nilai total anggara Rp. 2,5 milyar maka..... A. Pengadaan dibagi menjadi 5 unit dengan nilai per paket Rp. 500 juta untuk dilaksanakan oleh 5 unit usaha kecil B. Anggaran dapat diserahkan kepada komite sekolah untuk melaksanakan pembangunan secara swakelola C.Pekerjaan dilelangkan dalam bentuk 1 (satu) paketpeker|aan D.Tidak ada jawaban yang benar 220. Preferensi harga untuk produksi dalam negeri diterapkan dengan ketentuan..... A. Preferensi harga hanya digunakan panitia dalam B. Preferensi harga dapat mengubah harga penawaran C.Preferensi harga diberikan kepada semua perusahaan dalam negeri D.Preferensi harga diperhitungkan dalam evaluasi penawaran terhadap semua penawaran 14/03/2026 221. Untuk pekerjaan senilai Rp. 5 milyar yang penyedia barangnya tidak banyak terdapat di propinsi yang bersangkutan, panitia pengadaan melaksanakan pengadaan dengan cara.... A. Pemilihan langsung dengan prakualifikasi B. Penunjukan langsung dengan prakualifikasi C. Pelelangan umum dengan pascakualifikasi D. Pelelangan terbatas dengan pascakualifikasi 222. Langkah paling tepat untuk membuktikan bahwa calon pemenang yang akan diusulkan adalah pengusaha kecil yang akan mampu melaksanakan pencetakan buku dengan nilai Rp. 200 juta adalah dengan .... A. Melihat SIUP asli dari calon pemenang yang datanya tercantum dalam formulir isian kualifikasi B. Mendasarkan pada informasi yang disampaikan peserta dalam formulir isian kualifikasi C. Meneliti secara nyata dengan melihat Izin Usaha Percetakan, Sertifikat Badan Usaha Bidang Percetakan, dan neraca perusahaan D. Melakukan verifikasi terhadap semua data dan infomasi yang ada dalam formulir isian kualifikasi 223. Apabila PPK menerima pengaduan bahwa salah satu calon pemenang lelang memiliki hubungan keluarga dengan salah satu anggota panitia pelelangan maka..... A. Proses pelelangan dibatalkan B. Peserta lelang yang bersangkutan tetap dapat menjadi pemenang dengan syarat tidak ada KKN C. Peserta lelang yang bersangkutan digugurkan D. Proses pelelangan tetap dilanjutkan 224. Pada proses pelelangan umum dengan pascakualifikasi, calon peserta lelang yang boleh memasukkan penawaran adalah calon peserta yang menandatangani Pakta Integritas dan.... A. Calon peserta yang memenuhi syarat sesuai dokumen lelang B. Calon peserta yang mendaftar C. Calon peserta yang mengambil dokumen lelang D. Calon peserta yang mengikuti penjelasan lelang

225. Apabila sanggahan dari peserta lelang kepada Menteri terhadap pelaksanaan lelang yang tidak sesuai dengan dokumen pengadaan dianggap benar, maka panitia pengadaan harus.... A. Melakukan proses ulang terhadap semua dokumen penawaran yang masuk B. Melakukan evaluasi ulang terhadap tiga calon pemenang yang diusulkan C. Mengundang semua peserta yang terdaftar mengajukan penawaran ulang D. Melakukan evaluasi ulang terhadap penawaran yang lulus teknis 226. Untuk mempersingkat waktu pen yelesaian sengketa antara PPK dan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan kontrak maka pilihan penyelesaiansengketa yang dianjurkan sebaiknya melalui..... A. Peradilan Umum B. Peradilan Tata Usaha Negara C. KPPU D. Arbitrase 227. Apabila setelah dilakukan pengumuman ulang, penawaran yang memenuhi syarat teknis hanya 1 (satu) penawar maka.... A. Panitia pengadaan dapat menunjuk langsung kepada penyedia yang penawaran teknisnya paling baik B. Panitia pengadaan melakukan proses pelelangan umum kembali dengan mengubah spesifikasi barang/jasa yang dilelangkan C. Panitia pengadaan dapat melanjutkan proses terhadap penawar yang memenuhi syarat teknis D. Panitia pengadaan dapat meminta peserta pelelangan yang lama untuk menyesuaikan penawaran teknis sehingga memenuhi syarat 228. Apabila dalam pelaksanaan kontrak dijumpai adanya perbedaan ketentuan - ketentuan yang ada dalam kontrak dengan dokumen pengadaan, berita acara penjelasan, dokumen penawaran, maka yang jadi acuan adalah ketentuan yang terdapat dalam.... A. Dokumen penawaran B. Berita acara penjelasan C. Dokumen pengadaan D. Dokumen kontrak dan addendumnya 16/03/2026 229. Ketentuan mengenai Jaminan Penawaran yang harus dipenuhi adalah.... A. Besarnya 1-3% dari nilai penawaran untuk pengadaan barang dalam bentuk nominal B. Besarnya 1-3% dari nilai kontrak dan diterbitkan oleh bank atau perusahaan asuransi C. Besarnya 1-3% dari nilai harga perhitungan sendiri untuk pengadaan barang D. Besarnya 1-3% dari nilai penawaran untuk pekerjaan jasa konsultansi 230. Dalam pengadaan barang, penawaran dinyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis apabila .... A. Jumlah peralatan melebihi waktu yang ditentukan dalam dokumen pengadaan B. Waktu penyelesaian melebihi waktu yang ditentukandalam dokumen pengadaan C. Sejumlah barang yang akan disubkontrakkan tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan D. Personel yang dimiliki tidak sesua dengan yang diperlukan pada bidangnya 231. Surat jaminan penawaran memenuhi syarat apabila .... A. Diterbitkan oleh bank umum atau bank perkreditan rakyat B. Masa berlakunya jaminan penawaran tidak kurang dari yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan C. Diterbitkan oleh perusahaan asuransi D. Nama pantia pengadaan yang menerima laminan penawaran sama dengan nama panitia pengadaan yang mengadakan pelelangan 17/03/2026 232. Yang bukan merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyedia barang dengan nilai di bawah Rp. 1 milyar adalah .... A. Tidak masuk dalam daftar hitam B. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani perjanjian/kontrak C. Memiliki surat ijin usaha pada bidang usahanya D. Memiliki kemampuan dasar pada bidang atau sub bidang pekerjaan yang sesuai

233. Pada pengadaan jasa konsultansi yang menggunakan metode evaluasi kualitas, pembukaan dokumen penawaran harga hanya dilakukan terhadap..... A. Penyedia yang lulus evaluasi teknis dan harga yang paling rendah B. Penyedia yang memiliki nilai teknis terbaik yang melewati ambang batas persyaratan teknis C. Penyedia yang memiliki nilai proposal teknis yang memenuhi syarat dan melampaui ambang batas persyaratan teknis D. Penyedia yang perolehan nilainya melewati ambang batas 234. Pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan melalui pelelangan yang terbuka akan menghasilkan.... A. Persaingan sehat sehingga penawaran rendah B. Harga penawaran sesuai dengan harga pasar yang wajar C. Harga dan kualitas paling optimal serta proses akuntabel D. Hasil pengadaan yang efisien dan efektif 235. Agar dapat segera mengantisipasi keterlambatan, serta untuk pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan jasa pemborongan, kemajuan pekerjaan dicatat dalam.... A. Laporan harian dan mingguan B. Laporan mingguan dan bulanan C. Laporan bulanan dan tahunan D. Laporan harian, mingguan dan bulanan 236. Pilihan penyelesaian sengketa antara PPK danPenyedia barang/jasa dalam pelaksanaan kontrak adalah .... A. Peradilan pidana B. Arbitase C. Peradilan niaga D. KPPU 237. Pekerjaan - pekerjaan yang dapat dilaksanakan dengan cara swakelola adalah..... A. Perbaikan jalan B. Pengadaan ATK C. Pembangunan jembatan D. Pembangunan jalan 18/03/2026 238. Tangung jawab panitia pengadaan atas pelaksanaan pengadaan sampai dengan.... A. Diterimanya pembayaran uang muka oleh penyedia barang/jasa B. Diterimanya barang sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. C. Ditetapkannya penyedia barang/jasa oleh PPK D. Siap ditandatanganinya kontrak oleh PPK 239. Pelelangan Umum dengan sistem pascakualifikasi paling tepat digunakan untuk..... A. Pengadaan Perabot sekolah senilai Rp. 100 juta B. Pengadaan bahan makanan senilai Rp. 200 juta C. Pekerjaan pengawasan konstruksi bangunan 2 lantai senilai Rp. 200 juta D. Pengadaan baju seragam kantor senilai Rp. 90 juta 240. Pemilihan Penyedia barang/jasa dalam suatu kegiatan swakel ola dilaksanakan dengan.... A. Semuanya dilakukan dengan penunjukan langsung B. Penunjukan langsung kalau nilainya dibawah Rp.50 juta C. Tidak perlu dilakukan dengan pelelangan/seleksi umum walaupun penyedianya banyak dan nilainya di atas Rp. 100 juta D. Semua dilakukan dengan pemilihan/seleksi langsung 241. Pelaksanaan pelelangan umum melal tidak sesuai dengan ketentuan dalam c dan harus diulang setelah dinyatakan gagal maka pelelangan diulang dengan.... A. Mengundang ulang peserta yang lulus prakualifikasi untuk memasukkan penawaran ulang B. Mengundang peserta yang memenuhi syarat administrasi dan teknis C. Mengundang semua calon peserta lelang dan apabila dianggap perlu mengundang peserta baru D. Mengundang peserta yang masuk dalam daftar calon pemenang lelang 20/03/2026 242. Metoda pemilihan dengan cara penun jukan langsung dapat digunakan untuk pekerjaan jasa konsultansi sebagai berikut.... A. Pekerjaan perencanaan bangunan sekolah dasar dengan nilai Rp. 90 juta B. Pekerjaan survei pemetaan dengan nilai Rp. 5 milyar C. Pekerjaan pengembangan sistem akuntansi keuangan dengan

nilai Rp. 300 juta yang telah mendapat hak paten D. Pekerjaan konsultan individu untuk penasehatan (advisory) dengan nilai Rp. 150 juta 243. Pengumuman pelelangan umum sekurang - kurangnya harus memuat..... A. Nama dan alamat PPK, perkiraan nilai pekerjaan, dan syarat - syarat peserta lelang, kualifikasi peserta lelang B. Nama dan alamat PPK, uraian pekerjaan, perkiraan nilai pekerjaan, syarat - syarat peserta lelang, dan tempat dan waktu pengambilan dokumen C. Nama dan alamat PPK, waktu pemasukan penawaran, syarat - syarat peserta lelang, uraian pekerjaan, dan tempat dan waktu pengambilan dokumen D. Nama dan alamat PPK, syarat - syarat peserta lelang, uraian pekerjaan dan kualifikasi peserta lelang 25/03/2026 244. Evaluasi dengan metoda pagu anggaran paling tepat diterapkan untuk pekerjaan jasa konsultansi.... A. Perencanaan kawasan pariwisata B. Peningkatan kapasitas manajemen sumber daya C. Pengawasan konstruksi jalan negara D. Perencanaan bangunan 3 lantai 245. Kontrak yang bersifat lumpsum dapat dilakukan perubahan sepanjang..... A. Tidak lebih dari 3 kali sebelum kontrak berakhir B. Tidak lebih dari 10% dari nilai kontrak awal C. Disepakati dua belah pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku D. Hanya dilakukan 1 kali perubahan dalam tahun anggaran berjalan 246. Hubungan HPS dengan harga penawaran adalah ..... A. Penawaran maksimal sama dengan HPS B. Penawaran bisa lebih tinggi dari HPS C. Penawaran tidak boleh kurang dari 80% HPS D. Penawaran tidak berhubungan dengan HPS 247. Pada saat melakukan koreksi aritmatik, panitia pengadaan tidak diperbolehkan.... A. Mengubah volume pekerjaan dalam dokumen penawaran B. Mengubah peringkat peserta berdasarkan hasil koreksi aritmatik C. Mengkoreksi kesalahan perkalian antara harga satuan dengan volume D. Mengubah harga satuan pekerjaan yang terdapat pada dokumen penawaran 26/03/2026 248. Paket pengadaan yang prosesnya wajib menggunakan pascakualifikasi adalah.... A. Jasa konsultan perencanaan konstruksi dengan nilai di bawah Rp. 500 juta B. Pembelian barang dengan nilai di bawah Rp.50 juta dengan penunjukan langsung C. Pelelangan umum pekerjaan tidak kompleks dengan nilai Rp.40 milyar 249. Jasa Pemborongan dengan nilai di bawah Rp. 50 milyar dengan pelelangan terbatasDalam pelaksanaan pelelangan terbatas, HPS disusun untuk.... A. Dasar menentukan tambahan nilai jaminan pelaksanaan B. menggugurkan penawaran yang sangat rendah dibandingkan dengan harga satuan dalam HPS C. Menghitung kerugian negara yang timbul karena hasil lelang yang melebihi HPS D. Menilai harga hasil lelang yang lebih tinggi dari HPS

27/03/2026 250. Kontrak pengadaan 100 unit gudang dan fasilitas penunjangnya nilai kontrak Rp. 500 juta lebih tepatmenggunakan..... A. Kontrak lumpsum B. Kontrak terima jadi C. Kontrak harga satuan D. Kontrak presentase 251. Hasil evaluasi dengan metode sistem gugur dalam pelelangan umum untuk pekerjaan pembangunan jembatan adalah.... A. Daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga penawaran terendah yang memenuhi persyaratan teknis B. Daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan penawaran dengan nilai tertinggi C. Daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga penawaran terendah di antara yang lulus administrasi dan teknis D. Daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga evaluasi terendah 252. Terhadap penawaran yang tidak mencantumkan nilai harga satuan untuk suatu item pekerjaan, panitia dapat.... A. Menggugurkan penawaran karena termasuk penawaran yang tidak responsif. B. Mengembalikan penawaran tersebut kepada peserta lelang untuk diperbaiki. C. Memberi nilai tertentu dari harga tertinggi dari penawaran peserta lain. D. Melakukan klarifikasi dan pekerjaan yang harga satuannya tidak ditulis tetap dilaksanakan. 253. Kesalahan PPK yang mengakibatkan keterlambatan pembayaran dapat dikenakan sanksi sesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak berupa.... A. Menambah nilai kontrak sebagai kompensasi kerugian B. Denda satu per seribu per hari dari nilai kontrak C. Ganti rugi kepada penyedia barang/jasa 254. Peringatan dari atasan langsung.Apabila terjadi perubahan dokumen pengadaan pada saat penjelasan, maka perlu dibuat addendum dokumen pengadaan yang harus disahkan oleh.... A. Panitia Pengadaan B. PPK C. Pengguna Anggaran D. Kepala Satuan Kerja 28/03/2026 255. Apabila diperlukan perubahan ruang lingkup pekerjaan, pejabat pembuat ko mitmen dan penyedia barang/jasa dapat melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan pada saat.... A. Setelah kontrak ditandatangani B. Setelah serah terima pertama C. Sebelum SPMK D. Sebelum kontrak ditandatangani 256. Berita acara pembukaan dokumen penawaran harus memuat antara lain.... A. Jumlah dokumen penawaran yang lengkap dan tidak lengkap B. Jumlah dan nama peserta yang terlambat menyampaikan

dokumen sehingga gugur C. Jumlah dokumen penawaran yang tidak lengkap dan digugurkan D. Jumlah dan penyebab pena waran digugurkan 257. Metode penyampaian penawaran yang paling sederhana untuk pelelangan umum dengan metode evaluasi sistem gugur adalah.... A. Satu sampul B. Dua sampul C. Dua tahap D. Satu sampul dan dua sampul. 258. Pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan melalui pelelangan yang terbuka akan menghasilkan.... A. Persaingan sehat sehingga harga penawaran rendah B. Harga penawaran sesuai dengan harga pasar yang wajar C. Harga dan kualitas paling optimal serta proses akuntabel D. Hasil pengadaan yang efisien dan efektif 29/03/2026 259. Pada proses pelelangan umum secara pascakualifikasi, apabila penawaran terbaik tidak dilengkapi dengan data kualifikasi secara lengkap, panitia.... A. Dapat meminta peserta yang bersangkutan melengkapi kekurangan data B. Dapat meminta peserta yang bersangkutan memasukkan penawaran ulang C. Harus menggugurkan penawaran sejak proses evaluasi teknis 260. Melanjutkan penilaian kualifikasi terhadap penawaran peringkat berikutnyaKeputusan Presiden No. 80 tahun 2003 dan semua perubahannya tidak mengatur pelaksanaan pengadaan yang dilakukan oleh.... A. Instansi pemerintah dalam pembangunan yang dibiayai PHLN B. Badan Usaha Milik Negara dengan dananya sendiri C. BUMD yang memperoleh pendanaan APBD melaksanakan pekerjaan investasi D. Perguruan tinggi negeri yang menangani 30/03/2026 261. Perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak tidak dapat dilakukan apabila.... A. Penyedia terlambat menyelesaikan pekerjaankarena alasan di luar kontrol penyedia B. Ada perubahan pekerjaan yang dapat berakibat pada perubahan jadwal C. Ada perubahan volume pekerjaan yang memerlukan perpanjangan waktu D. Pelaksanaan pekerjaan akan melampaui akhir tahun anggaran. 262. Pelaksanaan yang proses pengadaannya tidak wajib dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden No.80 tahun 2003 adalah .... A. Pengadaan barang/jasa oleh masyarakat penerima hibah dari APBN B. Swakelola dengan dana APBN dan dilaksanakan oleh BUMN C. Pekerjaan investasi BUMN dengan dana penyertaan modal dari Pemerintah D. Pengadaan oleh perguruan tinggi negeri 263. Apabila panitia menemukan adanya indikasi pengaturan harga lelang, maka..... A. Meneruskan proses pelelangan karena takut disanggah oleh peserta

B. Membatalkan proses pelelangan C. Memberhentikan sementara proses pelelangan D. Melaporkan kepada atasan Pejabat Pembuat Komitmen 264. Apabila dalam evaluasi panitia pengadaan menemukan penawaran yang total harganya 50% dari HPS maka panitia harus..... A. Menggugurkan penawaran tersebut B. Melakukan klarifikasi kewajaran harga C. Mengembalikan penawaran tersebut untuk diperbaiki 265. Langsung menetapkan sebagai calon pemenang karena dinilai harganya terendahApabila pihat pejabat pembuat komitmen terlambat melakukan pembayaran kepada pihak penyedia. Maka……. A. Pihak penyedia dilarang menuntut ganti rugi kepada Pejabat Pembuat Komitmen B. Pihak penyedia dapat menuntut ganti rugi kepada Pejabat Pembuat Komitmen C. Pihak penyedia dilarang menuntut ganti rugi kepada Pejabat Pembuat Komitmen karena sudah sepakat untuk tidak saling menuntut ganti rugi D. Semua jawaban salah 266. Untuk meyakinkan panitia pengadaan bahwa peserta lelang mampu menyediakan barang sesuai spesifikasi yang disyaratkan, penyedia harus melengkapi penawaran dengan…. A. Brosur asli dari pabrikan B. Sketsa barang C. Foto barang yang ditawarkan D. Gambar teknik A. 31/03/2026 267. Dalam proses pelelangan umum dengan pascakualifikasi untuk pengadaan perangkat IT dengan nilai Rp. 450 juta, peserta yang memasukkan dokumen penawaran hanya 4 peserta dari 35 yang mendaftar. Hasil evaluasi administrasi dan teknis yang lulus hanya 3 peserta. Hasil koreksi aritmatik terhadap penawaran harga: 1. PT. A : Rp. 440 juta (terendah 1) 2. PT. B: Rp. 500 juta (terendah II) 3. PT. C: Rp. 550 juta (terendah III) catatan : Pagu Anggaran Rp. 600 juta; HPS : Rp. 450 juta Setelah dilakukan verifikasi nyata PT. A tidak ada kantornya, dan PT. B serta PT. C hasil verifikasinya tidak ada masalah. Pertanyaan: Bagaimana tindakan yang harus diambil dalam menghadapi kasus tersebut.... A. Menggugurkan PT. A sebagai calon pemenang I dengan tidak memberi sanksi apapun B. Menunjuk PT. A sebagai pemenang dengan alasan PT. A adalah penawar dengan harga terendah di bawah HPS dan penawaran lainnya di atas HPS C. Menggugurkan PT. A sebagai calon pemenang I dan menasukkan dalam daftar hitam serta direksi dituntut pidana karena penipuan D. Membatalkan proses pelelangn tersebut dan memutuskan melakukan pelelangan ulang 268. Dalam dokumen seleksi umum pekerjaan jasa konsultansi, disebutkan bahwa sampul satu dan dua dimasukkan dalam sampul luar kemudian ditutup dan di lak. Pada saat pembukaan penawaran ditemukan satu penawaran yang sampul luarnya tidak di lak. Tindakan panitia yang paling tepat menyikapi penawaran tersebut adalah : A. Penawaran tetap dianggap sah karena penyimpangan tersebut bukan merupakan penyimpangan yang substansial B. Menggugurkan penawaran tersebut dengan alasan tidak sesuai dengan ketentuan dalam dokumen seleksi C. Memanggil peserta yang penawarannya belum di lak untuk mengelak sampul penawaran tersebut D. Panitia tidak menunda acara pembukaan penawaran dan mengembalikan penawaran tersebut serta meminta kepada penawar untuk menyerahkan kembali setelah dilaksanakan 269. Dalam pengadaan alat - alat kantor dengan nilai HPS Rp. 1,2 Milyar, terdapat 30 penawaran yang masuk. Setelah penawaran dievaluasi, dihasilkan penawaran terendah yang memenuhi syarat sebagai berikut: CV. Apel menawarkan Rp. 900 juta; PT. Beras menawarkan Rp. 950 juta; PT. Cahaya menawarkan Rp. 1,1 milyar; dan CV. Dunia menawarkan Rp. 1,15 milyar.Hasil penilaian kualifikasi terhadap empat penawar terendah adalah sebagai berikut :CV. Apel memiliki SIUP usaha kecil, pengalaman nilai paket tertinggi Rp. 200 juta; PT.

Beras memiliki SIUP usaha menengah, pengalaman nilai paket tertinggi Rp. 400 juta; PT. Cahaya memiliki SIUP usaha besar, pengalaman nilai paket tertinggi Rp. 200 juta; dan CV. Dunia memiliki SIUP usaha kecil, pengalaman nilai paket tertinggi Rp. 400 juta. Calon pemenang yang akan ditetapkan panitia pengadaan adalah..... A. Calon pemenang ke 1 adalah CV. Apel, Calon pemenang ke 2 PT. Beras, dan Calon pemenang ke 3 PT. Cahaya B. Calon pemenang ke 1 PT. Beras, Calon pemenang ke 2 PT. Cahaya, dan Calon pemenang ke 3 adalah CV. Dunia dengan menggugurkan CV. Apel dan setelah menilai kualifikasi CV. Dunia C. Calon pemenang ke 1 PT. Beras dan Calon pemenang ke 2 PT. Cahaya dan menggugurkanCV. Apel 270. Calon pemenang ke 1 adalah PT. Beras dan Calon pemenang ke 2 adalah CV. DuniaDalam rangka kampanye imunisasi, diperlukan jasa konsultansi untuk menyusun kampanye program imunisasi. Terhadap konsultan yang memasukkan penawaran, tidak dihasilkan kesepakatan dalam negosiasi harga dengan peringkat teknis pertama.Kemudian panitia pengadaan melakukan negosiasi harga dengan peringkat teknis kedua. Tahap inipun tidak menghasilkan kesepakatan karena harga penawaran peringkat kedua lebih tinggi dengan penawaran peringkat pertama. Langkah yang harus diambil panitia pengadaan adalah..... A. Kembali bernegosiasi dengan penawaran peringkat pertama B. Mengundang penawaran peringkat ketiga untuk negosiasi C. Membatalkan proses pegadaan karena negosiasi tidak tercapai harga sesuai HPS D. Menetapkan pemenang pengadaan adalah peringkat teknis pertama dengan harga hasil negosiasi sebelumnya 271. Dalam pengadaan peralatan olah raga senilai Rp. 900 juta diumumkan melalui surat kabar yang beredar di propinsi yang bersangkutan, di antara 18 penawaran yang masuk, tidak terdapat penawaran yang memenuhi sarat yaitu jaminan penawaran harus dari bank setempat dan memiliki pengalaman menyediakan peralatan olah raga yang sejenis dengan nilai kontrak tidak kurang dari Rp. 300 juta. Diantara penawaran yang masuk, 8 penawaran tidak memenuhi persyaratan jaminan penawaran karena jaminan penawaran dari bank umum atau dar perusahaan asuransi, dan 10 penawaran tidak memenuhi persyaratan pengalaman.Atas situasi tersebut panitia pengadaan harus..... A. Menggagalkan proses pelelangan dan mengumumkan ulang B. Mengubah persyaratan sehingga di antara 18 penawaran yang masuk dapat memenuhi persyaratan C. Meneruskan proses evaluasi terhadap 8 penawaran yang tidak memenuhi persyaratan jaminan penawaran di atas D. Tidak ada jawaban yang tepat 2. Penyusunan dan Pengarsipan Dokumen Pendampingan, Konsultasi, dan Bimbingan Teknis PBJ Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Pendampingan, Konsultasi, dan Bimbingan Teknis PBJ, Konsultan Individu melaksanakan penyusunan sekaligus pengelolaan dokumen administrasi agar seluruh kegiatan memiliki dokumentasi yang lengkap dan tertata dengan baik. Pekerjaan yang dilaksanakan meliputi:  Menyiapkan dokumen administrasi sebelum pelaksanaan kegiatan.  Menyusun bahan pendukung sesuai kebutuhan pelaksanaan pendampingan dan konsultasi.  Mengompilasi dokumen hasil kegiatan, seperti notulen, dokumentasi, dan laporan pelaksanaan.  Mengelompokkan dokumen berdasarkan jenis kegiatan dan waktu pelaksanaan.  Melakukan pengarsipan dokumen secara sistematis dalam media cetak maupun digital sehingga mudah diakses kembali apabila diperlukan. Output Kegiatan:  Dokumen administrasi kegiatan tersusun secara lengkap.  Arsip kegiatan tertata dengan baik sesuai sistem administrasi Biro.  Tersedianya dokumentasi yang mendukung proses evaluasi dan pelaporan kegiatan.

