Kanwil Ditjenim Jawa Timur Minggu Ketiga Bulan Februari

Laporan kegiatan kantor wilayah selama minggu ketiga Februari 2026, mencakup apel, sambut Ramadhan, kick off layanan biometrik paspor dinas, koordinasi desa binaan, pengelolaan BMN, dan operasi intelijen.

Buletin mingguan ini adalah laporan resmi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur untuk periode 18-20 Februari 2026. Diterbitkan oleh tim TI dan komunikasi keimigrasian, buletin ini ditujukan bagi pegawai internal dan pemangku kepentingan untuk mengetahui kegiatan dan kebijakan terkini di lingkungan Kanwil Imigrasi Jatim.

Edisi ini diawali dengan apel yang dipimpin Kepala Kantor Wilayah Novianto Sulastono pada 18 Februari 2026. Dalam arahannya, Kakanwil menekankan kebersamaan menyambut Ramadhan dan penguatan Zona Integritas, termasuk pembentukan kelompok kerja dan penyesuaian jam kerja selama Ramadhan.

Pada 19 Februari 2026, dilaksanakan kick off dan uji coba layanan pengambilan data biometrik paspor dinas di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya. Kegiatan ini dihadiri Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan Eko Budianto serta Direktur Konsuler Kemlu Akio Aldiano Tamala, dan melibatkan penandatanganan kerja sama serta pengambilan data biometrik simbolis kepada 4 taruna AAL.

Hari yang sama juga diisi koordinasi program Desa Binaan Imigrasi dengan Kanwil Sumatera Selatan. Diskusi membahas mekanisme pembentukan desa binaan, peran Petugas Imigrasi Pembina Desa, dan sinergi dengan pemerintah daerah untuk pengawasan orang asing berbasis masyarakat.

Di Kantor Imigrasi Pasuruan, dilakukan penguatan pengelolaan Barang Milik Negara dan pelaksanaan anggaran. Tim dari Kanwil membahas status gedung pinjam pakai, inventarisasi manual, dan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk proses hibah aset.

Terakhir, Bidang Intelijen dan Kepatuhan Internal menggelar operasi intelijen di Kanim Madiun pada 19-21 Februari 2026. Kegiatan ini mencakup koordinasi dengan Polres Madiun, pemetaan lapangan di Madiun dan Ngawi, serta deteksi potensi kerawanan seperti tenaga kerja asing, radikalisme, dan TPPO.