E. HASIL DAN CAPAIAN KEGIATAN Pelaksanaan kegiatan selama bulan Maret 2026 memberikan hasil sebagai berikut: 1. Media Grup WhatsApp berfungsi secara optimal sebagai sarana komunikasi internal, koordinasi pekerjaan, serta forum berbagi pengetahuan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2. Program penyampaian pertanyaan harian mampu mendorong pegawai untuk lebih aktif mempelajari regulasi PBJP, berdiskusi, serta meningkatkan kemampuan dalam menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan proses pengadaan. 3. Informasi mengenai kebijakan, jadwal kegiatan, dan perkembangan pelaksanaan pekerjaan dapat tersampaikan kepada seluruh pegawai secara lebih cepat dan efektif. 4. Seluruh dokumen administrasi kegiatan Pendampingan, Konsultasi, dan Bimbingan Teknis berhasil disusun sesuai kebutuhan serta terdokumentasi secara rapi sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan. 5. Sistem pengarsipan dokumen menjadi lebih tertata sehingga memudahkan proses pencarian data, penyusunan laporan, serta penyediaan dokumen pendukung apabila diperlukan pada kegiatan selanjutnya. 6. Terbangunnya koordinasi kerja yang lebih baik antarpegawai melalui pemanfaatan media komunikasi digital dan administrasi kegiatan yang terdokumentasi dengan baik. F. Kendala dan Tindak Lanjut 1. Kendala  Tingkat keaktifan anggota grup dalam mengikuti diskusi harian masih bervariasi karena adanya perbedaan beban tugas dan jadwal pekerjaan.  Beberapa dokumen pendukung kegiatan diterima secara bertahap sehingga proses penyusunan arsip memerlukan penyesuaian waktu. 2. Tindak Lanjut  Mengembangkan materi pertanyaan harian yang lebih beragam dengan mengangkat kasus-kasus aktual dalam pelaksanaan PBJP.  Menyusun klasifikasi dokumen kegiatan berdasarkan jenis, waktu pelaksanaan, dan substansi kegiatan agar proses pengarsipan menjadi lebih efisien.  Mengoptimalkan penyimpanan dokumen secara digital sebagai upaya menjaga keamanan dokumen sekaligus mempermudah akses bagi pihak yang berkepentingan.  Meningkatkan koordinasi dengan pelaksana kegiatan agar dokumen administrasi dapat disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.  Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas penggunaan Grup WhatsApp sebagai media komunikasi dan pembelajaran internal. G. Kesimpulan Secara keseluruhan, pelaksanaan tugas Konsultan Individu selama bulan Maret 2026 telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Kegiatan pengelolaan media komunikasi internal serta penyusunan dan pengarsipan dokumen kegiatan memberikan dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan Bimbingan Teknis PBJ di lingkungan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. Melalui pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan kualitas koordinasi internal, pengelolaan administrasi, serta dokumentasi kegiatan dapat terus ditingkatkan sehingga mampu mendukung penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efektif, akuntabel, dan profesional. Jambi, Maret 2026 Diketahui oleh, Kuasa Pengguna Anggaran Disetujui oleh, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

M. Ali Zaini, S.H., M.H Pembina Utama Muda IV/c NIP. 19730729 200012 1 002 Agus Kurniawan, S.T., CPSp., CCMs Penata Tk.I (III/d) NIP. 19810822 200902 1 001 Pelaksana Ramikoh Giatri, S.ST

LAPORAN BULANAN APRIL KONSULTAN INDIVIDU TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENDAMPINGAN, KONSULTASI DAN BIMTEK PBJ A. Pendahuluan Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, Konsultan Individu melaksanakan kegiatan yang berfokus pada pengelolaan komunikasi internal, penyusunan dokumen perencanaan, serta administrasi pendukung kegiatan Pendampingan, Konsultasi, dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP). Pelaksanaan kegiatan selama bulan April 2026 bertujuan untuk mendukung kelancaran koordinasi antarpegawai, meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta memastikan seluruh dokumen perencanaan dan administrasi kegiatan tersusun secara tertib, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Konsultan Individu selama periode 1–30 April 2026. B. Identitas Konsultan Nama Konsultan : Ramikoh Giatri, S.ST Posisi : Konsultan Individu Tenaga Administrasi Periode Laporan : April 2026 Instansi : Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jambi Sub Kegiatan : Pendampingan, Konsultasi dan Bimtek PBJ C. Uraian Tugas Tugas Konsultan Individu Tenaga Administrasi pada bulan Maret meliputi: 1. Mengelola dan memantau aktivitas grup WhatsApp konsultasi dan pendampingan PBJ. 2. Menyusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) pada Sub Kegiatan Pendampingan, Konsultasi, dan Bimbingan Teknis PBJ. 3. Menyusun dan Mengarsipkan Dokumen Kegiatan Pendampingan, Konsultasi, dan Bimbingan Teknis PBJ. D. Pelaksanaan Kegiatan Bulan Februari 1. Mengelola dan Memantau Aktivitas Grup WhatsApp Konsultasi dan Pendampingan PBJ Selama bulan April 2026, Konsultan Individu melaksanakan pengelolaan dan pemantauan Grup WhatsApp komunikasi internal Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jambi sebagai media koordinasi, berbagi informasi, serta peningkatan kompetensi pegawai di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam pelaksanaannya, Konsultan Individu secara rutin menyusun dan mengirimkan pertanyaan harian (daily quiz) mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan LKPP, serta studi kasus yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan. Selain itu, Konsultan Individu memfasilitasi diskusi dan memberikan pembahasan atas jawaban yang disampaikan oleh anggota grup. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi:  Memantau aktivitas komunikasi dalam grup setiap hari kerja.  Menyusun dan mengirimkan pertanyaan harian mengenai PBJP.  Menyampaikan informasi mengenai regulasi, kebijakan, serta agenda kegiatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa.  Mendokumentasikan hasil diskusi sebagai bahan pembelajaran dan referensi internal. PEMERINTAH PROVINSI JAMBI SEKRETARIAT DAERAH Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1, Telanaipura, Jambi Telepon (0741) 60144, Faksimile (0741) 60400, Laman jambiprov.go.id

Rekapitulasi pertanyaan-pertanyaan seputar PBJ Tanggal Pertanyaan 01/04/2026 266. Untuk pembangunan sistem manajemen informasi di suatu instansi telah disetujui pagu anggaran sebesar Rp. 8 Milyar. Anggaran tersebut sebesar Rp. 6 Milyar untuk pembelian peralatan komputer dan sisanya untuk pembangunan jaringan (LAN). Berdasarkan hasil survey dan brosur - brosur yang dikumpulkan dari beberapa toko komputer diperoleh HPS untuk peralatan sebesar Rp.5,6 Milyar dan LAN diperkirakan Rp.2,1 Milyar. Terhadap situasi tersebut, langkah yang harus dilakukan adalah...... A. Panitia melanjutkan proses den gan mengumumkan pelelangan untuk pengadaan peralatan IT dan meminta PPK merevisi spesifikasi atau volume untuk pengadaan LAN B. Panitia meminta PPK merevisi spesifikasi atau volume untuk pengadaan peralatan komputer maupun LAN C. Pantia meneruskan proses pelelangan dan mengumumkan pengadaan pembangunan sistem manajemen infomasi dengan pagu Rp. 6 Milyar D. Panitia mengembalikan tugas pengadaan kepada PPK karena HPS melampaui pagu anggaran yang tersedia 267. Panitia pengadaan menerima tugas untuk mengadakan 5 unit kendaraan dinas untuk pejabat eselon I dan II dengan pagu anggaran Rp. 1,5 Milyar. Mengingat para pejabat eselon I dan II meminta 5 merek dan type kendaraan yang berbeda - beda maka panitia pengadaan dapat..... A. Membuat dokumen penunjukan langsung kepada 5 agen penjualan kendaraan dinas masing - masing merek satu kendaraan dinas B. Membuat dokumen pelelangan secara terbatas dengan mengundang 5 agen penjualan untuk masing - masing merek kendaraan C. Membuat dokumen yang menyebutkan spesifikasisecara umum dan melanjutkan pengadaan secara pelelangan umum D. Mengembalikan proses pengadaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen 268. Dalam rangka pemilihan kepala daerah di suatu propinsi, diperlukan personal komputer dan printer, diperlukan personal komputer dan komputer, pencetakan surat suara dan formulir pendaftaran pemilih dengan total anggaran 10 Milyar. 20 unit perangkat komputer dan printer, 20 juta lembar surat suara dan formulir pendaftaran diperlukan di seluruh kecamatan di propinsi tersebut, dengan waktu pelaksanaan untuk pencetakan hanya 10 hari dan masa distribusi 5 hari. Di propinsi yang bersangkutan hanya terdapat 2 penyedia perangkat komputer yang besar, dan 5 perusahaan percetakan yang masing - masing hanya memiliki mesin dengan kapasitas cetak 100 ribu lembar per hari. Di antara pilihan di bawah ini adalah pilihan yang paling sesuai dengan prinsip - prinsip dan kebijakan pengadaan...... A. Pekerjaan dilelangkan dan diumumkan di surat kabar nasional dalam 1 paket pengadaan B. Pekerjaan dipecah ke dalam 2 paket perangkat komputer dan 5 paket bahan cetakan dan dilelangkan di antara pelaku usaha di propinsi yang bersangkutan C. Pekerjaan dilelangkan dan diumumkan di surat kabar nasional untuk 1 paket perangkat komputer dan 20 paket bahan cetakan D. Pekerjaan dilelangkan dan diumumkan di surat kabar nasional dalam 1 paket perangkat komputer dan 1 paket bahan cetakan 269. Bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian penyedia barang/jasa, sebagaimana diatur dalam kontrak, maka penyedia barang/jasa yang bersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya...... A. 1/1000 (satu perseribu) per hari dari nilai kontrak B. 1/1000 (satu perseribu) per hari dari nilai penawaran C. 1/1000 (satu perseribu) per hari dari nilai hps D. 1/1000 (satu perseribu) per hari dari nilai pagu. 270. Apabila terjadi kesalahan akibat perencanaan (konsultan perencana) yang tidak cermat sehingga mengakibatkan kerugian Pejabat Pembuat Komitmen, maka yang harus dilakukan konsultan perencana adalah, kecuali...... A. Menyusun kembali perencanaan dengan biaya dari Konsultan yang bersangkutan B. Membayar tuntutan Ganti Rugi C. Menyusun kembali perencanaan dan membayar ganti rugi D. Mengganti semua kerugian Pejabat Pembuat Komitmen

02/04/2026 271. Pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri adalah pengertian dari..... A. Penunjukan Langsung B. Swadaya C. Swakelola D. In House Jobs 272. Swakelola tidak dapat dilaksanakan oleh..... A. Pejabat Pembuat Komitmen B. Instansi pemerintah lain C. Kelompok masyarakat/lembaga swadaya masyarakat penerima dana hibah D. Kelompok masyarakat/lembaga swadaya masyarakat penerima dana proyek APBD/APBN 273. Nilai paket pekerjaan pengadaan barang / jasa pemborongan / jasa lainnya sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diperuntukkan bagi..... A. Usaha kecil B. Usaha non kecil C. Usaha kecil termasuk koperasi kecil D. Usaha non kecil termasuk koperasi kecil 274. Paket pekerjaan pelebaran jalan kota dengan lalulintas, resiko dan teknologi tinggi dengan nilai Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sebaiknya diperuntukkan bagi...... A. Usaha kecil B. Usaha non kecil C. Usaha kecil termasuk koperasi kecil D. Usaha non kecil termasuk koperasi kecil 275. Untuk pengadaan jasa konsultansi sampai dengan nilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Panitia Pengadaan berjumlah gasal beranggotakan sekurang-kurangnya...... A. 3 (tiga) orang B. 5 (lima) orang C. 7 (tujuh) orang D. Cukup 1 (satu) orang pejabat pengadaan 03/04/2026 276. Untuk pengadaan jasa pemborongan sampai dengan nilai diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Panitia Pengadaan berjumlah gasal beranggotakan sekurang-kurangnya..... A. 3 (tiga) orang B. 5 (lima) orang C. 7 (tujuh) orang D. Cukup 1 (satu) orang pejabat pengadaan 277. Semua pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya pada prinsipnya dilakukan dengan...... A. Penunjukan Langsung B. Pemilihan Langsung C. Pelelangan Umum D. Tender atau Lelang 278. Kegunaan dari HPS adalah, kecuali..... A. Salah satu acuan untuk menilai kewajaran harga B. Dasar untuk menggugurkan penawaran bila penawaran terlalu jauh di bawah HPS C. Acuan dalam evaluasi penawaran, klarifikasi, dan/atau negosiasi dengan calon konsultan terpilih D. Besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah 279. Untuk pekerjaan yang kompleks dan jumlah penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas, maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan metoda pelelangan terbatas..... A. Penunjukan Langsung B. Pemilihan Langsung C. Pelelangan Umum D. Pelelangan Terbatas 280. Seleksi langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan..... A. Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) B. Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) C. Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) D. Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) 08/04/2026 281. Ketentuan tentang Jaminan Penawaran, kecuali..... A. Dapat diterbitkan oleh bank umum B. Dapat diterbitkan oleh perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) C. Berlaku minimal sampai dengan masa laku surat penawaran ditambah 1 bulan

D. Tidak boleh dari BPR (Bank Perkreditan Rakyat) 282. Koreksi aritmatik dilakukan sebagai berikut...... A. Tidak boleh merubah volume yang ditawarkan B. Tidak boleh memperbaiki kesalahan hasil pengalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan C. Jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain D. idak dapat mengubah nilai atau urutan penawaran 283. Untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), apabila Pejabat Pembuat Komitmen tidak sependapat dengan usulan panitia/pejabat pengadaan, maka Pejabat Pembuat Komitmen membahas hal tersebut dengan..... A. Pengguna Anggaran B. Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) C. Menteri/Panglima TNI/Kapolri/Kepala Dewan Gubernur Bì/Pimpinan BHMN/Direktur UtamaBUMN/BUMD D. LPND/Gubernur/Bupati/Walikota 284. Usulan penetapan pemenang lelang harus memuat...... A. Nama dan alamat Pejabat Pembuat Komitmen B. Harga penawaran sebelum dikoreksi aritmatik C. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) D. Peringkat dan Nilai Teknis calon Pemenang 285. Kepada peserta lelang yang berkeberatan atas penetapan pemenang lelang diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis, Sanggahan ditujukan kepada..... A. Pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang B. Pengguna Anggaran C. Pengguna Barang/Jasa D. Panitia Pengadaan Barang/Jasa 09/04/2026 286. Berikut ini adalah ketentuan dalam pembayaran prestasi kerja untuk pelaksanaan pembangunan gedung kantor dengan nilai Rp. 7,5 M dan diketahui bahwa penyedia secara formil melakukan sub kontrak pada beberapa bagian pekerjaan, kecuali…. A. Jika penyedia tidak mengambil retensi pembayaran, maka dapat menyerahkan Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi sebesar 5% dari nilai kontrak B. Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda C. Material konstruksi yang sudah didatangkan namun belum terpasang belum dapat dinilai sebagi prestasi pekerjaan yang dapat dibayarkan D. Dalam hal Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor sesuai dengan realisasi pekerjaannya. 287. Karena proses penetapan anggaran terlambat, maka waktu pelaksanaan kontrak berkurang, sehingga pekerjaan yang harus selesai pada pertengahan bulan Desember tidak bisa diselesaikan.Langkah apa yang harus diambil oleh PPK..... A. Memutus kontrak dan membayar pekerjaan yang sudah selesai, sedangkan sisa pekerjaan akan ditenderkan dengan menggunakan anggaran tahun berikutnya B. Memperpanjang kontrak meskipun melampaui tahun anggaran C. Membuat kontrak baru dengan penunjukan langsung untuk sisa pekerjaan D. Menyesuaikan jenis/item dan volume pekerjaan dengan waktu pelaksanaan yang tersedia. 288. Dalam penyusunan dan penetapan perencanaan pembangunan bendungan yang melewati 2 kabupaten, Kepala Daerah pemrakarsa pembangunan menegaskan agar proses Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan memperhatikan aspek berkelanjutan. Aspek berkelanjutan yang perlu diatur oleh PA/KPA/PPK dalam hal ini adalah, kecuali..... A. Bendungan hendanya dibangun dengan memperhatikan pengurangan dampak negatif terhadap penggunaan sumber

daya alam B. Perencanaan teknis harus mengkaji biaya produksi barang/jasa sepanjang usia barang/jasa tersebut C. Optimalisasi dan prioritas pada kompetisi melalui skema tender yang terbuka dan bersaing D. Persyaratan pelaksanaan pekerjaan yang disusun harus mempertimbangkan pemberdayaan usaha kecil, jaminan kondisi kerja yang adil, dan pemberdayaan komunitas/usaha lokal. 289. Dalam Pengadaan Barang/Jasa, Kepala Dinas Perhubungan selaku Pengguna Anggaran di salah satu kabupaten memiliki peran untuk memperluas peran serta usaha kecil. Bentuk kewenangan Kepala Dinas dalam hal ini adalah..... A. Penetapan pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk usaha kecil dengan metode pengadaan langsung yang mudah dan tepat untuk pemberdayaan komunitas/usaha lokal B. Menetapkan nilai paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya paling banyak Rp2,5 Miliar, dicadangkan dan peruntukannya bagi usaha kecil, dan di atas Rp2,5 Miliar untuk usaha non kecil C. Pengguna Anggaran membuat katalog elektronik dan memperluas peran serta usaha kecil dengan mencantumkan barang jasa produksi usaha kecil dalam katalog elektronik D. Menetapkan perencanaan pengadaan yang menegaskan penyedia usaha non-kecil yang melaksanakan pekerjaan melakukan kerja sama usaha dengan usaha kecil dalam bentuk kemitraan atau subkontrak 290. Kementerian wajib mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional. Demikian pula halnya jika Kementerian ABC memiliki alokasi APBN untuk pengadaan dalam pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang diarahkan memenuhi skema menggunakan produk dalam negeri dan yang ramah lingkungan. Bentuk kebijakan yang mendukung penggunaan produk dalam negeri di kementerian tersebut adalah..... A. Kewajiban penggunaan produk dalam negeri jika terdapat peserta yang menawarkan barang/jasa dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan paling tinggi 40% B. Mencantumkan ketentuan Kewajiban penggunaan produk dalam negeri dalam RUP, spesifikasi teknis/KAK, dan Dokumen Pemilihan C. Tidak mempergunakan seluruh pengadaan barang impor atas rencana pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran D. Menerapkan kebijakan Preferensi harga diberikan terhadap barang/jasa yang memiliki TKDN paling rendah 25%. 10/04/2026 291. Pada saat pelaksanaan kontrak, PPK menemukan perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar yang telah ditentukan dalam dokumen Kontrak. Kondisi tersebut terjadi dikarenakan adanya tuntutan bersama masyarakat di lokasi kegiatan untuk muncul pekerjaan baru. Atas kondisi ini PPK bersama Penyedia dapat segera melakukan perubahan kontrak, yang meliputi kecuali...... A. Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak B. Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan yang tercantum dalam Kontrak C. Penambahan anggaran D. Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan 292. Salah satu tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah melakukan pengendalian kontrak sebagai upaya dalam menjamin mutu pekerjaan sesuai dengan kontrak. Tugas PPK tersebut merupakan gambaran penerapan dari siklus manajemen rantai pasok.... A. Plan (perencanaan) B. Source (pencarian pasokan dan pengadaan C. Make (pembuatan / produksi) D. Deliver (pengiriman / distribusi) 293. Salah satu kebijakan PBJP yaitu memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi. Berikut ini penerapan dari kebijakan tersebut yaitu..... A. Paket pengadaan Barang/Pekerjaan KonstruksilJasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran sampai dengan Rp. 15 M diperuntukan bagi usaha kecil dan atau koperasi, kecuali pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis

B. Mengumumkan RUP tepat waktu C. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat D. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara 294. Tidaksaling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat merupakan salah satu etika dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Berikut ini penerapan yang sesuai dengan etika tersebut yaitu.... A. PA/KPA melakukan intervensi dalam proses pemilihan penyedia B. Pokja pemilihan menerima uang dari salah satu peserta tender untuk memenangkan peserta tender tersebut C. PPK memberikan rincian HPS kepada peserta tender sebelum pembukaan penawaran D. PPK dalam menyusun spesifikasi teknis tidak mengarah pada penyedia tertentu, kecuali untuk pengadaan yang diperbolehkan menyebut merk 295. Dalam proses evaluasi penawaran, Pokja Pemilihan menemukan salah satu peserta menyampaikan dokumen palsu di dalam dokumen penawarannya.Sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan tersebut yaitu .... A. Pencairan jaminan pelaksanaan B. Digugurkan dalam pemilihan C. Daftar hitam selama 1 (satu) tahunDikenakan denda keterlambatan 11/04/2026 296. Jika dalam pelaksanaan kontrak pembangunan drainase digunakan kontrak harga satuan, maka apabila dalam pelaksanaannya jumlah pintu air bersih berubah menjadi 210 buah dari jumlah awal dalam kontrak 200 buah, maka jjmlah yang dibayar oleh PPK untuk pengerjaan pintu air tersebut adalah…. A. Hasil negosiasi kontrak B. 200 pintu C. 205 pintu D. 210 pintu 297. Pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan dengan cara swakelola adalah…. A. Perbaikan jalan B. Pengadaan ATK C. Pembangunan jembatan D. Pembangunan jalan 298. Pengadaan jasa pengiriman barang pemerintah termasuk dalam pengadaan…. A. Pengadaan barang B. Pengadaan pekerjaan konstruksi C. Pengadaan jasa lainnya D. Pengadaan jasa konsultansi 299. Berikut ini ketentuan yang mengatur masalah uang muka..... A. Penyedia yang mendapatkan uang muka harus menyerahkan jaminan uang muka 5% dari nilai uang muka yang diberikan B. Besaran uang muka untuk usaha non kecil adalah 30% dari nilai kontrak C. Penyedia yang mendapatkan uang muka harus menyerahkan jaminan uang muka 100% dari nilai uang muka yang diberikan D. Besaran uang muka untuk jasa konsultansi sebesar 30% dari nilai kontrak 300. Kontrak yang memerlukan jaminan pelaksanaan, kecuali…... A. Pengadaan ATK dengan nilai Rp 500 Juta B. Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar dengan nilai Rp. 250 Juta C. Pekerjaan spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa bernilai di atas Rp 200 Juta D. Pekerjaan Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp 2,5 Milyar 13/04/2026 301. Dalam Pelaksanaan Swakelola dengan Instansi Pemerintah Lainnya, siapa yang harus menandatangani kontrak pelaksanaan..... A. PA dengan PPK B. PPK dan Ketua Tim Pelaksana C. Pimpinanan Instansi Lainnya dan PA/KPA D. Ketua Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja 302. Skenario : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten PQR memiliki Paket Pekerjaan

Pembangunan Pagar Kantor dengan nilai Rp. 190 Juta. Instruksi : Salah satu tugas Saudara sebagai Pejabat Pengadaan pada paket pengadaan tersebut yaitu melakukan evaluasi teknis. Untuk melakukan evaluasi tersebut diperlukan data dan informasi. A. Tata cara evaluasi penawaran B. Harga Perkiraan Sendiri C. Rencana Umum Pengadaan D. Hasil negosiasi teknis dan harga 303. Skenario : Saudari ditugaskan menjadi PPK pada pengadaan Air Conditioner (AC). Salan Satu tugas saudara pada tahap persiapan pengadaan yaitu menyusun spesifikasi teknis. Instruksi: Dokumen yang dapat Saudara gunakan sebagai referensi dalam menyusun spesifikasi teknis yaitu…. A. Rancangan kontrak B. Dokumen hasil identifikasi kebutuhan C. Dokumen pemilihan D. Dokumen kualifikasi penyedia 304. Skenario : Pembangunan Pagar Sekolan SD Negeri 4 Kabupaten XVZ dengan nilai Rp. 500 Juta telah diserahterimakan dari CV. ABC kepada PPK. Kemudian PPK akan melakukan Evaluasi Kinerja terhadap Penyedia tersebut. Instruksi : Saudara diminta membantu PPK untuk mengumpulkan data dan informasi dalam melakukan evaluasi kinerja terhadap CV. ABC tersebut. Salah satu data dan informasi yang dikumpulkan yaitu… A. Identifikasi penyedia B. Lokasi serah terima C. KAK/Spesikasi teknis D. RAB 305. Skenario: PPK akan melakukan pemeriksaan dan Serah Terima hasil pekerjaan pengadaan 2 Unit Kendaraan Dinas pada Kabupaten PQR senilai Rp. 750 Juta. Instruksi : Saudara diminta membantu PPK untuk menyiapkan bahan data/informasi digunakan untuk melakukan serah terima hasil pekerjaan tersebut. salah satu bahan yang saudara kumpulkan yaitu…. A. Rencana Umum Pengadaan (RUP) B. Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) C. Dokumen Kontrak D. Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) 14/04/2026 306. Skenario : PPK di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten XYZ sedang menyusun RAB swakelola dalam rangka FGD penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa. PPK membutuhkan data/informasi yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan RAB. Instruksi : Saudara sebagai Tim Teknis ditugaskan untuk mengumpulkan dokumen sebagai sumber informasi penyusunan RAB. Dokumen yang akan saudara kumpulkan yaitu…. A. Rancangan kontrak swakelola B. DPA C. Standar biaya masukan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan D. Standar satuan harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah 307. Skenario: PPK Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten A sedang menyusun perencanaan swakelola tipe IlI dan membutuhkan data/informasi yang akandigunakan untuk menentukan pelaksana swakelola tersebut. Instruksi: Saudara sebagai Tim Teknis ditugaskan untuk mengumpulkan data/informasiyang akan digunakan oleh PPK untuk menetapkan pelaksana swakelola.Data/informasi yang akan Saudara kumpulkan yaitu.... A. Dokumen pelaksanaan anggaran swakelola B. Spesifikasi teknis/KAK swakelola C. Dokumen penetapan tim pelaksana swakelola D. Status hukum calon pelaksana swakelola

308. Skenario: PPK akan melakukan pemeriksaan dan Serah Terima hasil pekerjaan pengadaan 2 Unit Kendaraan Dinas pada Kabupaten PQR senilai Rp. 750 Juta. Instruksi: Saudara diminta membantu PPK untuk menyiapkan Bahan Data/Informasi yang digunakan untuk melakukan Serah Terima Hasil Pekerjaan tersebut. Salah satu bahan yang saudara kumpulkan yaitu .…. A. Rencana Umum Pengadaan (RUP) B. Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) C. Dokumen Kontrak D. Berita Acara Hasil Pemeriksaan (AHP) 309. Skenario: Pekerjaan Pembangunan Pagar Sekolah SD Negeri 4 Kabupaten XYZ dengan nilai Rp. 500 Juta telah diserahterimakan dari CV. ABC kepada PPK. KemudianPPK akan melakukan Evaluasi Kinerja terhadap Penyedia tersebut. Instruksi: Saudara diminta membantu PPK untuk mengumpulkan Data dan Informasi dalam melakukan evaluasi kinerja terhadap CV. ABC tersebut. Salah Satu Data dan Informasi yang dikumpulkan yaitu .... A. Identitas Penyedia B. Lokasi Serah Terima C. KAK/Spesifikasi Teknis D. RAB 310. Ketentuan yang harus diperhatikan dalam pemaketan pekerjaan adalah ...... A. Dilarang menyatukan beberapa paket pekerjaan menjadi satu paket pekerjaan sehingga menghalangi kesempatan usaha kecil untuk mengikuti pengadaan tersebut B. Diperbolehkan menyatukan beberapa paket pekerjaan yang lokasinya tersebar di beberapa daerah menjadi satu paket dengan tujuan efisiensi C. Dipernolehkan memecah paket pekerjaan yang merupakan satu kesatuan kegagalan bangunan dengan tetap melakukan pelelangan umum D. Diwajibkan memecah paket yang tersebar lokasinya dan tidak boleh tidak melalui pelelangan umum 15/04/2026 311. Tindakan panitia pengadaan memberikan informasi variabel- variabel yang akan digunakan dalam evaluasi penawaran hanya kepada beberapa peserta pengadaan merupakan tindakan yang..... A. Melanggar prinsip dasar efektifitas B. Melanggar prinsip dasar efisiensi C. Melanggar prinsip dasar transparan dan adil serta non diskriminasi D. Melanggar prinsip dasar terbuka dan bersaing 312. Salah satu Risiko dalam Serah Terima Hasil Pengadaan pada pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolan Dasar Negeri 2 Kota PQR dengan HPS senilai Rp. 1,2 Miliar yaitu keterlambatan Serah Terima Hasil Pekerjaan. Penanganan yang dapat dilakukan terhadap risiko tersebut yaitu..... A. Mengenakan sanksi Ganti Rugi kepada Penyedia B. Meningkatan kompetensi tentang evaluasi kinerja penyedia bagi Pejabat Penandatangan Kontrak C. Mengenakan sanksi keterlambatan kepada Penyedia D. Memberikan surat pemberitahuan kepada Penyedia untuk mengganti dengan barang/jasa yang sesuai 313. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi syarat antara lain sebagai berikut... A. Suatu sebab dinyatakan haram B. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan C. Tidak berdasarkan hal tertentu D. Kedua belah pihak tidak sepakat untuk melakukan perikatan 314. Pokja Pemilinan akan menetapkan Metode Pemilihan yang digunakan untuk pengadaan pembangunan gedung sederhana dengan nilai Rp. 300 Juta dimana spesifikasi dan volumenya sudah dapat ditentukan secara rinci dan Pelaku Usahanya telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP). Metode Pemilinan yang digunakan yaitu.... A. Tender Cepat B. Pengadaan Langsung C. Seleksi D. Penunjukan Langsung 315. Memastikan bahwa sasaran atau target yang ditetapkan di dalam kontrak pengadaan Barang/ Jasa akan tercapai sesuai yang

direncanakan merupakan tujuan dari...... A. Evaluasi kinerja penyedia B. Pengendalian kontrak C. Perumusan kontrak D. Serah terima barang 17/04/2026 316. Skenario: Pekerjaan Pembangunan Pagar Sekolah SD Negeri 4 Kabupaten XYZ dengan nilai Rp. 500 Juta telah diserahterimakan dari CV. ABC kepada PPK. Kemudian PPK akan melakukan Evaluasi Kinerja terhadap Penyedia tersebut. Instruksi: Saudara diminta membantu PPK untuk mengumpulkan Data dan Informasi dalam melakukan evaluasi kinerja terhadap CV. ABC tersebut. Salah Satu Data dan Informasi yang dikumpulkan yaitu … A. Identitas Penyedia B. Lokasi Serah Terima C. KAK/Spesifikasi Teknis D. RAB 317. Skenario: PPK akan melakukan pemeriksaan dan Serah Terima hasil pekerjaan pengadaan 2 Unit Kendaraan Dinas pada Kabupaten PQR senilai Rp. 750 Juta. Instruksi: Saudara diminta membantu PPK untuk menyiapkan Bahan Data/Informasi yang digunakan untuk melakukan Serah Terima Hasil Pekerjaan tersebut. Salah satu bahan yang saudara kumpulkan yaitu .... A. Rencana Umum Pengadaan (RUP) B. Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) C. Dokumen Kontrak D. Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) 318. Skenario: PPK Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten A sedang menyusun perencanaan swakelola tipe Ill dan membutuhkan data/informasi yang akan digunakan untuk menentukan pelaksana swakelola tersebut. Instruksi: Saudara sebagai Tim Teknis ditugaskan untuk mengumpulkan data/informasi yang akan digunakan oleh PPK untuk menetapkan pelaksana swakelola.Data/informasi yang akan Saudara kumpulkan yaitu.... A. Dokumen pelaksanaan anggaran swakelola B. Spesifikasi teknis/KAK swakelola C. Dokumen penetapan tim pelaksana swakelola D. Status hukum calon pelaksana swakelola 319. Skenario : PPK di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten XYZ sedang menyusun RAB swakelola dalam rangka FGD penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa. PPK membutukan data/informasi yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan RAB. Instruksi : Saudara sebagai Tim Teknis ditugaskan untuk mengumpulkan dokumen sebagai sumber informasi penyusunan RAB. Dokumen yang akan Saudara kumpulkan yaitu.... A. Rancangan kontrak swakelola B. DPA C. Standar biaya masukan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan D. Standar satuan harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah 320. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi syarat antara lain sebagai berikut... A. Suatu sebab dinyatakan haram B. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan C. Tidak berdasarkan hal tertentu D. Kedua belah pihak tidak sepakat untuk melakukan perikatan 18/04/2026 321. Apa tujuan utama dari pengendalian mutu dalam pengadaan melalui swakelola.... A. Meningkatkan Efisiensi B. Mengurangi Biaya C. Menjamin Kualitas Hasil D. Mempercepat Proses 322. Apa yang termasuk dalam teknik pengendalian dan pengawasan pengadaan barang/jasa..... A. Pengelolaan Risiko

B. Pencatatan Aset C. Perencanaan Anggaran D. Monitoring Pelaksanaan 323. Apa manfaat dari penggunaan sistem e-procurement dalam pengadaan barang/jasa...... A. Peningkatan Biaya B. Penurunan Efisiensi C. Peningkatan Keterlibatan D. Peningkatan Efisiensi 324. Sebuah unit kerja hendak melakukan pengadaan alat laboratorium yang sangat spesifik. Pada tahap perencanaan, tim menemukan tiga kemungkinan risiko: (1) Barang memiliki variasi kualitas antar penyedia; (2) Harga bergantung pada fluktuasi kurs; (3) Kesalahan spesifikasi dapat menyebabkan alat tidak kompatibel dengan perangkat lain yang sudah dimiliki. Berdasarkan kerangka risiko dalam PBJ, langkah mitigasi paling tepat yang seharusnya diterapkan adalah...... A. Menggunakan metode e-purchasing agar harga lebih stabil dan risiko diminimalkan B. Menetapkan HPS dengan margin tinggi untuk mengantisipasi perubahan nilai tukar C. Melibatkan ahli teknis dalam penyusunan spesifikasi serta melakukan market sounding sebelum penetapan metode pemilihan D. Menggunakan kontrak lumpsum tanpa toleransi perubahan agar penyedia lebih berhati-hati 325. Dalam proses tender pekerjaan konstruksi, Pokja menemukan bahwa salah satu peserta menyampaikan dokumen teknis yang sangat baik, namun harga penawarannya lebih tinggi 15% dari HPS. Di sisi lain, terdapat penyedia lain dengan harga lebih rendah tetapi memiliki riwayat pekerjaan yang sering mengalami adendum karena keterlambatan. Berdasarkan prinsip evaluasi yang objektif dan akuntabel, langkah Pokja yang paling tepat adalah... A. Menetapkan penyedia dengan harga terendah karena itu prinsip efisiensi B. Mengusulkan pemasukan penawaran ulang agar harga lebih kompetitif C. Melakukan evaluasi sesuai kriteria dalam dokumen pemilihan, bukan berdasarkan riwayat eksternal D. Memenangkan penyedia dengan dokumen teknis terbaik meski melewati HPS 20/04/2026 326. Pada pekerjaan jasa konsultansi, kontrak yang digunakan adalah lumsum. Dalam pelaksanaannya, penyedia mengusulkan perubahan metodologi karena adanya kondisi lapangan yang tidak sepenuhnya tergambar sebelumnya, namun perubahan tersebut tidak mengubah ruang lingkup pekerjaan. PPK ragu apakah addendum perlu dibuat. Bagaimana keputusan yang paling tepat menurut ketentuan kontrak pengadaan…. A. Addendum tetap wajib dibuat karena setiap perubahan, sekecil apa pun, harus dituangkan secara formal B. Tidak perlu addendum karena metode pelaksanaan tidak memengaruhi ruang lingkup pekerjaan C. Perubahan metodologi dianggap perubahan substansial sehingga kontrak harus dinegosiasi ulang D. PPK harus meminta Pokja melakukan evaluasi ulang atas penyedia yang lain 327. Dalam proses evaluasi elektronik di SPSE, salah satu anggota Pokja diketahui berkomunikasi secara pribadi dengan salah satu penyedia untuk meminta klarifikasi tambahan di luar fitur resmi aplikasi. Peserta lain mengetahui hal tersebut dan mengajukan keberatan. Berdasarkan prinsip integritas dan etika PBJ, serta ketentuan tata cara evaluasi di SPSE, tindakan paling tepat adalah..... A. Melanjutkan evaluasi karena klarifikasi tersebut hanya bersifat teknis dan tidak memengaruhi hasil B. Mengulang proses evaluasi dari awal namun tetap mempertahankan keanggotaan Pokja C. Menghentikan proses sementara dan melaporkan pelanggaran etika untuk memastikan evaluasi berlangsung objektif D. Mengabaikan keberatan peserta karena tidak ada bukti tertulis 328. Sebuah dinas merencanakan pengadaan perangkat jaringan skala besar. Dalam penyusunan HPS, tim pengadaan menemukan harga pasar berfluktuasi karena siklus rilis produk baru. Di sisi lain, penyedia yang berbeda memberikan harga yang sangat bervariasi akibat perbedaan merek dan fitur. Untuk memastikan HPS realistis dan tidak bias, langkah paling tepat yang harus dilakukan tim

adalah... A. Mengambil harga terendah dari seluruh referensi agar pengadaan lebih efisien B. Mengambil harga tertinggi dari seluruh referensi untuk meminimalkan risiko kekurangan anggaran C. Menggunakan analisis harga pasar melalui minimal tiga sumber valid dan menyesuaikan dengan spesifikasi barang yang benar-benar dibutuhkan D. Menggunakan harga tahun sebelumnya dan menambahkan margin 329. PPK akan melaksanakan pekerjaan konstruksi dengan karakteristik sebagai berikut: volume pekerjaan masih perkiraan, kondisi lapangan berpotensi berubah, namun output akhir sudah jelas. Untuk mengakomodasi ketidakpastian volume, jenis kontrak yang paling tepat digunakan adalah..... A. Kontrak lumpsum B. Kontrak harga satuan C. Kontrak gabungan (lumpsum + harga satuan) D. Kontrak payung (framework contract) 330. Dalam suatu proyek pembangunan gedung, ditemukan kebutuhan tambahan pekerjaan minor yang tidak termasuk dalam lingkup awal tetapi sangat penting untuk fungsi bangunan (misalnya tambahan jalur pembuangan). PPK mempertimbangkan melakukan addendum. Menurut ketentuan pengendalian kontrak, addendum dapat dilakukan apabila...... A. Pekerjaan tambahan bersifat kecil sehingga tidak perlu ada justifikasi B. Total biaya setelah addendum tetap berada dalam pagu anggaran dan perubahan dapat dipertanggungjawabkan C. Penyedia setuju menanggung seluruh biaya tambahan sehingga tidak merugikan negara D. Perubahan pekerjaan tidak mengubah output teknis akhir 21/04/2026 331. Salah satu anggota Pokja secara tidak sengaja mengetahui bahwa sepupunya mengikuti tender sebagai salah satu penyedia. Anggota tersebut merasa bahwa ia dapat tetap objektif dan tidak ingin mengundurkan diri karena tim sedang kekurangan personel. Namun, menurut prinsip integritas pengadaan, tindakan yang paling tepat adalah... A. Tetap melanjutkan tugas karena hubungan keluarga tidak langsung B. Memberi tahu PPK tetapi tetap mengikuti proses evaluasi C. Mengundurkan diri dari proses evaluasi dan melaporkan potensi konflik kepentingan D. Menunggu sampai ada keberatan dari peserta lain baru memutuskan 332. Dalam sebuah pengadaan dengan nilai menengah, PPK meminta Pokja untuk menambahkan syarat pengalaman minimal 10 tahun kepada peserta, meskipun barang/jasa yang diminta tergolong standar dan banyak penyedia baru yang kompeten. Pokja ragu karena syarat tersebut tidak ditemukan dalam ketentuan dasar PBJ dan dapat membatasi persaingan. Berdasarkan prinsip-prinsip dasar PBJ, langkah paling tepat yang seharusnya diambil Pokja adalah... A. Mengikuti arahan PPK karena PPK adalah penanggung jawab teknis B. Menolak permintaan tersebut dan mempertahankan ketentuan sesuai regulasi yang menjamin persaingan sehat C. Memasukkan syarat tersebut secara opsional agar peserta tetap dapat memilih D. Menambahkan syarat lain untuk menyeimbangkan ketentuan pengalaman 333. Dalam pelaksanaan kontrak jasa lainnya, penyedia mengalami keterlambatan 20 hari karena pemasok bahan baku internasional mengalami gangguan logistik. Penyedia meminta perpanjangan waktu tanpa denda keterlambatan dengan alasan force majeure. Setelah ditelusuri, gangguan tersebut masih termasuk risiko bisnis normal yang seharusnya diantisipasi penyedia. Berdasarkan prinsip alokasi risiko dalam kontrak PBJ, keputusan yang tepat dari PPK

adalah…... A. Menyetujui permintaan penyedia karena hambatan berasal dari luar negeri B. Memberikan perpanjangan waktu tanpa denda karena masih dalam batas toleransi C. Memberikan perpanjangan waktu dengan tetap mengenakan denda keterlambatan D. Menolak perpanjangan waktu dan menyatakan penyedia wanprestasi 334. Sebuah instansi ingin melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dengan pelatihan berbasis komunitas. Kegiatan ini lebih tepat dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan yang memiliki kapasitas langsung untuk melibatkan warga. Unit Perencanaan bingung apakah kegiatan ini masuk kategori swakelola dan jenis mana yang sesuai. Berdasarkan ketentuan swakelola, pilihan paling tepat adalah..... A. Swakelola Tipe I karena dilaksanakan oleh instansi pemerintah B. Swakelola Tipe II karena dilaksanakan oleh instansi lain C. Swakelola Tipe III karena dilaksanakan oleh organisasi masyarakat D. Swakelola Tipe IV karena bekerja sama dengan kelompok masyarakat 335. Setelah evaluasi selesai, penyedia yang kalah menemukan bahwa salah satu dokumen peserta pemenang tidak konsisten antara isian sistem dan dokumen unggahan. Pokja tidak menyadari hal itu karena fokus pada evaluasi teknis dan harga. Penyedia tersebut mengajukan sanggah melalui sistem. Berdasarkan ketentuan SPSE dan tata cara sanggah, langkah yang harus dilakukan Pokja adalah…. A. Mengabaikan sanggah karena Pokja sudah menetapkan pemenang B. Menolak sanggah karena inkonsistensi tersebut dianggap tidak substansial C. Memverifikasi kebenaran sanggah dan memberikan jawaban resmi melalui sistem D. Melakukan evaluasi ulang terhadap seluruh peserta dari awal 22/04/2026 336. Hasil evaluasi dengan metode sistem gugur dalam pelelangan umum untuk pekerjaan pembangunan jembatan adalah...... A. Daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga penawaran terendah yang memenuhi persyaratan teknis B. Daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan penawaran dengan nilai tertinggi C. Daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga penawaran terendah di antara yang lulus administrasi dan teknis D. Daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga evaluasi terendah. 337. Terhadap penawaran yang tidak mencantumkan nilai harga satuan untuk suatu item pekerjaan, panitia dapat...... A. Menggugurkan penawaran karena termasuk penawaran yang tidak responsif B. Mengembalikan penawaran tersebut kepada peserta lelang untuk diperbaiki C. Memberi nilai tertentu dari harga tertinggi dari penawaran peserta lain D. Melakukan klarifikasi dan pekerjaan yang Harga satuannya tidak ditulis tetap dilaksanakan 338. Dalam dokumen seleksi umum pekerjaan jasa konsultansi, disebutkan bahwa sampul satu dan dua dimasukkan dalam sampul luar kemudian ditutup dan di lak. Pada saat pembukaan penawaran ditemukan satu penawaran yang sampul luarnya tidak di lak. Tindakan panitia yang paling tepat menyikapi penawaran tersebut adalah..... A. Penawaran tetap dianggap sah karena penyimpangan tersebut bukan merupakan penyimpangan yang substansial B. Menggugurkan penawaran tersebut dengan alasan tidak sesuai dengan ketentuan dalam dokumen seleksi C. Memanggil peserta yang penawarannya belum di lak untuk mengelak sampul penawaran tersebut D. Panitia tidak menunda acara pembukaan penawaran dan mengembalikan penawaran tersebut serta meminta kepada penawar untuk menyerahkan kembali setelah dilaksanakan 339. Dalam pengadaan barang, penawaran dinyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis apabila.... A. Jumlah peralatan melebihi waktu yang ditentukan dalam

dokumen pengadaan B. Waktu penyelesaian melebihi waktu yang ditentukan dalam dokumen pengadaan C. Sejumlah barang yang akan disubkontrakkan tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan D. Personel yang dimiliki tidak sesuai dengan yang diperlukan pada bidangnya 340. Untuk pekerjaan senilai Rp5 milyar yang penyedia barangnya tidak banyak terdapat di propinsi yang bersangkutan, panitia pengadaan melaksanakan pengadaan dengan cara..... A. Pemilihan langsung dengan prakualifikasi B. Penunjukan langsung dengan prakualifikasi C. Pelelangan umum dengan pascakualifikasi D. Pelelangan terbatas dengan pascakualifikasi 24/04/2026 341. Apabila panitia menemukan adanya indikasi pengaturan harga lelang, maka..... A. Meneruskan proses pelelangan karena takut disanggah oleh peserta B. Membatalkan proses pelelangan C. Memberhentikan sementara proses pelelangan D. Melaporkan kepada atasan Pejabat Pembuat Komitmen 342. Apabila dalam evaluasi panitia pengadaan menemukan penawaran yang total harganya 50% dari HPS maka panitia harus.... A. Menggugurkan penawaran tersebut B. Melakukan klarifikasi kewajaran harga C. Mengembalikan penawaran tersebut untuk diperbaiki D. Langsung menetapkan sebagai calon pemenang karena dinilai harganya terendah 343. Untuk meyakinkan panitia pengadaan bahwa peserta lelang mampu menyediakan barang sesuai spesifikasi yang disyaratkan, penyedia harus melengkapi penawaran dengan.... A. Brosur asli dari pabrikan B. Sketsa barang C. Foto barang yang ditawarkan D. Gambar teknik. A. 25/04/2026 344. Dalam dokumen seleksi umum pekerjaan jasa konsultansi, disebutkan bahwa sampul satu dan dua dimasukkan dalam sampul luar kemudian ditutup dan di lak. Pada saat pembukaan penawaran ditemukan satu penawaran yang sampul luarnya tidak di lak. Tindakan panitia yang paling tepat menyikapi penawaran tersebut adalah..... A. Penawaran tetap dianggap sah karena penyimpangan tersebut bukan merupakan penyimpangan yang substansial B. Menggugurkan penawaran tersebut dengan alasan tidak sesuai dengan ketentuan dalam dokumen seleksi C. Memanggil peserta yang penawarannya belum di lak untuk mengelak sampul penawaran tersebut D. Panitia tidak menunda acara pembukaan penawaran dan mengembalikan penawaran tersebut serta meminta kepada penawar untuk menyerahkan kembali setelah dilaksanakan 345. Dalam pengadaan barang, penawaran dinyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis apabila..... B. Jumlah peralatan melebihi waktu yang ditentukan dalam dokumen pengadaan C. Waktu penyelesaian melebihi waktu yang ditentukan dalam dokumen pengadaan D. Sejumlah barang yang akan disubkontrakkan tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan 346. Personel yang dimiliki tidak sesuai dengan yang diperlukan pada bidangnya 347. Untuk pengadaan makanan karyawan sejumlah 1.000 orang dengan perkiraan nilai pekerjaan Rp. 1,2 milyar untuk 1 tahun, keputusan PPK yang paling tepat adalah…. A. Membuat menjadi 12 paket pengadaan untuk masing - masing 1 bulan B. Membuat menjadi 12 paket pengadaan untuk masing - masing 1 tahun C. Membuat menjadi 2 paket pengadaan masing - masing 1 tahun D. Membuat menjadi 1 paket pengadaan dengan penunjukan langsung secara bulanan 348. Dalam penetapan persyaratan kualifikasi, panitia pelelangan dilarang mensyaratkan... A. Peserta harus memiliki kantor di wilayah lokasi kegiatan untuk memudahkan korespondensi

B. Peserta harus memiliki kantor dengan alamat tetap C. Dimilikinya izin usaha berkaian dengan bidang pekerjaan yang akan dilelangkan D. Tersedianya tenaga teknis sesuai dengan bidang pekerjaan yang dilelangkan 349. Dalam evaluasi teknis penawaran suatu pekerjaan jasa konsultansi, unsur - unsur pokok yang nilainya adalah kecuali..... A. Kemampuan keuangan perusahaan B. Pengalaman perusahaan yang relevan C. Kualifikasi tenaga ahli yang diusulkan D. Pendekatan dan metodologi untuk menilai pemahaman konsultan 350. Untuk menilai telah terpenuhinya persyaratan bahwa peserta lelang yang bersangkutan tidak masuk dalam daftar hitam, panitia perlu meminta..... A. Surat pernyataan salah satu asosiasi perusahaan B. Pernyataan tertulis dari peserta lelang yang C. Surat keterangan dari lembaga independen D. Keterangan dari pihak PPK sebelumnya A. 28-29/04/2026 351. Dalam hal digunakan kontrak lumpsum, apabila hasil pengukuran volume pekerjaan jasa pemborongan senilai 2.100 m3 sedangkan volume awal dalam kontrak adalah 2.000 m3 maka pembayaran yang diberikan kepada pemborong sebesar..... B. 2.100 m3 C. 2.050 m3 D. 2.000 m3 352. Untuk pekerjaan pembangunan gedung sekolah menengah yang memiliki 10 unit kelas di lokasi yang sama dan menjadi satu bangunan dengan nilai total anggara Rp. 2,5 milyar maka: A. Pengadaan dibagi menjadi 5 unit dengan nilai per paket Rp. 500 juta untuk dilaksanakan oleh 5 unit usaha kecil setempat B. Anggaran dapat diserahkan kepada komite sekolah untuk melaksanakan pembangunan secara swakelola C. Pekerjaan dilelangkan dalam bentuk 1 (satu) paket pekerjaan D. Tidak ada jawaban yang benar 353. Bila pelaksanaan pelelangan gagal karena adanya indikasi KKN antara satu panitia dengan satu penyedia maka pelelangan ulang dilaksanakan dengan..... A. Mengumumkan kembali pelelangan umum B. Mengangkat panitia pengadaan baru untuk untuk melaksanakan lelang ulang C. Meminta penawaran ulang dari peserta pelelangan yang tidak terlibat dan menon-aktifkan anggota panitia yang terlibat D. Menggugurkan penawaran dari penyedia yang terlibat 354. Untuk pekerjaan pembangunan gedung sekolah menengah yang memiliki 10 unit kelas di lokasi yang sama dan menjadi satu bangunan dengan nilai total anggara Rp. 2,5 milyar maka..... A. Pengadaan dibagi menjadi 5 unit dengan nilai per paket Rp. 500 juta untuk dilaksanakan oleh 5 unit usaha kecil setempat B. Anggaran dapat diserahkan kepada komite sekolah untuk melaksanakan pembangunan secara swakelola C. Pekerjaan dilelangkan dalam bentuk 1 (satu) paket pekerjaan Tidak ada jawaban yang benar 355. Preferensi harga untuk produksi dalam negeri diterapkan dengan ketentuan..... A. Preferensi harga hanya digunakan panitia dalamevaluasi penawaran B. Preferensi harga dapat mengubah harga penawaran C. Preferensi harga diberikan kepada semua perusahaan dalam negeri D. Preferensi harga diperhitungkan dalam evaluasi penawaran terhadap semua penawaran 30/04/2026 356. Untuk pekerjaan senilai Rp. 5 milyar yang penyedia barangnya tidak banyak terdapat di propinsi yang bersangkutan, panitia pengadaan melaksanakan pengadaan dengan cara..... A. Pemilihan langsung dengan prakualifikasi B. Penunjukan langsung dengan prakualifikasi C. Pelelangan umum dengan pascakualifikasi D. Pelelangan terbatas dengan pascakualifikasi 357. Langkah paling tepat untuk membuktikan bahwa calon pemenang yang akan diusulkan adalah pengusaha kecil yang akan mampu melaksanakan pencelakan buku dengan nilai Rp. 200 juta adalah dengan.....

A. Melihat SIUP asli dari calon pemenang yang datanya tercantum dalam formulir isian kualifikasi B. Mendasarkan pada informasi yang disampaikan peserta dalam formulir isian kualifikasi C. Meneliti secara nyata dengan melihat Izin Usaha Percetakan, Sertifikat Badan Usaha Bidang Percetakan, dan neraca perusahaan 358. Melakukan verifikasi terhadap semua data dan infomasi yang ada dalam formulir isian kualifikasiApabila PPK menerima pengaduan bahwa salah satu calon pemenang lelang memiliki hubungan keluarga dengan salah satu anggota panitia pelelangan maka….. A. Proses pelelangan dibatalkan B. Peserta lelang yang bersangkutan tetap dapat menjadi pemenang dengan syarat tidak ada KKN C. Peserta lelang yang bersangkutan digugurkan D. Proses pelelangan tetap dilanjutkan 359. Pada proses pelelangan umum dengan pascakualifikasi, calon peserta lelang yang boleh memasukkan penawaran adalah calon peserta yang menandatangani Pakta Integritas dan.... A. Calon peserta yang memenuhi syarat sesuai dokumen lelang B. Calon peserta yang mendaftar C. Calon peserta yang mengambil dokumen lelang D. Calon peserta yang mengikuti penjelasan lelang 360. Apabila sanggahan dari peserta lelang kepada Menteri terhadap pelaksanaan lelang yang tidak sesuai dengan dokumen pengadaan dianggap benar, maka panitia pengadaan harus..... A. Melakukan proses ulang terhadap semua dokumen penawaran yang masuk B. Melakukan evaluasi ulang terhadap tiga calon pemenang yang diusulkan C. Mengundang semua peserta yang terdaftar mengajukan penawaran ulang D. Melakukan evaluasi ulang terhadap penawaran yang lulus teknis 361. Untuk mempersingkat waktu pen yelesaian sengketa antara PPK dan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan kontrak maka pilihan penyelesaian sengketa yang dianjurkan sebaiknya melalui..... A. Peradilan Umum B. Peradilan Tata Usaha Negara C. KPPU D. Arbitrase 362. Apabila setelah dilakukan pengumuman ulang, penawaran yang memenuhi syarat teknis hanya 1 (satu) penawar maka:..... A. Panitia pengadaan dapat menunjuk langsung kepada penyedia yang penawaran teknisnya paling baik B. Panitia pengadaan melakukan proses pelelangan umum kembali dengan mengubah spesifikasi barang/jasa yang dilelangkan C. Panitia pengadaan dapat melanjutkan proses terhadap penawar yang memenuhi syarat teknis D. Panitia pengadaan dapat meminta peserta pelelangan yang lain untuk menyesuaikan penawaran teknis sehingga memenuhi syarat 2. Menyusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) pada Sub Kegiatan Pendampingan, Konsultasi, dan Bimbingan Teknis PBJ Konsultan Individu melaksanakan penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) sebagai dokumen perencanaan bagi setiap kegiatan pada Sub Kegiatan Pendampingan, Konsultasi, dan Bimbingan Teknis PBJ. Penyusunan KAK dilakukan untuk memberikan pedoman pelaksanaan kegiatan sehingga setiap kegiatan memiliki tujuan, sasaran, ruang lingkup, jadwal pelaksanaan, metode pelaksanaan, serta indikator keberhasilan yang jelas. Kegiatan yang dilakukan meliputi:  Mengidentifikasi kebutuhan pelaksanaan kegiatan.  Menyusun latar belakang, dasar hukum, tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kegiatan.  Menyusun jadwal pelaksanaan serta tahapan kegiatan.  Melakukan koordinasi dengan pejabat pelaksana kegiatan dalam proses penyempurnaan dokumen.

Dokumentasi 3. Menyusun dan Mengarsipkan Dokumen Kegiatan Pendampingan, Konsultasi, dan Bimbingan Teknis PBJ Konsultan Individu melaksanakan penyusunan dan pengarsipan dokumen administrasi guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Pendampingan, Konsultasi, dan Bimbingan Teknis PBJ. Kegiatan yang dilakukan meliputi:  Menyusun dokumen administrasi kegiatan.  Menyiapkan surat dan laporan kegiatan.  Mengelompokkan dokumen berdasarkan jenis kegiatan.  Mengarsipkan dokumen dalam bentuk fisik maupun digital secara sistematis.  Memastikan kelengkapan dokumen sebagai bahan pertanggungjawaban kegiatan. E. HASIL DAN CAPAIAN KEGIATAN Selama bulan April 2026, seluruh tugas yang menjadi tanggung jawab Konsultan Individu telah dilaksanakan dengan baik. Adapun hasil dan capaian kegiatan adalah sebagai berikut: 1. Terlaksananya pengelolaan Grup WhatsApp komunikasi internal secara aktif sebagai media koordinasi, berbagi informasi, dan pembelajaran mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2. Terlaksananya penyampaian pertanyaan harian (daily quiz) mengenai PBJP secara konsisten sehingga meningkatkan partisipasi pegawai dalam diskusi, memperkuat pemahaman terhadap regulasi PBJP, serta membangun budaya belajar secara berkelanjutan. 3. Tersusunnya Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) untuk setiap kegiatan Pendampingan, Konsultasi, dan Bimbingan Teknis PBJ sehingga setiap kegiatan memiliki perencanaan yang lebih terarah, sistematis, dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. 4. Tersusunnya dokumen administrasi, bahan pendukung, dan arsip kegiatan secara lengkap sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan serta memudahkan proses monitoring, evaluasi, dan pertanggungjawaban. 5. Meningkatnya efektivitas koordinasi internal serta kualitas administrasi pada Sub Kegiatan Pendampingan, Konsultasi, dan Bimbingan Teknis PBJ. 6. Tersedianya dokumentasi kegiatan yang tertib dan mudah ditelusuri sebagai referensi dalam pelaksanaan kegiatan berikutnya. F. Kendala dan Tindak Lanjut 1. Kendala Selama pelaksanaan kegiatan pada bulan April 2026 terdapat beberapa kendala, antara lain:  Partisipasi pegawai dalam menjawab pertanyaan harian melalui Grup WhatsApp belum sepenuhnya konsisten karena perbedaan beban kerja dan jadwal kedinasan.  Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) memerlukan beberapa kali penyesuaian mengikuti perubahan kebutuhan dan jadwal pelaksanaan kegiatan.  Pengumpulan dokumen pendukung dari masing-masing kegiatan belum selalu dilakukan secara bersamaan sehingga proses pengarsipan dilakukan secara bertahap.

 Volume dokumen administrasi yang cukup banyak memerlukan pengelolaan arsip yang lebih sistematis agar  memudahkan pencarian kembali saat diperlukan. 2. Tindak Lanjut Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pada periode berikutnya, akan dilakukan beberapa langkah sebagai berikut:  Melanjutkan pengelolaan Grup WhatsApp dengan menyusun pertanyaan harian yang lebih variatif dan berbasis studi kasus aktual di bidang PBJP.  Menyusun format baku Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) agar proses penyusunan dokumen menjadi lebih efektif, seragam, dan mudah diperbarui.  Mengembangkan sistem pengarsipan dokumen secara digital berdasarkan jenis kegiatan, sehingga proses penyimpanan dan pencarian dokumen menjadi lebih cepat dan efisien.  Meningkatkan koordinasi dengan pejabat pelaksana kegiatan untuk memastikan dokumen pendukung dapat dikumpulkan dan diarsipkan secara tepat waktu.  Memanfaatkan hasil diskusi harian sebagai bahan penyusunan bank soal, dan materi pendampingan pada kegiatan berikutnya. G. Kesimpulan Pelaksanaan tugas Konsultan Individu selama bulan April 2026 telah berjalan dengan baik sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang ditetapkan. Kegiatan pengelolaan komunikasi internal melalui Grup WhatsApp, penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan, serta penyusunan dan pengarsipan dokumen kegiatan telah memberikan dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan Sub Kegiatan Pendampingan, Konsultasi, dan Bimbingan Teknis PBJ di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. Dengan terlaksananya kegiatan tersebut, diharapkan kualitas perencanaan, koordinasi, administrasi, dan dokumentasi kegiatan semakin meningkat sehingga mampu mendukung penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Demikian laporan bulanan bulan April ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya. Jambi, April 2026 Diketahui oleh, Kuasa Pengguna Anggaran Disetujui oleh, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan M. Ali Zaini, S.H., M.H Pembina Utama Muda IV/c NIP. 19730729 200012 1 002 Agus Kurniawan, S.T., CPSp., CCMs Penata Tk.I (III/d) NIP. 19810822 200902 1 001 Pelaksana Ramikoh Giatri, S.ST

LAPORAN BULANAN MEI KONSULTAN INDIVIDU TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENDAMPINGAN, KONSULTASI DAN BIMTEK PBJ A. Pendahuluan Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, Konsultan Individu melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan komunikasi internal, penyelenggaraan bimbingan teknis, penyusunan dokumen pendukung, serta pendampingan implementasi regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP). Selama bulan Mei 2026, kegiatan difokuskan pada peningkatan koordinasi internal, penguatan kapasitas aparatur, serta dukungan terhadap implementasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa melalui kegiatan pendampingan kepada UKPBJ kabupaten. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Konsultan Individu selama periode 1–31 Mei 2026. B. Identitas Konsultan Nama Konsultan : Ramikoh Giatri, S.ST Posisi : Konsultan Individu Tenaga Administrasi Periode Laporan : Mei 2026 Instansi : Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jambi Sub Kegiatan : Pendampingan, Konsultasi dan Bimtek PBJ C. Uraian Tugas Tugas Konsultan Individu Tenaga Administrasi pada bulan Mei meliputi: 1. Mengelola dan Memantau Aktivitas Grup WhatsApp Konsultasi dan Pendampingan PBJ 2. Berpartisipasi sebagai Panitia Bimbingan Teknis "Tata Cara Pelaksanaan Mini Kompetisi Konstruksi pada Katalog Elektronik Versi 6" 3. Menyusun Dokumen Kegiatan Pendampingan, Konsultasi, dan Bimbingan Teknis PBJ 4. Mengikuti Pendampingan Implementasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 kepada UKPBJ Kabupaten Tanjung Jabung Barat 5. Mengikuti Pendampingan Implementasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 kepada UKPBJ Kabupaten Muaro Jambi D. Pelaksanaan Kegiatan Bulan Mei 1. Pengelolaan dan Pemantauan Grup WhatsApp Konsultasi dan Pendampingan PBJ Konsultan Individu melaksanakan pengelolaan dan pemantauan Grup WhatsApp komunikasi internal Biro Pengadaan Barang dan Jasa sebagai media koordinasi, berbagi informasi, serta peningkatan kompetensi pegawai di bidang PBJP. Dalam pelaksanaannya, Konsultan Individu secara rutin menyusun dan mengirimkan pertanyaan harian (daily quiz) mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, kebijakan LKPP, serta studi kasus aktual. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pegawai terhadap regulasi PBJP dan mendorong budaya belajar secara berkelanjutan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi:  Memantau aktivitas komunikasi dalam grup.  Menyusun dan menyampaikan pertanyaan harian mengenai PBJP.  Memoderasi diskusi dan memberikan pembahasan berdasarkan ketentuan yang berlaku.  Menyampaikan informasi terkait regulasi, kebijakan, dan agenda kegiatan Biro PBJ. PEMERINTAH PROVINSI JAMBI SEKRETARIAT DAERAH Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1, Telanaipura, Jambi Telepon (0741) 60144, Faksimile (0741) 60400, Laman jambiprov.go.id

Rekapitulasi pertanyaan-pertanyaan seputar PBJ Tanggal Pertanyaan 02/05/2026 361. Apabila dalam pelaksanaan kontrak dijumpai adanya perbedaan ketentuan - ketentuan yang ada dalam kontrak dengan dokumen pengadaan, berita acara penjelasan, dokumen penawaran, maka yang jadi acuan adalah ketentuan yang terdapat dalam: A. Dokumen penawaran B. Berita acara penjelasan C. Dokumen pengadaan D. Dokumen kontrak dan ad dendumnya 362. Ketentuan mengenai Jaminan Penawaran yang harus dipenuhi adalah : A. Besarnya 1-3% dari nilai penawaran untuk pengadaan barang dalam bentuk nominal B. Besarnya 1-3% dari nilai kontrak dan diterbitkan oleh bank atau perusahaan asuransi C. Besarnya 1-3% dari nilai harga perhitungan sendiri untuk pengadaan barang D. Besarnya 1-3% dari nilai penawaran untuk pekerjaan Jasa konsultansi 363. Dalam pengadaan barang, penawaran dinyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis apabila: A. Jumlah peralatan melebihi waktu yang ditentukan dalam dokumen pengadaan B. Waktu penyelesaian melebihi waktu yang ditentukandalam dokumen pengadaan C. Sejumlah barang yang akan disubkontrakkan tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan D. Personel yang dimiliki tidak sesua dengan yang diperlukan pada bidangnya 364. Surat jaminan penawaran memenuhi syarat apabila : A. Diterbitkan oleh bank umum atau bank perkreditan rakyat B. Masa berlakunya jaminan penawaran tidak kurang dari yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan C. Diterbitkan oleh perusahaan asuransi D. Nama panitia pengadaan yang menerima jaminan penawaran sama dengan nama panitia pengadaan yang mengadakan pelelangan 365. Yang bukan merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyedia barang dengan nilai di bawah Rp. 1 milyar adalah : A. Tidak masuk dalam daftar hitam B. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani perjanjian/kontrak C. Memiliki surat ijin usaha pada bidang usahanya D. D. Memiliki kemampuan dasar pada bidang atau sub bidang pekerjaan yang sesuai 04/05/2026 366. Pada pengadaan jasa konsultansi yang menggunakan metode evaluasi kualitas, pembukaan dokumen penawaran harga hanya dilakukan terhadap : A. Penyedia yang lulus evaluasi teknis dan harga yang paling rendah B. Penyedia yang memiliki nilai teknis terbaik yang melewati ambang batas persyaratan teknis C. Penyedia yang memiliki nilai proposal teknis yang memenun Syarat dan merampaul ambang Datas persyaratan teknis D. Penyedia yang perolehan nilainya melewati ambang batas 367. Pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan melalui pelelangan yang terbuka akan menghasilkan: A. Persaingan sehat sehingga penawaran rendah B. Harga penawaran sesuai dengan harga pasar yang wajar C. Harga dan kualitas paling optimal serta proses akuntabel D. Hasil pengadaan yang efisien dan efektif 368. Agar dapat segera mengantisipasi keterlambatan, serta untuk pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan jasa

pemborongan, kemajuan pekerjaan dicatat dalam: A. Laporan harian dan mingguan B. Laporan mingguan dan bulanan C. Laporan bulanan dan tahunan D. Laporan harian, mingguan dan bulanan 369. Pilihan penyelesaian sengketa antara PPK danPenyedia barang jasa dalam pelaksanaan kontrak adalah A. Peradilan pidana B. Arbitase C. Peradilan niaga D. KPPU 370. Pekerjaan - pekerjaan yang dapat dilaksanakan dengan cara swakelola adalah : A. Perbaikan jalan B. Pengadaan ATK C. Pembangunan jembatan D. D. Pembangunan jalan 05/05/2026 371. Tangung jawab panitia pengadaan atas pelaksanaan pengadaan sampal dengan: A. Diterimanya pembayaran uang muka oleh penyedia barang/jasa B. Diterimanya barang sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan C. Ditetapkannya penyedia barang/jasa olch PPK D. Siap ditandatanganinya kontrak oleh PPK 372. Pelelangan Umum dengan sistem pascakualifikasi paling tepat digunakan untuk : A. Pengadaan Perabot sekolah senilai Rp. 100 juta B. Pengadaan bahan makanan senilai Rp. 200 juta C. Pekerjaan pengawasan konstruksi bangunan 2 lantai senilai Rp. 200 juta D. Pengadaan baju seragam kantor senilai Rp. 90 juta 373. Pemilihan Penyedia barang/jasa dalam suatu kegiatan swakelola dilaksanakan dengan : A. Semuanya dilakukan dengan penunjukan langsung B. Penunjukan langsung kalau nilainya dibawah Rp.50 juta C. Tidak perlu dilakukan dengan pelelangan/seleksi umum walaupun penyedianya banyak dan nilainya di atas Rp. 100 juta D. Semua dilakukan dengan pemilihan/seleksi langsung 374. Pelaksanaan pelelangan umum melalui prakualifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pemilihan dan harus diulang setelah dinyatakan gagal maka pelelangan diulang dengan: A. Mengundang ulang peserta yang lulus prakualifikasi untuk memasukkan penawaran ulang secara lengkap B. Mengundang peserta yang memenuhi syarat administrasi dan teknis C. Mengundang semua calon peserta lelang dan apabilan dianggap perlu mengundang peserta baru D. Mengundang peserta yang masuk dalam daftar calon pemenang lelang 375. Metoda pemilihan dengan cara penunjukan langsung dapat digunakan untuk pekerjaan jasa konsultansi sebagai berikut : A. Pekerjaan perencanaan bangunan sekolah dasar dengan nilai Rp. 90 juta B. Pekerjaan survei pemetaan dengan nilai Rp. 5 milyar C. Pekerjaan pengembangan sistem akuntansi keuangan dengan nilai Rp. 300 juta yang telah mendapat hak paten D. Pekerjaan konsultan individu untuk penasehatan (advisory) dengan nilai Rp. 150 juta 07/05/2026 376. Evaluasi dengan metoda pagu anggaran paling tepat diterapkan untuk pekerjaan jasa konsultansi : A. Perencanaan kawasan bariwisata B. Peningkatan kapasitas manajemen sumber daya manusia C. Pengawasan konstruksi jalan negara D. Perencanaan bangunan 3 lantai

377. Kontrak yang bersifat lumpsum dapat dilakukan perubahan sepanjang: A. Tidak lebih dari 3 kali sebelum kontrak berakhir B. Tidak lebih dari 10% dari nilai kontrak awal C. Disepakati dua belah pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku D. Hanya dilakukan 1 kali perubahan dalam tahunanggaran berjalan 378. Hubungan HPS dengan harga penawaran adalah : A. Penawaran maksimal sama dengan HPS B. Penawaran bisa lebih tinggi dari HPS C. Penawaran tidak boleh kurang dari 80% HPS D. Penawaran tidak berhubungan dengan HPS 379. Pada saat melakukan koreksi aritmatik, panitia pengadaan tidak diperbolehkan : A. Mengubah volume pekerjaan dalam dokumen penawaran B. Mengubah peringkat peserta berdasarkan hasil koreksi aritmatik C. Mengkoreksi kesalahan perkalian antara harga satuan dengan volume D. Mengubah harga satuan pekerjaan yang terdapat pada dokumen penawaran 08/05/2026 380. Paket pengadaan yang prosesnya wajib menggunakan pascakualifikasi adalah : A. Jasa konsultan perencanaan konstruksi dengan nilai di bawah Rp. 500 juta B. Pembelian barang dengan nilai di bawah Rp.50 juta dengan penunjukan langsung C. Pelelangan umum pekerjaan tidak kompleks dengan nilai Rp.40 milyar D. Jasa Pemborongan dengan nilai di bawah Rp. 50 milyar dengan pelelangan terbatas 381. Dalam pelaksanaan pelelangan terbatas, HPS disusun A. Dasar menentukan tambahan nilai jaminan pelaksanaan B. menggugurkan penawaran yang sangat rendah dibandingkan dengan harga satuan dalam HPS C. Menghitung kerugian negara yang timbul karena hasil lelang yang melebihi HPS D. Menilai harga hasil lelang yang lebih tinggi dariHPS 382. Kontrak pengadaan 100 unit gudang dan fasilitas penunjangnya nilai kontrak Rp. 500 juta lebih tepat menggunakan : A. Kontrak lumpsum B. Kontrak terima jadi C. Kontrak harga satuan D. Kontrak presentase 11/05/2026 383. Hasil evaluasi dengan metode sistem gugur dalam pelelangan umum untuk pekerjaan pembangunan jembatan adalah : A. Daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga penawaran terendah yang memenuhipersyaratan teals. B. Daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan penawaran dengan nilai tertinggi. C. Daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga penawaran terendah di antara yang lulus administrasi dan teknis. D. Daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga evaluasi terendah. 384. Terhadap penawaran yang tidak mencantumkan nilai harga satuan untuk suatu item pekerjaan, panitia dapat: A. Menggugurkan penawaran karena termasuk penawaran yang tidak responsif. B. Mengembalikan penawaran tersebut kepada peserta lelang untuk diperbaiki. C. Memberi nilai tertentu dari harga tertinggi dari penawaran peserta lain. D. Melakukan klarifikasi dan pekerjaan yang harga satuannya tidak ditulis tetap dilaksanakan.

385. Kesalahan PPK yang mengakibatkan keterlambatan pembayaran dapat dikenakan sanksi sesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak berupa : A. Menambah nilai kontrak sebagai kompensasi B. kerugian. C. Denda satu per seribu per hari dari nilai kontrak. D. Ganti rugi kepada penyedia barang jasa. E. Peringatan dari atasan langsung. 386. Apabila terjadi perubahan dokumen pengadaan pada saat penjelasan, maka perlu dibuat addendum dokumen pengadaan yang harus disahkan oleh: A. Panitia Pengadaan. B. PPK. C. Pengguna Anggaran. D. Kepala Satuan Kerja. 387. Berikut ini adalah ketentuan yang mengatur masalah uang muka: A. Besaran uang muka untuk usaha non kecil adalah 30% dari nilai kontrak. B. Penyedia yang mendapatkan uang muka harus menyerahkan jaminan uang muka 100% dari nilai uang muka yang diberikan. C. Penyedia yang mendapatkan yang muka harus menyerahkan jaminan uang muka 100% setelah menerima pembayaran uang muka. D. Besaran uang muka untuk usaha kecil 25% dari nilai kontrak. 388. Apabila diperlukan perubahan ruang lingkup pekerjaan, pejabat pembuat komitmen dan penyedia barang/jasa dapat melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan pada saat A. Setelah kontrak ditandatangani. B. Setelah serah terima pertama. C. Sebelum SPMK. D. Sebelum kontrak di tandatangani. 389. Berita acara pembukaan dokumen penawaran harus memuat antara lain : A. Jumlah dokumen penawaran yang lengkap dan tidak lengkap. B. Jumlah dan nama peserta yang terlambat menyampaikan dokumen sehingga gugur. C. Jumlah dokumen penawaran yang tidak lengkap dan digugurkan. D. Jumlah dan penyebab pena waran digugurkan. 12/05/2026 390. Metode penyampaian penawaran yang paling sederhana untuk pelelangan umum dengan metoda evaluasi sistem gugur adalah: A. Satu sampul. B. Dua sampul. C. Dua tahap. D. Satu sampul dan dua sampul. 391. Pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan melalui pelelangan yang terbuka akan menghasilkan: A. Persaingan sehat sehingga harga penawaran rendah. B. Harga penawaran sesuai dengan harga pasar yang wajar. C. Harga dan kualitas paling optimal serta proses akuntable. D. Hasil pengadaan yang efisien dan efektif. 392. Pada proses pelelangan umum secara pascakualifikasi, apabila penawaran terbaik tidak dilengkapi dengan data kualifikasi secara lengkap, panitia : A. dapat meminta peserta yang bersangkutan melengkapi kekurangan data. B. dapat meminta peserta yang bersangkutan memasukkan penawaran ulang. C. harus menggugurkan penawaran sejak proses evaluasi teknis. D. melanjutkan penilaian kualifikasi terhadap penawaran peringkat berikutnya

393. Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 dan semua perubahannya tidak mengatur pelaksanaan pengadaan yang dilakukan oleh: A. Instansi pemerintah dalam pembangunan yang dibiayai PHLN. B. Badan Usaha Milik Negara dengan dananya sendiri. C. BUMD yang memperoleh pendanaan APBD melaksanakan pekerjaan investasi. D. Perguruan tinggi negeri yang menangani swakelola. 394. Perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dalamkontrak tidak dapat dilakukan apabila: A. Penyedia terlambat menyelesaikan pekerjaankarena alasan di luar kontrol penyedia. B. Ada perubahan pekerjaan yang dapat berakibat pada perubahan jadwal. C. Ada perubahan volume pekerjaan yang memerlukan perpanjangan waktu. D. Pelaksanaan pekerjaan akan melampaui akhir tahun anggaran. 13/05/2026 395. Pelaksanaan yang proses pengadaannya tidak wajib dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 adalah : A. Pengadaan barang/jasa olch masyarakat penerima hibah dari APBN. B. Swakelola dengan dana APBN dan dilaksanakan oleh BUMN. C. Pekerjaan investasi BUMN dengan dana penyertaan modal dari Pemerintah. D. Pengadaan oleh perguruan tinggi negeri. 396. Apabila panitia menemukan adanya indikasi pengaturan harga lelang, maka: A. Meneruskan proses pelelangan karena takutdisanggah oleh peserta. B. Membatalkan proses pelelangan. C. Memberhentikan sementara proses peretangan. D. Melaporkan kepada atasan Pejabat PembuatKomitmen. 397. Apabila dalam evaluasi panitia pengadaanmenemukan penawaran yang total harganya 50% dari HPS maka panita harus A. Menggugurkan penawaran tersebut B. Melakukan klarifikasi kewajaran harga. C. Mengembalikan penawaran tersebut untuk diperbaiki. D. Lansung menetapkan sebagai calon pemenang karena dinilai harganya terendah. 398. Apabila pihat pejabat pembuat komitmen terlambatmelakukan pembayaran kepada pihak penyedia, Maka A. Pihak penyedia dilarang menuntut ganti rugikepada Pejabat Pembuat Komitmen. B. Pihak penyedia dapat menuntut ganti rugi kepadaPejabat Pembuat Komitmen. C. Pihak penyedia dilarang menuntut ganti rugikepada Pejabat Pembuat Komitmen karena sudah sepakat untuk tidak saling menuntut ganti rugi. D. Semua jawaban salah 399. Untuk meyakinkan panitia pengadaan bahwa peserta lelang mampu menyediakan barang sesuai spesifikasi yang disyaratkan, penyedia harus melengkapi penawaran dengan A. Brosur asli dari pabrikan. B. Sketsa barang. C. Foto barang yang ditawarkan. D. Gambar teknik. 15/05/2026 400. Pada bulan Juli masih tersisa satu paket pengadaan yang belum dilaksanakan yaitu paket pengerukan alur sungai senilai Rp. 10 milyar yang dalam rencana semula pelaksanaan dimulai pada awal bulan Agustus dan ditargetkan selesai akhir September untuk mengantisipasi datangnya musim hujan. Dalam rencana awal, pelaksanaan tersebut harus dilakukan

dengan alat berat karena kondisi lapangan menuntut metode pekerjaan demikian. Untuk itu langkah terbaik yang dapat dilakukan adalah: A. PPK menunjuk langsung kepada perusahaan besar yang memiliki alat berat sehingga pen yelesaian pekerjaan dapat dipersingkat dan tidak melampaui akhir tahunanggaran. B. PPK merevisi jadwal pelaksanaan menjadi 45 hari kalender sehingga memungkinkan dilaksanakan pelelangan umum secara pascakualifikasi. C. PPK dan Panitia pengadaan memecah paket pengadaan menjadi 10 paket sehingga mempersingkat pelaksanaan pekerjaan dan melaksanakan pelelangan umum secara pascakualifikasi D. PPK tetap melakukan pelelangan umum di bulan Juli dan memulai kontrak awal Agustus 401. Dalam proses pelelangan umum dengan pascakualifikasi untuk pengadaan perangkat IT dengan nilai Rp. 450 juta, peserta yang memasukkan dokumen penawaran hanya 4 peserta dari 35 yang mendaftar. Hasil evaluasi administrasi dan teknis yang lulus hanya 3 peserta. Hasil koreksi aritmatik terhadap penawaran harga: 1. PT. A : Rp. 440 juta (terendah I) 2. PT. B : Rp. 500 juta (terendah II) 3. PT. C : Rp. 550 juta (terendah III) catatan : Pagu Anggaran Rp. 600 juta; HPS : Rp. 450 juta. Setelah dilakukan verifikasi nyata PT. A tidak ada kantornya, dan PT. B serta PT. C hasil verifikasinya tidak ada masalah. Pertanyaan: Bagaimana tindakan yang harus diambil dalam menghadapi kasus tersebut : A. Menggugurkan PT. A sebagai calon pemenang I dengan tidak memberi sanksi apapun. B. Menunjuk PT. A sebagai pemenang dengan alasan PT. A adalan penawar dengan narga terendah di bawah HPS dan penawaran lainnya di atas HPS C. Menggugurkan PT. A sebagai calon pemenang I dan memasukkan dalam daftar hitam serta direksi dituntut pidana karena penipuan D. Membatalkan proses pelelangn tersebut dan memutuskan melakukan pelelangan ulang. 402. Dalam dokumen seleksi umum pekerjaan jasa konsultansi, disebutkan bahwa sampul satu dan dua dimasukkan dalam sampul luar kemudian ditutup dan di lak. Pada saat pembukaan penawaran ditemukan satu penawaran yang sampul luarnya tidak di lak. Tindakan panitia yang paling tepat menyikapi penawaran tersebut adalah : A. Penawaran tetap dianggap sah karena penyimpangan tersebut bukan merupakan penyimpangan yang substansial B. Menggugurkan penawaran tersebut dengan alasan tidak sesuai dengan ketentuan dalam dokumen seleksi. C. Memanggil peserta yang penawarannya belum di lak untuk mengelak sampul penawaran tersebut. D. Panitia tidak menunda acara pembukaan penawaran dan mengembalikan penawaran tersebut serta meminta kepada penawar untuk menyerahkan kembali setelah dilaksanakan. 403. Dalam pengadaan alat - alat kantor dengan nilai HPS Rp. 1,2 Milyar, terdapat 30 penawaran yang masuk. Setelah penawaran dievaluasi, dihasilkan penawaran terendah yang memenuhi syarat sebagai berikut: CV. Apel menawarkan Rp. 900 juta; PT. Beras menawarkan Rp. 950 juta; PT. Cahaya menawarkan Rp.1,1 milyar; dan CV. Dunia menawarkan Rp. 1,15 milyar. Hasil penilaian kualifikasi terhadap empat penawar terendah adalah sebagai berikut:CV. Apel memiliki SIUP usaha kecil, pengalaman nilai paket tertinggi Rp. 200 juta; PT. Beras memiliki SIUP usaha menengah, pengalaman nilai paket

tertinggi Rp. 400 juta; PT. Cahaya memiliki SIUP usaha besar, pengalaman nilai paket tertinggi Rp. 200 juta; dan CV. Dunia memiliki SIUP usaha kecil, pengalaman nilai paket tertinggi Rp. 400 juta. Calon pemenang yang akan ditetapkan panitia pengadaan adalah : A. Calon pemenang ke 1 adalah CV. Apel, Calon pemenang ke 2 PT. Beras, dan Calon pemenang ke 3 PT. Cahaya. B. Calon pemenang ke 1 PT. Beras, Calon pemenang ke 2 PT. Cahaya, dan Calon pemenang ke 3 adalah CV. Dunia dengan menggugurkan CV. Apel dan setelah menilai kualifikasi CV. Dunia C. Calon pemenang ke 1 PT. Beras dan Calon pemenang ke 2 PT. Cahaya dan menggugurkanCV. Apel D. Calon pemenang ke 1 adalah PT. Beras dan Calon pemenang ke 2 adalah CV. Dunia 404. Dalam rangka kampanye imunisasi, diperlukan jasa konsultansi untuk menyusun kampanye program imunisasi. Terhadap konsultan yang memasukkan penawaran, tidak dihasilkan kesepakatan dalam negosiasi harga dengan peringkat teknis pertama.Kemudian panitia pengadaan melakukan negosiasi harga dengan peringkat teknis kedua. Tahap inipun tidak menghasilkan kesepakatan karena harga penawaran peringkat kedua lebih tinggi dengan penawaran peringkat pertama. Langkah yang harus diambil panitia pengadaan adalah: A. Kembali bernegosiasi dengan penawaran peringkat B. Mengundang penawaran peringkat ketiga untuk negosias1. C. Membatalkan proses pegadaan karena negosiasi tidak tercapai harga sesuai HPS. B. D. Menetapkan pemenang pengadaan adalah peringkat teknis pertama dengan harga hasil negosiasi sebelumnya 17/05/2026 405. Dalam pengadaan peralatan olah raga senilai Rp. 900 juta diumumkan melalui surat kabar yang beredar di propinsi yang bersangkutan, di antara 18 penawaran yang masuk, tidak terdapat penawaran yang memenuhi syarat yaitu jaminan penawaran harus dari bank setempat dan memiliki pengalamanmenyediakan peralatan olah raga yang sejenis dengan nilai kontrak tidak kurang dari Rp. 300 juta. Diantara penawaran yang masuk, 8 penawaran tidak memenuhi persyaratan jaminan penawaran karena jaminan penawaran dari bank umum atau dari perusahaan asuransi, dan 10 penawaran tidak memenuhi persyaratan pengalaman. Atas situasi tersebut panitia pengadaan harus: A. Menggagalkan proses pelelangan dan mengumumkan ulang B. Mengubah persyaratan sehingga di antara 18 penawaran yang masuk dapat memenuhi persyaratan. C. Meneruskan proses evaluasi terhadap 8 penawaran yang tidak memenuhi persyaratan jaminan penawaran di atas. D. Tidak ada jawaban yang tepat. 406. Dalam suatu pelelangan umum dengan pascakualifikasi untuk pengadaan buku dengan nilaiHPS Rp. 750 juta, dari 20 peserta yang mendaftar hanya 2 peserta yang memasukkan dokumen penawaran. Keduannya memenuhi syarat administrasi dan teknis dengan harga penawaran PT. A: Rp. 740 juta; dan PT. B: Rp. 730 juta. Setelah dilakukan koreksi aritmatik, penawaran PT. A menjadi Rp. 760 juta dan PT. B menjadi Rp. 770 juta, yang kedua penawaran tersebut sebenarnya mash di bawah pagu anggaran yang tersedia yaitu Rp. 775 juta. Menurut saudara, proses pengadaan tersebut harus: A. Dilanjutkan dengan penilaian kualifikasi atas PT. A dan mengusulkan PT. A sebagai calon pemenang. B. Dibatalkan olch PPK dan Panitia melakukan pelelangan ulang.

C. Dilanjutkan dengan negosiasi dengan PT. A sehingga penawaran tidak melebihi HPS yang bila negosiasi berhasil, PT. A diusulkan sebagai calon pemenang. D. Diulang dan meminta penawaran ulang sehingga penawaran tidak melampaui HPS. 407. Untuk pembangunan sistem manajemen informasi di suatu instansi telah disetujui pagu anggaran sebesar Rp. 8 Milyar. Anggaran tersebut sebesar Rp. 6 Milyar untuk pembelian peralatan komputer dan sisanya untuk pembangunan jaringan (LAN). Berdasarkan hasil survey dan brosur - brosur yang dikumpulkan dari beberapa toko komputer diperoleh HPS untuk peralatan sebesar Rp.5,6 Milyar dan LAN diperkirakan Rp.2,1 Milyar. Terhadap situasi tersebut, langkah yang harus dilakukan adalah : A. Panitia melanjutkan proses dengan mengumumkan pelelangan untuk pengadaan peralatan IT dan meminta PPK merevisi spesifikasi atau volume untuk pengadaan B. Panitia meminta PPK merevisi spesifikasi atau volume untuk pengadaan peralatan komputer maupun LAN. C. Panitia meneruskan proses pelelangan dan mengumumkan pengadaan pembangunan sistem manajemen infomasi dengan pagu Rp. 6 Milyar D. Panitia mengembalikan tugas pengadaan kepada PPK karena HPS melampaui pagu anggaran yang tersedia. 408. Panitia pengadaan menerima tugas untuk mengadakan 5 unit kendaraan dinas untuk pejabat eselon I dan Il dengan pagu anggaran Rp. 1,5 Milyar. Mengingat para pejabat eselon I dan II meminta 5 merek dan type kendaraan yang berbeda - beda maka panitia pengadaan dapat: A. Membuat dokumen penunjukan langsung kepada 5 agen penjualan kendaraan dinas masing - masing merek satu kendaraan dinas. B. Membuat dokumen pelelangan secara terbatas dengan mengundang 5 agen penjualan untuk masing - masing merek kendaraan. C. Membuat dokumen yang menyebutkan spesifikas!secara umum dan melanjutkan pengadaan secara pelelangan umum. D. Mengembalikan proses pengadaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen. 18/05/2026 409. Dalam rangka pemilihan kepala daerah di suatu propinsi, diperlukan personal komputer dan printer, diperlukan personal komputer dan komputer, pencetakan surat suara dan formulir pendaftaran pemilih dengan total anggaran Rp. 10 Milyar. 20 unit perangkat komputer dan printer, 20 juta lembar surat suara dan formulir pendaftaran diperlukan di seluruh kecamatan di propinsi tersebut, dengan waktu pelaksanaan untuk pencetakan hanya 10 hari dan masa distribusi 5 hari. Di propinsi yang bersangkutan hanya terdapat 2 penyedia perangkat komputer yang besar, dan 5 perusahaan percetakan yang masing - masing hanya memiliki mesin dengan kapasitas cetak 100 ribu lembar per hari. Di antara pilihan di bawah ini adalah pilihan yang paling sesuai dengan prinsip - prinsip dan kebijakan pengadaan: A. Pekerjaan dilelangkan dan diumumkan di surat kabar nasional dalam 1 paket pengadaan. B. Pekerjaan dipecah ke dalam 2 paket perangkat komputer dan 5 paket bahan cetakan dan dilelangkan di antara pelaku usaha di propinsi yang bersangkutan. C. Pekerjaan dilelangkan dan diumumkan di surat kabar nasional untuk 1 paket perangkat komputer dan 20 paket bahan cetakan. D. Pekerjaan dilelangkan dan diumumkan di surat kabar nasional dalam 1 paket perangkat komputer dan 1 paket bahan cetakan. 410. Berikut ini adalah ketentuan dalam pembayaran prestasi kerja untuk pelaksanaan pembangunan gedung kantor dengan nilai

Rp. 7,5 M dan diketahui bahwa penyedia secara formil melakukan sub kontrak pada beberapa bagian pekerjaan, kecuali: A. Jika penyedia tidak mengambil retensi pembayaran, maka dapat menyerahkan Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi sebesar 5% dari nilai kontrak. B. Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda. C. Material konstruksi yang sudah didatangkan namun belum terpasang belum dapat dinilai sebagi prestasi pekerjaan yang dapat dibayarkan. D. Dalam hal Penedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor sesai dengan realisasi pekerjaannya 411. Karena proses penetapan anggaran terlambat, maka waktu pelaksanaan kontrak berkurang, sehingga pekerjaan yang harus selesai pada pertengahan bulan Desember tidak bisa diselesaikan. Langkah apa yang harus diambil oleh PPK? A. Memutus kontrak dan membayar pekerjaan yang sudah selesai, sedangkan sisa pekerjaan akan ditenderkan dengan menggunakan anggaran tahun berikutnya. B. Memperpanjang kontrak meskipun melampaui tahun anggaran. C. Membuat kontrak baru dengan penunjukan langsung untuk sisa pekerjaan. D. Menyesuaikan jenis/item dan volume pekerjaan dengan waktu pelaksanaan yang tersedia. 412. Dalam penyusunan dan penetapan perencanaan pembangunan bendungan yang melewati 2 kabupaten, Kepala Daerah pemrakarsa pembangunan menegaskan agar proses Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan memperhatikan aspek berkelanjutan. Aspek berkelanjutan yang perlu diatur oleh PA/KPA/PPK dalam hal ini adalah, kecuali : A. Bendungan hendanya dibangun dengan memperhatikan pengurangan dampak negatif terhadap penggunaan sumber daya alam. B. Perencanaan teknis harus mengkaji biaya produksi barang/jasa sepanjang usia barang/jasa tersebut C. Optimalisasi dan prioritas pada kompetisi melalui skema tender yang terbuka dan bersaing. D. Persyaratan pelaksanaan pekerjaan yang disusun harus mempertimbangkan pemberdayaan usaha kecil, jaminan kondisi kerja yang adil, dan pemberdayaan komunitas/usaha lokal. 413. Dalam Pengadaan Barang/Jasa, Kepala Dinas Perhubungan selaku Pengguna Anggaran di s satu kabupaten memiliki peran untuk memperluas peran serta usaha kecil. Bentuk kewenar Kepala Dinas dalam hal ini adalah : A. Penetapan pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk usana kecil dengan metode pengadan langsung yang mudah dan tepat untuk pemberdayaan komunitas/usaha lokal B. Menetapkan nilai paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya paling banyak Rp2,5 Miliar, dicadangkan dan peruntukannya bagi usaha kecil, dan di atas Rp2,5 Miliar untuk usaha non kecil. C. Pengguna Anggaran membuat katalog elektronik dan memperluas peran serta usaha kecil dengan mencantumkan barang/jasa produksi usaha kecil dalam katalog elektronik. D. Menetapkan perencanaan pengadaan yang menegaskan penyedia usaha non-kecil yang melak sanakan pekerjaan melakukan kerja sama usaha dengan usaha kecil dalam bentuk kemitraan atau subkontrak.

414. Kementerian wajib mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional. Demikian pula halnya jika Kementerian ABC memiliki alokasi APBN untuk pengadaan dalam pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang diarahkan memenuhi skema menggunakan produk dalam negeri dan yang ramah lingkungan. Bentuk kebijakan yang mendukung penggunaan produk dalam negeri di kementerian tersebut adalah ? A. Kewajiban penggunaan produk dalam negeri jika terdapat peserta yang menawarkan barang/jasa dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan paling tinggi 40% B. Mencantumkan ketentuan Kewajiban penggunaan produk dalam negeri dalam RUP, spesifikasi teknis/KAK, dan Dokumen Pemilihan. C. Tidak mempergunakan seluruh pengadaan barang impor atas rencana pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran. D. Menerapkan kebijakan Preferensi harga diberikan terhadap barang/jasa yang memiliki TKDN paling rendah 25%. 19/05/2026 415. Pada saat pelaksanaan kontrak, PPK menemukan perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar yang telah ditentukan dalam dokumen Kontrak. Kondisi tersebut terjadi dikarenakan adanya tuntutan bersama masyarakat di lokasi kegiatan untuk muncul pekerjaan baru. Atas kondisi ini PPK bersama Penyedia dapat segera melakukan perubahan kontrak, yang meliputi kecuali: A. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak B. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan yang tercantum dalam Kontrak C. penambahan anggaran D. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan 416. Dalam suatu dokumen anggaran telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan selaku PA beberapa paket pekerjaan antara lain  Satu paket pekerjaan konstruksi pembangunan ruang belajar, ruang laboratorium, dan pagar dalam suatu lokasi yang sama dengan nilai total Rp. 2,4 Miliar ditujukan untuk usaha kecil:  Satu paket pengadaan laboratorium fisika senilai Rp. 800 juta untuk usaha kecil:  Satu paket pengadaan buku dengan nilai Rp. 700 juta untuk usaha kecil. Dalam pemaketan tersebut terdapat beberapa alternatif seperti di bawah ini. Mana yang paling tepat…. A. Rencana paket-paket yang disusun olah PA sudah tepat karena terdiri dari tiga paket yang masing-masing dapat diikuti usaha kecil. B. Rencana di atas telah benar kecuali untuk paket alat-alat laboratorium yang mengingat sifat pekerjaannya mestinya harus dapat juga diikuti oleh usaha bukan kecil. C. Paket pekerjaan konstruksi mestinya dipecah menjadi tiga paket, serta paket alat-alat laboratorium hanya untuk usaha kecil. D. Paket pekerjaan konstruksi dipecah menjadi tiga paket, serta paket alat-alat laboratorium terbuka juga untuk usaha bukan kecil. 417. Bappeda pada suatu provinsi mempunyai kegiatan kajian dan penyusunan master plan pembangunan kawasan wisata daerah yang rencananya akan dilaksanakan dengan dengan cara swakelola oleh Fakultas Teknik Jurusan Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Negeri Setempat (FT-UNS). Langkah yang sebaiknya diambil oleh Bappeda tersebut adalah: A. Membuat surat penunjukan kepada FT-UNS untuk

melaksanakan kegiatan secara swakelola dan dibuat kontrak swakelola antara Kepala Bappeda dengan Pimpinan FT-UNS. B. Melakukan proses seleksi secara terbuka dengan mengumumkan di LPSE dan memintaFT-UNS untuk mendaftar. C. Membuat surat menawarkan pekerjaan tersebut yang dilampiri Kerangka Acuan Kerja (KAK), jadwal, dan rencana anggaran biaya kepada FT-UNS, setelah dicapai kesepakatan dapat dibuat kontrak antara PPK dengan Pelaksana FT-UNS. D. Membuat surat keputusan yang menunjuk Tenaga Ahli yang berasal dari FT-UNS sebagai pelaksana swakelola tersebut. 418. Pada bulan Agustus 2018, Pokja pemilihan sedang melakukan tender pekerjaan jasa konstruksi pembangunan puskesmas senilai Rp.4 Miliar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dengan waktu pelaksanaan selama 4 bulan. Tender pertama ada tiga penawaran yang masuk dan semua gugur saat evaluasi teknis. Tender ulang ada 2 penawaran yang dan gugur di evaluasi harga.Waktu untuk tender ulang tidak mencukupi namun waktu untuk pelaksanaan mencukupi. Rekomendasi untuk kondisi pengadaan tersebut adalah… A. KPA menetapkan penunjukan langsung B. Dengan dasar darurat maka PPK dapat melakukan penunjukan langsung penyedia C. Pokja Pemilihan melakukan tender cepat D. Dilakukan swakelola 419. Dalam kegiatan pembangunan jalan kabupaten telah ditetapkan pagu anggaran sebesar Rp 800 juta. Sebelum tender terjadi kenaikan BBM yang menyebabkan harga barang di mengalami kenaikan yang sangat besar, sehingga HPS melebihi pagu anggaran yang tersedia. Dalam hal ini, Pokja Pemilinan sebaiknya: A. Mengusulkan untuk dilakukan revisi anggaran dengan perubahan ruang lingkup pekerjaan B. Tetap melanjutkan proses pengadaan dengan pagu dana yang tersedia C. Menunda proses pengadaan sampai harga barang kembali stabil D. Melanjutkan proses pengadaan dengan penghitungan HPS berdasarkan data harga barang saat penyusunan anggaran. 20/05/2026 420. Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan Penyedia Barang menggunakan antara lain: A. Metode evaluasi berdasarkan biaya terendan B. Metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya C. Metode evaluasi berdasarkan pagu anggaran D. Metode evaluasi berdasarkan sistem nilai 421. Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dapat dilakukan dengan menggunakan antara lain; A. Sistem gugur B. Sistem kualitas C. Sistem nilai D. Sistem penilaian biaya selama umur ekonomis 422. Kontrak berdasar jumlah harga pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu adalah: A. Kontrak harga satuan B. Kontrak lumsum C. Kontrak payung D. Kontrak gabungan 423. Tanda bukti kontrak untuk Jasa Konsultansi dengan nilai Rp. 40.000.000,00 adalah ; A. Kuitansi B. Surat Perjanjian C. SPPBJ

D. SPK 424. Penilaian kualifikasi untuk pekerjaan sederhana pembangunan pasar tradisional dengan nilai Rp.1Milyar dilakukan dengan metode: A. Sistem gugur B. sistem nilai C. Sistem kualitas D. Sistem pembobotan 22/05/2026 425. Dalam pembangunan RSU perlu memperhatikan pembuangan limbah yang diasilkan dari RSU agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Hal tersebut merupakan gambaran implementasi dari tujuan pengadaan.... A. Menungkatkan pengadaan berkelanjutan B. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif C. Meningkatkan peran serta UMKK D. Meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri 426. Salah satu kebijakan PBJP yaitu memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi. Berikut ini penerapan dari kebijakan tersebut yaitu.... A. Paket pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran sampai dengan Rp. 15 M diperuntukan bagi usaha kecil dan atau koperasi, kecuali pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis B. mengumumkan RUP tepat waktu C. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat D. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara 427. Pelaksanaan tender dengan menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang berisikan informasi terkait ketentuan tender serta dapat diakses oleh pelaku usaha. Hal ini merupakan implementasi dari prinsip..... A. Efisien B. Efektif C. Transparan D. Terbuka 428. Untuk pekerjaan pembangunan gedung sekolah menengah yang memiliki 10 unit kelas di lokasi yang sama dan menjadi satu bangunan dengan nilai total anggara Rp2,5 milyar maka: A. Pengadaan dibagi menjadi 5 unit dengan nilai per paket Rp500 juta untuk dilaksanakan oleh 5 unit usaha kecil setempat B. Anggaran dapat diserahkan kepada komite sekolah untuk melaksanakan pembangunan secara swakelola C. Pekerjaan dilelangkan dalam bentuk 1 (satu) paket pekerjaan D. Tidak ada jawaban yang benar 429. Pekerjaan - pekerjaan yang dapat dilaksanakan dengan cara swakelola adalah: A. Perbaikan jalan B. Pengadaan ATK C. Pembangunan jembatan D. Pembangunan jalan 25/05/2026 430. Kontrak yang bersifat lumpsum dapat dilakukan perubahan sepanjang: A. Tidak lebih dari 3 kali sebelum kontrak berakhir B. Tidak lebih dari 10% dari nilai kontrak awal C. Disepakati dua belah pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku D. Hanya dilakukan 1 kali perubahan dalam tahun anggaran berjalan 431. Pada saat melakukan koreksi aritmatik, panitia pengadaan tidak diperbolehkan: A. Mengubah volume pekerjaan dalam dokumen penawaran B. Mengubah peringkat peserta berdasarkan hasil koreksi aritmatik C. Mengkoreksi kesalahan perkalian antara harga satuan

dengan volume D. Mengubah harga satuan pekerjaan yang terdapat pada dokumen penawaran 28/05/2026 432. Bentuk kontrak berupa Surat Perjanjian yang paling tepat digunakan untuk paket pengadaan…. A. Rehabilitasi Gedung kantor dengan nilai Kontrak Rp. 179 Juta. B. Jasa Konsultansi pengawasan gedung dengan nilai Kontrak Rp. 120 juta C. Alat Tulis Kantor (ATK) dengan nilai Kontrak Rp. 15 Juta D. Pengadaan laptop dengan metode e-purchasing dengan nilai Rp. 11 juta 433. Jenis Kontrak yang diperuntukan untuk pengadaan jasa konsultansi yaitu..... A. Putar kunci B. Harga Satuan C. Waktu Penugasan D. Baya plus imbalan 2. Berpartisipasi sebagai Panitia Bimbingan Teknis "Tata Cara Pelaksanaan Mini Kompetisi Konstruksi pada Katalog Elektronik Versi 6" Adapun tugas yang dilaksanakan meliputi:  Membantu persiapan administrasi kegiatan.  Menyiapkan dokumen pelaksanaan kegiatan.  Melakukan koordinasi dengan narasumber dan peserta.  Membantu proses registrasi peserta.  Mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.  Membantu penyusunan dokumentasi dan laporan hasil kegiatan. Dokumentasi 3. Menyusun Dokumen Kegiatan Pendampingan, Konsultasi, dan Bimbingan Teknis PBJ Selama bulan Mei 2026 dilakukan penyusunan berbagai dokumen pendukung kegiatan, antara lain:

 Surat dan administrasi kegiatan pada Sub Kegiatan Pendampingan, Konsultasi dan Bimtek PBJ.  Notulen kegiatan Pendampingan ke UKPBJ Kabupaten/Kota.  Laporan hasil kegiatan Pendampingan ke UKPBJ Kabupaten/Kota..  Arsip administrasi kegiatan. 4. Mengikuti Pendampingan Implementasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 kepada UKPBJ Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pada 25 Mei 2026, Konsultan Individu mengikuti kegiatan pendampingan implementasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa kepada UKPBJ Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kegiatan bertujuan memberikan pemahaman mengenai perubahan kebijakan PBJP serta implikasinya terhadap pelaksanaan pengadaan di pemerintah daerah. Selama kegiatan, Konsultan Individu:  Mengikuti seluruh sesi pendampingan.  Mendokumentasikan hasil pembahasan.  Menginventarisasi pertanyaan dan permasalahan yang disampaikan peserta.  Membantu koordinasi pelaksanaan kegiatan. Dokumentasi 5. Mengikuti Pendampingan Implementasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 kepada UKPBJ Kabupaten Muaro Jambi Pada 26 Mei 2026, Konsultan Individu mengikuti kegiatan pendampingan implementasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa kepada UKPBJ Kabupaten Muaro Jambi. Kegiatan dilaksanakan untuk memberikan pemahaman terhadap substansi perubahan regulasi serta mendukung kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan ketentuan terbaru. Kegiatan yang dilakukan meliputi:  Mengikuti seluruh rangkaian pendampingan.  Mendokumentasikan hasil kegiatan.  Menginventarisasi isu implementasi di daerah.  Menyusun catatan sebagai bahan konsultasi lanjutan. Dokumentasi

E. HASIL DAN CAPAIAN KEGIATAN Adapun hasil dan capaian kegiatan selama bulan Mei 2026 antara lain: 1. Terlaksananya pengelolaan Grup WhatsApp komunikasi internal sebagai media koordinasi, berbagi informasi, dan peningkatan kompetensi pegawai melalui penyampaian pertanyaan harian PBJP. 2. Meningkatnya partisipasi pegawai dalam diskusi dan pembelajaran mengenai regulasi serta praktik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 3. Terlaksananya tugas kepanitiaan pada Bimbingan Teknis Tata Cara Pelaksanaan Mini Kompetisi Konstruksi pada Katalog Elektronik Versi 6 sehingga kegiatan dapat berjalan dengan tertib dan lancar. 4. Tersusunnya berbagai dokumen administrasi, materi, dan laporan kegiatan konsultasi, pendampingan, serta bimbingan teknis secara lengkap dan sistematis. 5. Bertambahnya pemahaman mengenai implementasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 melalui kegiatan pendampingan di UKPBJ Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Muaro Jambi. 6. Teridentifikasinya berbagai isu dan kendala implementasi regulasi baru sebagai bahan penyusunan materi konsultasi dan pendampingan kepada perangkat daerah. 7. Meningkatnya koordinasi internal serta kesiapan Biro Pengadaan Barang dan Jasa dalam mendukung implementasi kebijakan PBJP sesuai ketentuan terbaru F. Kendala dan Tindak Lanjut 1. Kendala Selama pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa kendala, antara lain:  Partisipasi pegawai dalam diskusi harian melalui Grup WhatsApp belum sepenuhnya merata karena adanya perbedaan beban kerja dan jadwal kegiatan.  Implementasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 masih memerlukan penyamaan persepsi karena merupakan regulasi baru yang membutuhkan pemahaman lebih mendalam.  Beberapa penyesuaian administrasi dan materi kegiatan perlu dilakukan mengikuti perkembangan kebutuhan pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan.  Jadwal kegiatan yang cukup padat pada akhir bulan memerlukan koordinasi yang intensif agar seluruh kegiatan dapat terlaksana sesuai rencana. 2. Tindak Lanjut Sebagai tindak lanjut dari kegiatan yang telah dilaksanakan, akan dilakukan upaya sebagai berikut:  Melanjutkan penyampaian pertanyaan harian PBJP dengan materi yang lebih variatif dan berbasis studi kasus.  Menyusun bank soal serta Frequently Asked Questions (FAQ) sebagai media pembelajaran internal.  Menyempurnakan dokumen administrasi kegiatan agar lebih terstandar dan mudah digunakan dalam pelaksanaan kegiatan berikutnya.  Mengoptimalkan hasil pendampingan implementasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 sebagai bahan konsultasi, sosialisasi, dan pendampingan kepada perangkat daerah.

 Meningkatkan koordinasi dengan pejabat teknis, narasumber, dan tim pelaksana dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan konsultasi, pendampingan, dan bimbingan teknis. G. Kesimpulan Secara keseluruhan, pelaksanaan tugas Konsultan Individu selama bulan Mei 2026 telah berjalan dengan baik sesuai dengan rencana kerja. Kegiatan pengelolaan komunikasi internal, kepanitiaan bimbingan teknis, penyusunan dokumen, serta pendampingan implementasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan efektivitas koordinasi, penguatan kapasitas aparatur, dan peningkatan kualitas layanan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. Hasil pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya tata kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang profesional, efektif, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian laporan bulanan bulan Mei ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya. Jambi, Mei 2026 Diketahui oleh, Kuasa Pengguna Anggaran Disetujui oleh, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan M. Ali Zaini, S.H., M.H Pembina Utama Muda IV/c NIP. 19730729 200012 1 002 Agus Kurniawan, S.T., CPSp., CCMs Penata Tk.I (III/d) NIP. 19810822 200902 1 001 Pelaksana Ramikoh Giatri, S.ST

LAPORAN BULANAN JUNI KONSULTAN INDIVIDU TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENDAMPINGAN, KONSULTASI DAN BIMTEK PBJ A. Pendahuluan Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, Konsultan Individu melaksanakan kegiatan yang berfokus pada pemberian layanan konsultasi, pendampingan, penyusunan dokumen, serta peningkatan kapasitas di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP). Pelaksanaan kegiatan tersebut bertujuan untuk mendukung kelancaran implementasi kebijakan PBJP, meningkatkan kualitas layanan kepada perangkat daerah, serta memperkuat koordinasi dan komunikasi antara UKPBJ dengan para pemangku kepentingan. Laporan bulanan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pekerjaan selama periode 1–30 Juni 2026. B. Identitas Konsultan Nama Konsultan : Ramikoh Giatri, S.ST Posisi : Konsultan Individu Tenaga Administrasi Periode Laporan : Juni 2026 Instansi : Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jambi Sub Kegiatan : Pendampingan, Konsultasi dan Bimtek PBJ C. Uraian Tugas Tugas Konsultan Individu Tenaga Administrasi pada bulan Maret meliputi: 1. Mengelola dan memantau aktivitas grup WhatsApp konsultasi dan pendampingan PBJ. 2. Mengikuti Pendampingan terkait “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 terkait Pengadaan Barang dan Jasa” ke UKPBJ Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 09 Juni 2026. 3. Partiipasi sebagai Peserta dalam Focus Grup Discussion (FGD) Pengadaan Berkelanjutan. 4. Menyusun Dokumen Kegiatan Pendampingan, Konsultasi dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. D. Pelaksanaan Kegiatan Bulan Juni 1. Pengelolaan dan Pemantauan Grup WhatsApp Konsultasi dan Pendampingan PBJ Selama bulan Juni 2026, Konsultan Individu melaksanakan pengelolaan dan pemantauan Grup WhatsApp komunikasi internal Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jambi sebagai media koordinasi, berbagi informasi, dan peningkatan pengetahuan pegawai di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP). Selain memantau aktivitas komunikasi dalam grup, Konsultan Individu secara rutin menyusun dan mengirimkan pertanyaan harian (daily quiz) mengenai PBJP kepada seluruh anggota grup. Pertanyaan tersebut disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan LKPP, studi kasus, serta praktik pelaksanaan pengadaan di lingkungan pemerintah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pegawai terhadap regulasi PBJP sekaligus mendorong budaya belajar dan diskusi secara berkelanjutan. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi:  Mengelola aktivitas Grup WhatsApp sebagai media komunikasi internal antarpegawai. PEMERINTAH PROVINSI JAMBI SEKRETARIAT DAERAH Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1, Telanaipura, Jambi Telepon (0741) 60144, Faksimile (0741) 60400, Laman jambiprov.go.id

 Menyusun dan mengirimkan satu pertanyaan atau studi kasus PBJP setiap hari kerja sebagai sarana pembelajaran dan penguatan kompetensi pegawai.  Memoderasi diskusi atas jawaban yang disampaikan oleh anggota grup serta memberikan klarifikasi berdasarkan ketentuan yang berlaku.  Menyampaikan penjelasan beserta dasar hukum atau referensi regulasi atas setiap pertanyaan yang telah dibahas.  Membagikan informasi mengenai regulasi terbaru, surat edaran, pedoman teknis, dan kebijakan di bidang PBJP.  Memantau tingkat partisipasi anggota grup dalam menjawab pertanyaan dan mengikuti diskusi.  Mendokumentasikan materi pertanyaan dan hasil pembahasan sebagai bahan penyusunan bank soal dan referensi pembelajaran internal. Hasil dari kegiatan ini adalah terciptanya komunikasi yang aktif dan responsif antara anggota grup dan tim pendamping PBJ. Rekapitulasi pertanyaan-pertanyaan seputar PBJ Tanggal Pertanyaan 02/06/2026 435. Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan Kontrak atau terjadi Kontrak Kritis pada pekerjaan pembangunan jembatan maka para pihak melakukan .... A. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (Pre Construction Meeting) B. Rapat Pembuktian Kualifikasi C. Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting) D. Rapat Penanganan Darurat 436. Pihak yang dapat melakukan pengawasan/pengendalian Kontrak bersama-sama dengan PPK yaitu ..... A. Pokja Pemilihan B. Pejabat pengadaan C. Pihak ketiga yang independen D. APIP 437. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, maka .... A. PPK memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan setelah serah terima hasil pekerjaan B. PPK memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebelum melakukan serah terima hasil pekerjaan C. PPK melaporkan kepada Pengguna Anggaran bahwa hasil pekerjaan yang diserahterimakan tidak sesuai dengan yang tercantum di dalam Kontrak D. PPK melaporkan kepada Tim Teknis atau Tim Ahli bahwa hasil pekerjaan yang diserahterimakan tidak sesuai dengan yang tercantum di dalam Kontrak 438. Berikut ini yang BUKAN merupakan aspek yang digunakan untuk penilaian kinerja penyedia yaitu..... A. Kualitas B. Terbuka C. Biaya D. Layanan

03/06/2026 439. Pekerjaan pembangunan kantor kelurahan ABC telah diserahterimakan dari CV. XYZ kepada PPK, kemudian PPK akan melakukan penilaian dan Evaluasi Kinerja terhadap Penyedia tersebut. Risiko yang dapat terjadi pada tahapan Evaluasi Kinerja Penyedia yaitu … A. Kesalahan dalam merumuskan isi kontrak B. Terjadinya keterlambatan serah terima barang/jasa C. Barang/jasa yang diserahterimakan kepada PPK tidak sesuai D. Penilaian PPK terhadap kinerja penyedia tidak objektif 440. Salah satu Risiko dalam Serah Terima Hasil Pengadaan pada pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Provinsi PQR dengan HPS senilai Rp. 1,2 Miliar yaitu keterlambatan Serah Terima Hasil Pekerjaan. Penanganan yang dapat dilakukan terhadap risiko tersebut yaitu .... A. meningkatkan kompetensi tentang evaluasi kinerja penyedia bagi PPK B. memberikan surat pemberitahuan kepada Penyedia untuk mengganti dengan barang/jasa yang sesuai C. mengenakan sanksi keterlambatan kepada Penyedia D. mengenakan sanksi Ganti Rugi kepada Penyedia 441. Institusi yang dapat menjadi pelaksana swakelola tipe I atau dapat juga ditetapkan sebagai pelaksana swakelola tipe Il yaitu.... A. Organisasi Masyarakat Sipil B. Kelompok Masyarakat C. Perguruan Tinggi Negeri D. Perguruan Tinggi Swasta 442. Dinas Pertanian Kabupaten PML melaksanakan kegiatan swakelola penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pertanian Organik dengan Universitas Negeri A. Jika dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan antara kondisi lapangan dengan kontrak, maka dilakukan perubahan kontrak antara PPK bersama dengan.... A. Ketua Tim Pelaksana B. Ketua Tim Persiapan C. Ketua Organisasi Kepemudaan D. Pimpinan Kelompok Masyarakat 443. Dinas Kebudayaan Kabupaten XYZ melaksanakan swakelola penyusunan buku profil budaya bekerja sama dengan Universitas Negeri A. Selanjutnya Rektor Universitas Negeri A menetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai pelaksana swakelola penetapan anggota tim pelaksana pada swakelola tersebut, dilakukan oleh… A. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten XYZ sebagai PA B. Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kebudayaan Kabupaten XYZ C. С.Rektor Universitas Negeri A D. Ketua LPPM Universitas Negeri A 05/06/2026 444. PPK pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten XYZ menyelenggarakan kegiatan swakelola Sosialisasi Wawasan Kebangsaandengan Organisasi Kepemudaan yang berbadan hukum. Jika dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan antara kondisi lapangan dengan kontrak, maka dilakukan perubahan kontrak antara PPK bersama dengan..... A. Ketua Tim Pelaksana B. Ketua Tim Persiapan C. Ketua Organisasi Kepemudaan D. Pimpinan Kelompok Masyarakat

445. Tim Pelaksana swakelola dari Universitas Negeri A telah selesai melaksanakan pekerjaan dan melaporkan kepada PPK untuk dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan. Pihak yang melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan yaitu.... A. Tim Persiapan B. Tim Pengawas C. Pejabat Pembuat Komitmen D. Pengguna Anggaran 446. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan swakelola dinyatakan telah sesuai, maka hasil pemeriksaan selanjutnya diserahkan kepada PPK untuk dituangkan dalam... A. Berita Acara Hasil Pemilihan B. Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung C. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan D. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan 447. PPK pada Dinas Kesehatan Kota P akan melaksanakan kegiatan swakelola sosialisasi kesehatan reproduksi bekerjasama dengan salah satu organisasi Kemasyarakatan melalui swakeola tipe IV. Kesalahan dalam penetapan tipe swakelola tersebut merupakan risiko yang terjadi pada tahap.... A. perencanaan B. persiapan C. pelaksanaan D. pengawasan 448. Salah satu risiko yang dapat terjadi pada tahap persiapan swakelola yaitu..... A. kesalahan menetapkan tipe swakelola B. penyusunan spesifikasi teknis tidak sesuai kebutuhan C. penyelenggara swakelola ditetapkan oleh PPK D. penyusunan RAB tidak sesuai spesifikasi teknis 07/06/2026 449. Skenario:PPK di Instansi Saudara sedang menyusun dokumen perencanaan pengadaan dan membutuhkan data/informasi yang akan digunakan sebagai referensi dalam menetapkan jenis barang/jasa.Instruksi:Saudara ditugaskan untuk mengumpulkan data yang akan digunakan olehPPK. Sumber data yang Saudara butuhkan yaitu.... A. Berita Acara Reviu Hasil Pemilihan Penyedia dan SPPBJ B. Rencana Umum Pengadaan dan Dokumen Persiapan Pengadaan C. Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia dan Peraturan LKPP Nomor 11Tahun 2021 D. Spesifikasi Teknis, HPS dan Rancangan Kontrak 450. Skenario:Saudara ditugaskan menjadi PPK pada pengadaan Air Conditioner (AC). Salah satu tugas Saudara pada tahap persiapan pengadaan yaitu menyusun spesifikasi teknis.Instruksi:Dokumen yang dapat Saudara gunakan sebagai referensi dalam menyusun spesifikasi teknis yaitu… A. rancangan kontrak B. dokumen hasil identifikasi kebutuhan C. dokumen pemilihan D. dokumen kualifikasi penyedia 08/06/2026 451. PPK melaksanakan penyusunan Perencanaan Pengadaan tanpa perlu memperhatikan: A. Penggunaan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri B. Penggunaan produk dalam negeri dengan pertimbangan Tingkat Komponen Dalam Negeri dan

Bobot Manfaat Perusahaan C. Pelaksanaan pengadaan berkelanjutan dengan melihat aspek ekonomi,sosial, dan lingkungan hidup D. Pengalaman dan hasil evaluasi kinerja penyedia dalam melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah 452. Pokja Pemilihan telah menerima dokumen persiapan pengadaan dari PPK,selanjutnya Pokja akan melaksanakan persiapan pemilihan dengan dimulai dari reviu dokumen persiapan. Dari pernyataan berikut, manakah yang paling sesuai terkait dengan arti pentingnya reviu dokumen persiapan…. A. Reviu dokumen persiapan merupakan butir kegiatan seorang JF Pengelola PBJ B. Reviu dokumen bagian dari penerapan azaz akuntabilitas C. Reviu dokumen memastikan bahwa kebutuhan barang/jasa mash relevan D. Reviu dokumen bagian prosedur yang harus dilaksanakan 453. Dalam hal pelaksanaan reviu dokumen persiapan, Pokja Pemilihan tidak sepakat dengan beberapa bagian dalam dokumen persiapan tersebut. Apa yang harus dilakukan…. A. Pokja Pemilihan menolak melaksanakan proses pemilihan B. Pokja Pemilihan melaporkan kePA/KPA bahwa dokumen PPK tidak C. benar Pokja Pemilihan akan menyampaikan ke PPK untuk melakukan perbaikan D. Pokja Pemilihan akan menghentikan proses persiapan pengadaan dan selanjutnya membuat laporan ke PA/KPA 10/06/2026 454. Data dan informasi yang tidak dapat digunakan dalam proses identifikasi kebutuhan yaitu ….. A. Kontrak periode sebelumnya B. Hasil reviu kebutuhan yang sudah dilakukan sebelumnya C. Usulan dari unit pengguna D. Daftar pemenang penyedia barang/jasa pemilihan tahun sebelumnya 455. Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK,PPK tidak perlu menggunakan …. A. Produk bersertifikat SNI B. Produk usaha mikro dan kecil dari hasil produksi dalam negeri C. Produk ramah lingkungan hidup D. Produk dalam negeri yang tidak tersedia 456. Komponen yang tidak harus ada dalam dokumen spesifikasi teknis yaitu ….. A. Spesifikasi kualitas B. Spesifikasi kuantitas C. Spesifikasi input D. Spesifikasi waktu 11/06/2026 457. Hal yang tidak perlu dipertimbangkan dalam penyusunan KAK jasa konsultansi antara lain …. A. Uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan B. Cara penanganan keadaan kahar yang akan terjadi C. Produk yang akan dihasilkan D. Waktu penyelesaian pekerjaan 458. Setelah mengidentifikasi komponen biaya, perlu mengidentifikasi harga satuan tiap komponen yang tidak dapat didasarkan pada ….. A. Standar biaya masukan B. Survei harga pasar C. Harga kontrak sejenis D. Proses analisis harga

12/06/2026 459. PPK menyusun HPS berdasarkan pada ….. A. Pagu Anggaran yang tercantum dalam RKA K/L atau RKA Perangkat Daerah dalam proses pemilihan yang dilakukan setelah penetapan DIPA/DPA B. Perkiraan biaya yang telah disusun pada tahap persiapan pengadaan C. Hasil reviu perkiraan biaya dengan mempertimbangkan harga kontrak sejenis tahun lalu D. Inflasi yang mungkin terjadi pada tahun berkutnya dan suku bunga pinjaman tahun berjalan 460. Dalam hal pelaksanaan reviu dokumen persiapan, Pokja Pemilihan tidak sepakat dengan beberapa bagian dalam dokumen persiapan tersebut. Apa yang harus dilakukan …. A. Pokja Pemilihan menolak melaksanakan proses pemilihan B. Pokja Pemilihan melaporkan ke PA/KPA bahwa dokumen PPK tidak benar C. Pokja Pemilihan akan menyampaikan ke PPK untuk melakukan perbaikan D. Pokja Pemilihan akan menghentikan proses persiapan pengadaan dan selanjutnya membuat laporan ke РА/КРА 461. Pokja Pemilihan telah menerima dokumen persiapan pengadaan dari PPK, selanjutnya Pokja akan melaksanakan persiapan pemilihan dengan dimulai dari reviu dokumen persiapan. Dari pernyataan berikut, manakah yang paling sesuai terkait dengan arti pentingnya reviu dokumen persiapan….. A. Reviu dokumen persiapan merupakan butir kegiatan seorang JF Pengelola PBJ B. Reviu dokumen bagian dari penerapan azaz akuntabilitas C. Reviu dokumen memastikan bahwa kebutuhan barang/jasa masih relevan D. Reviu dokumen bagian prosedur yang harus dilaksanakan 462. Dalam melaksanakan spesifikasi teknis, maka penyusunan pelaku pengadaan harus mempertimbangkan hal di bawah ini, kecuali.... A. Standar Nasional Indonesia B. Standar ISO C. Produk Ramah Lingkungan D. Produk Dalam Negeri dari UMKM 463. Jika Saudara sebagai pelaku pengadaan diminta untuk melakukan pengadaan suku cadang, maka yang akan Saudara lakukan adalah.… A. Membentuk tim ahli B. Melakukan proses pengadaan pendekatan khusus C. Melakukan proses pembelian dengan menyebut merk D. Melakukan proses pembelian dengan melakukan survey suku cadang terlebih dahulu 13/06/2026 464. Jika Saudara adalah bagian dari Pokja Pemilihan, Saudara diminta untuk melakukan proses pemilihan penyedia untuk jasa konstruksi (non konstruksi terintegrasi rancang bangun), maka Saudara tidak dijinkan menggunakan metode evluasi penawaran berikut. Metode tersebut adalah... A. Harga Terendah B. Sistem Nil ai C. Kualitas D. Pagu Anggaran 465. Suatu ketika, saudara seorang PPK, memutus kontrak penyedia karena wanprestasi. Sementara pekerjaan masih ada sisa sekitar 10%. Apa yang akan Saudara lakukan…. A. Membiarkan pekerjaan tersebut B. Meminta KPA untuk melakukan penunjukan langsung C. Meminta Pokja melakukan penunjukan langsung

D. Jika 10% kurang dari 200 juta maka melakukan tender cepat 466. Tahun 2021, Saudara memiliki pekerjaan jenis konsultansi untuk pekerjaan X di wilayah A. Karena ada keterbatasan anggaran, maka kegiatan yang semula dilaksanakan untuk 3 wilayah (A, B dan C), maka tahun 2021 hanya bisa di wilayah A. Tahun 2022 Saudara memiliki kecukupan anggaran untuk melakukan kegiatan pekerjaan X di wilayah B dan C, maka jenis metode pemilihan penyedia yang mana yang sebaiknya Saudara gunakan…. A. Tender Cepat B. Seleksi Ulang C. Seleksi Terbatas D. Penunjukan Langsung 467. Jika Saudara akan melaksanakan pekerjaan konstruksi sederhana, maka metode kualifikasi yang mana yang sebaiknya Saudara gunakan…. A. Pascakualifkasi Sistem Gugur B. Pascakualifiasi Ambang Batas C. Pascakualifikasi Gabungan D. Prakualifikasi Ambang Batas 468. Jika Saudara akan menggunakan metode evaluasi penawaran dengan metode sistem nilai, maka berapa untuk biaya yang..... A. 30-40% B. 60-70% C. 10-20% D. 90-80% 15/06/2026 469. Jika Saudara akan menggunakan melode stamina maka berapa rentang pembobotan untuk teknis yang dapat Saudara berikan..... A. 30-40% B. 60-70% C. 10-20% D. 90-80% 470. Jika Saudara memiliki pekerjaan jasa tersebut Standar atau ruin yang prakis dan standar pelaksanaan pekerjaannya sudah mapan, maka metode evaluasi Sauda guyakamana yang sebakya A. Harga Terendah B. Biaya Terendah C. Sistem Nilai D. Biaya dan Kualitas 471. Jika Saudara akan menentukan metode penyampaian penawaran, maka pertimbangan apa yang harus Saudara perhatikan…… A. Memperhatikan metode evaluasi penawaran B. Memperhatikan pagu anggaran C. Memperhatikan sedikit atau banyanya pelaku usaha hasil analisis pasar D. Memperhatikan kemampuan Pokja Pemilihan

17/06/2026 472. Jika diketahui bahwa pendekatan evaluasi kualifikasi adminstrasi dan tekais dipisahkan dengan dokumen penawaran (harga) namun disampaikan secara bersamaan, maka sebaiknya pilihan metode penyampaian dokumen yang Saudara dapat pilih adalah…… A. 1 file B. 2 file C. 2 tahap D. 3 file: administrasi, teknis dan harga terpisah 473. Jika diketahui bahwa pendekatan evaluasi kualifikasi adminstrasi dan tekais dipisahkan dengan dokumen penawaran (harga), administrasi dan teknis disampaikan pertama kemudian setelah teknis dievaluasi baru disampaikan harga penawaran, maka sebaiknya pilihan metode penyampaian dokumen yang Saudara dapat pilih adalah…… A. 1 file B. 2 file C. 2 tahap D. 3 file: administrasi, teknis dan harga terpisah 474. Berikut disajikan dokumen: 1. Dokumen kualifikasi 2. Dokumen tender/seleksi/penunjukan langsung 3. Dokumen HPS 4. Dokumen Rancangan Kontrak 5. Dokumen Spesifikasi TeknisDari data di atas, manakah yang menjadi bagian dari dokumen pemilihan….. A. 1) dan 5) B. 1) dan 4) C. 1) dan 2) D. 2) dan 5) 475. Kontrak yang hanya diperuntukan untuk pengadaan jasa konsultansi adalah... A. Lumsum B. Waktu Penugasan C. Kontrak Payung D. Biaya Plus Imbalan 476. Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, suatu perjanjan dikatakan sah apabila ……. A. Kedua belah pihak tidak mempunyai kecakapan untuk membuat suatu perikatan B. Tidak berdasarkan hal tertentu C. setiap pihak mempunyai niat buruk untuk membuat suatu perikatan D. Kedua Belah pihak sepakat untuk mengikat dirinya 18/06/2026 477. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) menggunakan kontrak..... A. Surat Perintah Kerja B. Surat Perjanjian C. Kuitansi D. Bukti Pembelian 478. Surat perintah dari PPK kepada Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak adalah .... A. SPPBJ B. SPMK

C. BAST D. Jaminan Uang Muka 479. Yang BUKAN isi dari program mutu adalah…. A. Nama PPK B. Organisasi kerja Penyedia C. Jadwal pelaksanaan pekerjaan D. Prosedur Pelaksanaan pekerjaan 480. Yang BUKAN merupakan pihak yang melakukan pengawasan/pengendalian Kontrak adalah..... A. PPK B. Pihak ketga yang independen C. Kelompok Kerja Pemilihan D. Penyedia 481. Penerimaan hasil pengadaan dapat dilakukan oleh .... dan dibantu oleh .... dan ..... A. PPK, Tim Teknis, PA B. Agen Pengadaan, Konsultan, КРА C. PPK, Tim Teknis, Konsultan D. Agen Pengadaan, KPA, Tim Teknis 19/06/2026 482. Masa Pemeliharaan untuk Pekerjaan Konstruksi permanen paling singkat selama.... A. 6 tahun B. 1 tahun C. 3 bulan D. 6 Bulan 483. Yang BUKAN merupakan kegunaan dari daftar pengelolaan penyedia adalah..... A. Pemilihan penyedia pada proses tender B. Evaluasi kinerja penyedia secara berkala C. Sebagai referensi untuk Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) D. Meminta KickBack Fee kepada Penyedia 484. Bukti Pembelian sekurang-kurangnya memuat hal-hal berikut, kecuali.... A. Identitas Penyedia B. Nomor Sertifikasi garansi C. Tanda Tangan Tanda Tanian PPK sebagai D. Jenis dan Jumlah Barang/Jasa 485. Dampak dari Adendum kontrak tidak ditandantangani oleh personil yang berwenang adalah.... A. Kemungkinan merubah kontrak B. Adendum tidak dapat disepakati C. Adendum tidak valid D. Jaminan Pelaksanaan tidak dapat dicairkan 20/06/2026 486. Persiapan pengadaan dilakukan oleh PPK dengan melakukan kegiatan berikut, KECUALI.... A. Reviu dan penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (КАК) B. Penyusunan dan penetapan HPS C. Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi dan/atau penyesuaian harga D. Penandatangan SPPBJ 487. Yang BUKAN merupakan isi dari rancangan kontrak adalah...

A. Bentuk Kontrak B. Pembayaran prestasi Pekerjaan C. Penyelesaian Perselisihan D. Instruksi Kepada Penyedia 488. Yang BUKAN merupakan ketentuan terkait dengan Jaminan yang benar adalah…. A. Jaminan uang muka diserahkanPenyedia kepada PPK, senilai uang muka B. Nilai jaminan uang muka bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima C. Jenis pengadaan yang diberikan Jaminan Pemeliharaan adalah pengadan barang yang membutuhkan masa pemeliharaan D. Nilai jaminan pemeliharaan 5% dari kontrak 22/06/2026 489. PPK bersama Penyedia tidak dapat melakukan perubahan kontrak dalam hal.... A. Menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan B. Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kondisi lapangan C. Mengubah jadwal pelaksanaan D. Mengubah nominal pekerjaan sampai dengan 20% dan nilai kontrak awal 490. Yang merupakan isi dari Surat Pesanan yang tidak terdapat pada Kuitansi adalah…… A. Identitas para pihak B. Nilai Pembelian C. Keadaan Kahar D. Tanda tangan Penyedia diatas materai sesuai ketentuan yang berlaku 491. PA/KPA dalam menetapkan tipe Swakelola berdasarkan pada.... A. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) B. Identifikasi Barang/Jasa Pengadaan C. Penggunaan tenaga atau tim ahli D. Metode penyampaian dokumen penawaran 492. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang dilaksanakan oleh Organisasi Kemasyarakatan yaitu.... A. Direncananakan oleh K/L/PD penanggungjawabanggaran dan/atau berdasarkan usulan Organisasi Kemasyarakatan, dilaksanakan dan diawasi oleh Organisasi Kemasyarakatan B. Direncanakan oleh K/L/PD penanggung jawab anggaran, dilaksanakan dan diawasi oleh Organisasi kemasyarakatan C. Kemasyarakatan Direncanakan dan diawasi oleh K/L/PD penanggungjawab anggaran, dilaksanakan oleh Organisasi Kemasyarakatan D. Direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh Organisasi Kemasyarakatan 493. Pada Swakelola tipe II, Pelaku PBJ yang melakukan penandatangan kontrak, yaitu.... A. Anggaran engaun impian K/L/PD lain Pelaksana Swakelola B. PPK dengan Pimpinan K/L/PD lain Pelaksana Swakelola C. PPK dengan Ketua Tim Pelaksana D. PA/KPA Penanggung Anggaran dengan Ketua Tim Pelaksana 24/06/2026 494. Tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak.... A. Persiapan, pelaksanaan,dan penyerahan hasil pekerjaan B. Perencanaan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil pekerjaan C. Persiapan, pelaksanaan, dan perubahan kontrak D. Perencanaan, persiapan, dan penyerahan hasil pekerjaan

495. Pelaksana Swakelola berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan. Pada Swakelola tipe III, sanksi dapat dikenakan kepada pelaksana Swakelola atas adanya pelanggaran penyelenggaraan Swakelola berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh.... A. PA/KPA penanggung jawab anggaran terhadap Pelaksana Swakelola B. APIP terhadap Tim Persiapan Swakelola C. Tim Pelaksana Swakelola terhadap Tim Persiapan Swakelola D. PPK atas masukan dari Tim Pengawas terhadap Tim Pelaksana Swakelola 496. Pernyataan yang benar di bawah ini ialah…. A. Tim Pelaksana swakelola/Pimpinan Ormas/ Pokmas menyerahkan hasil pekerjaan kepada PPK dilengkapi BAST setelah diperiksa oleh Tim Persiapan B. Tim Pelaksana swakelola/Pimpinan Ormas/Pokmas menyerahkan hasil pekerjaan kepada PPK dilengkapi BAST setelah diperiksa oleh Tim Pengawas dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan C. Tim Pelaksana swakelola/Pimpinan Ormas/Pokmas menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA dilengkapi BAST setelah diperiksa oleh Tim Pengawas dan direkomendasikan oleh PPK D. Tim Pelaksana swakelola/Pimpinan Ormas/Pokmas menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA dilengkapi BAST setelah diperiksa oleh PPK 497. UKPBJ saat ini dapat menjadi bagian dari Agen Pengadaan, namun dalam pelaksanaannya Agen Pengadaan belum dapat diterapkan dalam proses pemilihan. Jika Lembaga Saudara akan meminta bantuan melaksanakan proses pemilihan kepada UKPBJ Kementerian lain, maka sebaiknya: 1) Kontrak Kerja Sama 2) Menyampaikan surat yang membidang impian unit 3)Membuat Kesepakatan Kerja Sama 4) Melakukan reviu proposal dan RAB yang diajukan UKPBJ Maka urutan yang paling tepat yaitu… A. 1, 2, 3 dan 4 B. 4, 3, 2 dan 1 C. 2, 3, 4 dan 1 D. 2, 3, 1 dan 4 498. Pada pelaksanaan Swakelola tipe Ill, pembayaranSwakelola dilakukan berdasarkan... A. Standar Biaya Masukan (SBM) B. Besarnya uang muka yang diberikan C. Jaminan pelaksanaan yang diserahkan oleh pelaksana Swakelola D. Kesepakatan yang tercantum dalam kontrak Swakelola 25/06/2026 499. Apa syarat agar Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD dapat menggunakan peraturan pimpinan BLUD…. A. Terdapat hasil kajian internal yang sesuai peraturan perundang-undangan B. Penyedia adalah Badan Usaha Milik Desa C. Hanya jika tender mengalami kegagalan D. Nilai pengadaan di bawah 100 juta 500. Jika Pengadaan Barang/Jasa di BLUD bersumber dari APBD, peraturan mana yang harus diikuti…. A. Hanya menggunakan Pedoman Internal BLUD B. Peraturan Menteri Keuangan C. Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres) D. Peraturan Pimpinan BLUD sepenuhnya 501. Dalam paradigma baru pengadaan, bagaimana karakteristik jumlah paket kontrak yang ideal…. A. Informasi bersifat tertutup untuk keamanan B. Hanya fokus pada pengadaan manual C. Lebih sedikit melalui penggabungan (group/shared) D. Banyak dan bersifat individual 502. Kewajiban apa yang tetap harus dipenuhi oleh BLU/BLUD meskipun diberikan fleksibilitas pengadaan…. A. Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan UMKK B. Penggunaan metode Tender untuk semua nilai C. Penggunaan sistem manual dalam administrasi D. Larangan melakukan kerja sama dengan pihak asing 503. Jika pedoman PBJ BLUD belum tersedia, regulasi apa yang dijadikan acuan utama…. A. Kebijakan Pimpinan BLUD secara lisan B. Peraturan Menteri Desa C. Undang-Undang Perseroan Terbatas D. Peraturan Presiden tentang PBJ Pemerintah

26/06/2026 504. Manakah dari berikut ini yang merupakan bagian dari 'Pengadaan Khusus' menurut materi…. A. Pengadaan Langsung di bawah juta B. E-purchasing melalui Toko Daring C. PBJ dalam Penanganan Keadaan Darurat D. Tender Cepat untuk pekerjaan sederhana 505. Apa konsekuensi dari sifat pelimpahan kewenangan berbentuk 'delegasi' dari PA kepada KPA…. A. Tanggung jawab tetap sepenuhnya ada di tangan PA B. KPA tidak boleh menandatangani kontrak apa pun C. Kewenangan tersebut bisa dibatalkan kapan saja secara lisan D. Memiliki tanggung jawab dan tanggung gugat penuh pada penerima delegasi 506. Metode pemilihan penyedia manakah yang digunakan untuk nilai pengadaan jasa konsultansi paling banyak miliar yang pemenangnya ditetapkan oleh Pokja…. A. Tender Cepat B. E-purchasing C. Pengadaan Langsung D. Seleksi atau Penunjukan Langsung 507. Manakah dari ranah hukum berikut yang mengatur mengenai fairness atau keadilan antar pelaku pasar dalam pengadaan barang/jasa…. A. Administrasi Negara B. Hukum Pidana C. Hukum Perdata D. Persaingan Usaha 508. apa tujuan utama memahami regulasi bagi seluruh pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah…. A. Meminimalkan kesalahan administratif dan potensi permasalahan hukum B. Menghindari keterlibatan pihak luar dalam proses tender C. Meningkatkan keuntungan pribadi para pelaku pengadaan D. Mempercepat proses pengadaan tanpa memperhatikan prosedur 27/06/2026 509. Peraturan manakah yang menjadi pedoman teknis utama bagi pengelolaan keuangan daerah di lingkungan BLUD…. A. Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 B. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 C. Perpres Nomor 46 Tahun 2025 D. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 510. Manakah yang termasuk dalam ruang lingkup pengadaan barang/jasa pemerintah menurut materi…. A. Pengadaan yang hanya menggunakan dana pribadi pejabat daerah B. Pengadaan barang untuk kepentingan partai politik tertentu C. Pengadaan yang tidak tercatat dalam dokumen anggaran resmi D. Pengadaan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri 511. Metode pemilihan penyedia manakah yang digunakan untuk proses yang membutuhkan hasil cepat dengan kriteria tertentu….. A. Tender Cepat B. E-Purchasing C. Penunjukan Langsung D. Pengadaan Langsung 512. Berdasarkan Permendagri 79/2018, pengadaan barang/jasa pada BLUD yang bersumber dari jasa

layanan atau hibah diberikan fleksibilitas berupa... A. Penghapusan seluruh kewajiban penggunaan produk dalam negeri B. Kewajiban mengikuti seluruh prosedur tender nasional tanpa kecuali C. Pemberian dana tambahan dari APBN secara otomatis D. Pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan pengadaan pemerintah 513. Apa yang menjadi landasan utama bagi BLUD untuk menggunakan peraturan pimpinan BLUD dalam pengadaannya….. A. Kesepakatan lisan antara Direktur BLUD dan Walikota B. Besaran keuntungan yang diperoleh BLUD tahun sebelumnya C. Hasil kajian internal yang sesuai ketentuan perundang-undangan D. Permintaan dari para penyedia barang/jasa 29/06/2026 514. Dalam paradigma baru pengadaan, bagaimana orientasi terhadap harga beli barang/jasa…. A. Ditetapkan jauh di atas harga pasar untuk keamanan anggaran B. Tidak mempertimbangkan harga pasar sama sekali C. Mendekati harga pasar (market driven) D. Selalu mencari harga yang paling murah tanpa melihat kualitas 515. Sesuai materi, apa yang dimaksud dengan 'Value for Money' dalam pendekatan strategis pengadaan…. A. Menghabiskan seluruh sisa anggaran di akhir tahun B. Membayar penyedia dengan nilai kontrak setinggi mungkin C. Mendapatkan manfaat maksimal dari setiap rupiah yang dikeluarkan D. Hanya membeli barang mewah bermerek luar negeri 516. Apa kewajiban utama Penyedia dalam pelaksanaan kontrak pengadaan….. A. Menjamin kualitas dan ketepatan jumlah/volume barang B. Memilih pemenang tender lainnya C. Menyusun anggaran dinas untuk tahun berikutnya D. Mengatur jadwal rapat para Pejabat Pembuat Komitmen 517. Siapakah yang bertugas membantu Pejabat Pengadaan dalam melakukan pemesanan pada Pengadaan Langsung sampai dengan Rp50 juta…. A. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) B. Tim Pendukung C. Tim Ahli D. Tim Juri Sayembara 518. Berdasarkan PMDN 79/2018, siapa saja yang termasuk dalam Pejabat Pengelola BLUD…. A. Dewan Pengawas dan Masyarakat sekitar B. Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis C. Hanya Direktur Utama dan Sekretaris D. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 30/06/2026 519. Apa konsekuensi dari pelimpahan kewenangan yang bersifat 'Delegasi' kepada KPA…. A. Pemberi wewenang tetap menanggung seluruh kesalahan KPA B. Wewenang tersebut hanya berlaku selama satu minggu C. Memiliki tanggung jawab dan tanggung gugat penuh atas wewenang tersebut D. KPA tidak perlu membuat laporan apapun kepada PA 520. Dalam pengelolaan keuangan daerah (PMDN 77/2020), siapa yang bertugas menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)….

A. Pengguna Anggaran (PA) B. Pejabat Pengadaan C. Pokja Pemilihan D. Penyedia Barang 521. Pemerintah Desa Sukamaju akan membangun jalan lingkungan secara swakelola. Kasi Pembangunan telah menyusun RAB Pengadaan sebesar Rp195.000.000, sedangkan dalam DPA kegiatan tercantum sebesar Rp180.000.000. Setelah dilakukan survei harga terbaru, diketahui seluruh harga material memang mengalami kenaikan sehingga RAB baru menjadi Rp195.000.000. Kepala Desa tetap meminta pekerjaan segera dilaksanakan tanpa melakukan perubahan dokumen anggaran. Sikap Kasi yang paling sesuai dengan ketentuan adalah... A. Tetap melaksanakan pengadaan karena kenaikan harga merupakan kondisi pasar B. Melaksanakan pekerjaan dengan mengurangi volume agar sesuai DPA C. Menghentikan proses pengadaan dan melaporkan kepada Kepala Desa karena RAB melebihi pagu rincian objek belanja D. Melanjutkan pekerjaan sepanjang masyarakat menyetujui 522. Di Desa Harapan hanya terdapat satu toko bangunan yang mampu menyediakan semen berkualitas sesuai kebutuhan pembangunan balai desa. Selama dua tahun berturut-turut toko tersebut menjadi penyedia melalui metode Pembelian Langsung. Pada tahun ketiga masih belum ada penyedia lain yang mampu menyediakan barang yang sama. Tindakan yang paling tepat adalah... A. Wajib melakukan lelang B. Harus membeli di desa lain C. Tetap dapat melakukan Pembelian Langsung kepada penyedia yang sama D. Pengadaan harus dibatalkan 523. TPK mengirimkan permintaan penawaran kepada tiga penyedia. Hasil evaluasi: • Penyedia A: Lulus administrasi dan teknis, harga Rp148 juta. • Penyedia B: Lulus administrasi dan teknis, harga Rp148 juta. • Penyedia C: Tidak lulus teknis. Langkah berikutnya yang paling tepat adalah... A. Menetapkan Penyedia A sebagai pemenang B. Menetapkan Penyedia B karena lebih dahulu menyampaikan penawaran C. Melakukan negosiasi kepada A dan B untuk memperoleh harga yang lebih murah D. Mengulang seluruh proses pengadaan 2. Mengikuti Pendampingan Implementasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pada 9 Juni 2026, mengikuti kegiatan pendampingan implementasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan di UKPBJ Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kegiatan bertujuan memberikan pemahaman mengenai substansi perubahan regulasi serta dampaknya terhadap penyelenggaraan PBJP di pemerintah daerah. Materi yang dibahas meliputi:  Perubahan kebijakan dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025.  Penyesuaian proses perencanaan dan persiapan pengadaan.  Pemanfaatan Katalog Elektronik.  Penguatan tata kelola dan akuntabilitas PBJP. Dokumentasi 3. Partisipasi sebagai Peserta dalam Focus Group Discussion (FGD) Pengadaan Berkelanjutan

Pada 23 Juni 2026, berpartisipasi sebagai peserta dalam kegiatan: "Focus Group Discussion Pengadaan Berkelanjutan sebagai Instrumen Pembangunan Nasional: Perspektif Pembangunan, Fiskal, Pengawasan, Pemeriksaan, dan Pemerintah Daerah." Kegiatan ini membahas strategi implementasi pengadaan berkelanjutan sebagai instrumen pembangunan nasional melalui penerapan prinsip ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam proses pengadaan pemerintah. Pokok pembahasan meliputi:  Kebijakan nasional mengenai Pengadaan Berkelanjutan.  Integrasi aspek keberlanjutan dalam proses PBJP.  Perspektif pembangunan nasional dan fiskal.  Perspektif pengawasan dan pemeriksaan.  Tantangan implementasi pada pemerintah daerah. 4. Menyusun Dokumen Kegiatan Pendampingan, Konsultasi, dan Bimbingan Teknis PBJ Selama bulan Juni 2026 dilakukan penyusunan berbagai dokumen pendukung kegiatan konsultasi, pendampingan, dan bimbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi:  Menyiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan.  Menyusun notulen dan laporan hasil kegiatan pendampingan.  Mengarsipkan dokumen kegiatan sebagai bahan dokumentasi dan evaluasi. E. HASIL DAN CAPAIAN KEGIATAN Berdasarkan pelaksanaan kegiatan selama bulan Juni 2026, Konsultan Individu telah melaksanakan seluruh tugas sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang ditetapkan. Kegiatan yang meliputi pengelolaan komunikasi internal, pendampingan implementasi regulasi, partisipasi dalam forum peningkatan kapasitas, serta penyusunan dokumen pendukung kegiatan telah memberikan hasil dan capaian sebagai berikut: 1. Optimalisasi Komunikasi Internal Biro PBJ Terlaksananya pengelolaan dan pemantauan Grup WhatsApp komunikasi internal Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jambi sebagai media koordinasi, penyampaian informasi kedinasan, serta sarana berbagi informasi di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP). 2. Peningkatan Kompetensi Pegawai melalui Pembelajaran Harian Terlaksananya penyampaian pertanyaan harian (daily quiz) mengenai PBJP secara konsisten sebagai media pembelajaran berkelanjutan bagi pegawai. Kegiatan ini meningkatkan partisipasi pegawai dalam diskusi, memperkuat

pemahaman terhadap regulasi PBJP, serta mendorong budaya belajar dan berbagi pengetahuan di lingkungan Biro Pengadaan Barang dan Jasa. 3. Meningkatnya Pemahaman terhadap Implementasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Melalui keikutsertaan dalam kegiatan pendampingan implementasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 di UKPBJ Kabupaten Tanjung Jabung Timur, diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai substansi perubahan regulasi, mekanisme pelaksanaan pengadaan, serta berbagai tantangan implementasinya di pemerintah daerah. Hasil kegiatan tersebut menjadi referensi dalam memberikan konsultasi dan pendampingan kepada perangkat daerah. 4. Bertambahnya Wawasan mengenai Pengadaan Berkelanjutan Partisipasi dalam Focus Group Discussion (FGD) "Pengadaan Berkelanjutan sebagai Instrumen Pembangunan Nasional: Perspektif Pembangunan, Fiskal, Pengawasan, Pemeriksaan, dan Pemerintah Daerah" memberikan tambahan pengetahuan mengenai kebijakan dan praktik implementasi pengadaan berkelanjutan. Wawasan yang diperoleh menjadi bahan masukan dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip pengadaan yang efektif, efisien, akuntabel, dan berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. 5. Tersusunnya Dokumen Pendukung Kegiatan PBJP Dokumen administrasi, materi konsultasi, bahan pendampingan, bahan paparan, notulen, dan dokumen pendukung kegiatan bimbingan teknis berhasil disusun sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan. Dokumen tersebut menjadi pendukung kelancaran pelaksanaan konsultasi, pendampingan, dan bimbingan teknis serta menjadi arsip kegiatan yang dapat digunakan sebagai referensi pada kegiatan selanjutnya. 6. Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan dan Konsultasi Ketersediaan dokumen yang lengkap, koordinasi internal yang baik, serta peningkatan pemahaman terhadap regulasi terbaru mendukung pelaksanaan kegiatan konsultasi dan pendampingan kepada perangkat daerah secara lebih efektif, sistematis, dan tepat sasaran. 7. Terbangunnya Basis Pengetahuan Internal (Knowledge Management) Hasil diskusi harian, materi pembelajaran, dokumentasi pendampingan, serta hasil kegiatan Focus Group Discussion terdokumentasi dengan baik sebagai bahan penyusunan bank soal, Frequently Asked Questions (FAQ), materi sosialisasi, dan referensi dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur di bidang PBJP. F. Kendala dan Tindak Lanjut 1. Kendala Selama pelaksanaan tugas pada bulan Juni 2026, secara umum seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang ditemui dalam pelaksanaannya, antara lain:  Partisipasi pegawai dalam diskusi harian di Grup WhatsApp belum merata, karena adanya perbedaan beban kerja dan jadwal kegiatan masing-masing pegawai sehingga tidak seluruh anggota dapat memberikan tanggapan pada hari yang sama.  Masih terdapat perbedaan pemahaman terhadap implementasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, mengingat regulasi tersebut masih relatif baru sehingga memerlukan pembelajaran dan pendalaman lebih lanjut.

 Penyusunan dokumen pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis harus menyesuaikan dengan perubahan jadwal dan kebutuhan pelaksanaan kegiatan, sehingga diperlukan penyesuaian secara cepat terhadap materi maupun administrasi kegiatan.  Belum tersedianya dokumentasi pembelajaran yang terintegrasi, sehingga hasil diskusi, pertanyaan harian, dan materi pendampingan masih tersimpan pada berbagai media dan belum seluruhnya terdokumentasi dalam satu basis data yang mudah diakses. 2. Tindak Lanjut Sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan mengatasi kendala yang dihadapi, direncanakan beberapa tindak lanjut sebagai berikut:  Meningkatkan kualitas pengelolaan Grup WhatsApp komunikasi internal dengan menyusun tema pembelajaran mingguan, pertanyaan berbasis studi kasus, serta mendorong partisipasi aktif seluruh pegawai dalam diskusi.  Menyusun bank soal dan Frequently Asked Questions (FAQ) PBJP berdasarkan pertanyaan harian dan hasil diskusi sebagai media pembelajaran internal serta referensi dalam kegiatan konsultasi dan pendampingan.  Memperbarui materi konsultasi, pendampingan, dan bimbingan teknis agar selaras dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 beserta peraturan pelaksanaannya.  Melakukan pengarsipan dokumen kegiatan secara lebih sistematis, meliputi materi, notulen, dokumentasi, hasil pendampingan, serta pembahasan diskusi harian sebagai bagian dari pengelolaan pengetahuan (knowledge management) di lingkungan Biro Pengadaan Barang dan Jasa.  Mengimplementasikan hasil pendampingan dan Focus Group Discussion ke dalam materi konsultasi, pendampingan, dan bimbingan teknis sehingga dapat memberikan nilai tambah dalam peningkatan kapasitas aparatur dan kualitas layanan PBJP. G. Kesimpulan Secara keseluruhan, seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawab Konsultan Individu selama bulan Juni 2026 telah terlaksana sesuai dengan rencana kerja dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan koordinasi internal, penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan pemahaman terhadap regulasi terbaru, serta penyediaan dokumen pendukung yang menunjang pelaksanaan tugas Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. Capaian tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya tata kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang profesional, efektif, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian laporan bulanan bulan Juni ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, Juni 2026 Diketahui oleh, Kuasa Pengguna Anggaran Disetujui oleh, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan M. Ali Zaini, S.H., M.H Pembina Utama Muda IV/c NIP. 19730729 200012 1 002 Agus Kurniawan, S.T., CPSp., CCMs Penata Tk.I (III/d) NIP. 19810822 200902 1 001 Pelaksana Ramikoh Giatri, S.ST

LAPORAN BULANAN JULI KONSULTAN INDIVIDU TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENDAMPINGAN, KONSULTASI DAN BIMTEK PBJ A. Pendahuluan Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, Konsultan Individu melaksanakan kegiatan yang berfokus pada pengelolaan komunikasi internal serta dukungan administrasi terhadap pelaksanaan kegiatan Pendampingan, Konsultasi, dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP). Pelaksanaan kegiatan selama bulan Juli 2026 bertujuan untuk menjaga efektivitas komunikasi antarpegawai, meningkatkan pemahaman mengenai regulasi dan kebijakan PBJP melalui media pembelajaran internal, serta memastikan dokumen kegiatan tersusun dan terdokumentasi secara tertib sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan kegiatan. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Konsultan Individu selama periode 1–31 Juli 2026. B. Identitas Konsultan Nama Konsultan : Ramikoh Giatri, S.ST Posisi : Konsultan Individu Tenaga Administrasi Periode Laporan : Juli 2026 Instansi : Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jambi Sub Kegiatan : Pendampingan, Konsultasi dan Bimtek PBJ C. Uraian Tugas Tugas Konsultan Individu Tenaga Administrasi pada bulan Maret meliputi: 1. Mengelola dan memantau aktivitas grup WhatsApp konsultasi dan pendampingan PBJ. 2. Memfasilitasi konsultasi dan diskusi terkait PBJ. 3. Mengoordinasikan pertanyaan anggota grup dengan narasumber/tenaga teknis PBJ. 4. Melakukan pencatatan dan dokumentasi kegiatan konsultasi PBJ. D. Pelaksanaan Kegiatan Bulan Februari 1. Mengelola dan Memantau Aktivitas Grup WhatsApp Konsultasi dan Pendampingan PBJ Selama bulan Juli 2026, Konsultan Individu melaksanakan pengelolaan dan pemantauan Grup WhatsApp komunikasi internal Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jambi sebagai media koordinasi, penyampaian informasi, serta peningkatan kompetensi pegawai di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP). Sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas pegawai, Konsultan Individu secara rutin menyusun dan mengirimkan pertanyaan harian (daily quiz) mengenai PBJP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan LKPP, implementasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, penggunaan Katalog Elektronik Versi 6, serta studi kasus yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan. Setiap pertanyaan disertai pembahasan dan dasar hukum sehingga menjadi sarana pembelajaran bersama bagi seluruh pegawai. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi:  Memantau aktivitas komunikasi dan diskusi dalam grup setiap hari kerja.  Menyusun dan menyampaikan pertanyaan harian mengenai PBJP.  Memoderasi diskusi serta memberikan pembahasan berdasarkan ketentuan yang berlaku. PEMERINTAH PROVINSI JAMBI SEKRETARIAT DAERAH Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1, Telanaipura, Jambi Telepon (0741) 60144, Faksimile (0741) 60400, Laman jambiprov.go.id

 Menyampaikan informasi mengenai regulasi, kebijakan, surat edaran, dan agenda kegiatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa.  Mendokumentasikan materi diskusi sebagai bahan penyusunan bank soal dan referensi pembelajaran internal. Output Kegiatan:  Terlaksananya pembelajaran harian PBJP melalui media Grup WhatsApp.  Meningkatnya partisipasi pegawai dalam diskusi mengenai regulasi dan praktik PBJP.  Tersusunnya dokumentasi pertanyaan dan pembahasan sebagai referensi pembelajaran internal.  Terjaganya komunikasi dan koordinasi internal yang efektif antarpegawai. Hasil dari kegiatan ini adalah terciptanya komunikasi yang aktif dan responsif antara anggota grup dan tim pendamping PBJ. Rekapitulasi pertanyaan-pertanyaan seputar PBJ Tanggal Pertanyaan 02/07/2026 521. Pemerintah Desa Sukamaju akan membangun jalan lingkungan secara swakelola. Kasi Pembangunan telah menyusun RAB Pengadaan sebesar Rp195.000.000, sedangkan dalam DPA kegiatan tercantum sebesar Rp180.000.000. Setelah dilakukan survei harga terbaru, diketahui seluruh harga material memang mengalami kenaikan sehingga RAB baru menjadi Rp195.000.000. Kepala Desa tetap meminta pekerjaan segera dilaksanakan tanpa melakukan perubahan dokumen anggaran. Sikap Kasi yang paling sesuai dengan ketentuan adalah... A. Tetap melaksanakan pengadaan karena kenaikan harga merupakan kondisi pasar B. Melaksanakan pekerjaan dengan mengurangi volume agar sesuai DPA C. Menghentikan proses pengadaan dan melaporkan kepada Kepala Desa karena RAB melebihi pagu rincian objek belanja D. Melanjutkan pekerjaan sepanjang masyarakat menyetujui 522. Di Desa Harapan hanya terdapat satu toko bangunan yang mampu menyediakan semen berkualitas sesuai kebutuhan pembangunan balai desa. Selama dua tahun berturut-turut toko tersebut menjadi penyedia melalui metode Pembelian Langsung. Pada tahun ketiga masih belum ada penyedia lain yang mampu menyediakan barang yang sama. Tindakan yang paling tepat adalah... A. Wajib melakukan lelang B. Harus membeli di desa lain C. Tetap dapat melakukan Pembelian Langsung kepada penyedia yang sama D. Pengadaan harus dibatalkan 523. TPK mengirimkan permintaan penawaran kepada tiga penyedia. Hasil evaluasi: • Penyedia A: Lulus administrasi dan teknis, harga Rp148 juta. • Penyedia B: Lulus administrasi dan teknis, harga Rp148 juta. • Penyedia C: Tidak lulus teknis. Langkah berikutnya yang paling tepat adalah... A. Menetapkan Penyedia A sebagai pemenang B. Menetapkan Penyedia B karena lebih dahulu menyampaikan penawaran C. Melakukan negosiasi kepada A dan B untuk memperoleh harga yang lebih murah

D. Mengulang seluruh proses pengadaan 03/07/2026 524. Sebuah pekerjaan konstruksi dilaksanakan secara swakelola oleh TPK. Karena seluruh anggota TPK berlatar belakang administrasi, Kepala Desa tidak menunjuk penanggung jawab teknis pekerjaan. Risiko terbesar terhadap kepatuhan regulasi adalah... A. Tidak ada masalah karena seluruh pekerjaan dilakukan masyarakat. B. Pengadaan menjadi batal otomatis. C. Tidak terpenuhinya ketentuan penunjukan penanggung jawab teknis pekerjaan konstruksi. D. Pekerjaan harus dialihkan kepada penyedia. 525. Dalam proses Permintaan Penawaran hanya terdapat satu penyedia yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan teknis. Menurut ketentuan, TPK harus... A. Mengulang proses Permintaan Penawaran. B. Menetapkan penyedia tanpa negosiasi. C. Melakukan negosiasi harga terlebih dahulu. D. Mengubah metode menjadi lelang. 526. Kaur Keuangan ditunjuk sebagai Kasi yang mengelola pengadaan karena dianggap paling memahami administrasi keuangan desa. Berdasarkan ketentuan, keputusan tersebut... A. Diperbolehkan apabila disetujui Kepala Desa. B. Diperbolehkan jika nilai pengadaan kecil. C. Tidak diperbolehkan karena Kaur Keuangan tidak boleh menjadi pengelola pengadaan. D. Diperbolehkan jika tidak ada Kasi lain. 527. Selama proses lelang terdapat tiga peserta yang memenuhi syarat administrasi dan teknis. Harga penawaran: • A = Rp260 juta • B = Rp255 juta • C = Rp252 juta Tidak ada harga yang sama. Pemenang seharusnya adalah... A. Penyedia A. B. Penyedia B. C. Penyedia C. D. Dilakukan negosiasi kepada seluruh peserta terlebih dahulu. 04/07/2026 528. Saat pembangunan gedung desa melalui penyedia berlangsung, ditemukan kondisi tanah berbeda dengan hasil survei awal sehingga fondasi harus diubah. Perubahan tersebut menyebabkan perubahan volume pekerjaan. Langkah yang sesuai ketentuan adalah... A. Mengubah pekerjaan secara lisan. B. Mengubah spesifikasi tanpa dokumen. C. Melakukan perubahan surat perjanjian dengan persetujuan Kepala Desa. D. Membatalkan kontrak. 529. Dalam suatu pengadaan komputer desa senilai Rp185 juta, TPK hanya meminta penawaran kepada satu penyedia padahal terdapat lima penyedia yang mampu menyediakan barang tersebut. Tindakan TPK tersebut... A. Sudah sesuai ketentuan. B. Tidak sesuai karena seharusnya minimal meminta penawaran kepada dua penyedia. C. Harus menggunakan Pembelian Langsung. D. Wajib menggunakan lelang. 530. Terjadi perselisihan antara Kasi dan TPK mengenai hasil evaluasi penyedia. Musyawarah telah dilakukan tetapi tidak mencapai kesepakatan. Kepala Desa kemudian memimpin musyawarah kedua, namun tetap tidak tercapai mufakat. Langkah berikutnya yang paling tepat

adalah... A. Kepala Desa menetapkan pemenang secara sepihak. B. Perselisihan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan atau pengadilan sesuai ketentuan. C. Camat wajib menentukan penyedia. D. Seluruh proses pengadaan dibatalkan. 06/07/2026 531. Pemerintah Desa Maju Bersama akan membangun embung desa secara swakelola. Seluruh material diperoleh melalui penyedia, sedangkan pekerjaan dilakukan masyarakat desa. Setelah pekerjaan selesai 70%, diketahui sebagian material berasal dari luar desa, padahal di desa setempat tersedia material dengan kualitas yang sama dan harga lebih murah. Berdasarkan ketentuan pengadaan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa... A. Tidak terdapat pelanggaran karena penyedia bebas menentukan asal material. B. TPK telah melanggar prinsip efisiensi saja. C. Pengadaan tidak mengutamakan penggunaan bahan/material dari lokasi pekerjaan setempat. D. Pekerjaan harus dibatalkan seluruhnya. 532. Dalam pengadaan komputer senilai Rp185 juta digunakan metode Permintaan Penawaran. Hasil evaluasi: • Penyedia A memenuhi seluruh persyaratan dengan harga Rp178 juta. • Penyedia B memenuhi seluruh persyaratan dengan harga Rp181 juta. • Penyedia C tidak memenuhi spesifikasi teknis. Ketua TPK memilih Penyedia B karena merupakan kerabat Kepala Desa. Pelanggaran utama yang terjadi adalah... A. Tidak transparan B. Tidak efisien C. Melanggar prinsip adil dan etika pengadaan karena mengarah pada keuntungan pihak tertentu. D. Tidak efektif 533. Kasi telah menetapkan HPS berdasarkan survei harga enam bulan sebelum pelaksanaan pengadaan. Menjelang pengadaan harga material naik cukup signifikan. Langkah yang paling tepat adalah... A. Tetap menggunakan HPS lama. B. Menetapkan HPS baru berdasarkan harga pasar menjelang pemilihan penyedia. C. Menggunakan harga toko langganan. D. D. Menunggu harga turun. 07/07/2026 534. TPK melaksanakan Lelang. Hasil evaluasi: - Penyedia A, lulus administrasi dan teknis, harga 315jt - Penyedia B, lulus administrasi dan tidak lulus teknis, harga 295jt - Penyedia C, lulus administrasi dan teknis, harga 320jt Pemenang seharusnya adalah... A. B B. A C. C D. Diulang 535. Saat penyusunan RAB Pengadaan Swakelola, harga material di desa setempat lebih mahal dibanding desa tetangga sebesar 20%. Kasi paling tepat... A. Wajib menggunakan harga desa sendiri. B. Dapat menggunakan harga desa sekitar apabila barang lebih sesuai ketentuan. C. Menggunakan harga internet.

D. Menggunakan harga kabupaten. 536. Dalam suatu pekerjaan konstruksi melalui penyedia, setelah kontrak ditandatangani ditemukan adanya batu besar di lokasi sehingga volume galian berubah. Sebelum pekerjaan dilanjutkan, Kasi harus... A. Menyuruh penyedia melanjutkan pekerjaan. B. Membuat addendum/perubahan surat perjanjian sesuai kondisi lapangan. C. Mengurangi pembayaran. D. Membatalkan kontrak. 537. Setelah pekerjaan selesai, TPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada Kepala Desa tanpa melalui Kasi. Tindakan tersebut... A. Sudah benar. B. Tidak sesuai karena hasil pekerjaan terlebih dahulu diterima Kasi melalui BAST. C. Tidak masalah apabila Kepala Desa hadir. D. Sah apabila masyarakat mengetahui. 08/07/2026 538. Dalam suatu lelang hanya satu penyedia yang lulus evaluasi. Apa tindakan berikutnya? A. Menetapkan langsung. B. Mengulang lelang. C. Melakukan negosiasi harga lalu menetapkan pemenang. D. Membatalkan. 539. Kepala Desa meminta TPK memenangkan penyedia tertentu sebelum evaluasi dilakukan. Perintah tersebut bertentangan dengan... A. Prinsip gotong royong. B. Prinsip pemberdayaan masyarakat. C. Etika pengadaan dan prinsip persaingan sehat. D. Efektivitas. 540. Penyedia menyerahkan penawaran tanpa surat pernyataan kebenaran usaha. TPK seharusnya... A. Tetap mengevaluasi. B. Menyatakan administrasi tidak memenuhi. C. Menambahkan sendiri dokumen tersebut. D. Menetapkan sebagai pemenang. 541. Pada metode Pembelian Langsung senilai Rp8 juta, Kasi membeli barang tanpa melakukan negosiasi harga. Risiko utama adalah... A. Tidak ada masalah. B. Tidak memenuhi tata cara Pembelian Langsung. C. Harus menggunakan lelang. D. Harus menggunakan Permintaan Penawaran. 542. Dalam pekerjaan Swakelola, seluruh tenaga kerja berasal dari luar desa, padahal masyarakat desa memiliki kemampuan yang sama. Kondisi tersebut bertentangan dengan... A. Prinsip transparansi. B. Ketentuan bahwa tenaga kerja diutamakan berasal dari masyarakat desa. C. Efisiensi. D. Akuntabilitas. 543. Pengumuman hasil Swakelola tidak mencantumkan nama TPK dan waktu pelaksanaan. Pengumuman tersebut... A. Tetap sah. B. Tidak memenuhi unsur informasi minimal. C. Harus diumumkan di kecamatan. A. D. Tidak perlu diumumkan. 09/07/2026 544. TPK memilih penyedia dengan harga tertinggi karena kualitas dianggap lebih baik, padahal seluruh peserta telah memenuhi spesifikasi teknis. Keputusan tersebut... A. Benar.

B. Salah karena pemenang seharusnya harga penawaran terendah yang memenuhi syarat. C. Tidak diatur. D. Menjadi kewenangan Kepala Desa. 545. Dalam proses Permintaan Penawaran terdapat dua peserta dengan harga sama setelah negosiasi. Apa tindakan paling tepat? A. Diundi. B. Kepala Desa memilih. C. Dilakukan negosiasi kembali kepada masing-masing penyedia. D. Membatalkan pengadaan. 546. Kasi menandatangani kontrak sementara anggaran belum tersedia. Tindakan tersebut... A. Dibolehkan. B. Dilarang oleh peraturan. C. Menjadi kewenangan Kepala Desa. D. Sah apabila penyedia setuju. 547. Pada pekerjaan Swakelola, seluruh alat berat disewa dari luar desa, padahal desa memiliki alat yang masih layak digunakan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan bahwa... A. Swakelola harus memanfaatkan sarana dan peralatan yang dikuasai desa terlebih dahulu. B. Semua alat harus baru. C. Penyedia wajib menyediakan alat. D. Swakelola tidak boleh menggunakan alat berat. 10/07/2026 548. Penyedia terlambat menyelesaikan pekerjaan sehingga target kontrak tidak tercapai. Kasi seharusnya... A. Membayar penuh. B. Memberikan sanksi sesuai bukti transaksi/perjanjian. C. Menambah anggaran. D. Menghapus kewajiban penyedia. 549. Dalam proses Lelang, pengumuman hanya ditempel selama satu hari kemudian dilepas. Dari sisi prinsip pengadaan, tindakan tersebut paling berpotensi mengurangi... A. Gotong royong. B. Transparansi dan keterbukaan. C. Efektivitas. D. Efisiensi. 550. Setelah pekerjaan selesai 100%, TPK tidak membuat laporan pelaksanaan kepada Kasi. Akibat utama adalah... A. Tidak dapat dilakukan Berita Acara Serah Terima (BAST) sesuai prosedur. B. Tidak mempengaruhi administrasi. C. Kepala Desa langsung menerima pekerjaan. D. Penyedia otomatis menjadi penanggung jawab. 551. Desa Makmur akan membangun jalan rabat beton dengan nilai Rp225.000.000. Kasi memerintahkan TPK menggunakan metode Permintaan Penawaran agar proses lebih cepat. Menurut ketentuan, tindakan yang paling tepat adalah... A. Tetap menggunakan Permintaan Penawaran karena lebih efisien. B. Menggunakan Pembelian Langsung. C. Menggunakan metode Lelang karena nilai pengadaan melebihi Rp200 juta. D. Menyerahkan kepada Kepala Desa untuk menentukan metode. 13/07/2026 552. Pada saat evaluasi Permintaan Penawaran, ditemukan hasil sebagai berikut: • Penyedia A: Administrasi lulus, teknis lulus, harga

Rp178 juta. • Penyedia B: Administrasi tidak lengkap, teknis memenuhi, harga Rp170 juta. • Penyedia C: Administrasi lulus, teknis tidak memenuhi, harga Rp165 juta. Siapa yang paling tepat ditetapkan sebagai pemenang…. A. Penyedia B B. Penyedia C C. Penyedia A D. Tidak ada pemenang 553. Kasi telah menetapkan HPS sebesar Rp198 juta. Setelah negosiasi, harga penawaran penyedia menjadi Rp201 juta karena terjadi kenaikan harga material sehari sebelum kontrak ditandatangani. Langkah yang paling tepat adalah... A. Menambah pembayaran tanpa perubahan dokumen. B. Melakukan penyesuaian HPS sesuai ketentuan sebelum proses dilanjutkan apabila memungkinkan. C. Tetap menandatangani kontrak. D. Mengurangi spesifikasi tanpa persetujuan. 554. Dalam pelaksanaan Swakelola pembangunan drainase, TPK membeli seluruh alat dari luar desa, padahal desa memiliki alat yang masih layak pakai. Ketentuan yang tidak dipenuhi adalah... A. Prinsip transparansi. B. Kewajiban memanfaatkan sarana/peralatan yang dikuasai desa terlebih dahulu. C. Prinsip bersaing. D. Prinsip efektif. 14/07/2026 555. Setelah pekerjaan selesai, Penyedia meminta pembayaran penuh. Namun Kasi menemukan volume pekerjaan hanya mencapai 95% dari kontrak. Tindakan Kasi yang paling tepat adalah... A. Membayar seluruh nilai kontrak. B. Memerintahkan penyedia memperbaiki dan memenuhi target sesuai kontrak. C. Membatalkan seluruh pekerjaan. D. Menyerahkan keputusan kepada Kepala Desa. 556. Dalam pembangunan kantor desa secara Swakelola, TPK ingin menunjuk konsultan perencana. Menurut ketentuan... A. Tidak diperbolehkan. B. Diperbolehkan sebagai bagian dari kebutuhan yang mendukung Swakelola melalui Penyedia. C. Harus melalui Pemerintah Kabupaten. D. Wajib dilakukan secara Swakelola. 557. Pada pekerjaan konstruksi melalui Penyedia, setelah kontrak berjalan ditemukan kondisi tanah yang berbeda sehingga volume pekerjaan bertambah 15%. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah... A. Menambah pekerjaan secara lisan. B. Menyusun perubahan surat perjanjian sesuai ketentuan. C. Membayar tambahan tanpa dokumen. D. Menghentikan pekerjaan permanen. 558. Kepala Desa menetapkan TPK yang seluruh anggotanya berasal dari perangkat desa tanpa melibatkan unsur masyarakat maupun lembaga kemasyarakatan. Keputusan tersebut... A. Sudah tepat. B. Tidak sesuai karena komposisi unsur TPK tidak memenuhi ketentuan. C. Sah apabila jumlahnya tiga orang. D. Menjadi kewenangan penuh Kepala Desa. 559. TPK menyelesaikan seluruh proses lelang, tetapi

hasilnya tidak diumumkan kepada masyarakat. Prinsip yang paling terdampak adalah... A. Efisiensi. B. Transparansi. C. Gotong royong. D. Efektivitas. 560. Dalam evaluasi penawaran, Penyedia A menawarkan harga terendah tetapi tidak memenuhi spesifikasi teknis. Penyedia B memenuhi seluruh persyaratan dengan harga sedikit lebih tinggi. Siapa yang ditetapkan sebagai pemenang? A. Penyedia A. B. Penyedia B. C. Dilakukan negosiasi dengan Penyedia A. D. Pengadaan dibatalkan. 15/07/2026 561. Kasi telah menerima hasil pekerjaan melalui BAST. Namun seluruh dokumen pengadaan tidak diarsipkan. Risiko utama adalah... A. Tidak ada dampak. B. Menyulitkan pengawasan dan bertentangan dengan kewajiban pengarsipan. C. Pembayaran otomatis batal. D. Kepala Desa bertanggung jawab penuh. 562. Dalam suatu Permintaan Penawaran hanya terdapat satu penyedia di desa yang mampu menyediakan barang. Langkah yang paling tepat adalah... A. Pengadaan harus dibatalkan. B. Permintaan Penawaran dapat dilakukan kepada satu penyedia tersebut. C. Wajib mencari penyedia luar provinsi. D. Harus menggunakan lelang. 563. TPK menetapkan penyedia tanpa mengevaluasi persyaratan teknis karena harga yang ditawarkan paling murah. Keputusan tersebut... A. Benar. B. Salah karena evaluasi harus memperhatikan persyaratan teknis dan harga. C. Sah apabila disetujui Kepala Desa. D. Tidak diatur. 564. Kasi menandatangani surat perjanjian, tetapi anggaran kegiatan belum tersedia dalam APB Desa. Perbuatan tersebut... A. Diperbolehkan. B. Dilarang menurut ketentuan. C. Menjadi tanggung jawab penyedia. D. Tidak mempengaruhi keabsahan kontrak. 565. Penyedia menawarkan hadiah kepada Ketua TPK setelah ditetapkan sebagai pemenang. Tindakan Ketua TPK yang paling sesuai adalah... A. Menerima sebagai bentuk penghargaan. B. Menolak karena bertentangan dengan etika pengadaan. C. Membagi kepada anggota TPK. D. Menyerahkan kepada Kepala Desa untuk diputuskan. 16/07/2026 566. Seluruh proses pengadaan telah selesai, tetapi hasil pekerjaan konstruksi tidak diumumkan di lokasi pekerjaan. Ketentuan yang tidak dipenuhi adalah... A. Pengumuman hasil pekerjaan konstruksi di lokasi pekerjaan. B. Pengendalian pengadaan. C. Penyusunan HPS. D. Evaluasi teknis. 567. Pada saat survei harga terdapat empat penyedia dengan harga:

• Rp98 juta • Rp100 juta • Rp100 juta • Rp104 juta Harga pasar yang paling tepat digunakan sebagai dasar HPS adalah... A. Rp98 juta B. Rp99 juta C. Rp100 juta D. Rp104 juta 568. Penyedia terlambat menyelesaikan pekerjaan selama 20 hari tanpa alasan keadaan kahar. Kasi seharusnya... A. Mengabaikan keterlambatan. B. Memberikan sanksi sesuai perjanjian. C. Langsung memutus kontrak tanpa dasar. D. Menambah waktu tanpa perubahan dokumen. 569. Pada saat Swakelola berlangsung, masyarakat mengusulkan perubahan desain yang menyebabkan biaya bertambah di atas pagu DPA. Kasi seharusnya... A. Langsung menyetujui. B. Melaksanakan perubahan karena merupakan aspirasi masyarakat. C. Menghentikan proses dan melaporkan kepada Kepala Desa karena melebihi pagu rincian objek belanja. D. Mengurangi kualitas material. 570. Desa Sejahtera akan membangun gedung serbaguna senilai Rp235 juta. TPK menggunakan metode Lelang. Dari empat penyedia yang memasukkan penawaran, hasil evaluasi adalah sebagai berikut: - Penyedia A, lulus administrasi dan teknis, harga 228jt - Penyedia B, lulus administrasi dan teknis, harga 228jt - Penyedia C, lulus administrasi dan tidak lulus teknis, harga 220jt - Penyedia D, tidak lulus administrasi dan teknis, harga 215jt TPK langsung menetapkan Penyedia A sebagai pemenang karena memasukkan penawaran lebih dahulu. Menurut ketentuan, tindakan TPK yang paling tepat seharusnya adalah... A. Menetapkan Penyedia A karena lebih dahulu memasukkan penawaran. B. Menetapkan Penyedia B karena pengalaman lebih banyak. C. Melakukan negosiasi kepada Penyedia A dan B untuk memperoleh harga yang lebih rendah, kemudian menetapkan hasilnya. D. Membatalkan lelang karena terdapat dua harga yang sama. 17/07/2026 571. PPK membuat Mini Kompetisi Barang Non-Itemized dengan nilai pagu Rp12 miliar. Karena terdapat penyedia usaha kecil yang memenuhi seluruh persyaratan, namun PPK tetap membuka kompetisi bagi seluruh penyedia termasuk usaha besar agar memperoleh harga yang lebih murah. Keputusan PPK tersebut adalah... A. Benar karena tujuan mini kompetisi adalah memperoleh harga terendah. B. Benar sepanjang disetujui PA. C. Salah karena paket tersebut wajib diperuntukkan bagi usaha kecil atau koperasi sepanjang mampu memenuhi persyaratan. D. Salah hanya apabila terdapat minimal tiga usaha kecil. 572. Pada Mini Kompetisi Itemized terdapat lima item produk.

Penyedia A hanya mengajukan penawaran untuk dua item. Penyedia B mengajukan penawaran seluruh item. Penyedia C mengajukan penawaran satu item. Menurut ketentuan, yang benar adalah... A. Seluruh penyedia gugur. B. Penyedia A dan C diperbolehkan karena Itemized memperbolehkan penawaran sebagian item. C. Penyedia A gugur. D. Penyedia C gugur. 573. Dalam Mini Kompetisi Non-Itemized terdapat enam item barang. Penyedia hanya mengisi harga lima item karena satu item kosong. Status penawaran tersebut adalah... A. Tetap masuk papan peringkat. B. Masuk evaluasi teknis. C. Tidak masuk papan peringkat kompetisi. D. Tetap dapat dievaluasi apabila harga total lebih rendah. 574. PPK menetapkan masa penawaran dimulai pukul 08.00 hari Senin dan berakhir pukul 16.00 di hari yang sama. Ketentuan tersebut... A. Diperbolehkan. B. Diperbolehkan apabila seluruh penyedia telah menyatakan siap. C. Tidak diperbolehkan karena jadwal minimal 1 hari kerja setelah paket dibuat. D. Tidak diperbolehkan hanya untuk konstruksi. 575. Setelah paket dipublikasikan, belum ada satu pun penyedia memasukkan penawaran. PPK ingin mengubah spesifikasi teknis produk. Apakah diperbolehkan? A. Ya. B. Tidak. C. Hanya dapat mengubah jadwal. D. Harus membatalkan paket. 18/07/2026 576. Setelah terdapat satu penawaran masuk, PPK ingin menaikkan pagu kompetisi. Tindakan tersebut... A. Diperbolehkan. B. Diperbolehkan setelah persetujuan PA. C. Tidak diperbolehkan. D. Diperbolehkan apabila seluruh peserta menyetujui. 577. Mini Kompetisi Itemized menghasilkan papan peringkat berikut. Item A: • Penyedia X peringkat pertama • Penyedia Y peringkat kedua Item B: • Penyedia Y peringkat pertama • Penyedia X peringkat kedua Penetapan pemenang yang benar... A. Harus satu penyedia. B. Dapat berbeda untuk setiap item. C. Seluruh item harus dimenangkan peringkat total tertinggi. D. Harus dinegosiasikan kembali. 578. Dalam evaluasi ditemukan sertifikat TKDN yang ditampilkan peserta berbeda dengan data pada database Kemenperin. PPK wajib... A. Mengabaikan. B. Tetap menetapkan penyedia. C. Menggugurkan peserta dan dapat melaporkan melalui fitur "Laporkan". D. Meminta revisi sertifikat. 579. Peserta yang telah mengirim penawaran ingin membatalkan penawaran karena salah memasukkan harga. Menurut ketentuan...

A. Diperbolehkan sebelum penutupan. B. Tidak diperbolehkan membatalkan. C. Diperbolehkan jika belum dievaluasi. D. Harus mendapat persetujuan PPK. 580. Penyedia ditetapkan sebagai calon pemenang namun tidak memberikan jawaban selama empat hari kerja. PPK wajib... A. Menunggu tanpa batas waktu. B. Menetapkan otomatis menjadi pemenang. C. Melakukan evaluasi kepada peringkat berikutnya. D. Membatalkan kompetisi. 20/07/2026 581. Mini Kompetisi Itemized terdiri atas tiga item. Penyedia A menang seluruh item tetapi hanya menyetujui dua item. Apa tindakan PPK? A. Menetapkan untuk dua item saja. B. Membatalkan seluruh kompetisi. C. Melakukan evaluasi ulang terhadap item yang ditolak. D. Menegosiasikan ulang. 582. Pengadaan barang Rp3 miliar. Produk A: • TKDN 30% • Harga Rp2,8 miliar Produk B: • TKDN 0% • Harga Rp2,75 miliar Urutan papan peringkat pertama kemungkinan besar adalah... A. Produk B B. Produk A C. Sama D. Ditentukan evaluasi teknis 583. Mini Kompetisi Barang dengan nilai Rp800 juta. Harga penawaran terendah berasal dari produk impor. Harga kedua berasal dari produk TKDN 35%. Urutan papan peringkat pertama adalah... A. Produk impor. B. Produk TKDN. C. Harga sama. D. Bergantung evaluasi. 584. Mini Kompetisi Barang Rp1,5 miliar. Produk A • TKDN 40% • Harga Rp1.300.000.000 Produk B • TKDN 0% • Harga Rp1.250.000.000 Penentuan harga menggunakan... A. Harga penawaran. B. Harga evaluasi akhir (HEA). C. Harga zonasi. D. Harga satuan. 585. Dalam Mini Kompetisi Konstruksi terdapat peserta dengan SKP = 0. Status peserta... A. Tetap dievaluasi. B. Gugur. C. Masuk cadangan. D. Menunggu klarifikasi. 21/07/2026 586. Mini Kompetisi Konstruksi Rp20 miliar. Penawaran peserta sebesar Rp15 miliar. Langkah berikutnya... A. Langsung menang. B. Evaluasi kewajaran harga. C. Negosiasi. D. Klarifikasi TKDN. 587. Harga penawaran konstruksi berada di bawah 80% pagu. Peserta tidak mampu membuktikan struktur

pembentuk harga. Keputusan PPK... A. Tetap menetapkan. B. Gugur karena harga tidak wajar. C. Negosiasi ulang. D. Harga dinaikkan. 588. Terdapat dua penyedia mengikuti Mini Kompetisi. Salah satunya masuk daftar hitam setelah memasukkan penawaran tetapi sebelum evaluasi. Tindakan PPK... A. Tetap mengevaluasi. B. Menggugurkan penyedia tersebut. C. Membatalkan kompetisi. D. Negosiasi. 589. Mini Kompetisi telah diperpanjang. Tetap tidak ada penawaran masuk. Langkah yang benar... A. Menetapkan penyedia langsung. B. Membatalkan kompetisi. C. Negosiasi. D. Menunjuk penyedia. 590. Setelah evaluasi selesai hanya tersisa satu peserta yang lulus karena peserta lain gugur. Kompetisi... A. Tetap dapat ditetapkan pemenangnya. B. Wajib dibatalkan. C. Diulang otomatis. D. Dilakukan negosiasi. 22/07/2026 591. PPK telah mempublikasikan paket mini kompetisi. Belum ada satu pun penyedia yang memasukkan penawaran. PPK bermaksud mengubah spesifikasi teknis barang. Pernyataan yang benar adalah... A. Tidak diperbolehkan karena paket telah dipublikasikan. B. Diperbolehkan karena belum ada penawaran yang masuk. C. Hanya boleh mengubah jadwal. D. Wajib membatalkan paket. 592. Setelah terdapat satu penawaran masuk, PPK ingin mengubah spesifikasi teknis. A. Boleh. B. Boleh apabila disetujui PA. C. Tidak boleh. D. Boleh apabila seluruh peserta menyetujui. 593. Pada Mini Kompetisi Barang terdapat lima item produk. Peserta hanya mengisi harga empat item. Status peserta tersebut adalah... A. Tetap dievaluasi. B. Masuk papan peringkat. C. Tidak masuk papan peringkat. D. Ditetapkan sebagai cadangan. 594. Mini Kompetisi Itemized memiliki lima item. Peserta hanya menawar dua item. A. Gugur. B. Tetap dapat mengikuti kompetisi untuk dua item tersebut. C. Harus membatalkan penawaran. D. Tidak dapat masuk papan peringkat. 595. Peserta telah mengirim penawaran, kemudian menyadari harga salah. Yang diperbolehkan adalah... A. Membatalkan penawaran. B. Menghapus penawaran. C. Mengubah penawaran selama jadwal belum berakhir. D. Tidak dapat melakukan apa pun. 23/07/2026 596. PPK mengunggah Dokumen Kompetisi pada Mini Kompetisi Barang. Pernyataan yang benar... A. Wajib. B. Tidak diperbolehkan. C. Dapat dilakukan apabila fitur tersedia.

D. Hanya untuk pekerjaan konstruksi. 597. Pada Mini Kompetisi Konstruksi, unggahan Dokumen Kompetisi bersifat... A. Opsional. B. Wajib. C. Hanya jika nilai di atas Rp10 miliar. D. Sesuai persetujuan PA. 598. Mini Kompetisi Barang Rp12 miliar diperuntukkan bagi usaha kecil. Namun usaha kecil ternyata tidak memiliki kemampuan teknis. PPK dapat... A. Membatalkan kompetisi. B. Mengubah menjadi untuk Non-UMK/Koperasi. C. Menunjuk langsung. D. Membagi paket. 599. Peserta memiliki produk sesuai spesifikasi tetapi KBLI tidak sesuai. A. Tetap boleh ikut. B. Gugur pada evaluasi. C. Tidak dapat memasukkan penawaran. D. Dapat mengikuti jika memiliki pengalaman. 600. Peserta masuk Daftar Hitam setelah paket dipublikasikan tetapi sebelum evaluasi. A. Tetap dievaluasi. B. Digugurkan. C. Menunggu klarifikasi. D. Membatalkan kompetisi. 24/07/2026 601. Papan peringkat Mini Kompetisi Barang disusun berdasarkan... A. Harga terendah. B. Nilai teknis. C. Skor PDN dan Harga. D. TKDN tertinggi. 602. Papan peringkat Mini Kompetisi Konstruksi disusun berdasarkan... A. TKDN. B. Harga terendah. C. Nilai teknis. D. Skor PDN. 603. Harga penawaran Mini Kompetisi Barang Rp1,2 miliar menggunakan... A. Harga Penawaran. B. Harga Evaluasi Akhir (HEA). C. Harga Zonasi. D. Harga Satuan. 604. Peserta calon pemenang tidak memberikan konfirmasi selama tiga hari kerja. PPK harus... A. Menunggu jawaban. B. Menetapkan otomatis sebagai pemenang. C. Mengevaluasi peringkat berikutnya. D. Membatalkan kompetisi. 605. Peserta menolak menjadi pemenang tanpa alasan yang dapat diterima. Akibatnya... A. Tidak ada konsekuensi. B. Dikenakan sanksi sesuai ketentuan. C. Hanya diblacklist pada paket tersebut. D. Harus mengulang penawaran. 25/07/2026 606. Mini Kompetisi dibatalkan karena hanya terdapat satu penyedia yang memasukkan penawaran. Pernyataan tersebut... A. Benar. B. Salah. C. Hanya berlaku konstruksi. D. Hanya berlaku barang. 607. Awalnya terdapat lima peserta yang memasukkan penawaran. Setelah evaluasi hanya satu yang memenuhi

syarat. Kompetisi... A. Harus dibatalkan. B. Tetap dapat menetapkan pemenang. C. Harus diulang. D. Harus dinegosiasi. 608. Pada Mini Kompetisi Konstruksi terdapat peserta dengan SKP = 0. PPK harus... A. Melakukan klarifikasi. B. Menggugurkan peserta. C. Menunggu tambahan dokumen. D. Melakukan negosiasi. 609. Harga penawaran konstruksi sebesar 78% dari pagu. PPK langsung menggugurkan peserta. Keputusan tersebut... A. Benar. B. Salah, karena harus dilakukan evaluasi kewajaran harga terlebih dahulu. C. Benar apabila nilai di atas Rp10 miliar. D. Benar apabila tidak ada jaminan penawaran. 610. Mini Kompetisi Barang telah dibatalkan karena hanya satu peserta yang memasukkan penawaran. Tindak lanjut yang diperbolehkan adalah... A. Menunjuk penyedia tersebut secara langsung. B. Mengulang mini kompetisi, menggunakan metode E- Purchasing lainnya, atau metode pemilihan penyedia lainnya. C. Wajib mengulang mini kompetisi. D. Wajib menggunakan Tender Cepat. 28/07/2026 611. Desa Sukamaju akan membangun jembatan melalui Swakelola. Dalam pelaksanaannya diketahui Desa tidak memiliki alat berat yang dibutuhkan. Ketua TPK mengusulkan menyewa alat berat dari perusahaan di luar desa tanpa melalui proses pengadaan melalui penyedia karena pekerjaan tetap dilaksanakan secara Swakelola. Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019, tindakan yang paling tepat adalah.... A. TPK dapat langsung menyewa alat karena pekerjaan tetap Swakelola. B. Kepala Desa dapat memerintahkan penggunaan alat milik desa lain tanpa proses pengadaan. C. Kebutuhan alat yang tidak dimiliki Desa harus dipenuhi melalui Pengadaan kepada Penyedia. D. Pengadaan harus dibatalkan seluruhnya dan dialihkan menjadi pekerjaan Penyedia. 612. Dalam Permintaan Penawaran terdapat tiga penyedia yang memenuhi persyaratan teknis. Harga penawaran: Penyedia A = Rp184 juta Penyedia B = Rp184 juta Penyedia C = Rp187 juta Langkah TPK yang sesuai ketentuan adalah.... A. Menetapkan Penyedia A karena menyerahkan penawaran lebih dahulu. B. Mengulang proses Permintaan Penawaran. C. Melakukan negosiasi kepada Penyedia A dan B untuk memperoleh harga lebih murah. D. Memilih Penyedia C karena tidak terjadi harga yang sama. 613. Seorang Kasi menandatangani surat perjanjian dengan penyedia, sedangkan pagu anggaran kegiatan tersebut belum ditetapkan dalam APB Desa. Akibat tindakan tersebut adalah.... A. Sah sepanjang mendapat persetujuan Kepala Desa. B. Sah apabila pekerjaan sudah dimulai. C. Bertentangan dengan ketentuan karena dilarang menandatangani perjanjian tanpa anggaran tersedia.

D. Diperbolehkan apabila penyedia menyanggupi pembayaran di kemudian hari. 614. Dalam suatu desa hanya terdapat satu toko bangunan yang mampu menyediakan seluruh kebutuhan material pembangunan jalan desa. Pada metode Permintaan Penawaran, tindakan yang sesuai adalah.... A. Pengadaan wajib dibatalkan. B. Tetap meminta penawaran kepada dua penyedia dari luar kabupaten. C. Permintaan Penawaran dapat dilakukan kepada satu penyedia tersebut. D. Wajib menggunakan metode Lelang. 615. Kasi menyusun HPS berdasarkan harga pasar di kota terdekat, padahal barang yang sama tersedia di desa dengan harga lebih rendah. Menurut ketentuan, tindakan tersebut.... A. Sudah benar karena harga kota lebih lengkap. B. Kurang tepat karena HPS harus memprioritaskan harga pasar di desa setempat. C. Wajib menggunakan harga e-katalog. D. Tidak menjadi masalah sepanjang mendapat persetujuan TPK. 29/07/2026 616. Dalam pelaksanaan Lelang terdapat dua penyedia yang lulus evaluasi administrasi, teknis, dan harga. Harga penawaran: Penyedia X = Rp315 juta Penyedia Y = Rp315 juta Sesuai ketentuan, urutan tindakan berikutnya adalah.... A. Menetapkan penyedia yang mendaftar lebih dahulu. B. Mengundi pemenang. C. Melakukan negosiasi kepada masing-masing penyedia. D. Mengulang proses lelang. 617. RAB Pengadaan hasil perhitungan terbaru ternyata lebih tinggi daripada RAB dalam DPA dan melebihi pagu rincian objek belanja. Langkah Kasi/Kaur adalah.... A. Tetap melanjutkan pengadaan. B. Mengurangi volume pekerjaan tanpa persetujuan. C. Melaporkan kepada Kepala Desa dan pengadaan tidak dapat dilanjutkan. D. Menurunkan HPS tanpa dasar. 618. Setelah pekerjaan selesai 100%, TPK langsung menyerahkan hasil pekerjaan kepada Kepala Desa tanpa melalui Kasi/Kaur. Menurut ketentuan.... A. Sudah benar karena Kepala Desa adalah penanggung jawab. B. Tidak tepat karena hasil pekerjaan terlebih dahulu diserahterimakan kepada Kasi/Kaur melalui BAST. C. Dapat dilakukan jika nilai pekerjaan kecil. D. Tidak masalah apabila TPK mendapat persetujuan masyarakat. 619. Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi ditemukan kondisi tanah berbeda dengan gambar rencana sehingga diperlukan perubahan volume pekerjaan dan jadwal pelaksanaan. Menurut ketentuan, perubahan tersebut.... A. Tidak diperbolehkan. B. Dapat dilakukan melalui perubahan surat perjanjian dengan persetujuan Kepala Desa. C. Harus dilakukan kontrak baru. D. Hanya cukup dibuat berita acara. 620. Seorang anggota TPK menerima hadiah dari calon penyedia setelah proses evaluasi penawaran selesai dengan alasan sebagai bentuk terima kasih. Berdasarkan etika Pengadaan, tindakan tersebut....

A. Diperbolehkan selama nilainya kecil. B. Diperbolehkan jika dilaporkan kepada Kepala Desa. C. Melanggar etika Pengadaan karena tidak boleh menerima hadiah, komisi, atau imbalan yang berkaitan dengan Pengadaan. D. Diperbolehkan apabila penyedia menjadi pemenang. 30/07/2026 621. Pada saat penyusunan HPS, Kasi memperoleh informasi harga semen sebagai berikut: Desa A : Rp58.000/sak Desa B : Rp60.000/sak Desa C : Rp58.000/sak Harga yang paling tepat digunakan sebagai harga pasar adalah.... A. Rp60.000 karena merupakan harga tertinggi B. Rp58.000 karena merupakan harga yang paling banyak ditemukan C. Rata-rata ketiga harga D. Harga yang dipilih oleh Kepala Desa 622. Paket pengadaan senilai Rp8.500.000 telah dilakukan Pembelian Langsung kepada Penyedia "Maju Jaya" selama dua tahun anggaran berturut-turut. Pada tahun ketiga terdapat Penyedia lain di desa yang mampu menyediakan barang yang sama. Tindakan yang sesuai adalah.... A. Tetap menggunakan Penyedia lama demi efisiensi B. Harus melakukan Pembelian Langsung kepada Penyedia lain C. Wajib menggunakan metode Lelang D. Harus meminta izin Camat 623. Dalam pelaksanaan Swakelola, TPK mengundang tenaga ahli dari luar desa meskipun di desa terdapat tenaga yang memiliki kemampuan yang sama. Berdasarkan prinsip Pengadaan, tindakan tersebut.... A. Benar karena tenaga ahli bebas dipilih. B. Kurang tepat karena tenaga kerja diutamakan berasal dari masyarakat desa setempat. C. Wajib dilakukan. D. Tidak diatur dalam peraturan. 624. Pengadaan kendaraan operasional desa dilakukan dengan metode Pembelian Langsung senilai Rp180 juta. Berdasarkan ketentuan, tindakan tersebut.... A. Tepat. B. Tidak tepat karena kendaraan bermotor memiliki persyaratan administrasi khusus. C. Wajib menggunakan Swakelola. D. Tidak memerlukan dokumen administrasi. 625. Dalam evaluasi Permintaan Penawaran diperoleh hasil: Penyedia A memenuhi teknis tetapi harga terlalu tinggi. Penyedia B harga murah tetapi tidak memenuhi spesifikasi. Penyedia C memenuhi seluruh persyaratan. Penyedia yang dapat ditetapkan sebagai pemenang adalah.... A. A B. B C. C A. D. A atau B 31/07/2026 626. TPK telah menyusun dokumen lelang namun lupa mencantumkan nilai total HPS. Akibatnya.... A. Dokumen tetap lengkap. B. Dokumen belum memenuhi ketentuan penyusunan dokumen lelang. C. Tidak berpengaruh. D. Dapat dilengkapi setelah kontrak. 627. Dalam pekerjaan konstruksi Swakelola, tidak ada

anggota TPK yang memahami aspek teknis pekerjaan. Menurut ketentuan.... A. Tetap dapat dilaksanakan tanpa penanggung jawab teknis. B. Harus ditunjuk anggota TPK sebagai penanggung jawab teknis yang memahami pekerjaan konstruksi. C. Kepala Desa otomatis menjadi penanggung jawab teknis. D. Penyedia menjadi penanggung jawab teknis. 628. Kaur Keuangan ditunjuk sebagai Ketua TPK karena dianggap paling memahami administrasi. Penunjukan tersebut.... A. Benar. B. Tidak sesuai ketentuan. C. Sah jika disetujui Kepala Desa. D. Sah apabila tidak menerima honor. 629. Dalam Lelang hanya satu penyedia yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi, teknis, dan harga. Langkah berikutnya adalah.... A. Mengulang lelang. B. Menetapkan pemenang tanpa negosiasi. C. Melakukan negosiasi harga dengan penyedia tersebut. D. Membatalkan pengadaan. 2. Menyusun dan Mengarsipkan Dokumen Kegiatan Pendampingan, Konsultasi, dan Bimbingan Teknis PBJ Selama bulan Juli 2026, Konsultan Individu melaksanakan penyusunan dan pengarsipan dokumen administrasi guna mendukung pelaksanaan kegiatan Pendampingan, Konsultasi, dan Bimbingan Teknis PBJ. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi:  Menyusun dokumen administrasi kegiatan sesuai kebutuhan pelaksanaan.  Menyiapkan surat, daftar hadir, notulen, laporan kegiatan, serta dokumen pendukung lainnya.  Menyusun bahan paparan dan materi yang digunakan dalam kegiatan pendampingan maupun bimbingan teknis.  Melakukan pengelompokan dokumen berdasarkan jenis kegiatan.  Mengarsipkan dokumen dalam bentuk fisik maupun digital sesuai sistem administrasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa.  Memastikan kelengkapan dokumen sebagai bahan pertanggungjawaban serta memudahkan proses monitoring dan evaluasi kegiatan. Output Kegiatan:  Dokumen kegiatan Pendampingan, Konsultasi, dan Bimbingan Teknis tersusun secara lengkap.  Arsip administrasi kegiatan tertata secara sistematis dan mudah ditelusuri.  Tersedianya dokumen pendukung yang siap digunakan sebagai referensi dalam pelaksanaan kegiatan berikutnya. E. HASIL DAN CAPAIAN KEGIATAN Selama bulan Juli 2026, seluruh tugas yang menjadi tanggung jawab Konsultan Individu telah dilaksanakan dengan baik. Adapun hasil dan capaian yang diperoleh adalah sebagai berikut:  Terlaksananya pengelolaan Grup WhatsApp komunikasi internal secara aktif sebagai media koordinasi, penyebaran informasi, dan pembelajaran mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.  Terlaksananya penyampaian pertanyaan harian (daily quiz) mengenai PBJP secara konsisten sehingga meningkatkan partisipasi pegawai dalam diskusi, memperkuat pemahaman terhadap regulasi, serta mendukung peningkatan kompetensi pegawai.

 Tersusunnya dokumentasi materi diskusi dan pembahasan yang dapat dimanfaatkan sebagai bank soal, serta referensi pada kegiatan konsultasi dan bimbingan teknis.  Tersusunnya dokumen administrasi kegiatan Pendampingan, Konsultasi, dan Bimbingan Teknis PBJ secara lengkap dan sistematis sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.  Terlaksananya pengarsipan dokumen secara tertib dalam bentuk fisik maupun digital sehingga memudahkan proses pencarian dokumen, monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban.  Meningkatnya efektivitas koordinasi internal dan kualitas administrasi di lingkungan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. F. Kendala dan Tindak Lanjut 1. Kendala Selama pelaksanaan kegiatan pada bulan Juli 2026 terdapat beberapa kendala, antara lain:  Partisipasi pegawai dalam diskusi harian melalui Grup WhatsApp masih bervariasi karena adanya perbedaan beban kerja dan jadwal kedinasan.  Beberapa dokumen pendukung kegiatan diterima secara bertahap sehingga proses penyusunan dan pengarsipan memerlukan penyesuaian waktu.  Meningkatnya jumlah dokumen administrasi yang harus dikelola memerlukan ketelitian dan pengelolaan arsip yang lebih sistematis agar dokumen mudah ditelusuri kembali. 2. Tindak Lanjut Sebagai upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pada bulan berikutnya, akan dilakukan beberapa langkah sebagai berikut:  Melanjutkan penyampaian pertanyaan harian PBJP dengan materi yang lebih variatif dan berbasis studi kasus aktual.  Menyusun bank soal berdasarkan hasil diskusi sebagai media pembelajaran internal.  Menyempurnakan sistem pengarsipan dokumen secara digital agar lebih efektif, aman, dan mudah diakses.  Meningkatkan koordinasi dengan pelaksana kegiatan agar seluruh dokumen administrasi dapat diterima dan diarsipkan secara tepat waktu.  Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas media Grup WhatsApp sebagai sarana komunikasi dan peningkatan kompetensi pegawai. G. Kesimpulan Pelaksanaan tugas Konsultan Individu selama bulan Juli 2026 telah berjalan dengan baik sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang ditetapkan. Pengelolaan komunikasi internal melalui Grup WhatsApp serta penyusunan dan pengarsipan dokumen kegiatan telah memberikan dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan Bimbingan Teknis PBJ di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. Melalui pelaksanaan kegiatan tersebut, diharapkan kualitas koordinasi internal, pengelolaan administrasi, dan dokumentasi kegiatan semakin meningkat sehingga mampu mendukung penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Jambi, Juli 2026 Diketahui oleh, Kuasa Pengguna Anggaran Disetujui oleh, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan M. Ali Zaini, S.H., M.H Pembina Utama Muda IV/c NIP. 19730729 200012 1 002 Agus Kurniawan, S.T., CPSp., CCMs Penata Tk.I (III/d) NIP. 19810822 200902 1 001 Pelaksana Ramikoh Giatri, S.ST